JAKARTA - Tarif Tol Trans Jawa dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat, tapi malah berpihak pada investor. Hal ini karena mahalnya tarif yang akhirnya membenani masyarakat.
"Tarif tol itu tidak berpihak pada rakyat. Tapi lebih keperpihakan kepada investor. Nah ini yang akibatkan membuat susah," kata Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Senin (21/1/2019).
Mahalnya tarif tol itu, kata dia, karena pemerintah tidak mengajak perwakilan dari masyarakat saat menentukan tarif. Mustinya, pemerintah ikut melibatkan para wakil rakyat dalam menentukannya. Sehingga tarifnya akan rasional.
"Seharusnya ini perhitungan dari tarif tol itu tidak boleh pemerintah saja, untuk menentukan tarif seharusnya melibatkan perwakilan rakyat, entah itu DPR atau YLKI atau beberapa lembaga swadaya masyarakat," kata dia.
Sebelumnya dia mengatakan, tarif sejumlah ruas baru Jalan Tol Trans Jawa yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada akhir Desember 2018 bisa lebih murah.
Sebab, sebagian tol tersebut dibangun hanya menggunakan semen atau rigid pavement saja. Tidak dilapisi dengan aspal lagi. Sehingga tarifnya bisa lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat.
"Menurut saya kalau cuma menggunakan rigid pavement harusnya jauh lebih murah lagi," kata Bambang.
Tarif resmi Tol Semarang-Batang yang diputuskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI pada Jumat (18/1/2019) dinilai memberatkan pengendara.
Adapun ruas baru Jalan Tol Trans Jawa yang diresmikan Presiden Joko Widodo di akhir Desember 2018 sudah diberlakukan tarif. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menetapkan tarif pada ruas baru tersebut.
Dimana tarif sebesar Rp1.000 per kilometer bagi kendaraan golongan I, Rp1.500 per kilometer untuk kendaraan golongan II dan III, atau Rp2.000 per kilometer golongan IV dan V. Dengan demikian, pemerintah diminta untuk mengkaji ulang tarif tersebut.(*/Ag)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro