Latest

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berharap pemerintah memperbanyak lagi jalan tol yang boleh dilewati sepeda motor agar angka kecelakaan lalu lintas secara nasional dapat ditekan. Mengingat, sepeda motor merupakan moda transportasi darat yang digunakan mayoritas masyarakat Indonesia.

Masinton membeberkan sedikitnya ada empat alasan penting untuk diperbanyak jalan tol yang membuka akses bagi sepeda motor. Yakni, secara konstitusional setiap peraturan yang dibuat tidak boleh mendiskriminasi hak warga negara, termasuk hak pengguna sepeda motor untuk menikmati hasil pembangunan infrastruktur jalan tol.

Kemudian tidak ada peraturan yang dilanggar dari kebijakan tersebut. Dengan adanya revisi Peraturan Pemerintah 15/2005 dengan PP 44/2009 yang membolehkan sepeda motor masuk tol dengan syarat.

“PP 15/2005 pada pasal 38 ayat 1 disebutkan jalan tol diperuntukkan bagi pengguna yang menggunakan kendaraan roda empat atau lebih. Sementara PP 44/2009 telah direvisi dengan menambah satu ayat yang menyebutkan pada jalur tol dapat dilengkapi dengan jalur tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan roda empat atau lebih,” papar Masinton.

Selain itu, tambahnya, dengan dibukanya lebih banyak ruas tol yang bisa diakses sepeda motor menjadi bukti konkrit kepedulian pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

“Pembangunan jalan tol yang terus digencarkan setidaknya akan dinikmati sebagian besar rakyat, dan niscaya pula akan menggerakkan perekonomian Indonesia,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.(*/Adyt)

JAKARTA – Pengamat ekonomi Universitas Cendrawasih (Uncen) Ferdinand Risamasu menilai, program BBM Satu Harga yang diterapkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tapi juga sektor pendidikan.

“BBM Satu Harga memiliki efek domino ke seluruh aktivitas, baik di bidang produksi, pertanian, perhubungan darat, perhubungan laut. Bahkan bidang pendidikan dan bidang kesehatan pasti ada,” katanya, (1/2).

Menurutnya, luasnya efek domino BBM Satu Harga karena sebagian besar kegiatan masyarakat terkait dengan energi, baik langsung maupun tidak. Pertanian misalnya, meski secara langsung tidak terkait, namun untuk memasarkan hasil tani tetap membutuhkan transportasi yang terkait erat dengan penggunaan BBM.

Dia menjelaskan, di Ilaga, masyarakat memang merasakan manfaat program tersebut. Di mana, anak-anak di distrik yang terletak di Kabupaten Puncak tersebut sekarang bisa belajar lebih tenang. Dengan harga BBM yang jauh lebih murah, warga bisa menyalakan genset setiap malam untuk penerangan.

Manfaat BBM Satu Harga juga berdampak pada kebutuhan pangan pokok dan biaya transportasi. “Kami semua sangat merasakan manfaatnya,” imbuh Ferdinand.

Sebelum program BBM Satu Harga, warga di Papua bisa merogoh kocek sampai Rp 60 ribu untuk memperoleh satu liter Premium. Namun sejak program tersebut diresmikan 17 Agustus 2016, warga bisa membeli BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa. BBM jenis Premium misalnya, warga hanya mengeluarkan Rp 6,450 per liter, dan jenis Solar Rp 5.150 per liter. (*/Adyt)

JAKARTA – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah memastikan Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo, tersangka suap dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen tahun 2016 resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“CW sudah kami tetapkan sebagai salah satu tersangka dalam pengembangan kasus di Kebumen bersama TK (Taufik Kurniawan),” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, (1/2/2019).

Dijelaskan Febri, Cipto akan menempati salah satu sel di rutan KPK selama 20 hari kedepan. “Penahanan mulai hari ini sampai dengan tanggal 21 Februari 2019,” demikian Febri.

KPK lebih dulu menetaokan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Ia yang diduga menerima komitmen fee lima persen dari Bupati Kebumen, Muhamad Fuad Yahya untuk meloloskan DAK Kebumen yang berasal dari APBN-P 2016.

Komitmen fee lima persen untuk Wakil Ketua Umum PAN itu akan diambil dari total Rp. 100 miliar anggaran yang diajukan.(*/Adyt)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada hari ini, Sabtu (2/2) tiga kali diguncang gempa berkekuatan lebih dari 5 skala richter (SR). Gempa terjadi dalam rentan waktu satu jam.

Gempa pertama terjadi pada pukul 16.03 dengan kekuatan 5,3 SR. Titik gempa berada di 106 km arah tenggara Mentawai dan kedalaman 10 km.

Selanjutnya terjadi pada pukul 16.27 dengan kekuatan 6,0 SR. Titik gempa tidak jauh dari yang pertama, yaitu di 117 km arah tenggara Mentawai dengan kedalaman 17 km.

Kurang dari setengah jam berselang, gempa kembali terjadi. Kali ini pukul 16.58 dengan kekuatan 5,2 SR. Gempa berpusat di 105 km arah tenggara Mentawai dengan kedalaman 24 km.

Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai kerugian akibat gempa. Namun, BMKG memastikan ketiga gempa ini tidak berpotensi tsunami.(*/Adyt)

JAKARTA – Puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan di tahun 2018. Hal itu terungkap dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

“Di Serang, Banten dilaporkan PHK terjadi di PT Alcorindo sekitar 600 orang buruh di-PHK PT RWA sekitar 660 orang buruh di-PHK, PT Gand Pintala sekitar 50 orang buruh. Kemudian ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600 orang buruh,” jelas Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (31/1).

Di Bogor PHK yang dilakukan PT IKP menyebabkan sekitar 600 buruh menjadi pengangguran. Sementara, PT Tanashin juga dalam proses melakukan PHK, di mana 300 buruh terancam kehilangan pekerjaan.

Begitu pula di Ibu Kota Jakarta, PHK terjadi di PT FNG yang mengakibatkan sekitar 300 buruh kehilangan pekerjaan, di PT Pasindoi sekitar 56 orang buruh. PHK juga dilaporkan terjadi di PT Mahkota dan PT Rider.

“PHK besar-besaran juga terjadi di Purwakarta, di mana tutupnya PT OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di-PHK. PT Dada Indonesia menyebabkan 1.300 buruh di-PHK, dan PT. Iljunsun menyebabkan 1.400 buruh di-PHK,” terang Said Iqbal.

Di awal tahun 2018, Aspek Indonesia juga melaporkan PHK massal terjadi di Indosat dan XL Axiata terhadap sekitar 200 buruh. Hal yang sama juga terjadi di luar Jawa seperti Lampung, Medan dan Makassar.(*/Ag)

BOGOR – Petugas gabungan dari Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ganja sebanyak 1,5 ton dari sindikat peredaran ganja Aceh-Jakarta-Bogor.

Dari informasi yang dihimpun, barang haram tersebut disita petugas dari sebuah truk di Bogor dan paket kargo di Bandar Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang. Di Bogor, diamankan 1,2 ton ganja dari truk yang disergap anggota BNN di Jalan Loader, Bogor Timur, Kota Bogor.

Sopir berinsial AS, 32, dan dua penumpangnya YA, 24, dan YP, 29, adalah anggota jaringan sindikat ganja Aceh-Jakarta-Bogor-Bandung. Mereka membawa 1,4 ton ganja ini untuk disimpan di sebuah daerah di Kota Bogor sebelum ditebar.

Agar bisa mengelabui petugas, mereka mendesain truk dengan dibuatkan compertemen khusus plat baja atau pelapis baja di bawah truk. “Sehingga kalau dibuka atau diperiksa itu seolah-olah truk itu tanpa muatan,” kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari, Kamis (31/1).

Sedangkan, dalam penyergapan truk yang membawa 1,2 ton ganja ini, pengembangan dari pengungkapan paket ganja seberat 302 kilo di kargo Bandara Soetta yang disimpan dalam delapan koli. Rabu sekitar pukul 14.00, tim Bea dan Cukai mendapatkan informasi adanya paket dari PT LSD dengan penerima berinisial IMR.

Paket tersebut dikirimkan menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT 0397 rute Banda Aceh-Kuala Namu-Cengkareng.

“Saat dapat info paket itu, tim berkoordinasi dengan pihak gudang kargo domestik Bandara Soetta. Kemudian, pukul 17.00, IMR datang ditemani seorang calo ke gudang domestik untuk mengambil barang tersebut,” ujar Kabid Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi Bea Cukai Soekarno Hatta, Dadan Farid.

Atas perbuatannya pelaku bisa terancam Pasal 114 ayat 2 Juncto Pasal 132 ayat 2 UU No. 35/1939 tentang Narkotika. “Tersangka terancam hukuman mati. Bahkan pemesannya juga sudah kami lakukan penangkapan. Kini mereka ditahan di kamar sel kantor BNN Cawang,” pungkasnya.(*/Fuz)

JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dua media nasional kepada Dewan Pers karena diduga tidak akurat dalam menyampaikan berita terkait pernyataan capres nomor urut 02 itu saat debat pilpres pertama. BPN menilai pemberitaan tersebut merugikan pasangan Prabowo-Sandi.

Pelaporan BPN diwakilkan oleh Hanfi Fajri dan satu rekannya sebagai Anggota BPN bidang Advokasi dan Hukum ke kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019). Ia juga membawa serta sejumlah bukti, termasuk screenshot dari berita yang dipermasalahkan.

“Hari ini kita melaporkan dua media besar nasional yaitu kompas.com. Selain itu kami juga melaporkan media televisi yaitu Metro TV,” ungkap Hanfi usai pelaporan.

BPN melaporkan berita yang telah tayang pada media Kompas.com dengan judul CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jawa Tengah Lebih Luas darl Malaysia, tertanggal 17 Januari 2019. Sementara untuk Metro TV, BPN melaporkan konten dalam program Metro Pagi Primetime yang berjudul Prabowo: Jateng Lebih Luas Dari Malaysia tertanggal 18 Januari 2019 Pukul 06.10 WIB.

Adapun kedua media tersebut dilaporkan karena memaknai pernyataan Prabowo sebagai luas wilayah. Dalam debat Prabowo menyebut ‘Provinsi Jateng lebih besar dari Malaysia’.

“Sehingga maksud dari isi berita tersebut tidak sesuai dengan keterangan narasumber Bapak Prabowo. Karena penyampaian dari berita yang disampaikan oleh Metro TV dan Kompas.com itu tidak di-crosscheck pada narasumber apakah yang dimaksud Pak Prabowo itu lebih besar itu bicara luas ataupun bicara APBD ataupun terkait masalah data kependudukannya,” jelas Hanfi.

“Makna dari Pak Prabowo itu di sini kan ‘lebih besar’ yang dimaksud itu adalah jumlah penduduknya, bukan luasnya,” sambungnya.

Kubu Prabowo-Sandiaga ini menuding kedua media telah merugikan pihaknya. Hanfi menyinggung soal adanya keberpihakan.

“Maka seharusnya dalam pemberitaan seputar kandidat capres dan cawapres hendaknya diberitakan secara berimbang, tidak cenderung memihak pada kandidat capres dan cawapres,” ucapnya.

Hanfi mengatakan pemberitaan kedua media itu mengadung unsur upaya penggiringan opini publik yang dapat memunculkan paradigma negatif sehingga merugikan Prabowo-Sandi.

“Maka di situ kami melihat Metro TV dan Kompas.com tidak netral dalam menyampaikan berita tersebut. Sehingga tidak objektif. Sehingga menimbulkan paradigma negatif terhadap hasil debat capres dan cawapres itu menurut kita sangat merugikan juga, karena tidak objektif,” sebut Hanfi.

Metro TV dan Kompas.com dilaporkan BPN Prabowo-Sandiaga atas dugaan pelanggaran fungsi pers sebagai kontrol sosial di masyarakat yang tertuang dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Tugas dan Fungsi Pers. Keduanya juga dilaporkan telah melanggar pasal 1, 2, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik.(Det/Ag)

JAKARTA – Pemerintah memastikan kuota haji Indonesia tahun 2019 hanya 221.000 orang, yang terbagi menjadi 204.000 jamaah haji regular dan 17.000 jamaah haji khusus/plus. Selain itu, calon jemaah haji wajib melakukan rekam biometrik di tanah air, tidak di Arab Saudi seperti sebelumnya.

“Khusus untuk tahun ini, Pemerintah Arab Saudi telah menunjuk VFS Thaseel sebagai perusahaan perekam biometrik,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Haji Tahun 2019, di Jakarta, (21/1) siang.

Agus menjelaskan, data biometrik ditetapkan dalam syarat yang harus dilampirkan ke VFS Thaseel, perusahaan penyelenggara pembuatan visa di bawah Kedutaan Besar Arab Saudi. Syarat ini diberlakukan sejak Oktober dan diresmikan pada 17 Desember 2018.

Dalam persyaratan tersebut, VFS Thaseel mengharuskan jemaah haji di setiap negara melakukan proses rekam biometrik sendiri. Hasilnya digunakan sebagai syarat pembuatan visa. Padahal, sebelumnya rekam biometrik untuk keperluan pembuatan visa umrah dan haji hanya dilakukan begitu para jemaah mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Prosesnya pun tidak berlangsung lama karena hanya membutuhkan waktu lima menit.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menambahkan, proses pengambilan data biometrik, tidak hanya untuk jamaah haji, namun juga untuk jamaah umrah. “Kementerian Agama akan segera melakukan kerjasama dengan Dirjen Imigrasi Arab Saudi,” ujarnya.

Selain terkait pengambilan data biometrik, rapat kali ini juga beragendakan, evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019. Upaya untuk peningkatan penyelenggaraan haji tahun ini dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, di antaranya ; penerapan fast track imigrasi bagi jamaah haji; penyediaan seluruh hotel Madinah dengan pola full musim; penomoran tenda-tenda di Arafah dan Mina berbasis kloter embarkasi dan penambahan AC untuk tenda di Arafah; revitalisasi satgas operasional Arafah Muzdalifah Mina; serta tuntunan manasik haji.

Selain itu, juga dilakukan penyiapan kantor daker sebagai layanan terpadu; pengintegrasian layanan kesehatan jamaah haji; pengoperasian Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji 2019; pengoperasian Bandara Sultan Syarif Kasim (SSSK) II Riau sebagai embarkasi haji antara 2019.

Terkait pengoperasian Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji 2019, menurut Agus, rapat merekomendasikan Kemenag untuk menyiapkan anggaran pembangunan asrama haji seputar Bandara Kertajati pada tahun 2019; Angkasa Pura segera melakukan perpanjangan runway menjadi 3000 meter yang harus selesai sebelum musim haji 2019; sedangkan Kemenhub bersama Air Nav segera melakukan permintaan slot penerbangan kepada pemerintah Arab Saudi.

Berdasarkan RTM di Kemenko PMK pula, khusus untuk Bandara SSK II Riau, Pemda Riau dan Kemenag agar melakukan perbaikan rusunawa untuk dapat difungsikan sebagai Asrama Haji tahun 2019; Kemenag juga agar menganggarkan pembangunan asrama haji permanen di seputar bandara SSK II Riau pada tahun ini. (*/Adyt)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga pelesiran ke Thailand dengan menggunakan uang suap izin proyek Meikarta. Pengembalian uang tersebut mulai dari Rp9 juta hingga Rp11 juta perorang.

“Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga hanya menerima pembiayaan jalan-jalan ke Thailand telah mulai mengembalikan uang pada KPK dengan jumlah variatif, antara Rp9-11 juta per orangnya.

Jadi jika berangkat sekeluarga, tinggal dikalikan per orang dari jumlah tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, (21/1/2019).

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini juga mengungkapkan, para anggota DPRD dan keluarga mendapatkan paket perjalanan tiga hari dua malam selama berada di negara dijuluki sebagai negeri gajah putih itu.

Bahkan, para anggota DPRD Kabupaten Bekasi juga mendapatkan uang saku.

“Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga diduga mendapatkan paket tur tiga hari dua malam ke Pattaya, Thailand yang meliputi tiket, akomodasi, dan uang saku,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menerim pengembalian uang sejunlah Rp180 juta dari dua orang yang terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD. KPK mengultimatum untuk para anggota DPRD Kabupaten yang menerima duit plesiran tersebut untuk melapor kepada KPK.

Apabila tidak melapor dapat terancam pidana tiga sampai 12 tahun yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

KPK menduga plesiran tersebut terkait kepentingan pihak lain mengenai perubahan Peraturan Daerah (perda) Tata Ruang di Kabupaten Bekasi atas otoritas DPRD Kabupaten Bekasi.(*/Adyt)

BANDUNG – Kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta juga menyeret nama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Neneng Rahmi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Bandung, hari ini (Senin, 21/1), menyebut Waras ikut berperan memuluskan pengurusan izin proyek prestisius milik Lippo Group tersebut.

Uang suap diduga mengalir ke pihak Pemprov Jabar melalui tangan Waras Wasisto.

Neneng bersama empat orang lainnya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa dari pengembang Meikarta, yakni Fitradjadja Purnama, Taryudi, dan Henry Jasmen.

Neneng menjelaskan awal mula rencana penyuapan itu lantaran pengurusan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemkab Bekasi jalan di tempat alias mangkrak.

Kemudian, ia diminta Bupati Neneng Hasanah untuk mengurus hal tersebut ke Pemprov Jabar. Mengingat, RDTR itu diperlukan karena mengubah kawasan industri menjadi perumahan.

Neneng Rahmi mendapat informasi bahwa Sekertatis Dinas PUPR, Hendry Lincoln (sekarang menjabat Sekdisparbud Pora) punya jaringan di pemerintah provinsi, yaitu melalui Sulaeman anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Waras Wasisto.

Mereka berdua bisa menghubungkan ke Sekretaris Daerah Jabar.

“Dari pembahasan itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di rest area tol. Saya lupa tepatnya di mana. Intinya membahas soal mempercepat proses RDTR Pemkab Bekasi,” kata Neneng .

Meskipun tidak ikut rapat langsung, Neneng mengaku saat itu berada di lokasi. Namun, ia masih ingat di sana turut hadir Henry Lincoln, Sulaeman, Waras Wasisto dan Sekda Jabar.

Usai pertemuan, Henry Lincoln bilang kepadanya bahwa Sekda Provinsi Jabar meminta uang Rp 1 miliar untuk pencalonan gubernur di Pilkada 2018. Neneng Rahmi diinstruksikan untuk meminta uang tersebut kepada pihak pengembang Meikarta.(*/Hend)