Metro Jabodetabek

Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti membuka secara langsung kejuaraan babak kualifikasi Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat Cabang Olahraga Tarung Derajat bertempat di Gor Karadenan Cibinong, pada Kamis, (14/12).

Total Nomor yang dipertandingkan adalah sebanyak 19 Nomor yakni bebas putra sebanyak 10 Nomor, tarung bebas putri sebanyak 5 Nomor dan seni gerak sebanyak 4 Nomor serta di ikuti 26 Pengcab Kabupaten/Kota Se Jawa Barat telah mendaftar, dengan jumlah petarung putra sebanyak 256 atlet, petrung putri sebanyak 114 atlet serta official 78 orang.

Dalam sambutannya Bupati Bogor mengatakan penyelenggaraan Event babak kualifikasi Porda pada dasarnya merupakan cerminan profil, wajah dan potret kekuatan cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Bogor sebagai sebuah strategi dalam rangka memetakan atlet atlet yang potensial dan berkualitas untuk bertanding dalam event Porda XIII Jawa Barat.

“kegiatan ini akan melahirkan bibit-bibit muda atlet tarung derajat yang tangguh dan berprestasi guna membawa nama baik Jawa Barat dan Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, tidak hanya dalam event Porda XIII nanti. akan tetapi juga di berbagai event kompetisi bela diri tarung, baik di tingkat Nasional maupun Internasional,” katanya.

Nurhayanti juga mengatakan meskipun olahraga beladiri tarung derajat cukup memasyarakat, namun belum menjadi bagian yang penting dari kehidupan masyarakat, sebagaimana ditandai oleh masih terbatasnya event kompetisi tarung derajat, baik di sekolah dan kampus maupun di tengah masyarakat pada umumnya.

“Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah penyelenggaraan babak kualifikasi Porda XIII Jawa Barat akan berupaya maksimal agar pelaksanaan seluruh rangkaian babak kualifikasi berlangsung dengan baik sesuai rencana, termasuk dalam kaitannya dengan keamanan dan kenyamanan, baik bagi atlet manajer dan official, maupun bagi masyarakat yang akan menyaksikan pertandingan,” katanya.

Nurhayanti juga berharap selain menjadi arena babak kualifikasi tarung derajat, kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk meninjau kesiapan dan memberikan dukungan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porda XIII Jawa Barat pada tahun 2018 mendatang.(*Adi)

BOGOR – Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melakukan pencegahan penyakit difteri dengan melakukan sosialisasi bahaya dan penularan difteri. Akhir 2017 pe­nyakit difteri merajalela di wila­yah Indonesia, khususnya di Ka­bu­paten Bogor. Meski tidak masuk kejadian luar biasa (KLB) difteri pada anak di Kabupaten Bogor, sembilan orang sudah terjangkit penyakit me­nular mematikan tersebut.Dua anak meninggal dunia dan tujuh anak masih bisa ter­selamatkan.

”Kami men-swee­ping pada anak-anak, baik usia 0-12 bulan dan anak-anak sekolah dasar (SD) kelas 1 dan kelas 2,” kata Kabid Pembe­ran­tasan dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, dr. Agus Fauzi kemarin.

Menurut dia, cara untuk me­nang­­gulangi wabah penyakit dif­teri ini hanya imunisasi saja. Nah, pada imunisasi difteri pada anak usia 0-12 bulan dan anak-anak SD kelas 1 dan 2 atau usia 7-8 tahun terkendala se­bagian masyarakat Kabupaten Bogor menolak, karena haram. Begitu juga ke sekolah-sekolah di pelosok.

Sekolah Al Azhar di Ibu Kota Ka­bu­paten Bo­gor pun sempat meno­lak petugas saat melakukan imunisasi difteri pada siswanya. ’’Padahal imu­nisasi ini gratis, tapi stigma mas­yarakat yang menolak bah­wa imunisasi difteri adalah ha­ram, ini yang menjadi kendala kami di lapangan,’’ tegas dr Agus.

Kejadian luar biasa di beberapa daerah dan di Kabupaten Bogor menyebabkan sembilan orang ter­jangkit difteri, satu sisi sangat mem­bantu petugas Dinkes untuk melakukan sosialisasi ba­haya dan penularan difteri.

Di daerah KLB difteri, pe­me­rintah mencanangkan imunisasi outbr­eak renponse imunisasion (ORI), tapi di Kabupaten Bogor tidak kebagian program ini kare­na tidak masuk daerah KLB di Jabar.

”Mekanisme imumisasi ORI, jika seorang terjangkit penyakit difteri maka semua orang di desa tersebut harus di imunisasi, tan­pa kecuali.” terngnya.

Sesuai rencana, imunisasi ula­ng serentak alias ORI akan dimulai pada tanggal 11 De­sem­ber 2017.

Setelah tahap pertama selesai, tahap kedua akan dilaksanakan 11 Januari 2018 dan tahap ketiga pada 11 Juli 2018. Sasaran umur pun diperluas dari usia 1 tahun sampai 19 tahun.

Sedangkan untuk diatas 19 tahun, masih sangat rentan terkena Difteri. Makanya, dr Agus menyarankan agar mela­kukan imunisasi di rumah sakit atau dokter umum yang me­nyediakan fasilitasnya.

”Tapi sudah tidak gratis lagi, kecuali di daerah yang KLB masih ditanggung pemerintah,’’ tegasnya.

Saat ini, Dinkes Kabupaten Bogor gencar melakukan so­sia­lisasi pencegahan difteri dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat agar me­la­kukan imunisasi rutin. Imu­nisasi ini harus bertahap sejak anak usia 2, 4, 6, dan 18 bulan, 6 tahun, serta 12 tahun.(*Adi)

CIBINONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengklaim telah menganggarkan pengadaan alat berat. Kepala Bidang (Kabid) pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Atis Tardiana mengatakan, pengusulan truk tersebut turun setelah kebija­kan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) keluar.

Sehingga, kata dia, dalam perencanaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalami kesulitan. Meski demikian, TAPD telah menye­tujui untuk pengadaan alat berat senilai hampir Rp11 miliar.

”Ada satu unit eskavator, satu unit buldozer, serta dua unit mobil penyapu jalan untuk di Jalan Tegar Beriman dan Stadion Pakansari,” katanya, kemarin (05/12).

”Truk untuk 2018 tidak ada, kami akan coba mengajukannya ke pemerintah pusat dan provinsi,” sambungnya.

Dengan pengadaan alat berat tersebut, Atis berharap tidak ada lagi pelayanan di tempat penampungan akhir sampah (TPAS) yang terganggu seperti beberapa waktu lalu. Diketahui, selama ini, di TPA Galuga selalu terkendala antrean panjang karena eskavator lama rusak.

”Kalau alat sudah baru, otomatis antrean tidak terlalu panjang dan lama,” ungkapnya. Sehingga, sambung Atis, alat berat yang kini merupakan sewa dari pihak ketiga, hanya mengatasi masalah hingga alat baru terbeli.

Rencananya, pengadaan alat baru akan dilakukan Januari atau Februari karena bisa menggunakan e-catalog tanpa perlu dilelangkan.

”Alat lama nantinya akan digu­nakan untuk penataan di zona yang tidak aktif lagi, seperti mera­takan sampah dan menimbunnya dengan tanah untuk landfil-nya,” jelasnya. (Dung)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali menegaskan komitmennya untuk menolak reklamsi Teluk Jakarta. Menurutnya, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, janji saat kampanye itu bersifat final.

Isu reklamasi pernah diangkat Anies dan Sandi saat menjalani kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta. Karena dinilai merusak lingkungan dan menyengsarakan nelayan, mereka menolak dan berjanji akan menghentikan reklamasi.

“Apa yang sudah disampaikan dalam rencana kerja kita itu sudah final. Kami sudah putuskan itu, itu posisi kami dari awal,” katanya saat di Kementerian PUPR, kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (30/10/2017).

Sambungnya , langkah yang akan diambil Pemprov menghentikan pembangunan pulau buatan adalah dengan berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta. Sandi berharap pembahasan terkait reklamsi dapat dilakukan mulai pekan depan.

“Sekarang justru menunggu komunikasi dengan DPRD karena sebagai stakeholder kita harus menyelaraskan rencana ke depan, mudah-mudahan minggu-minggu ke depan ada inisiasi pertemuan dengan DPRD. Secara informal sudah tapi komitmen kami memastikan bahwa reklamasi dihentikan sesuai dengan rencana kerja kita,” terang Sandi.

Lebih lanjut, terkait pulau yang sudah dilakukan pembangunan, yakni Pulau C, D dan G, politisi Partai Gerindra itu mengatakan pekerjaan akan tetap dilanjutkan.

Namun menurutnya pembangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.

“Akan kita tampung semua rencana yang berkaitan dengan itu karena bagaimanapun juga pulau sudah jadi terbentuk, malah udah ada bangunan-bangunan tanpa izin di atasnya. Itu jadi suatu PR bagi kami untuk kita lihat bagaiaman pemanfaatan ke depan,” tandasnya .(*Al)

JAKARTA – Janji harus ditepati . Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, alasan pemprov DKI Jakarta tidak memperpanjang usaha Hotel Alexis di Pademangan, Jakarta Utara, karena telah menemukan sejumlah bukti pelanggaran. Meski temuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Anies.

“Ada temuan-temuan di lapangan dan juga laporan-laporan yang diterima dan kemudian dijadikan bahan pertimbangan mengapa izin tidak diberikan,” kata Anies di Mapolda Metro Jaya, (31/10/2017).

Alasan Anies tidak membeberkan alat bukti dan penemuan yang didapat dari hotel berbintang tersebut karena tidak mungkin mereka memperlihatkan adanya bukti yang diduga berbau pornografi.

“Ini berbeda dengan bangunan yang melanggar kalau bangunan bisa difoto kemudian ditunjukin, masa ini difoto kemudian ditunjukin karena itu kita sampaikan ada bukti buktinya semua ada datanya dan itu menjadi bagian dari pertimbangan,” tuturnya.

Dengan dikeluarkannya surat penolakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) maka sejak saat itu Hotel Alexis tidak bisa menjalankan usaha. TDUP itu sendiri diketahui keluar sejak bulan Agustus 2017 lalu.

“Sejak dikeluarkan surat itu maka statusnya menjadi tidak lagi bisa beroperasi,” tegas Anies.

Saat ini pihaknya tengah fokus pada pengamanan disekitar lokasi untuk memastikan tidak ada kegiatan yang berlangsung di hotel Alexis.

“Pertama ini kita eksekusi dan kita pastikan tidak ada kegiatan dan kita pastikan di hari-hari ke depan semua aturan daerah ditaati dan bila ada pelanggaran kita tidak akan pandang bulu,” tandasnya.(*Al)

BOGOR – Pagar Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, roboh pada Minggu(29/10/2017). Akibatnya, dua petugas mengalami luka tertimpa pagar tersebut.

Dua korban itu adalah Margoni (40) petugas keamanan stadion dan Mustaqim (26) petugas kebersihan. Mereka langsung dilarikan ke RSUD Cibinong karena menderita luka di bagian kaki.

Awalnya, Margoni dan Mustaqim hendak membuka pintu stadion Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Saat menggeser pintu besi itu, tiba-tiba roboh dan menimpa keduanya.

Warga sekitar dan pengunjung yang tengah berolahraga di area stadion kemudian mengangkat pintu setinggi kurang lebih 2 meter itu dan membawa kedua korban ke rumah sakit.

“Kakinya luka tertimpa pintu pagar,” kata Usep, petugas keamanan setempat.

Karena sangat berat, lanjut Usep, pintu itu bisa dibuka oleh lebih dari lima orang. Menurut dia, pintu pagar stadion yang berada di tribun 1-2 ini jarang dibuka karena area tersebut harus steril dari pengunjung maupun pedagang.

“Kalau pun dibuka harus seizin kepala keamanan. Nah saya enggak tahu tadi dibuka itu untuk apa,” kata dia.

Hingga Minggu sore, pintu pagar warna putih itu masih tergeletak tak jauh dari pintu tribun 1-2.

Sementara hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor terkait insiden tersebut. Saat dihubungi Kepala Dispora Kabupaten Bogor Yusuf Sadeli tak menjawab.

Diduga disebabkan kurang baik material bangunan yang digunakan saat dibangun dan menyebabkan gampangnya terjadi kecelakaan .(Dung)

JAKARTA – Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar Pemprov DKI Jakarta di Lapangan IRTI Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat,(30/10/2017).

Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Memaknai Sumpah Pemuda sebagai tonggak gerakan pemuda pada 1928, Anies menyerukan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dengan meningkatkan kreatifitas.

“Hari ini adalah hari dimana ruang untuk berkreatifitas terbuka besar. Pada masa itu yang dibutuhkan kreatifitas besar untuk memastikan bangsa ini memiliki pondasi yang baik dan kuat. Sekarang kita ingin agar persatuan dan kesatuan dijaga lewat kreatifitas anak-anak muda menjadi bagian dari abad 21.

Berperan tidak hanya level lokal tapi juga global,” ujar Anies di Lapangan IRTI Monas,(30/10/2017).

Anies menuturkan jejak perjuangan para pemuda saat itu hingga tercetus persatuan melalui kongres pemuda. Menurut Anies keberanian pemuda untuk bersepakat dengan perbedaan, salah satunya dalam perbedaan bahasa.

“Karena bahasa kita terdiri dari 700 bahasa, tapi sepakatnya adalah satu bahasa persatuan dan itu adalah sebuah terobosan keberanian yang luar biasa apalagi bahasa yang disepakati adalah bukan bahasa yang terbanyak penggunanya tapi bahasa yang justru secara jumlah kecil. Ini suatu yang luar biasa,” paparnya..

Dalam upacara, hadir pula Wakil Gubernur Sandiaga Uno, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.
(*Ind)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masuk dalam nominasi Pemerintah Daerah Inovatif/Innovative Government Award tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti pada Rabu, (25/10). melakukan ekspose di depan tim penilai dari Kementerian Dalam Negeri, yang bertempat di Ballroom Hotel The Acacia, Jln. Kramat Raya Jakarta Pusat.

Bupati Bogor,Hj. Nurhayanti menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor memiliki lima inovasi yakni Gerakan Pembangunan Menuju Keluarga Hidup Layak (Gerbang Jugala), Online Perizinan Transparan informatif dan sistematis(Optimis), Layanan Aspirasi Online (Laras Online),Sistem Jejaring Penyelamatan Ibu dan Anak (Sijaribunda),Mitigasi Rumah Kaca Dari Sektor Sampah Domestik/Organik Rumah Tangga, Aplikasi Terpadu Informasi Sampah Dan Forum Kampung Ramah Lingkungan Dan Situ Front City.

Menurutnya Gerbang Jugala bertekad dan berupaya membangun secara terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan yang mencakup segala aspek dengan didasarkan semangat silih asah, silih asih dan silih asuh menuju hidup layak dengan menguatkan akhlak kharimah, peningkatan wawasan, pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dan peningkatan kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

“kemiskinan merupakan masalah yang multi kompleks dan multi dimensi dan gerbang jugala merupakan kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan 4 strategi yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin berkelanjutan usaha mikro dan kecil, membentuk sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan inovasi gerbang jugala sudah berjalan selama 4 tahun,” ujarnya.

Nurhayanti juga menjelaskan tentang inovasi kedua yakni inovasi Optimis dengan keunggulan biaya operasional menjadi lebih murah, waktu pengurusan lebih cepat, penyediaan inforamsi lebih transparan, monitoring lebih mudah dilakukan setiap saat, No Body Contact sehingga memperkecil kemungkinan terjadi suap atau sogok, pemanfaatan sumber daya manusia lebih optimal dalam pengurusan perizinan di Kabupaten Bogor.

“manfaat dari inovasi optimis adalah terdapat kejelasan alur proses pengurusan perizinan secara real time, bebas biaya operasional,kemudahan informasi, waktu yang relatif cepat dan dapat dimonitor dari mana saja sampai dimana berkas mereka sudah diproses, bebas perantara sehingga memutus budaya pungli yang selama ini sering terjadi di masyarakat, pengawasan dan pengendalian dari berbagai pihak,” katanya.

kemudian Ia juga mengatakan inovasi laras online yang dibangun untuk memenuhi hak bertanya masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dewasa ini terknologi informasi telagh menjadi alat yang sangat diperlukan dalam menunjang berbagai aktivitas, termasuk dalam mempermudah penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

“salah satu pelayanan kepada masyarakat adalah memenuhi hal tersebut, lembaga Pemerintahan menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang disebut laras online,” imbuhnya.

Kemudian Inovasi lainnya yakni Sijari Bunda merupakan sistem informasi jejaring penyelamatan ibu dan anak dikembangkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem rujukan ibu dan anak baru lahir dari fasilitas kesehatan dasar ke rumah sakit dan antar rumah sakit, sistem ini mempetcepat proses komunikasi informasi dalam rujukan gawat darurat maternal dan neonatal antara bidan, puskesmas serta rumah sakit.

“tujuan inovasi sijari bunda untuk memastikan bahwa fasilitas penerima rujukan telah siap siaga untuk menerima dan menangani pasien yang dirujuk, menghindari penolakan terhadap pasien, ketidakjelasan kemana tujukan harus dirujuk, mencegah keterlambatan penanganan karena ketidakpastian menangani begitu pasien rujukan tiba, ketidaksiapan peralatan obat, darah dan lainnya, memberdayakan puskesmas Poned/DTP, misalnya melalui pengembalian pasien ke Poned dan potensi kerjasama perawatan pasien kategori tertentu,” ungkapnya.

Terakhir inovasi adalah aksi mitigasi rumah kaca dari sektor sampah domestik/organik rumah tangga, aplikasi terpadu informasi sampah dan forum kampung ramah lingkungan dan Situ Front City.(*Adi)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor mengantisipasi lonjakan pengunjung ke kawasan Puncak pada liburan Natal 2017 dan pergantian tahun. Selain mempercepat penataan Pedagang Kaki Lima dan banguan liar, pemerintah daerah setempat juga mempersiapkan jalan desa sebagai alternatif mengurangi kemacetan di jalur Puncak.

Bupati Bogor Nurhayanti menjelaskan, jalan alternatif itu sudah mulai dibangun melewati empat desa yang ada di wilayah Puncak.

“Tahun ini saya ingin ada jalan desa dikembangkan di wilayah Utara tepatnya Kecamatan Mega Mendung. Sebelum Natal dan tahun baru selesai untuk solusi kemacetan,” katanya di Hotel Royal Safari Garden Puncak, 19 /10/ 2017.

Nurhayanti menyebutkan jumlah anggaran yang disiapkan untuk pembangunan jalan tersebut mencapai enam miliar rupiah. Pemerintah daerahnya lebih mengoptimalkan peningkatan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerahnya, sedangkan jalur Puncak merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Penertiban PKL

Pemerintah daerah setempat menurut Nurhayanti membantu pemerintah pusat dalam menata jalur Puncak dengan melakukan penertiban PKL. Ia meyakinkan upaya tersebut untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan daya tarik wisata di kawasan Puncak.

“Badan jalan bukan untuk berjualan. Saya paham harus menggeser bukan menggusur,” katanya.

Namun, upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan relokasi PKL dan membongkar bengunan liar yang ada di ruang milik jalan masih terkendala penyiapan lahan relokasi. Tim Penataan PKL Puncak masih mempersiapkan tempat relokasi di lima titik dan rencana penataan lahan Kementrian PUPR untuk pembongkaran 47 bangunan liar.

Ketua Tim Penataan PKL Puncak, Dace Supriadi mengaku belum mendapatkan kesepakatan dengan para PKL. Bahkan pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak di Ruang Rapat 1 Sekretariat Daerah, Rabu, 18 Oktober 2017, diwarnai kericuhan.

Ia meyakinkan kejadian tersebut disebabkan kesalahpahaman para pedagang.

“Pembongkaran yang kita lakukan hanya untuk 47 bangli meliputi kontrakan dan rumah tinggal, berbeda dengan PKL,” kata Dace menyebut para pedagang yang menduga petugas Satuan Polisi Pamong Praja bukan membongkar PKL tapi bangunan liar.

Rencana pembongkaran bangli itu pun bahkan ditunda setelah para pedagang berunjuk rasa, Senin, 16 Oktober 2017 lalu.

Ia menegaskan relokasi PKL tahap kedua tidak akan dilakukan sebelum tempat relokasi selesai dibangun. Menurut Dace, tempat relokasi masih dibangun di lima titik yakni di lahan milik Taman Wisata Matahari, De Ranch, PTPN, SSBP dan lahan Kementrian PUPR.

“Namun prioritas penataan persiapan relokasi tahap dua yaitu dilahan PT PN seluas 1 Hektar dan lahan milik SSBP dalam bulan ini dipersiapkan,” tandasnya.(*Adi)

BOGOR – Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Bogor periode tahun 2017-2022, resmi di lantik secara langsung oleh salah satu pengurus dari PHRI Provinsi Jawa Barat,yang bertempat di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua pada Kamis (19/10/2017).

Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti dalam sambutannya menginginkan dengan pembangunan hotel dan restoran yang terus berkembang para pengurus PHRI harus terus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, karena kontribusi dari pajak dari hotel dan restoran baru mencapai di angka 250 Miliar Rupiah.

“Harus dicarikan solusinya untuk meningkatkan terus PAD dari sektor hotel dan restoran, saya ingin pengurus PHRI yang baru dilantik dapat mewujudkannya,” katanya. ujarnya.

Nurhayanti juga mengatakan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menetapkan potensi pariwisata sebagai fokus utama dalam rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten Bogor.

“untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan pengembangan berbagai potensi pariwisata, tentunya harus di tunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana akomodasi yang representatif,” tambahnya.

Ia juga berharap para pengusaha hotel dan restoran tentunya harus memiliki program kerja yang terarah untuk membina para anggotanya agar senantiasa meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek guna memberikan yang terbaik bagi konsumen.

Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo akan bersinergi dengan program Kabupaten Bogor agar bisa maju bersama sehingga pariwisata di Kabupaten Bogor bisa lebih maju.

“saya optimis potensi pariwisata di Kabupaten Bogor terus berkembang maka saya akan berusaha terus meningkatkan potensi tersebut,” jelasnya.(*Adi)