Metro Jabodetabek

BEKASI – Program elektronik (e- KTP) saat ini sedang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi. Untuk Warga yang sudah merekam tahun 2011, 2012 dan 2013.

Kepala Seksi (Kasie) evaluasi dan pelaporan pada bidang data Disdukcapil Kabupaten Bekasi Gana Permana mengatakan, program e-KTP yang dilakukan saat ini adalah program lanjutan.

“Ini program lanjutan yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke kabupaten kota,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, program perekaman e-KTP, akan dilanjutkan dan pencetakannya menunggu ‘hutang’ Kemendagri yang belum menyelesaikan pencetakannya bagi warga yang sudah merekan tiga tahun sebelum 2014.

Untuk menunjang program tersebut, Bupati selaku kepala pemerintahan membentuk tim teknis pelaksanaan rekaman KTP elektronik, di Kabupaten tahun anggaran 2015.

Tim teknis kabupaten diketuai oleh Sekretaris daerah dengan anggota 12 orang, sedangkan tim teknis ditingkat kecamatan diketuai camat dan beranggotakan dua orang.

Sementara itu untuk operator perekaman, dibentukan tiap kecamatan jumlahnya untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi ada 64 orang dan bekerja mulai Januari 2015.

Secara teknis, warga yang belum merekam KTP el, akan direkam di kecamatan masing-masing dan pencetakan dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Bekasi.

Menurut Gana Permana, jumlah wajib KTP di Kabupaten Bekasi sebanyak 2,453,748 jiwa per tanggal 2 Pebruari 2015, sedangkan yang sudah merekam KTP sebanyak 80 persen dan yang KTP el-nya sudah jadi sebanyak 2 juta keping.

Sementara itu, pencetakan KTP belum disosialisasikan ke masyarakat karena, saat ini masih mengerjakan ‘hutang’ tiga tahun lalu,

“Nanti kalau sudah siap akan dilakukan sosialisasi dan pencentakan pun dilakukan di dinas dan dalam waktu dekat alat perekaman KTP elektronik akan dikirim kembali ke kecamatan-kecamatan,”pungkasnya. (Elan)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi waktu hingga April 2015 ini kepada seluruh pejabat baru segera menyampaikan daftar harta kekayaannya.

“Saya kasih waktu hingga April nanti, bila masih membandel maka segera saya copot,”kata Ahok, (5/6).

Hal tersebut disampaikan menaggapi hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW).
ICW menemukan bahwa 17,6 persen pegawai Pemprov DKI dan 24 persen pejabat BUMD DKI belum menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Hal tersebut dinilai masih banyak pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak mematuhi kewajiban lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Adapun aturan tentang LHKPN tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Kewajiban Lapor LHKPN yang merupakan perubahan atas Pergub Nomor 85 Tahun 2013.

Ahok mengakui belum semuanya melaporkan harta kekayaannya. Sesuai perintah sekitar 6300 pejabat eselon IV-I wajib menyerahkan daftar harta kekayaannya.

“Seluruh pejabat,”pungkasnya.(*Fad)

BOGOR – Pasca tumbangnya pohon Damar Agathis yang menewaskan 7 pengunjung Kebun Raya Bogor (KRB) Minggu (11/1/2015) lalu. Sebanyak 64 pohon berbagai jenis di areal Kebun Raya Bogor (KRB) ditebang.

Salah satu pohon yang ditebang adalah pohon beringin. Pohon tersebut merupakan pohon yang menjadi sasaran untuk dilakukan penebangan dan pemangkasan karena dikhawatirkan tumbang dan menimpa pengunjung KRB.

Kepala KRB, Didik Widyatmoko mengatakan, selain dilakukan penebangan beberapa pohon juga dipangkas bagian batangnya. Puluhan pohon yang ditebang merupakan pohon non koleksi.

“Pohon itu memang sengaja di tebang, tapi ada juga yang dipangkas. Ini dalam rangka perawatan,” kata Didik, kemarin.

Didik juga mengatakan, pohon yang ditebang dan dipangkas adalah yang lokasinya sering dikunjungi pengunjung.

“Sebanyak 39 pohon di pangkas dan 25 pohonditebang. Pohon-pohon yang ditebang sebagian besar adalah pohon non koleksi,” terangnya.

Menurut Didik, pihaknya masih melakukan pengawasan untuk melakukan perawatan dan pengawasan pohon-pohon yang ada di KRB. Pihaknya masih menunggu persetujuan dari pemerintah untuk membeli alat deteksi pohon, yaitu Sonic Tomografy yang harganya mencapai Rp 700 juta. (Dung)

JAKARTA – saat ini mobil pribadi banyak yang masuk ke jalur bus Transjakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana memperbolehkan mobil pribadi masuk ke busway.

Namun hal ini adalah bagian dari keinginan Ahok agar jalur bus Transjakarta steril dari mobil pribadi.

“Sekarang kan sudah banyak yang masuk busway. Tapi kalau kamu masuk, tentunya ditilang polisi kan. Permasalahannya mobil masuk 10 kali cuman ketangkep sekali,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Oleh karenanya, Ahok ingin gate di jalur masuk busway untuk mobil yang ingin melintas di ruas bebas hambatan tersebut.

“Sekali melintas kita kenakan tarif Rp1 juta untuk mobil.Kalau 10 kali melintas bisa kehitungkan berapa harus dibayar,” jelasnya.

Dengan demikian, Ahok meyakini tidak akan ada mobil yang melintas di busway. Sehingga jalur bus Transjakarta pun steril dari kendaraan pribadi. (*Har)

BEKASI – Sebanyak lima ribu Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan segera dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada tahun anggaran 2015.

Pembangunan rumah layak huni untuk warga kategori miskin ini akan terus berlangsung hingga 2019 mendatang di 182 Desa yang berada di 23 kecamatan.

“5.000 rumah akan kita bangun dengan anggaran sebesar Rp75 miliar dari APBD 2015, kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, Selasa (3/2).

Menurutnya, kisaran anggaran untuk membangun satu rumah dikucurkan sekitar Rp15 juta. Anggaran itu lebih besar dibanding tahun 2013 sebesar Rp6 juta dan tahun 2014 lalu Rp10 juta.

“Setiap tahun ada peningkatan biaya pembangunan Rutilahu itu,” terangnya.

Dedy juga mengatakan, pembangunan Rutilahu itu akan dilakukan menyeluruh di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Namun, kata dia, pembangunan paling banyak akan dilakukan didua wilayah yakni disekitar wilayah Kecamatan Pebayuran dan Tarumajaya yang berbatasan dengan Jakarta Utara.

Untuk di dua wilayah itu, lanjut dia, sekitar 400 Rutilahu akan segera dibangun. Karena, dua wilayah tersebut memang wilayah banyak ditemukan indikator kemiskinan dan rumah masyarakat masih kurang layak.

“Kehidupan ekonominya masih jauh dari rata-rata,” jelasnya.

Dedy menjelaskan, program Rutilahu ini sudah berjalan selama tiga terakhir, pada tahun 2013, Pemkab Bekasi membangun sebanyak 4.500 rumah dan ditahun 2014 sebanyak 5.000 rumah. Bahkan, program ini akan terus berlangsung hingga semua rumah warga Bekasi layak.

Sebenarnya, kata dia, Pemkab Bekasi menargertkan selama lima tahun harus terbangun Rutilahu sebanyak 100 ribu rumah layak. Namun, selain program Rutilahu dari anggaran daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga melakukan pembangunan Rutilahu dibeberapa titik di Kabupaten Bekasi.(*Elan)

BOGOR – Kepala Kebun Raya Bogor (KRB) Didik Widyatmoko mengatakan, saat ini pemasukan dari penjualan tiket hanya Rp 15 miliar per tahun. Sedangkan untuk pemeliharaan pohon dan gaji karyawan KRB membutuhkan anggaran Rp 45 miliar per tahunnya.

“Pertahun pemasukan dari retribusi tiket, sebesar Rp 15 Miliar, uang sebesar itu belum cukup untuk biaya pemeliharaan tanaman yang ada di KRB, ” kata Didik, kemarin.

Didik juga mengatakan, dalam satu tahun kebutuhan dana untuk operasional baik pegawai, pemeliharaan dan penelitian di di KRB mencapai Rp 45 miliar.

“Sementara pemasukan hanya Rp 15 miliar, jadi sisanya masih tetap disubsidi dari APBN,” terangnya.

Didik mengatakan, besarnya biaya perawatan dan pemeliharaan tersebut, karena di KRB terdapat sekitar 40 ribu pohon. Puluhan ribu pohon itu terbagi dalam 219 family, 1.250 genus, dan 5.000 species.

“Pemeriksaan dilakukan secara berkala, oleh 45 peneliti dan 213 orang pekerja,'” ujarnya.

Sementara itu, pasca kejadian patahnya batang pohon damar agatis yang menimpa puluhan pengunjung dan menewaskan enam orang, pihaknya melakukan pemantauan pohon-pohon besar yang rawan tumbang dan mulai keropos.

“kita sudah berikan tanda dan pengkodean sejumlah pohon yang rawan yang tersebar di sejumlah titik,” katanya.

Didik mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu satu minggu untuk mengetahui pohon yang rawan dan karena keropos.

“Kita melakukan pengecekan lebih dulu pohon di sekitar Jalan Astrid,” pungkasnya. (Dung)

TANGERANG – Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Indagkop) Kota Tangerang M Juweni mengatakan, Pemkot Tangerang akan menggelar even Tangerang Expo untuk mendorong pemasaran produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Even tahunan ini kembali digelar untuk memfasilitasi UMKM binaan baik dalam permodalan maupun pemasaran produknya.

“Di Kota Tangerang ini banyak potensi UMKM yang perlu dapat perhatian serius. Biasanya masalah bidang industri rumahan yang skala produksinya kecil dan pasarannya terbatas ini  kekurangan permodalan, akses pasar dan jaminan pinjaman terbatas,” kata Juweni, kemarin.

Juweni juga mengatakan, Tangerang Expo akan digelar pada 27 Februari hingga 3 Maret 2015. Pihaknya masih mencari lokasi strategis dan menyeleksi UMKM yang bisa ikut terlibat.

“Akan ada sekitar 100 UMKM yang memamerkan produknya, mulai dari fashion, kerajinan tangan, makanan dan lain-lain,” pungkasnya. (Far)

JAKARTA – Rencana Pemprov DKI Jakarta merevisi Perda Nomor 5/2014 tentang transportasi mendapatkan sambutan positif dari Organda DKI Jakarta. Revisi tersebut akan menjadi angin segar bagi pengusaha angkutan umum di Jakarta.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan menuturkan, dalam Perda tersebut tertulis aturan pembatasan usia kendaraan untuk angkutan umum di atas 10 tahun.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan mengubahnya dan menjadikan kendaraan pribadi yang memiliki batas usia 10 tahun,

“Kita senang bila Perda ini benar-benar direvisi. Sebab, sejak diterbitkannya Perda tersebut, para pengusaha angkutan umum sangat sulit berinvestasi,” kata Shafruhan kepada wartawan, kemrin.

Dia menyebutkan, untuk satu bus para pengusaha harus mengeluarkan investasi sebesar Rp1,5 miliar. Sedangkan waktu agar dana investasi itu diperkirakan 7 tahun.

Dalam waktu tiga tahun, lanjut Shafruhan, cukup sulit meremajakan kendaraan umum Terlebih harga untuk bus sendiri bisa dua kali lipat atau sekitar Rp3 milar.

“Kami sangat mendukung wacana tersebut. Intinya angkutan umum itu yang penting hasil uji KIR, bukan usia.,” pungkasnya. (Fad)

BOGOR – Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor-LIPI akan mengidentifikasi ulang seluruh pohon koleksi yang berada di dalam kebun peninggalan Belanda tersebut.

Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya Bogor, Didik Widyatmoko, di Bogor, Minggu, mengatakan proses identifikasi dilakukan untuk mengantisipasi tumbangnya pohon koleksi yang menimbulkani korban jiwa.

“Karena pohon ini lapuknya di bagian dalam, tidak terlihat dari luar. Ke depan kami akan lakukan identifikasi, satu per satu didata ulang,” tegas Didik.

Ia mengatakan kebun raya memiliki ratusan koleksi pohon yang sudah berusia puluhan tahun bahkan sampai 100 tahun. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi pohon, meliputi usia, serta kondisi kesehatannya, apakah keropos atau tidak.

“Kita akan libatkan sejumlah peneliti untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang ada di Kebun Raya Bogor,” paparnya.

Peristiwa tumbangnya pohon jenis Damar di Kebun Raya Bogor mengakibatkan empat orang tewas dan 21 lainnya luka-luka.

Pemerintah Kota Bogor turut melakukan antisipasi ikut mengidentifikasi kondisi pohon yang ada wilayah tersebut.

“Kita akan lakukan hal yang sama, mengidentifikasi meminta revisi dari Kebun Raya dan juga IPB, agar kejadian serupa tidak lagi terjadi,” kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman.

Umar mengatakan peristiwa di Kebun Raya Bogor menjadi musibah yang menimbulkan keprihatinan bagi pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor, kata dia, akan memfasilitasi para keluarga korban dengan pihak Kebun Raya Bogor dan Jasa Raharja.

“Kita akan siapkan armada untuk membawa korban-korban ini pulang ke rumah masing-masing. Serta mengupayakan perawatan seluruh korban terpusat di RS PMI,” tutupnya.(HAR)

JAKARTA – Hak pembangunan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM) akan segera dicabut oleh Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan tidak ada lagi alasan yang bisa menguatkan posisi PT JM.

“Intinya di surat, saya minta dirancang, kita menolak PT JM membangun monorel di Jakarta dengan rute seperti itu,” ungkap Ahok.

Namun, bukan berarti monorel otomatis tak dikerjakan. Pemprov DKI tetap akan membuka peluang kepada perusahaan lain mengikuti tender untuk membangun proyek transportasi tersebut. PT JM pun dikatakan Ahok bisa ikut tender monorel, dengan syarat mengubah desain dan perencanaan bisnis mereka.

“Kalau dia mau bangun lagi, dia musti ikut tender dengan rute yang berbeda. Jadi kita mau cari formatnya seperti apa. Kita beri kesempatan kepada semua orang. Bukan hak monopoli Anda (PT JM) lagi. Kan dia ngotot nih, seolah-olah yang berhak membangun monorel cuma dia. Ini yang tidak betul,” jelas Ahok.

Pertimbangan lain pemutusan kontrak itu, lanjut dia, PT JM sejak menjadi konsorsium monorel dengan menggandeng Omnico Singapura sejak 31 Juni 2004 lalu hingga kini tak sedikit pun melakukan pembangunan.

“Soal PT JM ini kita mesti selesaikan setelah bertahun-tahun dia bangun kagak kerjain, mau mintanya properti terus. Kita mau stop diancam mau digugat, kan lucu. Ini barang punya siapa? Kalau kamu punya duit kenapa nggak dibangun dari kemarin-kemarin? Kan aneh,” tegas Ahok.

Karena itu, Pemprov DKI tengah mengkaji perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT JM secara hukum untuk memutus kontrak pembangunan monorel.

“Ya sudah kita tunggu, kita kirim surat, kita pelajari dulu supaya dasar hukumnya jelas. Jangan sampai kita dipenjara gara-gara nolak dia bikin monorel. Terbukti Anda (PT JM) berapa tahun tidak pernah bisa bangun kan. Tapi kami harus cari celah hukumnya,” tutur Ahok.

Rencana pembangunan monorel sebenarnya sudah dimulai sejak 2003, zaman pemerintahan Gubernur Sutiyoso. Ketika itu dibentuk konsorsium PT Indonesia Transit Central yang terdiri dari PT Adhi Karya, PT Global Profex Sinergy dan PT Raidant Utama dengan menggandeng Mtrans Holding dari Malaysia. Lalu dibangun tiang-tiang pancang pada 2004.

Usai peresmian tiang monorel, tanggal 31 Juni 2004, proyek dialihkan ke konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Namun pada 2005, PT Omnico gagal menyetor modal monorel dan membuat proyek itu terhenti dengan tiang pancang yang terbengkalai.

Setahun kemudian ada investor Dubai yang berniat mendanai monorel dengan syarat ada jaminan dari pemerintah pusat. Namun, Menteri Keuangan RI saat itu Sri Mulyani menolak dengan alasan pemerintah tidak menjamin proyek yang dibangun swasta.

Ditambah, Gubernur DKI saat itu Fauzi Bowo kemudian menghentikan pembangunan monorel. PT JM lalu meminta ganti untung sebesar Rp 600 miliar ke Pemprov DKI yang 3 kali lipat lebih tinggi dari perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 8 Tahun mangkrak, akhirnya pada 16 Oktober 2013, Jokowi yang menjadi Gubenur DKI ‘mempersilakan’ monorel yang menggandeng Ortus Holding, dilanjutkan. Namun, hingga kini belum juga dilakukan pembangunan fisik.(FAD)