PEMANTAUAN KETAT DARI DINKES 2 PASIEN KASUS CACAR MONYET DI KOTA BOGOR HOMOSEKSUAL

BOGOR - Dua kasus Monkeypox atau cacar monyet telah terkonfirmasi di Kota Bogor sebagaimana temuan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Kedua pasien terjangkit cacar monyet karena orientasi seksual sesama jenis.

Saat ini, kedua pasien sedang menjalani isolasi mandiri di bawah pemantauan ketat dari Dinkes.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, Puskesmas melaporkan temuan kedua kasus ini pada 23 November 2023 setelah pengambilan spesimen, termasuk swab orofaring, swab lesi, swab anal, dan serum darah, sampel dikirim ke Laboratorium BKPK Jakarta.

Konfirmasi Monkeypox diterima setelah laboratorium memberikan hasil kembali kepada Dinkes Kota Bogor.

"Surveilans Dinkes Kota Bogor selanjutnya mengirimkan sampel ke Laboratorium BKPK Jakarta. Kedua kasus dinyatakan terkonfirmasi monkeypox setelah Laboratorium BKPK melakukan feedback hasil lab ke Dinkes Kota Bogor," kata Retno dalam keterangannya, Sabtu 2 Desember 2023.

Faktor risiko pada kedua pasien melibatkan gejala demam bersamaan dengan ruam di telapak tangan, badan, wajah, dan area genital, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Kedua pasien tersebut merupakan laki-laki dengan orientasi seksual LSL (laki seks lelaki) dan memiliki riwayat kontak seksual dalam 21 hari sebelum munculnya gejala.

Isolasi mandiri bagi kedua kasus dimulai sejak 20 November dengan pemantauan harian melalui Puskesmas.

Dinkes Kota Bogor merespons cepat untuk mencegah penularan Monkeypox dengan mengadakan pertemuan koordinasi teknis. Petugas surveilans dan program HIV di rumah sakit dan Puskesmas turut serta dalam pertemuan tersebut.

Selanjutnya, Dinkes melakukan penyelidikan epidemiologi terinci untuk masing-masing kasus, termasuk pelacakan dan pencatatan kontak erat. Tatalaksana kasus dilakukan sesuai dengan pedoman Pencegahan dan Pengendalian Monkeypox, mencakup pemantauan harian kasus dan kontak erat, serta penilaian isolasi mandiri.

Koordinasi efektif dilakukan dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dari sistem pelaporan hingga logistik penunjang pemeriksaan laboratorium terpenuhi.

"Koordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan. Memastikan semua kebutuhan baik dari sistem pelaporan hingga logistik penunjang pemeriksaan laboratorium," tandasnya.(*/Ju)