EMPAT DESA DIPUNCAK MENJADI JALUR ALTERNATIF HADAPI NATAL 2017

CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor mengantisipasi lonjakan pengunjung ke kawasan Puncak pada liburan Natal 2017 dan pergantian tahun. Selain mempercepat penataan Pedagang Kaki Lima dan banguan liar, pemerintah daerah setempat juga mempersiapkan jalan desa sebagai alternatif mengurangi kemacetan di jalur Puncak.

Bupati Bogor Nurhayanti menjelaskan, jalan alternatif itu sudah mulai dibangun melewati empat desa yang ada di wilayah Puncak.

"Tahun ini saya ingin ada jalan desa dikembangkan di wilayah Utara tepatnya Kecamatan Mega Mendung. Sebelum Natal dan tahun baru selesai untuk solusi kemacetan," katanya di Hotel Royal Safari Garden Puncak, 19 /10/ 2017.

Nurhayanti menyebutkan jumlah anggaran yang disiapkan untuk pembangunan jalan tersebut mencapai enam miliar rupiah. Pemerintah daerahnya lebih mengoptimalkan peningkatan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerahnya, sedangkan jalur Puncak merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Penertiban PKL

Pemerintah daerah setempat menurut Nurhayanti membantu pemerintah pusat dalam menata jalur Puncak dengan melakukan penertiban PKL. Ia meyakinkan upaya tersebut untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan daya tarik wisata di kawasan Puncak.

"Badan jalan bukan untuk berjualan. Saya paham harus menggeser bukan menggusur," katanya.

Namun, upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan relokasi PKL dan membongkar bengunan liar yang ada di ruang milik jalan masih terkendala penyiapan lahan relokasi. Tim Penataan PKL Puncak masih mempersiapkan tempat relokasi di lima titik dan rencana penataan lahan Kementrian PUPR untuk pembongkaran 47 bangunan liar.

Ketua Tim Penataan PKL Puncak, Dace Supriadi mengaku belum mendapatkan kesepakatan dengan para PKL. Bahkan pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak di Ruang Rapat 1 Sekretariat Daerah, Rabu, 18 Oktober 2017, diwarnai kericuhan.

Ia meyakinkan kejadian tersebut disebabkan kesalahpahaman para pedagang.

"Pembongkaran yang kita lakukan hanya untuk 47 bangli meliputi kontrakan dan rumah tinggal, berbeda dengan PKL," kata Dace menyebut para pedagang yang menduga petugas Satuan Polisi Pamong Praja bukan membongkar PKL tapi bangunan liar.

Rencana pembongkaran bangli itu pun bahkan ditunda setelah para pedagang berunjuk rasa, Senin, 16 Oktober 2017 lalu.

Ia menegaskan relokasi PKL tahap kedua tidak akan dilakukan sebelum tempat relokasi selesai dibangun. Menurut Dace, tempat relokasi masih dibangun di lima titik yakni di lahan milik Taman Wisata Matahari, De Ranch, PTPN, SSBP dan lahan Kementrian PUPR.

"Namun prioritas penataan persiapan relokasi tahap dua yaitu dilahan PT PN seluas 1 Hektar dan lahan milik SSBP dalam bulan ini dipersiapkan," tandasnya.(*Adi)