Metro Jabodetabek

JAKARTA – Meski pemilihan umum (pemilu) 2014 untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD praktis hanya tinggal empat bulan lagi, namun masih ada tujuh Rancangan Peraturan KPU yang saat ini masih dalam pembahasan.

Di antaranya peraturan mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih nantinya.

“Sekarang KPU sedang merancang tujuh PKPU. Nah ini sebelum ke DPR dan pemerintah, dibahas dulu (antara KPU, Bawaslu dan DKPP). Karena ada saja perbedaan antara lembaga pengawas dengan pelaksana pemilu. Jadi kita mau hubungkan dulu, supaya jangan salah pahamnya menyeruak keluar,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, kepada wartawan.

Sayangnya Jimly belum bersedia lebih jauh merinci terkait hal-hal apa saja perbedaan pandangan dari ketiga lembaga pemilu ini. Ia hanya menyatakan bahwa masih terdapat banyak hal yang belum sejalan.

“Makanya sedang dibahas. Misalnya soal pengawasan, standar pengawasan bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kalau soal tata laksana pengawasan sudah selesai,” jelasnya.

Langkah pengawasan perlu dimatangkan, supaya para petugas, kata Jimly, jangan sampai menggunakan standar yang berbeda-beda. Terutama petugas KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

“Jadi yang sifatnya pasal-pasal yang mengundang kontroversi menyangkut tiga lembaga, itu kita debatkan internal dulu bertiga (KPU, Bawaslu, DKPP). Setelah sepakat baru dibawa ke DPR. Dengan begitu tidak lagi nanti bertengkar di media. Selama ini bertengkar di media itu kan karena peraturan KPU dan Bawaslu yang saling bertabrakan,” papar Jimly.(cok)

TANGSEL – Pembangunan SPBG yang dianggap tidak bermanfaat ditolak warga namun hal ini menjadi sebuah teror yang dilakukan orang tak dikenal .
Bukannya menambah takut malah warga bersatu ,Warga Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menolak adanya pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di wilayah tersebut.

Alasannya, hal itu akan merugikan warga sekitar dan tak bermanfaat untuk lingkungan .

Kendati demikian, warga yang menolak pembangunan SPBG tersebut kini sedang mengalami intimidasi dari sekelompok orang yang tidak dikenal.

Menurut warga sekitar, efek dari pembangunan SPBG sangat dirasa dan dapat menimbulkan efek kurang baik. Maka itu, warga terus melakukan berbagai upaya agar SPBG gagal dibangun di wilayahnya.

Salah seorang warga bernama Mursih (43) mengaku, mendapat telepon gelap dari seseorang setelah warga memprotes ke kantor Kelurahan Serua.

“Saya dapat ancaman dari seseorang, agar warga tidak menolak pembangunan SPBG,” katanya kepada wartawan di Tangsel, Senin (16/12).

Mulyani mengaku, ancaman melalui telepon tersebut hanya datang satu kali. Dirinya pun hingga saat ini tidak pernah mengetahui identitas penelepon gelap tersebut. “Saya enggak tahu, siapa yang telepon saya,” ucapnya.

Senada dengan Mursih, warga lainnya Masir mengaku, mendapat laporan dari warga soal ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Dengan alasan demi keselamatan, dia enggan menyebutkan siapa warga yang mendapat teror tersebut.

“Teror ancaman pembunuhan itu bermunculan setelah adanya penolakan dari warga terhadap rencana pembangunan SPBG di lokasi dekat rumah warga,” terangnya.

Isi ancaman tersebut yakni ancaman menerjunkan pembunuh bayaran jika warga tetap keukeuh menolak pembangunan SPBG itu. Ancaman tersebut, diakuinya datang melalui teror penelpon gelap, seperti yang dialami Mursih.

Perlu diketahui, pembangunan SPBG akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi. Adapun biaya pengerjaannya sekira Rp70 miliar dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 dengan pemenang tender adalah PT Barata Indonesia.(*Elk)

BOGOR  – Pemkot Bogor bukannya membangun tempat pendidikan atau olahraga namun fungis lahan akan dirnah menjadi tempat tinggal membuat warga menjadi marah .

Sejumlah warga mendatangi lokasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Senin.

Mereka menyegel alat berat yang didatangkan Pemkot Bogor buat melakukan perataan tanah.

Ketua RT01/08 Kertamaya, Ade Kurniawan mengatakan, lahan buat rusunawa seluas 3,8 hektar itu merupakan hibah dari pengembangan Perumahan Rancamaya kepada Pemkot Bogor buat fasos dan fasum.

Penolakan ini merujuk pada Perda No.13 tahun 2009 tetantang prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang menyebutkan, lahan fasos dan fasum tidak boleh disalahgunakan atau beralih fungsi.

“Bukan dimanfaatkan buat bangun rusunawa. Kami tak butuh Rusunawa, tapi sarana pendidikan, olahraga, dan kesehatan,” jelasnya.

Dia bersama warga lainnya lalu menyegel alat beret sambil membentangkan poster dengan tulisan, “alat berat disegel.”

Mereka mendesak Pemkot menarik kembali alat berat dan bersikeras akan melakukan perlawanan jika lahan ini tetap dibangun rusunawa.

Sebelumnya Plt Sekda Ade Sarip mengatakan, rencana pembangunan ini dibiaya dana APBN dengan menelan anggaran Rp 13 miliar. “Kita menyediakan lahannya di Kelurahan Kertamaya.

Dari 3,8 hketar lahan hibah, 2,7 hektar buat rusunawa, sisanya masih dapat digunakan buat fasos dan fasum,” dalihnya.

Lahan yan tersisa itu, katanya dapat dibangun sarana dan fasilitas umum lainnya seperti posyandu, lapangan olahraga dan sebagainya.
“Saya berharap kebijakan ini dapat nyambung dengan harapan masyarakat ,” tandasnya. (Dung)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dinilai tidak memiliki ikatan ideologi yang kuat dengan Partai Gerindra. Alasannya Ahok tidak pernah menjalani proses kaderisasi partai di Gerindra.

“Saya melihat posisi AhoK ini bukan dilahirkan dari sebuah proses proses kaderisasi Gerindra,” jelas pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gungun Heryanto.

Selama ini Ahok dikenal sebagai sosok yang tidak loyal dengan partai. Ini misalnya terlihat dari sepak terjang Ahok yang kerap berpindah-pindah partai. Terakhir saat Pilkada DKI Jakarta Ahok pindah dari Golkar ke Gerindra. “Ahok masuk Gerindra sudah setengah jadi. Dia ganti-ganti partai,” ungkapnya.

Gungun mengatakan hubungan antara Ahok dan Gerindra berbeda dengan hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan (PDIP). Menurut Gungun PDIP mampu megelola personalisasi figur Jokowi di masyarakat sebagai kader banteng.

Dalam rekam jejak politik Jokowi nyaris tidak pernah terdengar kabar terjadi konflik antara Jokowi dan PDIP. “Sosok Ahok berbeda dengan Jokowi. Dia (Ahok) sangat cair dengan partai,” jelasnya.

Gerindra perlu meniru langkah PDIP yang berhasil membangun citra ikatan antara kader dengan partai. Gungun mengatakan apabila Gerindra mampu mengelola figur Ahok maka Gerindra bisa mendapatkan insentif elektoral di Pemilu 2014. “Dia (Ahok) bisa menjadi pewajahan Gerindra. Seperti Jokowi pada PDIP Dia (Ahok) investasi besar menjelang pemilu 2014,” tutupnya.(Nga)

DEPOK – DPRD Kota Depok sudah memperingatkan bahwa proyek yang dikerjakan para kontraktor tidak akan terkerjar selesai pada waktunya namun hal ini dianggap angin lalu .Nyatanya puluhan proyek di Depok terancam mangkrak akibat dihentikannya anggaran (cut off) menjelang tutup akhir tahun.

Salah satunya proyek pembangunan skala besar di Jalan Margonda, seperti penataan drainase dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di tiga titik.

Belum lagi puluhan proyek jalan dan jembatan di sejumlah kecamatan.

Hal itu menuai kritik pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok yang langsung mengirimkan surat ultimatum kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Ketua DPRD Depok Rintisyanto menegaskan, sudah sejak awal mengingatkan dinas-dinas terkait agar tidak mengerjakan proyek menjelang akhir tahun.

Namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Pemkot.

“Dari awal sudah kami ingatkan, ini malah baru dikerjakan September, bahkan Oktober, kan tak akan terkejar, kontrak proyeknya kan 100 persen terkejar, maka akibatnya jaminan harus dicairkan, masuk ke anggaran kas daerah,” katanya di Depok, (15/12).

Seperti proyek penataan Jalan Margonda harus selesai pada 20 Desember, namun pengerjaan di lapangan baru 20 persen. Rintis mengungkapkan, bahwa meski dianggarkan kembali tahun depan, kontraktor yang mengerjakan proyek tak beres saat ini harus dicoret.

“Maka akibatnya dinas harus blacklist nama-nama kontraktor itu, terlampau banyak proyek yang bakal mangkrak, masih kami hitung, kami sudah kirim surat ke Wali Kota dan dinas terkait, kinerja pemerintah kota buruk,” tegasnya.

Proyek yang anggarannyya cut off, kata Rintis, harus dilelang ulang dan dikerjakan kembali tahun depan. Proyek lainnya, lanjutnya, seperti Jembatan Jatijajar, Jembatan Lingkar Luar Jatijajar, saluran Raya Sawangan, dan lainnya.

“Sebelumnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terlalu pede melaporkan yang cut off hanya Margonda, tetapi nyatanya puluhan cut off, bagaimana ini kinerja Pemkot,” pungkasnya.(Bas)