Metro Jabodetabek

DEPOK – Pekerjaan yang dilakukan PDAM menjadi sorotan publik, perbaikan dan penutupan sejumlah galian di sepanjang Jl. Raya Margonda, Depok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diharapkan tidak asal pasang dan mengejar waktu yang dijanjikan.

“Perbaikan separator dan menutup badan jalan yang digali saat memasang pipa PDAM untuk distribusi air bersih jangan asal pasang saja tapi harus sama dengan kualitas sebelumnya, ” kata Umar, warga Depok, Rabu (24/4).

Perbaikan batas pejalan kaki atau separator maupun pengaspalan badan jalan yang digali beberapa waktu lalu harusnya tidak kalah dengan kualitas pekerjaan sebelumnya karena lokasinya merupakan jalan utama Kota Depok.

“Percuma saja kalau dikerjakan asal jadi hanya mengejar target harus selesai sebelum puncak peringatan HUT Kota Depok 27 April 2019 mendatang, ” tuturnya.

Ia berharap Pemkot Depok mengawasi perbaikan trotoar dan bekas galian tanah di badan jalan utama tersebut.

Sebelumnya, Walikota Depok Muhammad Idris, dengan tegas meminta rekanan pekerjaan pengantian pipa PDAM Tirta Asasta untuk menyelesaikan pemasangan jaringan pipa tersebut sebelum peringatan HUT Kota Depok dan dikembalikan kondisinya seperti semula.

“Saya berharap seluruh kegiatan pengalian dan pemasangan pipa PDAM Tirta Asasta selesai sebelum tanggal 27 April 2019 khususnya di sekitar depan kantor Balaikota Depok, ” ujarnya saat melihat langsung pekerjaan tersebut beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Dirut PDAM Tirta Asasta, M.Olik Cholik saat dihubungi tidak ada ditempat. “Bapak Dirut tidak ada ditempat, ” ucap Adi, satu petugas di kantor PDAM Depok.

Sedangkan, Manager Pemasaran PDAM Tirta Asasta, Imas Diah Pitaloka, beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa proyek pengantian pipa dan galian jaringan PDAM senilai Rl 11 miliar di sepanjang Jl. Raya Margonda memang terus dikebut penyelesainnya.

“Kami memang sudah minta ke kontraktor untuk menuntaskan pekerjaan terlebih disekitar depan kantor Balaikota Depok dan langsung diperbaiki separator di trotoar dan badan jalan yang digali, ” tuntasnya. (*/Idr)

BOGOR – Pemkab Bogor bentuk Tim Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) karena baru sebagian kecil perusahaan di daerah ini tunaikan Corporate Social Responsibility (CSR) setiap tahun.

Wakil Ketua Tim Fasilitas TJSL, Yusfitriadi mengungkapkan dari 932 perusahaan yang ada di Bumi Tegar Beriman, baru 9 diantaranya mengeluarkan CSR setidaknya pada tahun 2018 lalu dan yang lain nakal dan bandel .

Padahal, kata Yus, CSR memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah daerah di samping menggunakan anggaran negara. Salah satunya untuk membenahi wilayah-wilayah perbatasan di Bumi Tegar Beriman.

“Sekarang kita sedang menyusun program pengembangan Pemkab Bogor dengan Tim TJSL supaya sinkron dengan program CSR perusahaan,” kata Yus, Rabu (24/4/2019).

Menurutnya, permasalahan utama CSR di Kabupaten Bogor yakni pengelolaan CSR belum satu pintu, karena pelaku TJSL melaksanakan sendiri programnya kepada objek peneriman.

“Selain itu, jika bekerja sama dengan perusahaan daerah, namun perusahaan tidak melapor ke pemda. Tapi yang diperlukan sekarang dikoordinir supaya lebih terkendali,” kata Yus.

Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Ade Yasin bertekad mewujudkan sebagai The City of Sport and Tourism alias pariwisata berbasis olahraga.

Terlebih, wisatawan di Kabupaten Bogor pada 2018 lalu mencapi 7,3 juta jiwa.

Ade pun berharap potensi turis asing dan domestik mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

“Harapannya bisa sampai 10 juta wisatawan yang datang. Dengan program saja tidak cukup. Harus ada action dengan membenahi lokasi-lokasi wisata,” katanya.

“Tapi kalau mengandalkan APBD saja, akan lama karena terbatas. Maka bantuan perusahaan-perusahaan swasta mutlak dibutuhkan,” katanya.

Ade juga meminta Tim TJSL mempercantik monumen penciri sebagai gebrakan pertama tim khusus yang dibentuk untuk memaksimalkan potensi CSR.

“Penciri itu harus didandani dulu, jadi branding konkretnya. Saya minta Tim TJSL bangun itu, gebrakan pertama lah, jadi dibangun dari dana CSR,” ujarnya.

“Saya ingin branding Kota Olahraga dan Pariwisata itu pakai dana keroyokan, patungan CSR juga APBD, tapi tekankan di CSR,” jelasnya.

Potensi CSR di Kabupaten Bogor disebut baru 20 persen yang bisa dimaksimalkan masuk memenuhi PAD, dari 932 perusahaan yang terdaftar dan tersebar seantero Kabupaten Bogor.

Parahnya, pada 2018 lalu, hanya sembilan perusahaan yang terdata sudah melaporkan kegiatan CSR atau kurang dari satu persen dari jumlah total perusahaan yang terdata.(*/Fuz)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga Ibukota pemilik tanah dan bangunan dengan NJOP Rp1 miliar, tidak resah. Sebab, pemprov mulai tahun 2020 justru akan memperluasan pembebasan pembayaran PBB. Tadinya dengan NJOP di bawah Rp1 miliar diperluas menjadi di bawah Rp2 miliar.

Anies mmengakui sudah menerbitkan Pergub Nomor 38 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penghapusan PBB dengan NJOP di bawah Rp1 miliar hingga 31 Desember 2019. “Tapi untuk tahun depan justru kita akan perluas, ” katanya, Selasa (23/4/2019).

Menurut Anies, rencananya perluasan hingga penghapusan PBB dengan NJOP hingga Rp2 miliar ke bawah. Bahkan tahun depan juga diberlakukan penghapusan PBB bagi rumah milik veteran hingga generasi ketiga.

Termasuk rumah milik pensiunan guru, veteran serta penerima bintang jasa dari pemerintah.

Pemprov juga memberikan keringan pajak bagi yayasan yang mengelolah sekolah dan pelayanan sosial. “Jadi bukan dihapus justru kita perluas, “jelasnya.

Dari data, dengan pembebasan PBB bagi NJOP di bawah Rp2 miliar, tidak terlalu berpengaruh pada APBD, diperkirakan pendapatan hilang sekitar Rp600 miliar.

Saat ini Pemprov tengah mendata hunian yang sudah berubah fungsi menjadi komersial. Terhadap perubahan itu, pemprov tetap akan memungut pajaknya.

Melalui pendataan ulang tersebut, diharapkan potensi pajak terhadap rumah yang sudah dikomersilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan dari 13 jenis pajak daerah sebesar Rp44, 18 triliun.

Khusus dari PBB diharapkan bisa memperoleh Rp9, 5 triliun naik dari tahun lalu yakni Rp8, 5 triliun. (*/Adyt)

BOGOR – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau sawah abadi di Kabupaten Bogor, memasuki babak baru. Ekspos draft raperda pun telah dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) kepada DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (23/4/2019).

Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Siti Nuryanti mengungkapkan, pembahasan awal ini memberikan gambaran tentang rencana 28 ribu LP2B agar tidak beralih fungsi dan Lahan Cadangan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

“Baru pembahasan awal. Kita ekspos dulu ke teman-teman di DPRD. Berharap pembahasan tidak terlalu lama,” kata Nuryanti ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, (23/4/2019).

Dia mengungkapkan, luasan LP2B sekitar 28 ribu hektare. Sementara LCP2B disiapkan sekitar 13 ribu hektare. Perbedaan antara keduanya, kata dia, terletak pada fungsi eksisting saat ini.

“Kalau LP2B kan memang betul sawah sekarang. Kalau LCP2B, itu bukan sawah tapi kita minta amankan juga supaya bisa menjadi cadangan sawah,” lanjutnya.

Dalam perda itu, kata dia, juga mengatur tentang sistem irigasi, tergantung pada karakter lahan pertanian tersebut. “Kalau yang tak ada hujan, maka perlu embung penampung air, jadi saat kemarau produksi tidak terganggu,” ujarnya.

Dengan rata-rata dua kali panen dalam satu tahun, produksi beras di Kabupaten Bogor berkisar 500-550 ribu ton, dari luas areal sawah yang ditanami padi dan akan dilindungi Perda LP2B yang ditarget rampung tahun ini.

Produksi sebanyak itu, tidak membuat Kabupaten Bogor mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Hanya 60% kebutuhan 5,7 juta penduduk yang mampu dipenuhi oleh beras lokal. Sisanya, pemkab mendatangkannya dari Cianjur, Karawang dan sekitarnya.

“Kita akan sinergikan terus dengan IPB supaya pertanian kita meningkat. Akan menarik jika sawah abadi disandingkan dengan smart farming-nya IPB,” lanjut Siti.

Persoalan lain kemudian muncul, akibat kebutuhan hunian juga cukup tinggi. Siti Nuriyanti berpegang teguh pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor bahwa alih fungsi lahan pertanian maksimal 50% dari luasan.

“Tapi dengan catatan ada rekomendasi dari dinas pertanian. Jadi kita yang merekomendasi mana yang boleh dipakai mana yang tidak. Bukan alih fungsi sebenarnya, tapi digunakan,” kata dia.

Distanhorbun mengklasifikasikan pada dua jenis areal sawah atau lahan pertanian. Yakni sawah yang betul ditanami padi dan yang tidak ditanami padi. Dia menegaskan, lahan yang memiliki produktifitas tinggi, tidak akan digunakan untuk pembangunan.

“Tapi kalau lahan yang unsur haranya kering dan lainnya, mungkin kita akan kasih 10-25%. Kan maksimal 50% di Perda RTRW. Dengan luasan yang ada belum semua kebutuhan terpenuhi,” jelasnya.(*/Fuz)

BOGOR – Beredar viral foto dan video di Instagram, perangkat desa di Kampung Cihalang, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Bogor, paksa pemilih mencoblos 01 di TPS 23.

Dalam video yang beredar itu, terlihat oknum aparat desa yang disebut berinisial Mmn mencoblos sendiri surat suara di dalam bilik suara, setelah mengambilnya dari tangan warga.

Oknum ini pun terlihat mencoblos 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dugaan pelanggaran yang ramai di media sosial itu, menyeret salah satu petugas KPPS yang juga merupakan perangkat Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, berinisial Mmn.

Mmn disebut-sebut mengarahkan pemilih bahkan mencoblos sendiri surat suara pilpres untuk pasangan nomor 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pemilih pun hanya memasukkan surat suara ke kotak suara, sehingga peroleham suara di TPS 23 untuk pasangan 01 mencapai 100 persen.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor langsung menelusuri adanya dugaan pelanggaran Pemilu 2019 oleh petugas KPPS di TPS 23, Kampung Cihalang, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin mengaku, dugaan ini sedang didalami oleh lembaganya.

“Oke kita cek dulu ya,” ujar Ridwan saat dikonfirmasi, Senin (22/4/2019).

Namun, dia enggan memberi banyak komentar terkait apa yang akan dilakukan jika dugaan tersebut terbukti.

“Nanti saja. Kita perdalam informasi itu,” kata Ridwan.Sementara bukti sudah jelas Bawaslu bagaikan mengulur waktu untuk mengambil tindakan tegas. (*/DP Alam)

BOGOR – Dua pekerja proyek turap tertimbun galian yang longsor. Satu tewas dan satu berhasil diselamatkan petugas.

Kepolisian Ciawi yang turun ke lokasi, meng evakuasi korban kecelakaan kerja di Kampung Pondok Menteng, RT 03/03, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor tersebut ke rumah sakit.

Kapolsek Ciawi, Kompol Sahroni mengatakan, korban meninggal bernama Adi, warga Pemalang, Jawa Tengah, dan yang berhasil diselamatkan Aprilianto warga Kampung/Desa Undaan Kidul, Rt 3/2, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa tengah.

“Untuk korban Adi meninggal dunia. Sedangkan Aprilianto dapat diselamatkan. Kini dalam penanganan medis,” kata Kompol Sahroni.

Menurutnya, kejadian berawal saat kedua korban bersama sejumlah rekannya sedang menggali tanah untuk pondasi pembuatan turap.

Namun saat berhenti kerja dan akan naik, tanah galian setinggi 3 meter longsor dan menimbun kedua Korban. (DP Alam )

BOGOR – Peran serta semua elemen masyarakat hingga terciptanya suasana yang aman dan kondusif selama kampanye dan pemungutan suara Pileg dan Pilpres tahun 2019, diapresiasi Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika.

Dalam silaturahmi Minggu (21/4/2019) bersama komponen masyarakat Kabupaten Bogor, pasca pemungutan suara Pemilu 2019, orang nomor satu di jajaran kepolisian bumi Tegar Beriman mengucapkan terimakasih atas peran aktif masyarakat dan mengajak menunggu hasil penghitungan KPU.

Acara silaturahmi yang berlangsung di aula Divia Cita Polres Bogor ini dihadiri, Bupati Bogor, Dandim 0621/ Kabupaten Bogor, Kepala PN Cibinong, Ketua MUI Kabupaten Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Kasat Pol PP Kabupaten Bogor, Kakesbangpol, DanSub Denpom III 1-3 Cibinong, para FKUB Kabupaten Bogor, para Ketua / yang mewakili Ormas se-Kabupaten Bogor beserta anggota, para Ketua / yang mewakili Parpol se-Kabupaten Bogor beserta anggota, Ketua tim Pemenangan TKD 01, Ketua tim Pemenangan BPD 02 dan para undangan lainnya.

AKBP Dicky menuturkan, pemilu tahun ini merupakan rangkaian yang panjang dimulai dari masa kampanye, pelaksanaan pemilihan sampai penghitungan.
“Dan perlu kita syukuri pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ini berjalan dengan aman, damai dan sejuk. Ini peran kita semua. Kita menunjukan komitmen kepada pimpinan komponen-komponen masyarakat bahwa kita sepakat berkomitmen untuk menjaga kondusifitas stabilitas keamanan termasuk persatuan dan kesatuan yang ada di Kabupaten Bogor ini,” kata AKBP Dicky.

Ditambahkan, karena masih berlangsung rangkaian perhitungan suara pemilu, maka suasana kondusif, aman dan damai terus dipertahankan.

“Saya minta kita semua sepakat, menunggu hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU sebagai instansi atau lembaga yang memiliki legitimasi. Sesuai Undang-undang, KPU melakukan pengumuman dan penghitungan hasil Pemilu. Jadi apa pun hasilnya kita harus menghormatinya bersama,” tambah Kapolres Bogor.

Dia meminta masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan keamanan. Masyarakat juga diharapkan kembali merajut persahabatan dan persaudaraan pasca pemungutan suara.

“Dibutuhkan partisipasi dari semua masyarakat, karena tanpa partisipasi dari masyarakat tidak mungkin tercipta situasi aman. Masyarakat juga diharapkan kembali menjalin persatuan dengan berangkulan kembali untuk bersama-sama membangun Bogor,”pinta AKBP Dicky. (*/DP Alam)

BOGOR – Bima Arya dipanggil Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan karena secara terbuka mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Dipanggilnya Bima oleh Ketum PAN karena terang-terangan menyatakan dukungannya untuk pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Bima Arya yang walikota petahana ini akan kembali dilantik menjadi Walikota Bogor terpilih 2019-2024.

Bima Arya mengaku, motif utamanya melawan arus koalisi partai yaitu untuk mempertahankan reformasi. Karena menurutnya, PAN lahir dari rahim reformasi.

“Saya akan memperjuangkan partai ke arah yang benar. Menurut saya partai ini sudah bergeser dari platform yang merupakan partai tengah, sebagai partai tengah yang menghargai keberagaman pluralisme. Saya tidak akan keluar dari partai,” kata Bima Arya.

Meski sudah mendengarkan penjelasannya, menurut Bima Arya, partai belum mau mengambil langkah atas sikap politiknya.

Karena saat itu PAN tengah sibuk-sibuknya menyiapkan saksi untuk ditempatkan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya sampaikan bahwa pendirian saya seperti apa. Ketum mendengarkan semua penjelasan saya dan menyampaikan masih fokus kepada penghitungan saksi. Jadi mungkin nanti setelah Pilpres,” bebernya.

Sementara itu Bima Arya secara tegas menolak hengkang dari partainya sekalipun dipecat karena terang-terangan menyatakan dukungannya untuk pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau saya dipecat akan saya perjuangkan. Di partai kan ada mahkamah partai, saya akan perjuangkan di situ,” jelasnya.

“Saya ikut dirikan PAN jadi saya tidak akan meninggalkan PAN. Saya akan tetap berjuang di PAN,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seluruh pejabat fokus melakukan pencatatan aset untuk mengejar target WTP (wajar tanpa pengecualian). Seluruh aset harus tercatat sedang aset yang hilang harus terus diburu. Pejabat yang tidak jujur dalam mencatat aset akan dicopot bahkan sampai pemecatan.

“Seluruh pejabat dan aparatur terkait di seluruh satuan unit kerja fokus untuk WTP,” kata Anies.

Anies meminta pejabat jujur dalam melaporkan pencatatan semua aset milik Pemda DKI. “Proses mempertahankan WTP, satu yang mendasar adalah aset.
Karena itu saya meminta semuanya untuk melaksanakan sensus dengan tertib, benar, tuntas,” kata Anies.

Ia tak segan memberikan sanksi berat bagi pegawai yang nantinya terbukti tidak jujur. Anies mengancam hukuman pemecatan sebagai hukuman ke pegawai yang tidak jujur.

“Bila aset dilaporkan ada, ternyata tidak ada. Maka yang melakukan itu akan ada sanksi. Bila terbukti manipulasi, itu pelanggaran pra pendidikan, itu di orang tua. Kalau bohong maka pelakunya akan diberhentikan dari posisinya,” ujarnya.

Anies juga memerintahkan agar aset aset yang hilang terus diburu. Terutama menyangkut lahan berupa fasos dan fasum dari pengembang.

Sementara itu, Prabowo Soenirman, anggota DPRD DKI Jakarta, meminta agar masalah kasus RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng juga dituntaskan. “Kedua kasus itu harus dituntaskan karena jelas merugikan keuangan negara ratusan miliar,” katanya.Ia mendukung upaya pemotong dalam menata dan menyusun daftar aset daerah. (*Iw)

BOGOR – Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika melakukan sidak pengamanan logistik Pemilu di PPK Kabupaten Bogor, Jumat (19/4/2019)untuk memastikan keamanan ditengah masyarakat.
Orang nomor satu di jajaran Polres Bogor ini melakukan kunjungan bersama dengan TNI dan Linmas.

Kapolres Bogor, AKBP Andi Moch Dicky Pastika turun langsung ke lapangan keliling kecamatan untuk memastikan kekuatan personil Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan pleno di PPK.

Selain itu Kapolres Bogor juga melakukan pemantauan terhadap ruangan penyimpanan kotak logistik Pemilu untuk menjamin keamanan surat suara.

Dari hasil pengecekan petugas pengamanan maupun kondisi logistik terpantau aman terkendali. Sidang pleno di PPK berlangsung di 25 Kecamatan antara lain kecamatan Cisarua, Sukaraja, Cileungsi, Citeureup , Caringin, Cibinong , Babakan Madang, Tamansari , Nanggung, Parung Panjang.

Lalu Cibungbulang, Ciampea, Dramaga, Leuwisadeng, Cijeruk, Rancabungur, Tenjolaya, Cariu, Megamendung, Gunung Putri, Cigombong, Leuwiliang. Terakhir di Kecamatan Sukajaya, Klapanunggal, Ciomas.

“Jadwal sidang pleno di PPK yang dilaksanakan pada hari Sabtu 20 April 2019 ada di 13 Kecamatan antara lain kecamatan Sukamakmur, Pamijahan, Parung, Jasinga, Ciseeng, Kemang, Rumpin, Tanjungsari, Ciawi, Gunung Sindur, Jonggol, Cigudeg dan Kecamatan Tenjo,” kata AKP Ita Puspita Lena, Kasubag Humas Polres Bogor. (*/Ade)