Metro Jabodetabek

BOGOR – Unjuk rasa bela madrasah bagaikan bola yang menggelinding kemana mana dan tidak bisa ditahan yang terjadi pengungkapan pada publik sebab belum ketahui namun mulai terkuak karena sudah menjadi perhatian publik saat ini.

Demisioner Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) Zona 3 (DKI, Jawa Barat dan Banten), Iksan Awaludin meminta, kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kabupaten Bogor agar tidak ‘sok tahu’ dengan menyebutkan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) aplikasi yang digunakan dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah bagi guru dan madrasah se-Kabupaten Bogor itu berada di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

“Intinya ketua Tim TPP Kabupaten Bogor jangan ‘so tau’ dengan sebuah sistem yang ada di kabupaten Bogor,” tegas Iksan saat dihubungi wartawan, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, bagaimana bisa membangun wilayah Kabupaten Bogor, akan tetapi sekelas Ketua TPP belum mengetahui sistemnya.
“Bagaimana bisa membangun Kabupaten Bogor yang luas itu, sistemnya saja dia juga tidak tahu,” ujarnya.

Semestinya, lanjutnya, tim percepatan pembangunan Kabupaten Bogor harus memahami betul terkait segala hal yang ada di Bumi Tegar Beriman ini.

“Namun nyatanya, salah satu sistem di kabupaten Bogor saja mereka enggak paham dan patut di pertanyakan kapabilitas (kemampuannya,red) mereka?. Siapa yang membentuk, tujuannya apa dan bagaimana mekanisme kerja mereka,” jelasnya.

Sekedar diketahui sebelumnya, pernyataan ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kabupaten Bogor, Sholahudin Fatawi yang kerap disapa Gus Udin dengan mengatakan bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah bagi guru dan madrasah se-Kabupaten Bogor yang berada di kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, hal itu dibantah keras.

Melalui Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasie PAI) pada Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, KH, Romdon menyampaikan, bila ada pihak yang menyampaikan aplikasi Simral berada di Kemenag itu merupakan hal keliru.

“Enggak enggak bukan Simral itu bukan di Kemenag itu keliru, jika ada pihak yang menyatakan Simral itu ada di kami itu salah besar, Simral itu adanya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor,” tegas Romdon saat ditemui usai menemui perwakilan massa aksi bela madrasah di kantor Sekretariat Daerah (setda) Kabupaten Bogor, Kamis (20/2/2020) lalu. (T Abd)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin tetap menyebutnya sebagai hal positif, walaupun bakal ada resiko kehilangan 1.000 hektare sawah atau kebun karena akan dibangunnya Waduk Cijuray dan Cibeet .

“Misalnya akan hilang 1.000an hektare sawah tetapi dengan adanya Waduk Cijuray dan Waduk Cibeet hingga bisa mengairi dengan baik 15.000 hektare sawah di Kecamatan Sukamakmur, Tanjungsari, Cariu dan Jonggol. Jadi menurut saya pembangunan Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray ini positif,” ucap Ade Yasin kepada wartawan, Selasa (25/2/2020).

Politisi PPP ini menerangkan dengan adanya pembangunan dua waduk di Kecamatan Sukamkmur, Tanjungsari dan Cariu tersebut, maka akan ada kenaikan produktifitas karena masa panen sawah petani bisa tiga kali dalam setahun.

“Puluhan ribu yang awalnya sawah tadah hujan akan menjadi sawah irigasi, lalu masa panen pun meningkat dari awalnya satu atau dua kali dalam setahun menjadi tiga kali masa panen dalam setahun,” terangnya.

Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Bob Arthur Lambogia menjelaskan bahwa sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selain Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray, disekitarmya juga ada Waduk Cipamingkis.

“Dua Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray ini akan kami kaji teknisnya lebih lanjut, selain bisa untuk memgairi sawah irigasi maka juga akan menjadi sumber air baku baik sebanyak 63 juta kubik untuk warga di wilayah Kab Bogor ataupun Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” papar Bob

Ia menambahkan dari proses pembebasan lahan sembilan desa yang akan terkena dampak, ada hambatan di enam desa. Oleh karena itu dirinya mengharapkan bantuan dari Camat setempat untuk ikut membantu proses pembebasan lahannya.

“Kepada Pemkab Bogor terutama Camat Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari kami memohon bantuan proses pembebasan lahan dua waduk tersebut. Jujur saja sejak tahun 2018 sebenarnya kami siap membangunnya namun terhambat kajian analisa dampak lingkungan yang belum disetujui oleh enam desa,” tambahnya

Bob memaparkan dirinya akan mendesak KemenPU – PR untuk segera membangun dua waduk di wilayah timur Kab Bogor, amggarannya bisa diambil dari anggaran Pemanfaatan Sisa Lelang (PSL), review DED akan segera selesai demi memenuhi syarat – syarat dalam pembangunan waduk.

Camat Tanjungsari Sutisna menuturkan dirinya menyambut baik pembangunan Waduk Cijuray yang lokasinya berada di Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Cariu, hal itu karena akan meningkatkan hasil panen para petani di Kecamatan Tanjungsari.

Waduk Cijuray yang memiliki luas 75 hektare akan mengairi sawah para petani di tiga desa Cibadak, Selawangi dan Pasir Tanjung, di Kecamatan Tanjungsari hingga kami menyambut baik dengan akan dibangunnya Waduk Cijuray,” tutur Sutisna.

Mantan Camat Ciomas ini juga siap mensosialisasikan pembebasan lahan di salah satu desa di wilayahnya yang akan menjadi lokasi pembangunan Waduk Cibeet.

“Dari 1.040 hektare lahan Waduk Cibeet, 12 hektare diantaranya berada di Kecamatan Tanjungsaeri. Saya siap mensosialisasikan pembebasan lahannya agar para pemilik lahan mengerti bahwa ini Proyek Strategis Nasional (PSN),” tandasnya. (*/Ad)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sebanyak 200 Rukun Warga (RW) terdampak banjir Jakarta, Selasa (25/2/2020).

“Saat ini jumlah RW yang terdampak masih bergerak terus lebih dari 200 RW dari 2.738 RW di Jakarta,” kata Anies.

Mantan Mendikbud itu menyebut banjir yang terjadi hari ini bukan karena kiriman air dari Bendung Katulampa, hal itu lantaran tidak banyaknya sampah di Pintu Air Manggarai.

“Jadi air yang ada di sini tidak banyak sampah, artinya itu air lokal. Dan karena air lokal tidak bergolak, jumlahnya memang cukup besar sampai siaga I, bukan air kiriman. Sampai siaga I artinya cukup banyak,” tutur dia.

Anies menegaskan saat ini Pemprov DKI tengah kosentrasi pada penanggulangan banjir di masyarakat.

“Semua sumber daya kita fokuskan ke sana, kita siapkan untuk terjun, semua kegiatan Pemprov difokuskan ke lapangan, pertemuan rapat semua batal semua ke lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa BMKG telah memprediksi cuaca ekstrem berlangsung mulai Desember 2019 hingga pada Maret 2020. “Kita masih fokus menghadapi banjir,” jelasnya.(*/Nia)

BEKASI – Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merupakan daerah yang cukup parah diterjang banjir. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, mencatat 190 kepala keluarga terkena dampak dari banjir.

Banjir melanda belasan kecamatan di tiga wilayah yakni tengah, utara hingga selatan Kabupaten Bekasi. Di wilayah utara, banjir merendam Kecamatan Babelan, Muaragembong dan Tarumajaya.

Sedangkan di wilayah tengah, banjir merendam Kecamatan Cikarang Utara dan Cikarang Selatan. Selanjutnya, banjir merendam Cikarang Pusat yang berada di wilayah selatan Kabupaten Bekasi.

Dalam membantu penanggulangan bencana korban banjir, Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan memimpin langsung proses evakuasi warga yang terdampak banjir di Kabupaten Bekasi.

Seperti yang dilakukan di Perumahan Dukuh Bima, Jalan utama raya Lembang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hendra langsung nyempulung di lokasi banjir tersebut.

Ketinggian air yang mencapai 150 sentimeter itu, memaksa warga harus dievakuasai ke daerah yang lebih aman dengan menggunakan perahu karet.

“Kami ingin warga tetap aman, dan dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman,” ujar Hendra kepada wartawan di lokasi banjir, Selasa (25/2/2020).

Dia mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan ketinggian air yang akan terus bertambah. Terlebih, hujan masih mengguyur di Kabupaten Bekasi.

Dalam menanggulangi bencana banjir ini, Pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait guna menyalurkan bantuan kepada korban terdampak banjir.

Hendra juga memerintahkan jajarannya untuk terus memantau kondisi ketinggian air dalam 24 jam dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir kali ini.

“Kami berharap banjir kali ini tidak ada korban jiwa, dengan memerintahkan seluruh jajaran untuk sigap selama 24 jam dalam membantu masyarakat,” tandasnya.(*/El)

BOGOR – Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Madrasah (DPP PGM) Agus Rido yang mengaku, jika aksi yang digelar puluhan massa aksi bela madrasah dengan menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor agar transparan dalam menggelontorkan dana hibah bagi ratusan madrasah dan guru madrasah se-Bumi Tegar Beriman tersebut bukan dari PGM.

“Itu yang aksi bela madrasah bukan PGM, PGM mah kan kumpulan guru madrasah, organisasi,” kata Agus saat dihubungi wartawan melalui telpon sesuler, belum lama ini.

Ia menjelaskan, jika aksi itu merupakan gerakan aksi dari Mathlaul Anwar (MA) Kabupaten Bogor.

“Itu mah yang aksi dari himpunan mahasiswa Mathlaul Anwar bukan PGM, sudah dulu ya saya lagi rapat dulu,” singkatnya langsung ditutup.

Menyikapi itu, Ketua Pengurus Daerah Mathlaul Anwar (PD MA) Kabupaten Bogor, Abdul Azis menyebutkan, dalam aksi yang dilakukan dirinya bersama puluhan guru madrasah itu, dimana himpunan mahasiswa MA hanya sebatas fasilitator.

Yang mana didalamnya itu, adalah perkumpulan guru-guru madrasah dan para alumni dari madrasah yang ikut unjuk rasa tersebut.

“Ketika PGM melempar lagi bahwa itu bukan dari pergerakan guru madrasah berarti PGM lepas tangan, dan dia tidak bertanggung jawab yang jabatannya selaku ketua umum dewan pimpinan pusat Persatuan Guru Madrasah Indonesia dan ini tidak baik untuk kelangsungan sebuah organisasi kumpulan guru madrasah ,” tegas Aziz.

Sekedar diketahui, guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Bogor berunjuk rasa di komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, kamis (20/2/2020) lalu.

Massa datang untuk menagih janji kampanye Ade Yasin saat pencalonan sebagai Bupati Bogor. Dalam aksi yang berlangsung hampir 3 jam itu massa melakukan sejumlah orasi. Massa juga membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan mereka agar pemkab Bogor transparan dalam menggelontorkan dana hibah bagi sekolah madrasah dan guru madrasah se-Kabupaten Bogor.(*/Yo)

BOGOR – Atap atau plafon Masjid Baitul Faizin di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor yang baru selesai  direnovasi pada tahun 2019 lalu, jebol.

Memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 senilai Rp 26 miliar dan belum diresmikan oleh Bupati Bogor sampai saat ini ,Masjid tersebut dibangun seperti asal asalan .

Kabid Hikmah Politik dan Kebijakan Publik pada PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bogor, Iksan Awaludin mengatakan, pihaknya menantang aparat penegak hukum untuk membuka titik terang atas tabir gelap pada pembangunan Masjid Baitul”Perlu ada keseriusan Polres Bogor atau Kejari Kabupaten Bogor atas jebolnya plafon yang mengindikasikan ketidakberesan dalam renovasi masjid itu,” kata Iksan kepada wartawan, Selasa (25/2/2020).

Ia menambahkan, pembuktian atas dugaan ketidakberesan renovasi tempat ibadah umat muslim di dalam komplek perkantoran Bupati Bogor itu.

“Ini menjadi tantangan awal bagi wajah-wajah baru pimpinan penegak hukum di Kabupaten Bogor.

Pembangunan itu benar-benar di depan mata dan ini harus ditindaklanjuti ,” katanya.

Ia menerangkan, renovasi masjid tersebut sudah menjadi perhatian semua kalangan publik sejak awal dilakukan pengerjaan pada dua tahun lalu.

“Proses dalam pembangunan masjid itu sangat banyak masalah dan sempat menjadi perhatian publik karena anggaran yang sangat fantastis yaitu 26 miliar rupiah.

Hari ini bisa kita lihat kualitas dan hasil pembangunan yang baru saja menginjak 1 tahun tapi sudah banyak atap dan bangunan yang rusak dan terlihat dengan mata telanjang ,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Bogor, Abdul Azis mengatakan, perbaikan plafon yang jebol tersebut tidak menggunakan APBD.

“Renovasi itu menggunakan anggaran DKM dan sumbangan pejabat yang jumlah secara keseluruhan 20 juta rupiah,” ungkap Azis.(T Abd)

BOGOR – Guna pengembangan usaha, ratusan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Bogor dilatih Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, di Hotel Grand Ussu, Cisarua, Senin (24/2/2020).Direktur IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Aneka pada Kementrian Perindustrian, Ratna mengatakan, pihaknya melirik potensi IKM yang ada di Bumi Tegar Beriman.

“IKM di Kabupaten Bogor dengan variasi kegiatan yang bermacam-macam ini memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan agar meramaikan pasar produk lokal,” ujar Ratna kepada wartawan usai pembukaan pelatihan.

Ia menerangkan, ragam jenis dan juga terus meningkatnya IKM membuat pemerintah membuka pintu untuk para usaha tersebut semakin berkembang.

“IKM Kabupaten Bogor ini terkenal kreatif dan industrinya maju, ada alas kaki, rajut dan konveksi terkenal di sini.

Kami akan membuat ekosistem dimana diberikan fasilitas IKM untuk mendapatkan banyak akses yakni pembiayaan, bahan baku dan pasar,” terangnya.

Senada, Anggota DPR RI Komisi VI Elly Rachmat Yasin mengatakan, potensi IKM luar biasa sehingga wajib untuk diperhatikan untuk pengembanganya.

“IKM di Kabupaten Bogor itu jumlahnya belasan ribu.

IKM ini bersentuhan langsung dengan perekonomian berbasis kerakyatan sehingga wajib bagi pemerintah hadir ditengah-tengah untuk pengembangan para pelaku usaha tersebut,” tegas Elly.

Wakil Sekertaris Fraksi PPP MPR RI ini menerangkan, pemerintah bukan hanya konsen terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tapi juga faktor lain untuk menghidupkan IKM.

“Para pelaku IKM sekarang mesti mengikuti perkembangan jaman dengan pasar hasil produksinya secara online alias e-commerce.
Bukan hanya itu, untuk permodalan ada yang namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan oleh salah satu BUMN yakni Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (BRI),” terangnya.

Lebih lanjut anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor ini menjelaskan, upaya untuk proses perijinan juga telah dilakukan perampingan oleh pemerintah pusat.

“Omnibus law itu jelas mempermudah IKM maupun UMKM dalam perijinan, sebab ada perampingan ijin yang telah dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Kapala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Nuradi mengungkapkan, pelatihan tersebut melibatkan ratusan IKM yang tersebar di wilayah Bumi Tegar Beriman.

“Pelatihan itu melibatkan 120 IKM yang mewakili 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Yang mengikuti pelatihan itu IKM olahan roti, sulam rajutan, konveksi jaket, service kendaraan, sandang pangan dan olahan kopi,” ungkap Nuradi.

Lebih lanjut ia memaparkan, pelatihan tersebut diharapkan menjadi gerbang IKM untuk semakin maju dalam usaha yang digelutinya.

”
Pelatihan sudah dilakukan mulai dari peningkatan SDM sampai pengemasan. Kami juga memberikan bantuan alat untuk para IKM agar terus berkembang lebih baik lagi,”tandasnya.( T Abd)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menilai banjir yang terjadi kemarin disebabkan oleh curah hujan ekstrem yang turun sejak Sabtu 22 Februari 2020 hingga Minggu 23 Februari 2020 pagi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo menjelaskan, menurut peta sebaran hujan Jabodetabek Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Sabtu 22 Februari 2020 pukul 07.00 WIB sampai Minggu 23 Februari 2020 pukul 07.00 WIB, curah hujan ekstrem (>150 mm/hari) terjadi pada lima stasiun yakni Pintu Air Pulo Gadung (241 mm), Manggarai (228 mm), Arg Kelapa Gading (184 mm), Pulomas (182 mm), serta Setiabudi Timur (154 mm).

Curah hujan ekstrem di Jakarta juga pernah terjadi pada 1996 (216 mm/hari), 2002 (168 mm/hari), 2007 (340 mm/hari), 2008 (250 mm/hari), 2015 (277 mm/hari), dan yang tertinggi pada 2020 (377 mm/hari) yang terjadi pada 1 Januari 2020 lalu.

Kemudian, curah hujan ekstrem kembali terjadi pada Minggu, 23 Februari 2020 kemarin dengan 241 mm/hari. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD DKI menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan wilayah terdampak.

Hingga Minggu 23 Februari 2020 pukul 18.00 WIB, terdapat 98 RW terdampak atau sekitar 3,6%. Angka ini turun dari jumlah sebelumnya pada pukul 12.00 WIB sebanyak 125 RW (4,6%) dengan wilayah paling banyak terdampak di Jakarta Timur.

Dengan persebaran wilayah terdampak yaitu Jakarta Pusat (9 RW), Jakarta Utara (32 RW), Jakarta Barat (6 RW), Jakarta Selatan (9 RW), dan Jakarta Timur (42 RW).

“Ketinggian air mencapai 5-30 cm hingga 90-120 cm. Penyebabnya adalah curah hujan ekstrem dan tinggi,” ucap Subedjo dikutip dari laman Sindonews.

Selama musim penghujan lanjut Subedjo, Pemprov DKI melalui Satgas Dinas Sumber Daya Air, Satgas Dinas Bina Marga, BPBD, dan PPSU Kelurahan akan siaga dengan mengerahkan pompa mobile, membersihkan dan melancarkan tali air, membersihkan sampah maupun lumpur di saluran air agar genangan cepat surut baik di ruas jalan maupun kawasan permukiman warga.

Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Kelurahan, Kecamatan, dan Puskesmas juga sudah diinstruksikan untuk siaga terhadap kondisi warga terdampak genangan, juga menyiapkan lokasi pengungsian, serta menyiapkan kebutuhan logistik dan kesehatan yang dibutuhkan.

Dia juga mengimbau masyarakat agar selalu mewaspadai kondisi curah hujan yang cukup tinggi pada Februari ini, serta berhati-hati bahaya sengatan listrik selama musim penghujan.(*/Tub)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin ingin BUMD lebih banyak menghasilkan uang dan memberi sumbangsih lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.Banyak pihak menyoroti BUMD plat merah ada yang dianggap gagal dan hanya menghabiskan anggaran dari Pemkab Bogor .

“Selain melayani publik, BUMD juga harus lebih menguntungkan dengan memberi nilai tambah bagi PAD, untuk membiayai pembangunan juga kan,” kata Ade, Senin (24/2/2020).

Dia juga mengakui, jika tidak semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bumi Tegar Beriman telah menghasilkan pundi-pundi rupiah, meski Pemkab Bogor menyuntikkan penyertaan modal hingga ratusan miliar.

“Minimal mereka sudah jalan. Tapi kan harus untung juga. Tapi ada juga yang belum,” paparnya.

Dalam waktu dekat, dia juga akan merestrukturisasi BUMD sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.

“Ini diambil agar BUMD bisa sehat. Seperti PDAM Tirta Kahuripan, sudah 39 tahun berjalan tapi cakupan pelayanannya baru 23 persen,” ungkapnya.

Ade menjelaskan restrukturisasi atau perubahan badan hukum tidak menjamin BUMD bakal maju tanpa dukungan dari aparatur Pemkab Bogor lainnya.

“Apapun namanya atau restrukturisasi tidak akan bisa memajukan BUMD apabila tidak didukung oleh SKPD lainnya,” jelasnya.
“Misal dalam pembangunan jalan aspalnya disarankan dari PT PPE atau ASN menabungnya selain di BJB juga di Bank Tegar Beriman (BTB),” tandasnya.(*/Ad)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin meminta Pemprov Jabar pada tahun 2021 mendatang bisa merealisasikan rencana pembangunan jalan khusus tambang.

“Saya sudah minta atau mengusulkan ke Pemprov Jawa Barat untuk segera merealisasikan pembangunan jalan kHusus tambang, mudah-mudahan bisa teralisasi pada tahun 2021,” kata Ade kepada wartawan, Minggu (23/2/2020).

Wanita yang pernah berprofesi sebagai pengacara ini menerangkan pembangunan jalan khusus tambang tidak harus dibeton atau aspal, bisa cukup dengan pengerasan saja.

“Menurut saya yang penting itu ada dulu jalur jalan khusus tambangnya dan yang terpenting jalan itu tidak bersinggungan dengan pengendara kendaraan umum ataupun masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas,” terangnya.

Terpisah, Kabid Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Lestya Irmawati menuturkan saat ini Pemprov Jabar melakukan finalisasi detail engineering design (DED) jalan khusus tambang.

“Kami masih menunggu finalisasi DED jalab khusus tambang, kabarnya sih tahun ini Pemprov Jawa Barat juga akan meminjam lahan PT Perkebunan Nusantara VIII dan membebaskan lahan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun pihak swasta,” tutur Lestya Irmawati.

Wanita berkaca mata ini menerangkan karena biaya pembangunan jalan khusus tambang ini sangat besar, maka Pemprov Jawa Barat pun mengusulkan atau mengirimkan proposal kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Prediksi biaya total pembangunan jalan khusus tambang mencapai Rp500-600 milyar sehingga Pemprov Jawa Barat mengirimkan proposal ke Bappenas, semoga kita dapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau bisa juga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU – Pera),” ungkapnya.

Informasi yang dihimpun , luas lahan yang akan dipinjam dan dibebaskan untuk membangun jalan khusus tambang yang menghubungan wilayah Parungpanjang dengan Tol Balaraja ialah 511.750 Km.

Setiap harinya lebih dari 3.000 unit truk pengangkut bahan tambang berlalu lalang, hasil tambang dibawa dari Bumi Tegar Beriman untuk pembangunan kontruksi di wilayah Jabodetabek. (*/Iw)