Ekonomi dan bisnis

JAKARTA – International Monetery Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2019 menjadi 3,3%. Padahal, Januari 2019 diprediksi 3,5%. Tentu saja ini bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia.

Turunnya proyeksi dari IMF ini, disebabkan oleh ketidakpastian potensial akibat ketegangan perdagangan global, serta faktor-faktor spesifik negara dan sektor lainnya.

Ekonom senior Indef, M Nawir Messi menilai, dengan pemangkasan itu tentunya akan berdampak kepada perekonomian dalam negeri. Sebab, dinamika perekonomian di global akan berpengaruh pada Indonesia.

“Dalam dua sampai tiga tahun ke depan yang menetukan seperti apa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia tergantung dinamika global,” kata Nawir dalam jumpa pers di Jakarta, (11/4/2019).

Selain IMF, kata dia, beberapa lembaga survei juga ikut memprediksi hal yang sama. Dengan demikian dia yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tidak akan bergairah.

“Kami tidak bisa terlalu optimis, bahwa situasi perkeonomain domestik tahun ini dan tahun depan tidak terlalu membaik sebagaimana dipresiksi banyak orang,” kata dia.

Dengan demikian, pemerintah saat ini dan pemerintahan terpilih pada pemilu nanti, kata dia, musti mempersiapkan semuanya dengan baik.

Sementara, ekonom muda Indef, Bima Yudhistira mengatakan, penurunan ini merupakan gejala perlambatan ekonomi. Yang akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.

Dia pun memperkirakan. ekonomi Indonesia diproyeksi hanya akan tumbuh 5% pada 2019, bahkan bisa tertekan lagi ke level 4,9%.

Dengan kata lain, perlambatan ini juga akan berdampak pada penurunan proyeksi ekspor Indonesia, dan hasilnya neraca perdagangan masih mencatatkan defisit. Para pelaku usaha pun dikhawatirkan akan melakukan efisiensi dibeberapa bidang, baik biaya produksi hingga jumlah tenaga kerja.

“Sektor yang paling terpukul adalah harga komoditas seperti sawit dan karet makin rendah. Pertambangan prospeknya juga negatif khususnya batubara. Dari dalam negeri, dipastikan efek slowdown mulai terasa ke sektor manufaktur,” kata Bima. (*/Nia)

PEMEKASAN – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Jawa Timur, menemukan sedikitnya 102 sampel rokok ilegal yang beredar di wilayah itu.

Menurut Kasi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Pamekasan Nurul Hidayati temuan ratusan sampel rokok ilegal itu, berdasarkan hasil pengawasan lapangan dalam dua tahun terakhir ini.

“Tahun lalu kami menemukan sebanyak 95 sampel rokok ilegal, dan tahun ini mulai Januari hingga Maret 2019 ini sebanyak tujuh sampel,” katanya di Pamekasan, Kamis (11/4/2019).

Nurul menjelaskan peredaran rokok ilegal itu ditemukan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Pamekasan, termasuk di Kecamatan Kota, Pamekasan.

“Yang paling banyak memang di pedesaan. Tapi di kota juga banyak beredar rokok ilegal di masyarakat,” katanya.

Harga rokok ilegal ini jauh lebih murah dibanding rokok yang berpita cukai, yakni antara Rp3.000-Rp5.000 per bungkus.

Nurul menjelaskan pihaknya telah menyampaikan arahan kepada para pengusaha rokok di Pamekasan mengenai ketentuan pita cukai rokok.

Ia juga meminta agar para pengusaha rokok di Pamekasan segera memperbaiki sistem peredaran rokok tersebut dari ilegal menjadi resmi.

Kasi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Pemkab Pamekasan itu lebih lanjut menjelaskan di Pamekasan memang banyak warga yang memproduksi rokok lintingan dan rokok menjadi bagian dari kegiatan industri rumah tangga warga.

“Banyak warga yang terserap menjadi tenaga kerja. Makanya kami dorong terus para produsen rokok ini agar bisa rokoknya resmi, bercukai alias tidak ilegal,” ujarnya.(*/Gio)

DEPOK – Seratusan klaim nasabah PT Asuransi Jiwa Bumiputera di Depok, Jawa Barat tertunda hingga delapan bulan untuk proses pencairannya. Waduh.

Kepala Cabang Asuransi Bumiputera Depok, Ade Andrean di Depok, Rabu (10/4/2019), mengakui, sekitar 100 lebih nasabah di Depok yang mengalami penundaan pembayaran klaim, karena kesulitan likuiditas perusahaan.

“Keterlambatan klaim terjadi sejak awal 2018. Sekarang saya nggak bisa memutuskan kapan klaim akan dibayar karena itu kewenangan pusat, yang data di sini perkirakan antara enam sampai 10 bulan baru cair,” katanya.

Ade mengaku cabang tidak mempunyai kewenangan untuk menarik uang perusahaan karena seluruh uang yang masuk dari cabang ditarik ke pusat. “Kalau cabang bisa ikut mencairkan maka kita bisa mengukur perkiraan dana terhimpun yang bisa digunakan untuk mencairkan klaim. Misalnya kita minta waktu enam bulan,” kata Ade.

Ade mengakui, tertundanya pembayaran klaim juga menyulitkan Bumiputera untuk mencari nasabah baru. Dia meminta agar nasabah tidak perlu kuatir walaupun batas waktu pencairan klaim asuransi melebihi aturan Peraturan Menteri Keuangan yaitu 30 hari, karena jumlah kekayaan yang dimiliki Bumiputera melebihi kewajibannya.

Seorang nasabah mengaku kecewa dengan tidak ada kepastian pembayaran klaim karena dana yang seharusnya cair itu digunakan untuk biaya anaknya meneruskan ke perguruan tinggi.

“Waduh, kecewa banget, mengapa tidak sejak awal adanya penundaan pencairan itu dijelaskan kepada nasabah, supaya kita juga berjaga-jaga. Inikan sudah mepet anak perlu biaya sekolah,” kata Nani, ibu yang menanamkan asuransi sejak tahun 2014.

Sebelumnya PT Asuransi Bumiputera pada 23 Mei 2018 lalu menerbitkan surat permohonan maaf karena terlambat membayar klaim ke pemegang polis, namun sayangnya tidak disebarkan ke seluruh nasabahnya.(*/Idr)

PURWOKERTO – Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto Supriyanto mengatakan, tiket kereta api Lebaran 2019 untuk sejumlah tanggal keberangkatan masih tersedia, meskipun ketersediaannya menipis.

“Dari pantauan kami, penjualan sampai tanggal 5 April 2019, tiket arus mudik yang ramai dipesan masih dari arah Jakarta atau Bandung menuju ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur dan sebaliknya untuk arus balik kereta api (KA) dari arah timur menuju Jakarta atau Bandung,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (7/4/2019).

Dalam hal ini, kata dia, pemesanan tiket mudik untuk keberangkatan tanggal 26 Mei 2019 (H-10 Lebaran) hingga tanggal 5 Juni 2019 (H1 Lebaran) masih didominasi warga dari Jakarta atau Bandung menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Demikian pula dengan kereta dari arah Jakarta maupun Bandung yang berakhir di wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto ramai dipesan oleh calon pemudik.

“Ada 12 kereta api reguler dan empat kereta api tambahan lebaran yang diberangkatkan dari wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto,” katanya.

Ia mengatakan 12 kereta api reguler tersebut terdiri atas KA Purwojaya relasi Cilacap-Gambir PP, KA Sawunggalih Pagi relasi Kutoarjo-Pasarsenen PP, KA Sawunggalih Malam relasi Kutoarjo-Pasarsenen PP, KA Logawa relasi Purwokerto-Surabayagubeng-Jember PP, KA Kutojaya Utara relasi Kutoarjo-Pasarsenen PP.

Selain itu, KA Kutojaya Selatan relasi Kutoarjo-Kiaracondong PP, KA Serayu Pagi relasi Purwokerto-Kiaracondong-Pasarsenen PP, KA Serayu Malam relasi Purwokerto-Kiaracondong-Pasarsenen PP, KA Wijayakusuma relasi Cilacap-Surabayagubeng-Banyuwangi PP, KA Kamandaka relasi Purwokerto-Semarang, KA Joglosemarkerto relasi Purwokerto-Semarang, dan KA Joglosemarkerto relasi Purwokerto-Semarang-Solo.

Sementara untuk empat kereta api tambahan lebaran terdiri atas KA Kutojaya Selatan Lebaran relasi Kiaracondong-Kutoarjo PP, KA Kutojaya Utara Tambahan relasi Pasarsenen-Kutoarjo PP, KA Purwojaya Lebaran relasi Gambir-Purwokerto-Cilacap PP, dan KA Sawunggalih Lebaran relasi Pasarsenen-Kutoarjo PP.

Lebih lanjut, Supriyanto mengatakan tiket kereta api yang diberangkatkan dari wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto tujuan Jakarta atau Bandung untuk keberangkatan tanggal 26 Mei hingga 6 Juni masih tersedia, sedangkan tiket KA Logawa tujuan Surabayagubeng atau Jember sudah terjual habis untuk keberangkatan tanggal 30 Mei hingga 15 Juni 2019.

Menurut dia, tiket kereta api yang diberangkatkan dari wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto tujuan Jakarta atau Bandung yang telah terjual habis, yakni KA Serayu Pagi dan KA Serayu Malam keberangkatan tanggal 7-16 Juni, KA Sawunggalih Pagi keberangkatan tanggal 7-15 Juni, KA Sawunggalih Malam tanggal keberangkatan 7-13 Juni, KA Kutojaya Utara keberangkatan tanggal 8-13 Juni.

Selain itu, KA Kutojaya Selatan keberangkatan tanggal 7-16 Juni, KA Purwojaya keberangkatan tanggal 8-12 Juni, KA Kutojaya Utara Tambahan keberangkatan tanggal 6-12 Juni, KA Purwojaya Lebaran keberangkatan tanggal 9 Juni, dan KA Sawunggalih Lebaran keberangkatan tanggal 8-11 Juni 2019.

“Sementara untuk tiket KA Kutojaya Selatan Lebaran masih tersedia, sedangkan KA Joglosemarkerto dan KA Wijayakusuma belum dibuka penjualannya,” katanya.(*/Nia)

JAKARTA – Ide pengenaan cukai terhadap bahan bakar minyak (BBM) agar masyarakat menggunakan trasportasi massal, dinilai cukup positif. Tapi, perbaiki dulu layanan transportasinya.

“Poinnya itu sebenarnya memang cukai bisa dijadikan alat untuk mengendalikan eksternalitas negatif ya, di Indonesia itu memang tertinggal. Saya mendukung ide itu,” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Namun, untuk mengimplementasikan ide itu, kata dia, harus didukung ketersediaan yang transportasi publik yang memadai. Menurut dia, saat ini transportasi publik belum terlalu memadai. “Ketersediaan transportasi publiknya juga harus ada dulu,” kata dia.

Di sisi lain, kata dia, apabila cukai BBM itu diterapkan, maka pemerintah juga harus tetap menjaga ketersediaan BBM. Jangan sampai karena ada kebijakan ini stok BBM berkurang. “Kemudian yang kedua berkaitan dengan konsumsi pasokannya tetap dijaga. Jangan sampai harganya naik pasokan berkurang gitu,” ujar dia.

Adalah Hasbullah Thabrany, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, mengungkap usulan cukai untuk BBM. Alasannya, ya itu tadi, membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi polusi.

Hasbullah bilang, bila Jokowi-Amin terpilih lagi, maka pemerintah akan mengusulkan perluasan pengenaan cukai untuk 12 produk. Di mana salah satunya adalah pengenaan cukai untuk BBM yang selama ini disubsidi pemerintah. “Dipakai silahkan, tapi secukupnya, kalau dicukai akan mengurangi konsumsinya dan udara sehat,” jelas Hasbullah di Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/3/2019).

Selain BBM, Hasbullah dan timnya mengusulkan perluasan cukai untuk ban mobil, kayu gelondongan, minuman yang mengandung gula tinggi dan makanan yang mengandung garam tinggi. Selain itu, juga termasuk cukai rokok, alkohol, dan plastik.

Hasbullah mengaku, Jokowi-Amin akan berkomitmen dalam hal pengendalian melalui cukai. Saat ini, usulan sudah disampaikan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Hanya saja, untuk mengimplementasikan memang perlu waktu lama, sebab harus melalui keputusan Undang-undang (UU) yang dibahas bersama DPR. Terkait dengan efeknya ke penerimaan, Hasbullah mengaku sudah melakukan kajian. Hanya saja dia belum membeberkan angkanya. “Pasti keseluruhan penerimaan APBN baik,” jelas dia. (*/He)

JAKARTA – Kemenko Perekonomian memastikan, bawang putih yang diimpor Perum Bulog masuk pasar Indonesia pada Mei. Katanya untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Saat ini, seluruh adminstrasi telah dituntaskan, tinggal menunggu penerbitan rekomendasi impor dari Kementerian Perdagangan.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud, mengatakan, hasil rapat koordinasi terbatas yang digelar bulan lalu, telah sepakat. Dilakukan impor bawang putih sebanyak 100 ribu ton untuk meredam gejolak harga, dikarenakan komoditas bawang putih mulai memicu inflasi.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), bawang putih menjadi salah satu komoditas yang memicu inflasi sepanjang Maret 2019. Tercatat, laju inflasi pada bulan lalu, mencapai 0,11%.

Komoditas yang dominan memberikan inflasi dari kelompok bahan makanan yakni bawang putih 0,04%; bawang merah 0,06%; serta pepaya dan cabai masing-masing 0,01%, “Ya kita targetkan bulan puasa harga sudah stabil. Makanya bulan april ini semuanya dipersiapkan dan Mei sudah harus masuk,” kata Musdalifah, (3/4/2019).

Kepala Bagian Humas Perum Bulog, Tegun Firmansyah mengatakan, saat ini, Persetujuan Impor (PI) bawang putih dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum diterbitkan.

Bulog, kata Teguh, membutuhkan persetujuan baru dapat melakukan tender impor dari negara eksportir. Perseroan berencana mengimpor bawang putih dari Cina. Impor dari Cina dipilih karena memiliki dua kelebihan. Jaraknya yang tidak begitu jauh dan harga yang cenderung lebih rendah.

Meski begitu, Teguh belum dapat menginformasikan lebih detail terkait teknis pelaksanaan impor bawang putih. Keluarnya PI dari Kemendag juga belum diketahui hingga saat ini. Bulog masih menunggu perintah dan legalitas impor dari pemerintah. Adapun anggaran yang disiapkan Bulog untuk penugasan impor bawang putih sekitar Rp 500 miliar.

Dikonfirmasi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Oke Nurwan, mengakui, pihaknya belum mengirim surat penugasan kepada Menteri BUMN sebagai alur administrasi penugasan impor komoditas pangan oleh Bulog. “Belum, saya masih menunggu arahaan Pak Menteri Perdagangan (Enggartiasto Lukita),” kata Oke.

Kendati demikian, Oke mengatakan yang jelas hasil rakortas sudah ditetapkan dan penugasan impor oleh pemerintah telah diteken. Ia menjelaskan, setelah surat penugasan diberikan kepada Menteri BUMN, maka Bulog sebagai salah satu BUMN diberikan penugasan oleh Menteri BUMN.(*/Di)

JAKARTA – PT PLN (Persero) akan terus berupaya memperluas efektifitas penggunaan kompor listrik-induksi. Sebab, kompor dengan energi listrik ramah lingkungan.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN (Persero) I Made Suprateka menyatakan, menggunakan kompor listrik akan lebih aman.

Karena terhindar dari bahaya kebakaran seperti pada penggunaan kompor gas, tetapi juga penggunaan kompor listrik lebih mudah, karena energi listriknya sudah disediakan oleh PLN.

“Aman di sini dalam makna secara lebih luas, adalah dari segi energi buang, maka menggunakan energi listrik dalam memasak, sekaligus juga berarti aman, dalam arti, praktis tidak ada gas buang (reduksi) yang akan mengakibatkan polusi,” kata Made, (2/4/2019).

Selain mudah, produktivitas bagi pengusaha UMKM diharapkan dapat lebih meningkat. Sebab, dengan suhu panas yang merata secara stabil, proses waktu (lamanya memasak) menjadi lebih singkat. “Di sini menggunakan kompor listrik induksi akan lebih efisien,” ujar dia.

Kemudian, para pengguna kompor listrik induksi tidak perlu menghabiskan waktu memperoleh energi tersebut, karena sudah dihantarkan oleh PLN, dengan harga yang lebih bersaing.

Dalam kesempatan ini dia mengatakan, untuk meningkatkan penggunaan kompor listrik, PLN menggelar Program Electrizen Cooking Competition.

Program ini akan mengarah pada agenda-agenda bidang terkait di seluruh Indonesia.

“Prioritas kami terutama, adalah daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata kuliner. Dengan program tujuan destinasi pariwisata di Indonesia, maka sektor turisme pariwisata Indonesia, kini tidak lagi hanya dibangun dengan situs dan pemandangan yang indah, tetapi juga dibangun melalui kebanggaan dan ciri khas kuliner setempat,” kata dia.(*/Ag)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rapel kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) periode Januar-April 2019 akan cair pada pertengahan April ini.

“Nanti dibayarkan insyaAllah sebelum pertengahan bulan ini,” kata Sri Mulyani di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penggunaan Barang Milik Negara atau BMN untuk pembangunan gedung kantor pusat OJK di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Menkeu yang akrab dipanggil Ani ini mengatakan, anggaran untuk kenaikan gaji ASN memang sudah dialokasikan dan mulai awal April ini sebagian besar dari Kementerian/Lembaga sudah menyerahkan dokumen untuk pembayaran gaji ASN yang belum masuk rapel kenaikan gajinya.

“Karena PP-nya baru selesai mendekati 1 April, sehingga mereka belum sempat merevisi. Sehingga yang kita bayarkan masih tetap gaji yang sama, belum naik. Namun sekarang Kementerian/Lembaga mulai menyiapkan dokumennya untuk pembayaran rapelnya, yaitu kenaikan yang di bulan Januari, Februari, Maret, dan April,” katanya.

Pemerintah akan mencairkan anggaran Rp2,66 triliun pada April 2019 untuk membayar rapel kenaikan ASN pusat, TNI, Polri , dan pensiunan. Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pemerintah daerah, anggaran yang disiapkan dari pagu belanja dana transfer ke daerah.

Kenaikan gaji ditetapkan sebesar lima persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Maret 2019.

Kenaikan gaji sebesar lima persen itu berlaku surut mulai 1 Januari 2019 dan dicairkan secara sekaligus untuk periode Januari-April pada 1 April 2019.(*/Nia)

JAKARTA – Nasib pedagang kecil dan petani bawang putih tengah dipertaruhkan. Sebab, ada rumor Impor komoditas asal Cina sebanyak 100 ribu ton, sesuai hasil Rakortas Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan menugasi Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Senin (25/3/2019).

Rumor itu ditanggapi Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi, dengan meminta pemerintah untuk membatalkan rencana impor bawang putih yang akan dilakukan Bulog.

Alasannya, kebijakan ini merupakan langkah mundur dalam upaya swasembada pangan yang sudah dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor
38/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dimana importer diwajibkan menanam bawang putih untuk menghasilkan produksi 5 persen dari volume permohonan RIPH.

“Ini kan terjadi kontradiksi, di satu sisi petani disuruh menanam bekerja sama dengan importir untuk mencapai swasembada pangan. Kemudian di satu sisi, impor itu syaratnya harus tanam 5 persen,” ujarnya kepada wartawan, Senin (1/4).

Sementara Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, mengisyaratkan belum adanya ajuan impor bawang putih sesuai hasil Rakortas Menko Perekonomian yang menugaskan Bulog.

“Kemendag belum mengeluarkan surat persetujuan impor (SPI ) tersebut. Lagipula, stok bawang putih hasil impor 2018 masih banyak kok,” ujarnya, Senin (1/4). (*/We)

JAKARTA – Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2019, sebesar 102,73. Atau turun 0,21% ketimbang bulan sebelumnya. Besar pasak ketimbang tiang.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, faktor yang menyebabkan penurunan NTP itu adalah Indeks Harga yang diterima petani (It), naik 0,02%. Lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,23%. “Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,02 persen,” kata Kecuk sapaan akrabnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Sementara NTP Provinsi DKI Jakarta, kata dia, mengalami penurunan terbesar (2,43%) dibandingkan NTP provinsi lain. “Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan tertinggi (1,41%) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya,” kata dia.

Kecuk melanjutkan, pada Maret 2019 terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,33%. Dengan kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan.

Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Maret 2019 sebesar 111,14, atau turun 0,04% dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Kemudian, dari 2.135 transaksi penjualan gabah di 28 provinsi selama Maret 2019, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 69,04%, gabah kering giling (GKG) 8,99%, dan gabah kualitas rendah 21,97%.

Selama Maret 2019, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.604,00 per kg. Atau turun 9,98%, dan di tingkat penggilingan Rp4.706,00 per kg, atau turun 9,87% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Februari 2019.

Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.530,00 per kg, atau turun 5,11%. Di tingkat penggilingan Rp5.654,00 per kg, atau turun 5,01%. Harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp4.296,00 per kg atau turun 6,93 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.393,00 per kg atau turun 6,95%.

Dibandingkan Maret 2018, rata-rata harga pada Maret 2019 di tingkat petani untuk kualitas GKP dan gabah kualitas rendah mengalami penurunan masing-masing 3,22 persen dan 1,63%, sedangkan GKG mengalami kenaikan 1,62%.

Demikian juga di tingkat penggilingan, rata-rata harga pada Maret 2019 dibandingkan dengan Maret 2018 untuk GKP dan gabah kualitas rendah juga mengalami penurunan masing-masing 2,87% dan 1,61%. Sedangkan GKG mengalami kenaiakan 1,78%.

Pada Maret 2019, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.815,00 per kg, turun 1,93% dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.555,00 per kg, turun 2,49%. Sementara rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp9.271,00 per kg, turun 2,15%.

Dibandingkan dengan Maret 2018, rata-rata harga beras di penggilingan untuk semua kualitas yaitu premium, medium, dan rendah mengalami penurunan masing-masing 0,79%; 1,47%; dan 2,96%.(*/Iw)