Metro Jabodetabek

BOGOR – Dua kasus Monkeypox atau cacar monyet telah terkonfirmasi di Kota Bogor sebagaimana temuan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Kedua pasien terjangkit cacar monyet karena orientasi seksual sesama jenis.

Saat ini, kedua pasien sedang menjalani isolasi mandiri di bawah pemantauan ketat dari Dinkes.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, Puskesmas melaporkan temuan kedua kasus ini pada 23 November 2023 setelah pengambilan spesimen, termasuk swab orofaring, swab lesi, swab anal, dan serum darah, sampel dikirim ke Laboratorium BKPK Jakarta.

Konfirmasi Monkeypox diterima setelah laboratorium memberikan hasil kembali kepada Dinkes Kota Bogor.

“Surveilans Dinkes Kota Bogor selanjutnya mengirimkan sampel ke Laboratorium BKPK Jakarta. Kedua kasus dinyatakan terkonfirmasi monkeypox setelah Laboratorium BKPK melakukan feedback hasil lab ke Dinkes Kota Bogor,” kata Retno dalam keterangannya, Sabtu 2 Desember 2023.

Faktor risiko pada kedua pasien melibatkan gejala demam bersamaan dengan ruam di telapak tangan, badan, wajah, dan area genital, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Kedua pasien tersebut merupakan laki-laki dengan orientasi seksual LSL (laki seks lelaki) dan memiliki riwayat kontak seksual dalam 21 hari sebelum munculnya gejala.

Isolasi mandiri bagi kedua kasus dimulai sejak 20 November dengan pemantauan harian melalui Puskesmas.

Dinkes Kota Bogor merespons cepat untuk mencegah penularan Monkeypox dengan mengadakan pertemuan koordinasi teknis. Petugas surveilans dan program HIV di rumah sakit dan Puskesmas turut serta dalam pertemuan tersebut.

Selanjutnya, Dinkes melakukan penyelidikan epidemiologi terinci untuk masing-masing kasus, termasuk pelacakan dan pencatatan kontak erat. Tatalaksana kasus dilakukan sesuai dengan pedoman Pencegahan dan Pengendalian Monkeypox, mencakup pemantauan harian kasus dan kontak erat, serta penilaian isolasi mandiri.

Koordinasi efektif dilakukan dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dari sistem pelaporan hingga logistik penunjang pemeriksaan laboratorium terpenuhi.

“Koordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan. Memastikan semua kebutuhan baik dari sistem pelaporan hingga logistik penunjang pemeriksaan laboratorium,” tandasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku sudah mengesahkan anggaran untuk menjamin BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan bagi seluruh RT dan RW se-Kabupaten Bogor dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (30/9/2023) malam lalu, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

Rapat Paripurna itu sendiri dihadiri oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan, wakil ketua dan anggota DPRD kabupaten Bogor, Perwakilan forkopimda, sekertaris daerah dan jajaran pemerintah Kabupaten Bogor.

“Penetapan APBD Perubahan Anggaran Tahun 2023 merupakan hasil kerja keras seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor bersama pemkab Bogor selama beberapa pekan kebelakang. Alhamdulillah sudah kita tetapkan,” Kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Senin (27/11/23).

Rudy Susmanto menjelaskan, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 ada tiga hal yang menjadi perhatian DPRD dan pemkab Bogor. Salah satunya adalah menjamin asuransi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

“Kami berharap, dengan adanya suransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan menjadi peicu bagi RT dan RW untuk nelerja melayani masyaralat dengan maksimal,” jelasnya.

Kemudian penambahan belanja tak terduga (BTT) untuk relokasi pasar Leuwiliang yang terbakar, dan penambahan anggaran untuk pemilu.

Sementara itu Bupati Bogor Iwan Setiawam mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya badan anggaran yang telah membahas secara intensif Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023.

“Alhamdulillah ini semua berkat perjuangan dari DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan jajaran perangkat daerah, APBD Perubahan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ujarnya.

Dengan disahkannya APBD Perubahan, Pemkab Bogor bisa mengakomodir kebutuhan alokasi belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

“Dengan dijaminnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkab Bogor, semoga ini bisa memicu semangat kerja RT dan RW,” kata Iwan.(*/Wa.

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting untuk sektor ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, Rudy Susmanto meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memaksimalkan dalam membantu pelaku UMKM di Kabupaten Bogor.

“UMKM merupakan pilar penting ekonomi Indonesia, khususnya membangkitkan kembali ekonomi usai COVID-19,” ujarnya kepada Wartawan, (27/11/23).

Rudy Susmanto mengatakan, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ini harus terus dikembangkan dan didorong oleh pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Sehingga, UMKM ini, butuh dukungan yang luar biasa, baik sisi regulasi, kebijakan, maupun kaitan dengan bantuan permodalan,” papar dia.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku, sering mendapatkan sejumlah keluhan dan masukan dari para peserta. Tidak sedikit para pelaku UMKM yang menyerah karena kesulitan bersaing dengan produk pabrikan di pasaran.

“Masukan-masukan itu menjadi aspirasi dan akan kami perjuangkan,” ucapnya.

Rudy menjabarkan, salahsatu keluhan pelaku UMKM adalah soal kesulitan menempuh proses perizinan baik dari aspek birokrasi maupun pembiayaan perizinan untuk membuat produk UMKM dapat bersaing di pasaran.

“Kepada pemerintah, dinas terkait dan juga pemerintah provinsi, pusat semoga terus bisa memberikan stimulus, kemudahan berbagai perizinan dan legalitas yang menjadi kebutuhan UMKM,”ujarnyanya.(*/Wa)

DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris memgatakan peristiwa busa yang menutupi Kali Baru di RT 01/01 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis masih diinvestigasi. Sumber busa yang menutupi kali tersebut masih dalam penyelidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.

“Kemarin masih diselidiki, ini busa atau buih apa, namanya itu kan harus dilihat, benar enggak ini dari limbah pabrik,” kata Idris dikutip dari situs informasi Pemkot Depok, Jumat (1/12/2023).

Menurut Idris, jika memang ada dugaan busa berasal dari limbah pabrik, maka harus diselidiki pabrik yang mana, lalu apa jenis limbahnya. Ada juga kemungkinan busa bersumber dari sabun atau limbah rumah tangga yang mengendap di sungai.

“Ini juga kan enggak sembarangan, jenisnya mana ini, limbahnya limbah yang mana nih, apakah memang dari rumah tangga, sabun misalnya, sebab menggunakan sabun banyak, lama-lama akan jadi gini juga (busa),” katanya.

Hingga saat ini, dirinya masih menunggu laporan dari DLHK Depok, terkait hasil penyelidikan dugaan pencemaran sungai itu. “Masih dalam penyelidikan, sekarang lagi di tangani DLHK,” ujarnya.

Sementara Kadis LHK Kota Depok Abdul Rahman mengatakan pihaknya masih menunggu uji lab sekitar 10 hingga 14 hari untuk mengetahui persis penyebab munculnya busa. Sejumlah perusahaan kimia, tempat cuci mobil, retail hingga permukiman di sepadan sungai itu telah diinvestigasi.

“Masih pendalaman semua, bukan hanya PT BASF, ada Bima Eka Raya, ada PT Bayer Indonesia kemudian ada cucian mobil, retail termasuk juga pemukiman. Jadi ini sifatnya memang kita masih melakukan verifikasi dan investigasi terkait busa itu,” jelas Abdul Rahman , (1/12/2023).(*/Idr)

CIBINONG – Walaupun tidak sempurna dan ada kekurangan dalam kepemimpinannya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto tetap mengapresiasi kinerja pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan yang akan berakhir pada 30 Desember mendatang.

Rudy Susmanto pun mengaku akan mencoba melanjutkan dan menyempurnakan program kerja dari visi misi Ade Yasin-Iwan Setiawan yang belum tercapai hingga akhir Bulan Agustus 2024.

“Memang di masa kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan, dalam perjalanannya ada ‘tantangan’ yang luar bisa hingga Iwan Setiawan harus naik menjadi Bupati Bogor. Walaupun seperti itu, kami mengapresiasi atas sumbangsih Ade Yasin dengan program Panca Karsanya,” kata Rudy Susmanto usai memimpin Rapat Paripurna Laporan Kinerja Bupati Bogor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis malam, 30 November 2023.

Ia meminta warga Kabupaten Bogor tidak hanya melihat dari kekurangan, tetapi juga mengaprisiasi atas upaya langkah pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Sebagai warga Kabupaten Bogor kita jangan hanya memandang minor kepemimpinan Bupati Bogor, tetapi ada juga hal yang positif atau warisan, hingga dengan hak itu kita sama-sama semangat berjuang membangun Kabupaten Bogor agar lebih baik lagi,” pinta politisi Partai Gerindra tersebut. (Rez)

CIBINONG – Musim penghujan yang saat ini termasuk ekstrim . Jembatan Rawayan di wilayah Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor roboh. Hal itu disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Rabu 29 November 2023.

“Terdapat tanggul jebol dan meluapnya aliran kali yang membuat tersumbatnya sampah dijembatan tersebut sehingga mengakibatkan jembatan roboh,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 22.00 WIB. Alhasil, jembatan rawayan tersebut tidak bisa kembali digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

“Saat ini jembatan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi ,” jelasnya.

Tampak jembatan rawayan itu sudah mengalami kerusakan berat. Hanya tersisa tiang-tiang penyangga jembatan yang sudah roboh di sisi aliran kali.
Sementara itu masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut saat ini kesulitan untuk menyeberang kelain kampung.

Tampak rangka besi jembatan pun sudah hanyut terbawa aliran kali hingga nyaris tak tersisa. Aliran air juga terlihat berwarna coklat dan banyak sampah yang tersangkut di sekitar jembatan tersebut.(*/Ju)

CIBINONG – Menyikapi banyaknya cluster yang terbangun di Kabupaten Bogor Kadin Kabupaten Bogor perihatin sebab akan mempengaruhi tAta ruang dan berdampak lingkungan karena ada dugaan banyak yang tak berizin.

Indra Eryanta Anggota Komite Tetap Property Rumah Sederhana Kadin Kabupaten Bogor meminta Bupati Bogor membuat atau menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Perumahan Cluster.

Hal itu menyikapi banyaknya perumahan cluster tak berizin atau ‘bodong’, terutama di kecamatan padat penduduk seperti di Kecamatan Cibinong, Bojonggede dan Tajurhalang.

“Kami mendesak, Bupati Bogor menerbitkan Perbup tentang perumahan cluster di Kabupaten Bogor, terutama yang luasnya kurang dari 2.500 meter. Kini dengan kekosongan aturan, banyak perumahan kluster tak berizin atau bodong,” kata Indra Eryanta kepada wartawan, Kamis 30 November 2023.

Baca Juga : KPU Kabupaten Bogor Butuh Ribuan Tenaga Harian Lepas, Ini Tugasnya!

Indra Eryanta menerangkan bahwa permintaan atau desakan penerbitan Perbup Bogor tentang Perumahan Kluster bahkan sudah dilakukan sejak Tahun 2018 lalu.

“Sudah sejak Tahun 2018 lalu, kami minta atau usulkan. Mudah-mudahan kalau tidak di tahun ini, bisa dilakukan pada Tahun 2024 mendatang,” terangnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Teuku Mulya mengatakan bahwa tidak ada ‘cantolan’ hukum, hingga Bupati Bogor tidak jua menerbitkan Perbup Bogor tentang Perumahan Kluster.

Baca Juga : Atang Keluarkan 6 Poin Catatan Penanganan Banjir Kaum Sari, OCBD Diminta Ganti Rugi

“Cantolan hukumnya atau Undang-Undang yang mengatur tidak ada, jadi kami belum bisa melakukan diskresi atau menerbitkan Perbup Bogor tentang Perumahan Kluster,” kata Teuku Mulya.

Ia menjelaskan, selama ini perumahan cluster tidak terintegrasi dengan rencana pembangunan wilayah, seperti pembangunan jalan, drainase dan lainnya.

“Sebelum menerbitkan Perbup Bogor tentang Perumahan Cluster, setidaknya kami mengatur integrasinya dengan rencana pembangunan wilayah yang sudah diatur oleh Pemkab Bogor. Agar tidak terjadi lagi perumahan bodong, maka saya minta jajaran untuk mengawasi pembangunan perumahan,” ungkapnya. (Rez)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor untuk segera melakukan mitigasi bencana di daerah yang dianggap rawan. Hal itu untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

Hal itu dikatakannya di lokasi longsor yang menewaskan dua warga di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

“Saya berharap dengan kejadian ini, walaupun sekecil apapun bencananya, kalau ada korban jiwa tetap kita dalam penanganan bencana. Saya harap kepada tim, mitigasi itu sekarang, menghadapi bencana ini kasih tahu warga bila mana ada tempat yang rawan itu, dikasih warning. Tadi saya lihat juga bahaya, ini juga masih banyak yang rumah atasnya tebing. Jangan sampai terjadi lagi,” kata Iwan.

Kata dia, mitigasi bencana penting dilakukan sejak dini. Sehingga, warga yang tinggal di daerah rawan bisa lebih waspada bahkan mengungsi.

“Dari sekarang mitigasi tempat yang rawan, kasih edukasi, sosialisasi ke warga bila mana ada bencana ini minimal ngungsi atau waspada,” jelasnya.

Dengan mitigasi, setidaknya dapat meninimalisir adanya korban jiwa apabila terjadi bencana. Kalau perlu, dibuatkan surat edaran dari BPBD.
“BPBD segera buat edaran, mitigasi itu jangan setelah kejadian. Mitigasi itu untuk mengimbau masyarakat, kasih tau warga. Bila mana ada hujan besar, segera mengungsi, karena rumah bapak ibu sangat rawan (bencana) itu aja sosialisasinya,” tutur Iwan.

Dalam kesempatan ini, Pemkab Bogor jmemberikan sejumlah bantuan bagi korban bencana alam tanah longsor di lokasi tersebut yakni, alat-alat rumah tangga dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan Kemenkes RI. Kemudian bantuan keuangan dari Pemkab Bogor sebesar Rp5 juta rupiah dan bantuan keuangan pribadi dari Bupati Bogor sebesar Rp20 juta rupiah bagi masing-masing korban meninggal dunia.

“Tambahan Rp20 juta dari kami sifatnya spontanitas bukan mau mengganti, tapi meringankan beban yang berduka untuk biaya tahlilan hari ke-3 hari ke-7 dan hari ke-40. Mudah-mudahan bisa meringankan biaya keluarga korban sampai 40 hari ke depan,” tutupnya.

Sebelumnya, tanah longsor terjadi di wilayah Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor pada Minggu 26 November 2023. Tebingan setinggi 8 meter dengan lebar 12 meter longsor menimpa rumah dan pasangan suami istri meninggal dunia.(*/Wan)

CIBINONG – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kembali mengamankan tersangka dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Desa Kranggan, Gunung Putri, Selasa, 28 November 2023.

Jika sebelumnya pada Kamis 19 Oktober lalu, yang diamankan aparat Kejari Bogor ialah Kepala Desa Kranggan periode 2017-2022 Adang. Kini AJ yang berperan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan ikut ‘diciduk’ Selasa 28 November 2023 pagi.

“Hari ini kami amankan AJ dan menetapkannya sebagai tersangka dugaan Tipikor, karena ikut berperan dalam memberikan fee dan lain sebagainya ke Kades Adang,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Ate Quesyini Iliyas kepada wartawan.

Ate Quesyini Iliyas menerangkan bahwa penetapan tersangka AJ merupakan hasil pengembangan penyelidikan maupun penyidikan penyidik Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

“Tersangka AJ mulai hari ini kami tahan, dan sekarang bersama Kades Adang dititip di Lapas Kelas I A Pondok Rajeg, Cibinong,” terang Ate Quesyibi Iliyas.

Ia menuturkan bahwa tersangka AJ ikut dalam mengelola keuangan Pemerintah Desa Kranggan Tahun Anggaran 2021 hingga 2022.

Baca Juga : Kunjungi Keluarga Korban Longsor di Dramaga, Iwan Setiawan Minta Utamakan Mitigasi Bencana Alam

“Tersangka AJ diduga telah membantu Kades Adanf dalam hal pembuatan laporan pertanggung jawaban yang diduga fiktif, dan dalam pelaksanaan kegiatannya juga terdapat beberapa kekurangan volume, serta memberikan fee kepada Kades Adang yang nengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1,2 Miliar,” tuturnya.

Ate menjelaskan bahwa tersangka AJ, dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Sebelumnya Kades Adang diamankan karena diduga telah menyelewengkan atau korupsi dana desa, anggaran dana desa, anggaran bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Samisade), Bantuan Provinsi Jawa Barat hingga Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPHRD) hingga total kerugian negara mencapai Rp 1,2 miliar.

Dalam modus dugaan korupsinya, ia me mark up anggaran, membuat surat pertanggungjawaban palsu dan mengurangi spesifikasi teknis pembangunan insfrastruktur.

“Besar dugaan kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar, merupakan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bogor. Dimana telah terjadi marj up, pengurangan spesifikasi teknis dan membuat laporan atau surat pertanggungjawaban palsu,” papar Ate Quesyini Ilias.

Ia menambahkan jumlah saksi yang dimintai keterangan oleh Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor totalnya ada 30 orang, dan total ada 2 tersangka dalam dugaan Tipikor di Pemdes Kranggan. (Rez)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan mengunjungi rumah duka korban bencana alam tanah longsor di Kampung Sempur Bates RT 01 RW 04, Desa Petir, Dramaga.

Iwan Setiawan pun meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintahan kecamatan pun melakukan mitigasi bencana alam seperti longsor ini hingga tidak merenggut korban jiwa.

“Saya minta di musim pancaroba, BPBD dan pemerintah kecamatan melakukan mitigasi bencana alam,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Senin, 27 November 2023.

Iwan Setiawan menjelaskan dengan melakukan mitigasi bencana alam, maka setidaknya dapat menghindari terjadinya korban luka ataupun jiwa seperti yang terjadi pada kemarin sore hingga ada dua orang warga Desa Petir yang meninggal dunia karena tertimpa material longsor dan bangunan rumahnya.

“Dengan melakukan mitugasi bencana alam seperti memetakan wilayah rawan, maka BPBD dan pemerintah kecamatan bisa memberikan informasi maupun sosialisasi, agar warga yang rumahnya berpotensi terdampak bencana alam mengungsi ke tempat yang lebih aman atau minimal mereka bersikap waspada,” jelasnya.

Kepada keluarga almarhum Rahmat (38) dan Eva Hasanah (35), Pemkab Bogor lanjut Iwan memberikan bantuan paket sembako, alat-alat rumah tangga dan juga uang.

“Hari ini kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga almarhum dan almarhumah, Pemkab Bogor juga berupaya meringankan beban dengan memberikan Sembako, alat-alat rumah tangga dan uang sebesar Rp25 juta,” papar Iwan.

Ia melanjutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) juga akan membangun empat Tanggul Penahan Tanah (TPT) di titik twam bencana alam longsor di Kecamatan Dramaga.

“BPBD akan membuat status bencana, lalu dengan anggaran BTT, DPUPR akan membangun 4 TPT di wilayah rawan longsor di Kecamatan Dramaga. Kedepan, skala prioritas pembangunan yang terkait mitigasi bencana alam harus diutamakan,” sambung pria berusia 53 tahun itu.(Rez)