Ekonomi dan bisnis

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap China (Tiongkok) semakin melebar menjadi US$2,43 miliar pada Januari 2019. Naik 32% dari Januari 2018 sebesar US$1,84 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, defisit yang kian meningkat ini dipengaruhi perlambatan perekonomian Tiongkok, sehingga turut menekan ekspor bahan baku dari Indonesia ke negeri Tirai Bambu tersebut.

“Ekonomi Tiongkok pada tahun 2019 diprediksi akan melambat dan itu tentu akan memengaruhi kebutuhan bahan baku mereka, sehingga bisa menekan ekspor Indonesia,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Ia menjelaskan, pangsa (share) ekspor nonmigas terhadap Tiongkok juga mengalami penurunan dari 14,51% pada Januari 2018, menjadi 13,52% pada Januari 2019.

Nilai ekspor nonmigas dengan Tiongkok juga turun dari US$1,92 miliar pada Januari 2018, menjadi US$1,71 miliar pada Januari 2019. Penurunan terbesar terjadi pada komoditas batubara, tembaga, bijih logam, dan besi baja.

Di sektor migas, ekspor Indonesia ke China juga melemah 4,36% menjadi US$184,6 juta. Selain Tiongkok, Indonesia juga mengalami defisit neraca dagang dengan Thailand sebesar US$261 juta. Atau meningkat dibandingkan Januari 2018 sebesar US$211 juta.

Defisit dengan Australia mencapai US$208 juta, atau meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar US$178 juta. Namun, neraca dagang Indonesia masih mengalami surplus terhadap Amerika Serikat sebesar US$805 juta; India US$650 juta; dan Belanda US$214 juta.

Secara total, BPS mencatat, nilai neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2019 mengalami defisit US$1,16 miliar. Atau lebih tinggi dari posisi Desember 2018 sebesar US$1,03 miliar.(*/Adyt)

JAKARTA – Infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih belum bisa digunakan para pengusaha dengan baik.

Pengusaha masih kesulitan menggunakan infrastruktur untuk mengangkut barang mereka.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Sidik Motik di acara yang bertajuk “Protret Ekonomo di Tahun Politik” di TvOne, Rabu (13/2/2019) malam.

“Tadi bicara infrastruktur. Saya ingin menjelaskan saya ingin mencontohkan beberapa teman yang berusaha di Kalimantan. Misalnya Kalimantan itu butuh pelabuhan kecil dari pada jalan raya untuk mengangkut,” kata Suryani.

Pelabuhan tidak ditemukan di Kalimantan. Pengusaha musti membangun pelabuhan kecil sendiri untuk mengekspor barang-barang mereka ke negara tetangga.

“Kalimantan susahnya cari pelabuhan. Harus buat pelabuhan kecil untuk tongkang sandar yang 6000-8000 ton untuk kirim ke Bangkok, negara tetangga Malaysia itu tidak tersedia pelabuhannya. Belum lagi jalan. Jalan itu bagus hanya mendekati Pilkada. Kalau sesudah pilkada jalannya hancur,” ujar dia.

Namun, masalah tidak selesai disitu, kata dia, dalam membangun pelabuhan kecil memerlukan izin dari pemerintah daerah yang tidak mudah. Karena kebijakan yang sering berubah-ubah.

“Walaupun sudah bangun kita harus taruh uang Rp 20 M. Jadi perusahaan mana yang uangnya harus nganggur. Itu salah satu contoh yang kebijakan banyak berubah,” kata dia.

Padahal pembangunan pelabuhan itu ikut membantu perkembangan perekonomian daerah setempat. “Padahal 8000 ton tongkang itu bisa menghidupi 8000 ribu tenaga kerja,” kata dia.

Menurut dia, mustinya hal yang seperti ini dihilangkan apabila iklim investasi dalam negeri membaik.(*/Di)

JAKARTA – Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi Blok Silo di Jember, Jawa Timur dicabut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lho?

Alasan pencabutan ini seiring dengan penolakan warga Jember terkait kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Bahkan, Pemkab Jember menyampaikan aspirasi langsung kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Bupati tidak setuju maka kami cabut enggak jadi WIUP walaupun sudah ditetapkan sebelumnya,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Jakarta,(13/2/2019).

Bambang mengatakan, wilayah Tambang Silo sudah ditetapkan sebagai WIUP sejak 2018. Setelah penetapan itu, Pemprov Jawa Timur bisa saja melakukan lelang. Di mana, Silo merupakan daerah yang memiliki kandungan emas.

Tercatat luas wilayah yang bakal jadi konsesi tambang mencapai 4.023 hektar. Bambang menerangkan wilayah tersebut kini diserahkan kepada pemda peruntukkannya.

Dia hanya menegaskan tidak ada lagi izin kegiatan tambang untuk daerah Silo. Nah, kedepan pihaknya menyerahkan kepada Pemda setempat mengenai peruntukan Silo tersebut. “Terserah pemda (Silo) mau jadi apa. Perkebunan atau apa. Yang jelas tidak lagi dilelang untuk pertambangan,” ujar dia.

Adapun Silo termasuk dalam 10 WIUP yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Setelah penetapan itu maka pemerintah provinsi diberikan wewenang untuk melakukan lelang WIUP. Penetapan WIUP itu atas rekomendasi dari pemerintah provinsi.

Proses pencabutan WIUP ini sudah bergulir sejak tahun lalu. Masyarakat Jember tidak menginginkan kegiatan pertambangan berada di wilayahnya.
Aspirasi ini kemudian disampaikan ke tingkat pemerintah provinsi yang kemudian menjadi rekomendasi pencabutan WIUP ke Kementerian ESDM.

Bahkan penolakan aktivitas tambang itu masuk dalam sidang non litigasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sidang ini guna menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan yang kemudian menghasilkan rekomendasi.(*/Gio)

CIANJUR – Pasokan pupuk bersubsidi wilayah Jawa Barat dipastikan aman hingga 3 bulan ke depan. PT Pupuk Indonesia mencatat serapan pupuk bersubsidi nasional hingga 31 Januari 2019 mencapai 867.000 ton atau 10% dari total alokasi 2019.

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP, Muhrizal Sarwani mengatakan, distribusi pupuk bersubsidi dipastikan sudah dilakukan pemerintah bertepatan dengan datangnya musim tanam tahun ini di sejumlah daerah.

“Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/Pap.310/11/2018 Pupuk Indonesia mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 8,80 juta ton untuk 2019. Permentan 47Tahun 2018 juga mengatur HET dan alokasi pupuk subsidi per provinsi sudah terbit sejak Desember 2018,” ujar Muhrizal, Sabtu (9/2/2018).

Muhrizal menjelaskan, petani yang mulai menanam padi pada Desember 2018 dan awal tahun 2019 tak perlu kawatir terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebab, pemerintahsudah menunjuk PT Pupuk Indonesia sebagai distributor pupuk bersubsidi. “Pupuk Indonesia bertugas melakukan pengadaan pupuk bersubsidi dan mendistribusikannya sesuai dengan rayon masing-masing,” jelasnya.

Kementan juga mendokrak PT Pupuk Indonesia menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa optimal. Salah satunya adalah mewajibkan anak usaha produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk menyediakan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi hingga lini IV atau Kios Pupuk.

“Untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan dengan optimal terutama sepanjang momentum musim tanam hingga Maret, kami bersama Pupuk Indonesia mengantisipasi dengan meningkatkan sistemmonitoring distribusi,” ungkapnya.

Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap-tiap kabupaten/kota serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat mengatakan, pihaknya memastikan stok pupuk nasional tetap terjaga dan distribusinya tidak terganggu. Hingga musim tanam berikutnya ketersediaan pupuk bersubsidi aman.

“Hingga 7 Februari 2019, stok pupuk bersubsidi di lini III (gudang yang berlokasi di kabupaten) dan lini IV (kios resmi) mencapai 1,39 juta ton. Jumlah tersebut dua kali lipat dari ketentuan stok yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ungkap Aas.

Sementara, stok lini III & IV tersebut terdiri atas 454.788 Urea, 452.921 ton NPK, 148.398 ton Organik, 192.613 ton SP-36 dan 145.682 ton ZA. Jumlah ini belum termasuk dengan stok yang terdapat di gudang pabrik dan provinsi.”Dengan target penyaluran pupuk subsidi sebesar 2.293.833 juta ton hingga Maret ini, kami prioritaskan untuk kebutuhan sektor tanaman pangan,” tambah Aas.(*/Yan)

PALEMBANG – Temuan ribuan ton beras busuk di Sumatera Selatan semestinya ditindaklanjuti penegak hukum dan Perum Bulog pusat.

Ketua Komisi II DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Andi Syaiban Hidayat mengatakan, pihaknya melakukan sidak ke dua gudang beras di Belitang III dan Jatimulyo.

Dia berharap, penegak hukum baik polisi maupun kejaksaan bisa menindaklanjuti kasus ini. Andi juga mendesak Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) terjun langsung ke Sumsel untuk melihat. “Kalau bisa Buwas datang lah ke sini dan lihat langsung itu,” tuturnya saat dikonfirmasi di Palembang, Minggu (10/2/2019).

“Dari lima gudang di OKU itu kita baru periksa langsung dua gudang, itu sudah ada sekitar 1.150an ton beras yang busuk,” imbuh Syaiban.

Menurut Syaiban, DPRD OKU Timur beberapa kali memperingatkan Divre Bulog setempat untuk memperbaiki mutu dan distribusi beras, agar beras yang disalurkan ke masyarakat berkualitas. Namun masalah seperti ini terus berulang.

Politisi Golkar ini menuturkan, Komisi II DPRD OKU Timur pada Senin (4/2/2019), memanggil pimpinan Bulog Divre III OKU. Dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat tersebut, kata dia, terungkap ada ancaman-ancaman kepada Bulog dari pemasok beras.

Menurut Andi Syaiban, memang ada beras yang kualitasnya buruk, dan ada beras yang sudah lama berada di gudang. Ia pun menanyakan ke Bulog kenapa mau menerima beras dengan kualitas buruk. “Ada beras yang mereka terima Oktober 2018, baru 4 bulan tapi busuknya sama seperti beras yang sudah 2016 2017, saya Tanya ini kok bisa bagimana? Ternyata mereka itu takut dengan ancaman-ancaman dan bahkan minta kita (DPRD) semacam mengawal lah,” tuturnya.

Ia mengatakan, kualitas beras itu busuk diketahui dari petugas pemeriksa mutu beras yang independen. Pemeriksa beras itu, kata dia, bukan dari pemerintah dan bukan dari Bulog.

Sebaliknya, Bulog mengakui adanya beras busuk di OKU. Beras yang disimpan terlalu lama dan kondisi gudang Bulog yang perlu modernisasi diakui menjadi penyebabnya.

“Gudang itu kan kondisinya juga sudah lama. Memang kita gudang-gudang ini perlu ada modernisasi untuk penyimpanan beras supaya lebih tahan lama, di silo-silo gitu,” kata Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar Utomo.

Meskipun perlu modernisasi, Bachtiar mengklaim jika gudang yang ada saat ini sudah memenuhi standar. Lebih lanjut, Bachtiar menerangkan jika kondisi beras pada umumnya hanya dapat bertahan selama satu tahun. Pasalnya, beras berkualitas tinggi pun dapat mengalami penurunan mutu jika sudah melewati jangka waktu itu.

“Tapi kalau yang sudah kayak kondisi rusak, itu bukan untuk dikonsumsi masyarakat. Itu akan di-disposal namanya. Pasti ada, di mana pun namanya di gudang kalau sudah kadarluasa, atau expired itu kan gak akan dibiarkan untuk rakyat,” tegasnya.

Terkait dengan temuan beras busuk itu sendiri, Bachtiar mengatakan jika itu adalah beras stok lama yang tersimpan. Ia pun mengklaim jika pihaknya sudah melakukan checking pada gudang-gudang milik Bulog di lokasi lain.

Di tempat terpisah, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Syahar Diantono menyatakan tim Polres OKU dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan telah memeriksa beras membusuk itu. “Tidak bener itu sudah dicek, memang bener itu ada beras tapi untuk pakan ternak,” tutur Syahar.(*/Gint)

JAKARTA – Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan, PLN akan memberikan diskon khusus atau potongan harga kepada pelanggan yang melakukan tambah daya.

Bahkan, kata Sofyan, rencananya diskon diberikan kepada pelanggan sepanjang tahun. Tapi, hal ini masih dilakukan kajian. Bila memungkinkan diskon akan diberikan sepanjang tahun.

“Iya kami akan berikan diskon tambah daya. Kemungkinan akan diberikan sepanjang tahun,” kata Sofyan di Gedung DPR usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, (4/2/2019) .

Menurut dia, rencananya besaran diskon sebangak 50% dari biaya tambah daya. Besaran diskon tersebut sudah pernah dilakukan oleh PLN. Tapi Sofyan belum merinci, kapan penerapan diskon bakal diterapkan. “Rencannya kami berikan seperti kemarin yang sudah dilakukan,” kata dia.

PT PLN juga akan memberikan potongan tarif listrik bagi pelanggan yang memiliki kendaraan listrik yang mengisi daya atau charging di rumah. Tapi PLN sampai saat ini masih menghitung besaan diskonnya.

“(Besaran diskon) lagi dihitung oleh tim kami,” kata Direktur Perencanaan Korporat PT PLN, Syofvi Felienty Roekman di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Perhitungan itu, kata dia, meliputi berapa banyak pelanggan yang sudah memiliki kendaraan listrik. Hal ini supaya diskon ini tepat sasaran.

“Per pelanggan ini, harus di ceck punya mobil listrik. Ini supaya investasi ga cukup banyak kareba konsumsi listrik naik,” ujar dia.

Dia memastikan perhitungn ini tak akan membutuhkan waktu yang lama. Malah, pihaknya berjanji diselesaikan dalam waktu dekat. “Kami diminta Dirut hitung, sebelum perpres moblis sudah bisa keluarkan hal itu (besaran diskon),” ujar dia.

Dia melanjutkan, diskon tidak diberikan setiap waktu. Melainkan pada waktu tertentu. Yakni pada pukul 22.00-04.00 WIB. Nah, bila pelanggan charge kendaraan pada jam-jam itu maka akan dapat potongan. “Iya kalau chas jam 10.00-04.00 pagi kami kasi diskon,” ujar dia.

Nah, bagi pelanggan rumah tangga yang punya kendaraan listrik tapi daya masih belum cukup, dia menyarankan tambah daya. Tapi, apabila pelanggan tak mau, bisa menyiasati penggunaan listriknya
“Sebenarnya kalau malam engga pakai (listrik) banyak. Justru turun, makanya bisa isi,” kata dia.

Adapun Perpres kendaraan listrik akan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini. Dengan terbitnya Perpres tersebut, maka industri yang terkait kendaraan listrik memiliki payung hukum untuk berkembang di Indonesia.(*/Ag)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa peran Institut Pertanian Bogor (IPB) diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah persediaan air bersih di Ibukota.

“Apakah IPB punya cara baru untuk persediaan air bersih atau air minum bagi kebutuhan hidup di DKI Jakarta,” katanya melalui pernyataan yang dilansir Humas IPB di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Sebelumnya, pada Senin (21/1), Anies bersama Rektor IPB, Arif Satria menandatangani nota kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan IPB di Balairung, Balai Kota Jakarta.

Nota kesepakatan ini berisi kerja sama pemerintah dan dunia pendidikan dalam penerapan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Bagaimana sebuah kota besar seperti DKI Jakarta kalau tidak ada air bersih, padahal air adalah kebutuhan paling mendasar,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, pihaknya mengajak IPB untuk melihat masalah yang senyata-nyatanya dihadapi di DKI Jakarta.

“Jadi dengan kerja sama ini bukan hanya untuk mencari solusinya, akan tetapi melihat akar masalahnya apa,” katanya.

Anies menambahkan DKI Jakarta juga berencana untuk mendapatkan bibit buah-buahan yang unggul dari IPB, lalu diberikan gratis pada warga DKI Jakarta dan ditanam di pekarangan rumah.

Dengan demikian, katanya, Jakarta akan menjadi tempat tumbuhnya buah-buahan yang unggul di Indonesia.

“Mari kita manfaatkan kedekatan dan kerja sama dengan IPB ini. IPB akan membantu mengembangkan dan mengelola bidang pertanian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di DKI Jakarta dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Anies Baswedan berharap IPB dan DKI Jakarta dapat melakukan kerja sama dan berkolaborasi dengan baik untuk merumuskan masalah bersama, mencari solusi bersama dan dikerjakan pemecahannya bersama-sama dengan benar.

Sementara itu, Rektor IPB, Arif Satria mengatakan, kerja sama itu adalah untuk mempertajam dan mengkonkretkan berbagai gagasan sebagai kontribusi IPB dalam pembangunan bangsa, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.(*/Adyt)

ACEH – DPR mempertanyakan adanya pengurangan kuota pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk para petani.

Anggota Komisi VI DPR RI, Melani Leimena Suharli menjelaskan pihaknya mendapat keluhan dari petani di Provinsi Aceh yang semakin sulit mendapatkan pupuk bersubsidi untuk sawah dan kebunnya.

Hal ini disampaikan Melani Leimena saat menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT Pelindo I (Persero), Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, di Lhokseumawe, Aceh, seperti mengutip dpr.go.id.

“Saya pertanyakan kepada PT Pupuk Indonesia, terutama PIM kenapa dikatakan akan bangun pabrik-pabrik pupuk, tapi malah ada pengurangan subsidi kuota pupuk untuk para petani. Itu sangat tidak adil, sedangkan pabrik pupuk yang akan dibangun dengan biaya yang besar, tapi malah kuota milik petani dikurangi,” tegas Melani, usai pertemuan.

Tak hanya itu, politisi dapil DKI Jakarta II ini pun mempertanyakan kendala yang dihadapi PT. PIM dan bagaimana PT Pupuk Indonesia sebagai holding dari PT PIM mencari dan mengatasi solusi atas masalah yang ada, terutama yang ada di Aceh. Hal ini mengingat Aceh merupakan daerah penghasil pertanian yang memerlukan pupuk dalam masa tanam guna menghasilkan produk pertanian unggulan.

Ia berharap PT Pupuk Indonesia dan PT PIM memiliki terobosan baru dalam peningkatan produksi dan pengembangan pupuk terutama mencari alternatif gas alam yang menjadi bahan dalam pembuatan pupuk urea. Pasalnya pupuk urea itu bahannya dari gas alam dan gas alam semakin lama akan habis.

“Harus ada alternatif selain penggunaan gas alam yang bisa menghasilkan pupuk urea. Jadi saya harap PT. Pupuk Indonesia sebagai holding perusahaan pupuk bisa berinovasi untuk mencari alternatif penggunaan gas alam,” jelas legislator dapil Partai Demokrat itu.

Sementara itu, dalam pertemuan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan (F-NasDem) menyampaikan bahwa perlu adanya perbaikan birokrasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Birokrasi yang panjang dan rumit menurutnya akan memberi celah bagi para oknum untuk mengambil keuntungan melalui distribusi pupuk bersubsidi kepada petani

“Pupuk kita ini dari pabrik sampai ke petani birokrasinya sangat panjang. Sekarang ini banyak sekali mafia pupuk. Pupuk itu yang dijual itu ada, tapi tidak bisa sampai ke petani.

Pupuk subsidi misalnya, siapa yang menguasai pupuk subsidi? Bagaimana distribusinya, apakah sampai ke petani atau tidak, atau malah petani harus membeli pupuk subsidi yang dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Padahal maksud subsidi itu supaya lebih murah,” tegas Zulfan.

Legislator dapil Aceh itu berharap adanya kontrol dari pemerintah yaitu melalui Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian bekerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan sweeping ke agen atau distributor pupuk bersubsidi. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya oknum yang menimbun pupuk bersubsidi demi keuntungan pribadi.(*/Gint)

KUDUS – Petugas Bea Cukai Kudus kembali berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang dilakukan oknum dengan modus pengiriman furniture.

Dari penindakan yang dilakukan pada hari Rabu (23/1/2019) tersebut berhasil diamankan 400 ribu batang rokok ilegal dengan nilai mencapai Rp286 juta.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Imam Prayitno mengungkapkan kronologi penindakan yang telah dilakukan oleh jajarannya. “Penindakan berawal dari informasi yang didapatkan petugas bahwa ada pengiriman rokok ilegal yang akan dibawa oleh ekspedisi di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Petugas langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk mengecek kebenarannya,” ungkap Imam.

Petugas Bea Cukai lantas melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang menjadi target operasi. “Dari hasil pemeriksaan, ditemukan furniture dan juga puluhan karton yang diletakkan di atas tumpukan furniture.

Setelah dihitung terdapat 25 Koli rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai yang siap edar. Jumlah total rokok ilegal mencapai 400.000 batang, dengan nilai barang sebesar Rp286.000.000,” tambah Imam.

Dari hasil penindakan ini nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp188.826.000,-. Nilai ini dihitung dari jumlah cukai, PPn hasil tembakau serta pajak rokok.

Untuk keperluan lebih lanjut, R (40th) pemilik ekspedisi, sarana pengangkut, dan barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan oleh tim Penyidikan.(*/D Tom)

JAKARTA – Tarif Tol Trans Jawa dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat, tapi malah berpihak pada investor. Hal ini karena mahalnya tarif yang akhirnya membenani masyarakat.

“Tarif tol itu tidak berpihak pada rakyat. Tapi lebih keperpihakan kepada investor. Nah ini yang akibatkan membuat susah,” kata Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Senin (21/1/2019).

Mahalnya tarif tol itu, kata dia, karena pemerintah tidak mengajak perwakilan dari masyarakat saat menentukan tarif. Mustinya, pemerintah ikut melibatkan para wakil rakyat dalam menentukannya. Sehingga tarifnya akan rasional.

“Seharusnya ini perhitungan dari tarif tol itu tidak boleh pemerintah saja, untuk menentukan tarif seharusnya melibatkan perwakilan rakyat, entah itu DPR atau YLKI atau beberapa lembaga swadaya masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya dia mengatakan, tarif sejumlah ruas baru Jalan Tol Trans Jawa yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada akhir Desember 2018 bisa lebih murah.

Sebab, sebagian tol tersebut dibangun hanya menggunakan semen atau rigid pavement saja. Tidak dilapisi dengan aspal lagi. Sehingga tarifnya bisa lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat.

“Menurut saya kalau cuma menggunakan rigid pavement harusnya jauh lebih murah lagi,” kata Bambang.

Tarif resmi Tol Semarang-Batang yang diputuskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI pada Jumat (18/1/2019) dinilai memberatkan pengendara.

Adapun ruas baru Jalan Tol Trans Jawa yang diresmikan Presiden Joko Widodo di akhir Desember 2018 sudah diberlakukan tarif. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menetapkan tarif pada ruas baru tersebut.

Dimana tarif sebesar Rp1.000 per kilometer bagi kendaraan golongan I, Rp1.500 per kilometer untuk kendaraan golongan II dan III, atau Rp2.000 per kilometer golongan IV dan V. Dengan demikian, pemerintah diminta untuk mengkaji ulang tarif tersebut.(*/Ag)