Metro Jabodetabek

BOGOR – 14 Februari dikultuskan sebagian kaum remaja, sebagai hari kasih sayang. Tak sedikit dari para generasi milenial ini yang salah kaprah. Dalih merayakan, tanggal ini justru menjadi hari yang merusak. Bahkan dari beberapa hasil survey, Hari Valentine diidentikan dengan tindakan negatif. Salah satunya adalah pesta seks.

Menyikapi hal ini, etua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Mukri Aji mengeluarkan himbauan terkait peringatan Hari Valentine. “Hari Valentine bertentangan dengan hukum syariah,” ungkapnya.

Ia berharap, masyarakat tidak terjebak dalam konsep valentine yang mengagungkan kasih sayang dalam satu hari. Terlebih, mempersepsikan kasih sayang dengan cara melakukan perbuatan asusila. “Kasih sayang dalam Islam itu tidak hanya tanggal atau bulan itu saja. Tapi di setiap waktu memberikan kasih sayang. Jadi iklhas bukan karena sesuatunya,” kata Mukri Aji.

Kepala Bidang Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhollah mengaku siap melakukan langkah penertiban di hari valentine.

Nantinya akan dilakukan penertiban dalam bentuk razia kos-kosan, kontrakan, hingga tempat hiburan malam (THM) seperti halnya dilakukan rutin dalam operasi nongol babat (nobat).

“Kalau kita secara tugas melakukan operasi rutin nobat terus dijalankan. Hari kerja, hari libur, termasuk di momen-momen tertentu. Itu memang kegiatan rutin,” kata Agus.(Fuz)

BOGOR – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan wilayah Cileungsi, Zulkifli acuhkan perintah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin, terkait persoalan Jalan Raya Ruas Lingkar Pasar Citeureup atau PU (Fisabilillah) yang berubah fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL).

Zulkifli terkesan sengaja membisu saat ditanya terkait pelanggaran tersebut. Dugaan ikut bermain dalam pelanggaran itu pun mengemukan ke permukaan. Padahal, Sekda Kabupaten Bogor sudah memerintahkan Satpol PP untuk segera melakukan eksekusi. “Pemerintah Daerah tak boleh kalah oleh oknum. Harus dibongkar,” kata Sekda.

Diketahui, ratusan lapak semi permanen berdiri di atas badan jalan Ruas Lingkar Pasar Citeureup yang diduga dikuasai oleh para oknum untuk mengambil Pungutan Liar (Pungli). Hal ini pun menuai banyak keluhan dari masyarakat. Ironisnya, Pemerintah Kecamatan Citeureup terkesan lepas tangan menangani permasalahan ini.

Camat Citeureup Asep Mulyana terkesan melempar masalah. Ia malah menjelaskan, dari dulu jalan itu berfungsi sebagai jalan atau tidak dan yang namanya jalan. Ada pengelolaan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab. “Maka saya tanya lagi jalan itu sekarang berfungsi ga, jangankan dari dulu deh, malah sebelum atau dua bulan kemarin,” kilahnya.(Fuz)

BOGOR – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengadakan festival parawisata dan budaya, hal ini dilakukan dalam rangka mengGo Internasional kan potensi parawisata ke mancanegara, terutama wisata olahraga, hal ini disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin saat menghadiri Forum Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor di Green Peak Hotel, Cisarua, Selasa (12/2).

“Potensi wisata di Kabupaten Bogor sangat melimpah, kita harus merawatnya dan mengembangkannya, jangan hanya wisata di nasional tapi kita harus go internasional,” ujarnya.

Ade Yasin pun menambahkan, sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja dan penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara. “Pariwisata dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang banyak dan mempunyai dampak serta nilai tambah yang besar dan juga termasuk penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara,” tambah Ade Yasin.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bogor Rahmat Surjana mengatakan, industri pariwisata harus bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. “Kabupaten Bogor mempunyai potensi wisata yang banyak, kunjungan wisata juga cukup banyak, tapi ini semua harus berdampak kepada masyarakat, masyarakat harus merasakan dari industri wisata ini, harus sejahtera masyarakat Kabupaten Bogor melalu sektor pariwisata,” kata Rahmat.

Rahmat juga menjelaskan, target yang dicanangkan oleh Bupati Bogor kunjungan wisata ke Kabupaten Bogor sebanyak 10 juta wisatawan. “Kita diberikan target oleh Ibu Bupati di sektor pariwisata, Ibu Ade Yasin juga punya program desa wisata, kita harus kembangkan program itu, dan ujungnya tetap harus ada dampak bagi masyrakat Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (Disk/Fuz)

BOGOR – Keberadaan penambang Ilegal di Kabupaten Bogor sepertinya jauh dari pengawasan yang berwenang seperti daerah kecamatan Babakan Madang dan daerah kecamatan lain yang luput dari pemberitaan .

Seperti warga yang berada di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan galian C ilegal yang ada di wilayahnya.

Galian tersebut mengancam situs bersejarah yang selama ini telah menjadi simbol peninggalan leluhur. Bahkan, penambang batu liar ini berani menyewa jasa preman untuk merespons keberatan warga. Seperti yang terjadi di Desa Gunungputri.

“Sejak awal keberadaan mereka mendapat penolakan dari masyarakat. Tapi, pengembang tetap memaksakan diri menggali batu di atas bukit Gunungputri yang selama ini menjadi penyeimbang ekosistem bagi warga yang tinggal di sekitar bukit,” kata Kepala Dusun setempat, Suhe.

Oleh karena perilaku penambang, warga yang berada di sekitar galian berinisiatif mengumpulkan tanda tangan di atas surat pernyataan sebagai bentuk penolakan yang akan disampaikan kepada Bupati Bogor, Ade Yasin.

“Banyak alasan warga Desa Gunungputri, RT 02/08, membuat surat pernyataan penolakan galian batu serta cut and fill. Bukan hanya izin yang belum, tapi alasan paling mendasar yakni dampak lingkungan serta adanya situs yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi warga,” ujarnya.

“Di Gunungputri itu ada nilai budaya dan sejarah leluhurnya. Dari situs keramat Eyang Mbah Jago yang dipercaya warga sekitar, bahkan masyarakat dari luar Jawa kerap mengunjunginya. Warga juga mengkhawatirkan dampak galian batu tersebut bisa menyebabkan longsor, banjir dan erosi tanah.
Makanya warga sepakat menolak tanpa syarat apa pun,” tandasnya.(*/Fuz)

JAKARTA – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menerima rekomendasi terkait dengan polemik pengelolaan air. Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air kepada Gubernur adalah pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta dari swasta.

“Ini juga sekaligus mendukung tercapainya percepatan target perluasan cakupan layanan air bersih,” ujar Anies, (11/2/2019).

Langkah pengambilalihan ini, lanjut Gubernur Anies, amat penting. Untuk mengoreksi perjanjian yang dibuat pada tahun 1997 lalu. Karena setelah perjanjian kerja sama dengan swasta berjalan selama 20 tahun, pelayanan air bersih tidak berkembang sesuai harapan.

Diantaranya, cakupan pelayanan tidak tercapai dari target 82 persen yang dijanjikan, dan tingkat kebocoran air mencapai 44.3 persen.

Menjadikan Jakarta salah satu kebocoran air tertinggi dari kota-kota metropolitan di dunia.

“Sementara pihak swasta diberikan jaminan keuntungan yang akan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Ketidakadilan perjanjian ini merupakan perhatian kami,” tuturnya.

Anies juga menginstruksikan kepada Dirut PAM JAYA dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air untuk mempersiapkan langkah teknis pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta. Sesuai dengan semangat keputusan MK tahun 2013 dan PP 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

“Serta adanya jaminan keuntungan yang dipastikan jumlahnya terlepas dari ketercapaian target kinerja swasta yang pada tahun 2023 akan mencapai Rp 6,7 triliun,” tandasnya.(*/Nia)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana memperbanyak ruang terbuka hijau, salah satunya dengan memperluas Taman Situ Plaza Cibinong di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, yang baru dibangun tahun lalu, Namun Pemkab Bogor sedang memutar otak agar pembangunan fasilitas publik itu tanpa uang negara.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan sudah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Pemkab Bogor agar tidak melulu mengandalkan uang negara dalam membangun taman publik tersebut.

“Jadi kami ingin menambah, bahkan memperluas ruang publik tanpa harus menggunakan uang negara. Salah satunya dengan meminta dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor. Kita tahu sendiri perusahaan di Kabupaten Bogor itu banyak. Minta sajalah CSR-nya,” jelas Iwan di Cibinong, kemarin.

Menurut dia, Taman Situ Plaza Cibinong sangat layak untuk diperluas. Sebab proyek ini sebagai bagian dari program Situ Front City Kabupaten Bogor yang sudah direncanakan 2017 silam, kemudian dibangun 2018. “Yang jelas kita akan berusaha banyak membangun taman dengan tanpa mengandalkan APBD atau APBN saja,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, mengaku tak menyangka Taman Situ Plaza Cibinong yang ada saat ini sangat diganderungi masyarakat, terutama keluarga dan anak muda. “Insya Allah tahun ini kita akan lanjut pembangunan tahap kedua. Kita mau situ yang jadi potensi ini ditata supaya menjadi taman aktif, bahkan menjadi sumber air baku,” ungkapnya.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Bogor Ajat R Jatnika menambahkan, tahap II ini akan difokuskan untuk membenahi tepian situ.

“Supaya masyarakat bisa menikmati langsung situ dari dekat. Jadi kita benahi pinggir yang ada di Tegar Beriman,” katanya.

Pihaknya berharap dengan membuat struktur prasarana kota yang baik, bisa mengubah kultur orang, terutama masyarakat Cibinong untuk bijak dalam menggunakan fasilitas yang ada. “Jadi kita juga mau situ jadi bersih, indah bahkan bisa sampai dipakai berenang,” ungkapnya.

Saat membangun Taman Situ Plaza Cibinong, Pemkab Bogor mengucurkan APBN tak kurang dari Rp5 miliar dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat namun dana anggaran yang sebenarnya belum pernah terungkap ke publik .(*/Fuz)

BOGOR – Menuju Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban, Bupati Bogor Ade Yasin meluncurkan program Bogor Ngaos atau Jumat Mengaji, acara digelar di SMP Negeri 2 Cibinong, Jumat (8/2).

Ade Yasin mengatakan, sasaran dari kegiatan Bogor Ngaos ini adalah dunia pendidikan khususnya di tingkat SD dan SMP. “Kegiatan Bogor Ngaos atau Jumat Mengaji ini bagian dari dari program Panca Karsa yang ditunjukan kepada siswa-siswi sekolah, Bogor Ngaos akan dilakukan setiap hari Jumat sebelum memulai pelajaran,” kata Ade.

Ia menambahkan, kegiatan Bogor Ngaos ini harus diikuti langkah lanjutan agar tidak hanya menjadi gebyar sesaat. “Saya ingin kegiatan ini berkelanjutan dan nyata dilakukan, jangan hanya sekedar gebrakaan sesaat, namun benar-benar menjadi gerakan simultan yang disertai dengan pemaknaan, penghayatan dan pengamalan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi para siswa-siswi,” tambahnya.

Selain itu, Bupati juga menjelaskan dirinya selain mendukung tambahan pelajaran agama juga akan menambah pelajaran Bahasa Sunda di sekolah-sekolah.

“Nanti juga akan diluncurkan Rebo Berbahasa Sunda, kami lebih mementingkan bahasa dibanding pakaian karena kita ingin mengembalikan Budaya dan Bahasa Sunda di Kabupaten Bogor, ini dimulai dari sekolah karena mereka ini generasi penerus,” jelas Ade Yasin.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB. Luthfi Syam mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya launching Bogor Ngaos atau Jumat Mengaji.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, terima kasih juga kepada Ibu Bupati Bogor, kegiatan ini serentak dilaksanakan hari ini, kita juga ada teleconference dengan beberapa sekolah,” kata Luthfi. (Disk/Ade)

BOGOR – Jalan raya alternatif untuk mengurai kemacetan dijadikan untuk dagang dan PKL menjadi sorotan publik .
Ketua Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP RI) Reza Sang Ardya mengatakan, permasalahan Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah) yang dijadikan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar dan dikuasai oleh para oknum untuk mengambil Pungutan Liar (Pungli).

Hal itu manjadi tantangan Bupati Bogor yang baru, melalui program Pancakarsa, guna mengatasi permasalah di atas secara mudah.
Ia menjelaskan ,amat miris jalan yang sudah dibangun dari uang rakyat tidak bisa digunakan sebagaimana fungsinya dan mengurai kemacetan, malah disalah gunakan oleh oknum demi meraup keuntungan pribadi semata, sehingga menambah kesemrawutan wilayah citeureup dan sekitarnya.

“Ini harus segera dibenahi dan usut tuntas kasus tersebut. Apa bila ada oknum Pemerintah yang terbukti bermain dalam masalah itu harus dicopot dari jabatannya,” tegasnya. (7/2/19).

Setelah sebelumnya pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Bogor melalui Kepala Bidang (Kabid)
Lalu Lintas Ahmad Wahyu Hidayat terkesan tutup mata. Atas persoalan Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah) yang dijadikan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar.

Maka kali ini Kepala Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup Gugun Wiguna mengatakan,” pihaknya sangat menyayangkan kondisi jalan tersebut yang sudah berubah menjadi lapak PKL bodong. Sedangkan fungsi sebenarnya jalan itu digunakan jalur Angkutan Kota (Angkot) dan jalan alternatif guna mengatasi kemacetan.

“Bukanya dijadikan sarang PKL seperti sekarang ini,” ujarnya saat dihubungi Wartawan melalui WhatsApp (WA) Rabu (6/2/19).
Parah Jalan Raya Fisabilillah atau Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup yang berlokasi di belakang Pasar Citeureup, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor yang seharusnya bisa dilalui oleh kendaraan umum dan mengurangi kemacetan.
Malah beralih fungsi menjadi ratusan lapak-lapak permanen Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang diduga dikelola oleh oknum.

Hasil pantauan di lokasi, terlihat jelas jalan tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk masyarakat kerena sudah beralih fungsinya menjadi tempat PKL bodong. Ditambah ada dugaan terjadinya masalah tersebut selama bertahun-tahun. Lantaran adanya dugaan, main mata sejumlah oknum. Sehingga keberadaan jalan yang ditutup dan dijadikan lapak tersebut dibiarkan begitu saja.

Salah satu PKL mengatakan “Saya bayar sama pengelolanya Rp 8 juta dan bulananya 300 ribu. Habis gimana lagi, kalau tidak bayar kita ga boleh jualan,” ungkapnya.(Tri/Ru)

BOGOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Ilham Permana berencana akan musyawarahkan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masalah pembangunan terminal Parung yang dianggap menjadi solusi mengatasi kemacetan di wilayah Parung.

Bila terminal Parung trealisasi dibangun maka kemacetan akan terurai dengan baik, kendaraan yang datang dari Tangerang maupun dari Depok juga Jakarta akan menjadi lancar,” terangnya .

Sambungnya Ilham “Kita akan melakukan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, tentu mereka juga punya kajian – kajian khusus dalam permasalahan pembangunan terminal parung,” kata kepada wartawan, Jumat (8/2).

Ia mengatakan , pembangunan terminal parung harus direalisasikan segera mungkin. Pasalnya, keadaan lalu lintas di wilayah parung sudah semrawut dan sudah tidak terkontrol kemacetan yang terjadi begitu banyak kerugian yang dialami .

Sebab itu katanya “Saya juga belum tahu progres rencana pembangunan terminal itu, secepatnya saya akan bicarakan dalam rapat kerja,” tandas Ketum AMPG ini dengan senyum ramahnya .(*/Doeng)

BOGOR – Ruas Jalan Raya Lingkar Pasar Citeureup atau biasa disebut PU (Fisabilillah) dan sejumlah kawasan strategisnya di kawasan Cibinong Raya, diam-diam berubah fungsi. Lajur-lajur arteri ini kini bukan hanya menjadi lintasan kendaraan tapi juga pasar dadakan.

Kondisi ini tentu saja menuai banyak kecaman dari masyrakat. Ironisnya, kendati sudah banyak yang mengeluh, korps Penegak Perda seolah tak peduli.

Parahnya, dari informasi yang diperoleh, kondisi ini bisa terjadi diduga lantaran adanya ‘upeti’ kepada oknum-oknum terkait. Sebuah gambaran yang tentunya mengancam program Bupati Bogor, Ade Yasin, Pancakarsa.

“Ini harus segera dibenahi dan usut tuntas kasus tersebut. Apa bila ada oknum Pemerintah yang terbukti bermain dalam masalah itu harus dicopot dari jabatannya,” tegas Ketua Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP RI) Reza Sang Ardya.

Pantauan dilapangan, Jalan Raya Fisabilillah atau Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup yang berlokasi di belakang Pasar Citeureup, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor beralih fungsi menjadi ratusan lapak-lapak permanen Pedagang Kaki Lima (PKL).

Jalan itu tidak lagi bisa digunakan untuk masyarakat kerena sudah beralih fungsinya menjadi tempat PKL bodong. Ditambah ada dugaan, masalah tersebut sudah terjadi selama bertahun-tahun. Lantaran adanya dugaan, main mata sejumlah oknum. Sehingga keberadaan jalan yang ditutup dan dijadikan lapak tersebut dibiarkan begitu saja.

“Saya bayar sama pengelolanya Rp 8 juta dan bulananya 300 ribu. Habis gimana lagi, kalau tidak bayar kita ga boleh jualan,” ujar salah satu PKL.(Fuz)