Metro Jabodetabek

BOGOR – Kabupaten Bogor dianggap surga bagi para penikmat dunia esek – esek karena itu Operasi gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor, Jawa Barat Rabu (09/01/2019) dinihari menjaring 18 wanita malam dan lelaki hidung belang pekerja prostitusi.

Wanita malam dan pria hidung belang tersebut ditangkap dari tiga titik operasi Nongol Babat (Nobat) di rumah kontrakan dan kamar kost.
Tiga titik ini berada di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Belasan wanita malam dan pria hidung belang yang ditangkap, dipaksa tes urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

Rumah kontrakan dan kost menjadi sasaran razia karena ada informasi, jika banyak disalahgunakan menjadi aktifitas asusila.

“Kita periksa kalau menyimpang, nanti dibina oleh Dinsos,” kata Kepala Bidang Perundang-Undangan Satpol PP, Agus Ridhallah.

Setelah didata sebagian besar dari perempuan yang diamankan, bekerja di tempat hiburan malam (THM). “Ditemukan juga beberapa pasangan bukan suami istri dalam sebuah kamar.

Perizinan kontrakan dan kost juga akan kami identifikasi lagi. Mungkin saja dibongkar kalau memang jadi tempat asusila,” tegas Agus.

Kasi Brantas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor, Kompol Supeno memastikan hasil tes urine sejauh ini belum ditemukan ada yang positif narkoba.

“Tapi tapi ada yang ngaku sempat pakai mushrom. Pernah juga di tes urine. Sejauh ini sih belum ada yang positif menggunakan obat terlarang,” tandasnya. (*/DP Alam)

BOGOR – Disebabkan adanya permasalahan akreditasi sejumlah rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor diputus kontrak kemitraan dengan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Semua rumah sakit ini diputus kontrak sejak awal tahun 2019 setelah surat dari Kementrian Kesehatan dikeluarkan.

“Saya sudah konfirmasi, koordinasi ke Dinas Kesehatan ada 6 rumah sakit yang diputus kerjasama dengan BPJS,” kata Sekda Kabupaten Bogor, Adang Suptandar, (7/1/2019).

Diketahui bahwa keenam rumah sakit ini adalah RS Citama, RS Bina Husada, RSU Annisa, RS DR. Sismadi, RSIA Permata Pertiwi dan RS Asysyifaa.

Hal ini disebabkan karena keenam rumah sakit ini tak bisa melakukan perpanjangan kontrak kerjasama terkait syarat belum terakreditasinya rumah sakit tersebut.

“Berdasarkan laporan, karena memang ada masalah administrasi yang belum selesai terutama terkait akreditasi ke 6 rumah sakit tersebut,” kata dia.

Adang mengaku bahwa pihaknya melalui Dinas Kesehatan akan terus mendorong rumah sakit – rumah sakit ini untuk segera melaksanakan proses akreditasi.(*/Wid)

BOGOR – Menjelang akhir masa jabatan jajaran Direksi PD. Pasar Tohaga dinilai Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor sangat tidak memuaskan.

Ketua Komisi 2, Yuyud Wahyudi mengatakan,” kepemimpinan Eko masih belum maksimal untuk persoalan pasar di wilayah Bumi Tegar Beriman.

“Kesulitan kita adalah memang membandingkan periode Eko dengan Cahyadi. Memang banyak orang yang memuji periode Eko karena sudah bisa ngasih deviden sementara Cahya rugi terus, tapi kami tetap ambivalen yakni disisi satu kemajuan tapi disisi lain ternyata permasalahan-permasalahan pasar sangat belum memuaskan,” tegas Yuyud kepada wartawan, Senin (7/1).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menerangkan, persoalan terjadi hampir pada semua pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Pendapatan PD. Pasar Tohaga tidak sebanding dengan pemodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan pasar. Bayangkan ratusan miliar yang telah dikeluarkan dari APBD dan bantuan Pusat, PD. Pasar Tohaga baru bisa kasih keuntungan Rp 2 miliar,” terangnya.

Ia menambahkan, masih banyak aspirasi yang diterima pihaknya terkait adanya pungutan yang tidak sesuai dengan mekanisme. “Kami dapat juga laporan terkait adanya pungutan retribusi terhadap pedagang bahkan PKL yang hanya dicatat oleh tulisan tangan,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, persoalan sampah juga acap kali terjadi di pasar. “Meski ada retribusi kebersihan, nyatanya sampah di lingkungan pasar masih semrawut. Padahal di lingkungan pasar tersebut ada bak yang disediakan untuk menampung sampah,” paparnya.

Ditempat yang lain Humas Asisiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Arthur Hesa Liu saat ditemui mengatakan ,” Diakhir masa jabatan para Direksi PD Pasar Tohaga dan juga para Pengawas harus di evaluasi karena begitu banyak permasalahan yang terjadi di Perusahaan milik daerah itu yang berdampak langsung pada para pedagang di Kabupaten Bogor ,”tandasnya.(DP Alam)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin mencanangkan Bogor Antik (Anti Plastik).Hal itu diungkapkan Ade dalam Rapat Koordinasi Bupati dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, Cibinong,(07/01/2019).

Pada paparannya saat Rapat Koordinasi Bupati dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku malu kepada daerah lain, terutama Kota Bogor yang sudah menerapkan kebijakan untuk melawan penggunaan plastik.

“Persoalan sampah sudah akut di Kabupaten Bogor. Maka saya canangkan Kabupaten Bogor Anti Plastik (Antik), mulai dari kantor dan rumah kita,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin.

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku tidak bisa membayangkan berapa banyak plastik yang digunakan 5,8 juta masyarakat Bumi Tegar Beriman selama ini.

“Harusnya di meja (rapat) saya ini enggak ada botol minum plastik, nih. Tapi karena panitia belum siap mencari botol dari kertas atau ramah lingkungan,” kata Bupati Bogor Ade Yasin saat Rapat Koordinasi Bupati dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor.

Persoalan lain dalam persampahan, lanjut Bupati Bogor Ade Yasin, yakni kemampuan armada truk sampah yang masih minim di Kabupaten Bogor.

Dengan produksi sampah rumah tangga mencapai 1.200 ton per hari. Pemkab (pemerintah kabupaten), kata Ade Yasin, hanya memiliki 160 unit truk, sampah pun hanya terangkut 45% ke tempat pembuangan akhir (TPA) Galuga.

“Kita harusnya punya 600 truk. Sampah tapi kita baru punya 160 unit. Insha Allah ada penambahan tahun ini,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin saat Rapat Koordinasi Bupati dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor.

Unuk menanggulangi sampah yang membludak, Bupati Bogor Ade Yasin dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan membuat zonasi penampungan sampah.

“Zonasi penampungan sampah supaya bolak balik truk tidak jauh untuk mengangkut sampah. Bogor Antik juga. Enakan juga pakai daun. Ngaliwet,” kata Bupati Bogor Ade Yasin, politisi PPP itu saat Rapat Koordinasi Bupati dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor.(*/DP Alam)

CIBINONG – Setiap jalan di komplek Perkantoran Pemkab Cibinong penuh dengan parkir liar seperti jalan Bersih dan di samping kantor pajak Cibinong seharusnya Satpol PP dan DLAJR kondinasi mengambil tindakan tegas agar tidak kumuh dan semberawut .

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan,” memang dirinya juga merasa Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Parkir saat ini semakin liar saja. Salah satunya yang berada di lingkaran Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dengan begitu masih Bupati menjelaskan, dirinya segera memanggil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bogor dan Dinas terkait agar semuanya bisa tertib dan seperti ada aturan .

Sambungnya “Saya akan panggil Kasatpol PP dan jika nantinya ditemukan pelanggaran, kita beri sangsi tegas,” tuturnya saat ditemui di Cibinong belum lama ini.

Sebelumnya, semakin malam pada tahun baru 2019 Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Parkir ilegal di lingkaran Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor makin liar.

Hal tersebut membuat warga sekitar bertanya kepada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Bogor berada karena ada dugaan banyaknya pungli yang terjadi .

“Dari siang tadi sampai malam begini saya tidak lihat itu Petugas terkait. Wajar saja PKL dan Parkirnya melakukan aktivitas Se enaknya,” keluh Tri salah satu warga yang sedang melintas di lokasi, (1/1/19).

Kepala Bidan (Kabid) Ketertiban Umum (Tibum) pada Satpol PP Pemkab Bogor Ruslan mengatakan, pihaknya juga sudah mengetahui kondisi seputar Pakansari yang banyak sekali oleh PKL dan Parkir ilegal.

“Tidak boleh itu ada PKL sama sekali, baik itu tahun baru dan seterusnya,” paparnya saat ditemui di kantor belum lama ini. (DP Alam)

DEPOK – LGBT dianggap prilaku menyimpang jauh dari tatanan masyarakat sebab itu Warga di Kota Depok diajak ikut mengawasi, memantau dan melaporkan jika ada kegiatan atau aktivitas prilaku seks menyimpang khususnya lesbian, gay, biseksual dan transeksual (LGBT) dikalangan generasi muda dan anak remaja di lingkungannya.

“Saya sudah instruksikan agar lurah, camat, jajaran puskesmas dan instansi terkait gencar melakukan sosialisasi terkait prilaku LGBT yang mengancam kehidupan serta masa depan anak remaja dan generasi yang ada khususnya di Kota Depok.Warga segera lapor jika melihat perilaku menyimpang , ” jelas Walikota Depok Muhammad Idris, (6/1).

Selain itu juga melakukan pemantauan aktivitas yang mengarah ke perilaku LGBT di wilayahnya termasuk memberikan pemahaman dan pengertian warga, agar secepatnya melaporkan atau menyampaikan jika melihat anak remaja atau lainnya ada indikasi ke arah prilaku menyimpang.

Pihaknya juga mengeluarkan Instruksi Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga terhadap Perilaku Menyimpang Seksual. Regulasi itu dikeluarkan sejak 8 Maret 2018 silam.

Tidak hanya mengeluarkan surat intsruksi saja, imbuh Muhammad Idris, tapi pihaknya juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 460/90-Dinsos tentang Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual.

Surat tersebut ditujukan bagi pelaku usaha, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat atau keagamaan, pengurus RT-RW dan kepala keluarga di Kota Depok.

“Kami mengajak seluruh elemen terkait di wilayah untuk menjaga dan memelihara masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh perilaku kelompok menyimpang agar tidak meluas dan dapat ditanggulangi bersama di lingkungan masing masing dari prilaku seks menyimpang,” ungkapnya.

Seluruh masyarakat, sambungnya, juga harus waspada terhadap perilaku ini, dan diharapkan dapat berkontribusi melaporkan kejadian tersebut jika ditemui di lingkungan sekitar. (*/Idr)

BOGOR – Program Rebo Keliling (Boling) dan jum ‘at keliling akan digalakkan kembali oleh Bupati Bogor Ade Yasin karena salah satu kedekatan ke rakyat Bogor . Bupati Bogor Ade Yasin akan terus melanjutkan program milik kakaknya, Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Bupati Bogor Ade Yasin ingin lebih intens berinteraksi dengan masyarakat Kabupaten Bogor melalui program ini.

“Boling kan untuk menjaring permasalahan langsung dari masyarakat. Mudah-mudahan bisa mulai di Januari ini,” kata Bupati Bogor Ade Yasin saat ditemui wartawan di Pendopo Bupati, Cibinong, (04/01/2019).

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku saat ini sedang fokus pada menjalin komunikasi dan koordinasi internal dengan perangkat daerah yang menjadi ‘selir’ dalam lima tahun ke depan.

“Iya, internal dulu dikuatkan. Saya kan baru empat hari menjabat bupati. Banyak yang masih perlu dipelajari. Koordinasi perangkat daerah dulu,” tutur Bupati Bogor Ade Yasin, srikandi dari partai PPP itu.

Meski begitu, dia memastikan boling saat ini sedang disiapkan dalam hal skema pelaksanaannya.

Termasuk program yang akan dijalankan Wakil Bupati Iwan Setiawan, yakni Jumat Keliling (Jumling).

“Sedang disusun seperti apa skemanya. Saya juga belum memastikan kapan dimulainya. Berharap sih akhir Januari sudah mulai jalan yah. Jadi bisa lebih cepat menjaring keluhan masyarakat juga,” ungkap Bupati Bogor Ade Yasin.

Menurutnya, tren pemimpin kini tak hanya diisi kalangan pria saja namun juga para kaum hawa. Ini tak lain karena figur wanita dinilai bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Itulah yang membuat Ade Yasin-Iwan Setiawan tidak hanya fokus untuk meningkatkan SDM wanita, namun juga melanjutkan boling dan jumling yang dinilai efektif.

“Jadi kita tidak hanya jalan, melainkan harus berlari cepat untuk meneruskan program yang masih tertunda demi kepentingan masyarakat. Karena, seorang pemimpin harus sayang dengan masyarakatnya dan tidak hanya duduk dimeja saja,” paparnya.

Wakil Bupati Iwan Setiawan pun mengaku akan menghidupkan kembali program-program yang pernah dijalankan oleh Rachmat Yasin.

“Program yang pernah dijalankan oleh pak Rahmat Yasin sangat bagus dan saya siap untuk menjalankan kembali program insentif RT, RW, Kader Posyandu dan lainnya. Besarannya pun akan dinaikan demi memberikan semangat untuk mereka. Karena, keberadaan mereka sangat membantu Pemkab Bogor,” tuntasnya.(*/Liu)

DEPOK – Pengusiran yang dilakukan oleh Ketua DPRD Depok berbuntut panjang , Walikota Depok Muhammad Idris berang terhadap sikap Ketua DPRD Depok yang mengusir anak buahnya saat akan mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD, Kamis kemarin.

Menurut Muhammad Idris, jadi pejabat atau pimpinan seharusnya lebih santun, lebih komunikatif dan lebih bermoral bahkan mengendepankan kemaslahatan bersama serta kepentingan masyarakat banyak dibandingkan golongan apalagi pribadi.

“Tidak menunjukkan sikap ego yang dilihat banyak orang bahkan sampai viral di media sosial (medsos) maupun media massa lokal serta nasional,” ungkap Walikota Muhammad Idris usai apel dan menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun kepada dua ASN Kota Depok, Jumat (4/1).

Diberitakan, Ketua DPRD Depok Hendrik T Allo saat akan memimpin rapat sidang paripurna, Kamis (3/1/2019) mengusir Kepala BKPSDM Supian Suri meski yang bersangkutan diundang secara resmi. Pengusiran ini sempat viral dan ramai di media sosial dan juga banyak diberitakan media massa lokal serta nasional.

Menurut Supian Suri ia menduga diusir karena tidak mengakomedir permintaan Ketua DPRD Depok soal pengisian pejabat yang baru dimutasi oleh Walikota Depok.

Namun Hendrik T Allo mengaku dia mengusir Kepala BKPSDM itu karena tidak koordinasi saat menganti pejabat yang bertugas di Gedung DPRD sehingga dia sulit membuat kebijakan.

Mengenai tidak diakomodirnya permintaan Ketua DPRD Depok itu menurut Muhammad Idris mutasi sudah sesuai dari rekomendasi Komisi ASN (KASN) dan dari BKN. “Jadi saya katakan sangat prosudural mutasi yang kita lakukan dan saya siap diperiksa KASN bilamana ada kesalahan,” geram Walikota.

Semua pejabat yang dilantik 221 orang telah dilakukan penjaringan secara ketat mulai eselon II, III hingga IV. “Yang bagus inilah kami masukkan, makanya sekarang Kasi dan Sekel kami isi semua,”pungkasnya. (*/Idr)

BOGOR – Hujan yang mengguyur di daerah Bogor dan Sukabumi mengakibatkan jalur kereta api jurusan Bogor Sukabumi terputus akibat tanah longsor di Kampung Bojong Menteng, Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Kamis (3/1/2019).

Akibat tanah longsor tersebut, perjalanan KA Bogor-Sukabumi hanya sampai di Stasiun Cigombong dan tidak bisa meneruskan perjalanan .

Tanah longsor tersebut terjadi akibat hujan deras yang turun diwilayah Bogor. Kepolisian Polsek Cijeruk, kini tengah melakukan evakuasi di dua titik yang berada di Jalur KA Sukabumi – Bogor.

Kapolsek Cijeruk, AKP Anak Agung mengatakan, lokasi longsor berada di Km 12 + 700 lk dengan panjang longsoran mencapai 40 meter dan 10 meter tanah yang tergerus.

Menurut AKP Agung, penyebab longsor, karena disekitaran TKP terjadi hujan yang cukup deras yang mengakibatkan Kereta Api Tidak bisa melintas dan sementara berhenti di stasiun Cigombong.

“Untuk sementara lokasi longsor masih dalam perbaikan,” ungkapnya.(DP Alam )

BOGOR – Pengelolaan pasar di Kabupaten Bogor yang dilakukan BUMD PD Pasar Tohaga sampai saat ini belum maksimal dan jauh dari harapan walau sudah sepuluh tahun berjalan. Penggantian pucuk pimpinan dari Direktur Utama Cahya Vidiadi kepada M Eko Romli, belum juga beranjak untuk menghidupkan ekonomi rakyat dan belum juga bisa untuk menunjang Pendapatan Daerah.

Yang paling nyata, untuk kantor saja PD Tohaga masih ngontrak dari ruko ke ruko yang lain. Anehnya lagi, PD Tohaga mengelola 27 pasar yang terlihat hanya pencitraan seperti memberangkatkan umroh dan lebih parah dugaan jalan- jalan ke Bali hanya menghabiskan anggaran.

Ketua LSM FKPBB Sunandar, mengharapkan Bupati Bogor Hj.Ade Yasin dan DPRD agar melakukan pembenahan. Bahkan Sunandar juga mendesak penegak hukum terkait informasi dugaan penyelewengan pungutan di pasar – pasar. “Banyak persoalan di pasar-pasar Kabupaten Bogor, termasuk info dugaan ada pungutan PKL yang jumlahnya fantastis,” imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin, angkat bicara terkait adanya dugaan pungli yang dilakukan PD Pasar Tohaga dilakukan di setiap pasar. “Kami akan panggil segera pihak PD Pasar Tohaga terkait Pungutan yang tidak sesuai Perda , sebab semua sudah ada payung hukumnya kalau menyalahi berarti melecehkan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ditambahkannya lagi, bahwa dirinya juga banyak mendapat keluhan soal kotornya pasar dan sampah tapi pungutan jalan terus. Karena itu, tambah Yuyud, menegaskan akan mengklarifikasi dan melakukan investigasi.

Secara terpisah, Humas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Bogor Raya, Arthur Hesa Liu, mengatakan sebaiknya Direksi dan Badan Pengawas harus bertanggung jawab di muka hukum bila dugaan pungli itu betul terjadi. “Pihak kejaksaan atau pihak kepolisian bisa turun tangan mengusut pungli di 27 pasar di Kabupaten Bogor,” kata Arthur.

Dia menambahkan, ada Dugaan PD Pasar Tohaga tutup mata dan seolah tidak tau dalam pungutan di setiap pasar karena itu pembuktian harus ke ranah hukum dan APPSI siap untuk mendorongnya dan juga akan disampaikan kepada Bupati Ade yasin terkait persoalan PD Pasar Tohaga,” tandasnya. (Dav)