Nusantara

PROBOLINGGO – Dengan adanya aktivitas Gunung Bromo terus meningkat dengan mengeluarkan abu vulkanik. Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau, warga dan pengunjung agar berhati-hati.

Berdasarkan pengamatan PVMBG di pos pantau Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, aktivitas Gunung Bromo cenderung meningkat. Meski status Gunung Bromo masih di level dua atau waspada, namun gunung ini terus erupsi.

Material erupsi berupa abu vulkanik dalam intensitas sedang hingga ringan kerap memapar di desa terdekat gunung ini. sesuai dengan arah angin yang meniupnya..

Dalam tiga hari terakhir, Gunung Bromo terus keluarkan abu vulkanik, dan hingga kini memapar Dusun Cemoro Lawang, Kecamatan Sukapura, dan Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber.

Suara gemuruh dan dentuman terkadang terdengar, dan pada Selasa 31 Mei 2016 malam, teramati adanya sinar api yang keluar dari kawah Gunung Bromo. Meski begitu, warga tampak tidak terganggu dan masih tetap beraktivitas seperti biasa.

Pihak PVMBG mengimbau, warga dan pengunjung benar-benar mentaati rekomendasinya agar tidak berada dalam zona bahaya atau masuk dalam radius satu kilo meter dari bibir kawah.

Pasalnya, material belerang, abu vulanik, dan pasir masih saja keluar dari kawah gunung ini dan masih terdengar dentuman gunung yang sangat berbahaya bagi warga dan wisatawan yang memasuki zona bahaya.

Meski demikian, wisata Gunung Bromo masih aman dan siap dikunjungi wisatawan asal mereka mentaati rekomendasi PVMBG agar tidak memasuki zona bahaya, apalagi mendaki ke kawah.(*Gio)

BANYUWANGI – Puluhan masyarakat Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, (31/5), mendatangi Gedung DPRD Banyuwangi. Mereka ke dewan terkait rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Indocement. Mereka menolak adanya pabrik semen di wilayah tersebut.

“Kami minta DPRD bisa menjembatani aspirasi masyarakat Bulusan. Kami menolak adanya pembangunan pabrik semen,” kata salah satu warga Bulusan saat melakukan orasi.

Menurut Ketua Forum Masyarakat Bulusan Cinta Lingkungan (FMBCL), Ratno Wibowo, masyarakat di Kelurahan Bulusan seluruhnya menolak pembangunan pabrik semen. Sebab pengaruh terhadap lingkungan di sekitar Bulusan nantinya cukup besar.

“Pembangunan pabrik semen akan menurunkan kuantitas dan kualiitas air, pencemaran udara dan hilangnya spesies hewan dan tumbuhan di sekitar pabrik. Ditambah lagi kebisingan pabrik semen saat berproduksi akan mengganggu kenyamanan masyarakat,” ujarnya kepada detikcom.

Menurut Ratno, sebagian warga mengaku dipaksa dan dikondisikan saat persetujuan pembangunan pabrik semen tersebut. Sehingga pihaknya bersama warga yang lain yang terdampak melakukan penolakan.

“Kami merasakan adanya pemaksaan kehendak dan pengkondisian terhadap warga. Pada akhirnya kita bersikap menolak seluruh rencana pembangunan pabrik semen milik PT Indocement Tunggal Perkasa tbk. Kami khawatir jika nantinya masyarakat banyak yang sakit terkena ISPA karena debu dari pabrik semen itu,” pungkasnya.

Keresahan masyarakat Bulusan ditanggapi serius oleh DPRD Banyuwangi. Wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banyuwangi, Fiki Septalinda, meminta pembangunan pabrik semen yang dilakukan oleh PT Indocement dihentikan sementara. Sebab hingga saat ini masih ada penolakan dari masyarakat sekitar.

“PT Indocement harus menjelaskan keresahan yang dialami oleh warga masyarakat Desa Bulusan. Kita minta tidak muncul konflik berkelanjutan akibat pabrik semen ini,” ujarnya saat memimpin dengar pendapat di salah satu ruangan di DPRD Banyuwangi.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi, Abdul Kadir mengatakan, terkait rencana pembangunan pabrik di Kelurahan Bulusan, PT. Indocement sudah melakukan sosialisasi dan memberikan kompensasi kepada warga sekitar. Selain itu, PT. Indocement juga mengajukan izin lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jawa Timur.

“Sudah disetujui itu. Masyarakat tidak bisa serta merta menolak. Hanya saja izin lingkungan itu nantinya akan direvisi sesuai dengan kekhawatiran masyarakat atas dampak lingkungan akibat pembangunan pabrik semen itu,” paparnya.(*Gio)

YOGYAKARTA – Harga beras di Indonesia tergolong termahal di dunia meski telah diimbangi dengan peningkatan subsidi pupuk dan subsidi benih. Hal itu dinilai sebagai salah satu pemicu yang membuat negara-negara produsen beras ramai-ramai ingin memasukkan beras ke Indonesia.

Demikian diungkapkan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bustanul Arifin di Yogyakarta, Kamis 26 Mei 2016. “Mana bisa kita bersaing dengan menolak impor. Mereka yang lebih murah akan mengalir ke tempat yang lebih mahal. Pasar kita menarik bagi mereka,” katanya.

Bustanul mengatakan, rata-rata harga beras premium di Indonesia saat ini mencapai Rp 12.000 per kilogram dan beras medium mencapai minimal Rp 10.000 per kilogram. Sementara harga beras di negara-negara produsen beras lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan India masih berkisar 350-400 dolar AS per ton yang jika dikirim ke Indonesia ditambah ongkos kirim dan ongkos angkut masih berkisar Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kilogram.

“Saya menduga tingginya harga beras di Indonesia, selain disebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi juga kemungkinan dipicu adanya kebocoran subsidi pupuk maupun benih,” tuturnya.

Subsidi pupuk yang dicanangkan pemerintah pada 2015, menurut dia, telah dianggarkan mencapai Rp 39,5 triliun, namun kenyataannya di lapangan harga pupuk bersubsidi masih mahal berkisar Rp 2.200 per kilogram, padahal seharusnya bisa mencapai Rp 1.950 per kilogram.

“Untuk benih juga disubsidi di atas Rp 1 triliun, ternyata mencari benih sampai sekarang masih susah,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bustanul berharap, pemerintah dapat mengevaluasi kembali upaya peningkatan produktivitas beras sehingga Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa tidak hanya menjadi pasar menarik bagi negara-negara produsen beras lainnya.

“Saya tidak rela Indonesia yang sebesar ini cuma dijadikan pasar. Kita harus mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri kalau bisa kita ekspor,” ucapnya.

Sementara itu, Wasito Hadi, Kepala Subbidang Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa tingginya harga beras di Indonesia antara lain disebabkan beras yang beredar kebanyakan adalah beras premium. Sementara untuk memproduksi beras medium susah dilakukan karena mutu gabah beras petani rendah akibat dampak elnino.

“Beras medium yang dicari Bulog kan minimal kadar airnya 25 persen, sementara karena dampak elnino kadar airnya menjadi di bawah 20 persen, sehingga harus digiling menjadi beras premium,” katanya.

Wasito mengatakan, tingginya harga beras juga disebabkan faktor skala usaha tani yang masih rendah dengan rata-rata luas lahan 0,2-0,3 hektare. Padahal seharusnya, menurut dia, luas lahan pertanian idealnya minimal 2 hektare yang paling tidak dapat digarap secara berkelompok.

Di samping itu, kebanyakan masih menggunakan cara tradisional dan belum menerapkan penggunaan teknologi pertanian. Mengacu hasil analisis Badan Pusat Statistik (BPS), 48 persen ongkos produksi di Indonesia dihabiskan untuk biaya tenaga kerja.

“Kalau saja dengan sistem mekanisasi dengan skala usaha minimal 2 hektare dengan digarap secara berkelompok mungkin akan lebih efisien,” tandasnya.(*Nia)

SUKABUMI – Bagi ekonomi lemah begitu pentingnya raskin sebab bisa menopang ekonomi keluarga .Pendistribusian beras miskin (raskin) bagi rumah tangga sasaran (RTS) pada alokasi Juli 2016 di Kota Sukabumi bakal dipercepat.

Percepatan tersebut untuk memberikan rasa tentram kepada masyarakat menjelang Puasa dan Lebaran nanti.

Selain itu bisa menjadi antisipasi terjadinya kekurangan atau ketidakseimbangan kebutuhan beras di tingkat masyarakat.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Sukabumi Cecep Mansyur mengatakan jumlah penerima manfaat raskin di Kota Sukabumi sebanyak 14.975 RTS.

Sedangkan jumlah raskin yang dialokasikan sebanyak 2.695.500 kilogram dengan estimasi setiap rumah tangga sasaran menerima raskin sebanyak 15 kilogram per bulan selama 12 bulan. Harga raskin perkilogramnya yakni Rp1.600.

Disebutkan Cecep, pertimbangan percepatan distribusi raskin bulan agar penerima hak tidak khawatir kekurangan persediaan beras menjelang Ramadan dan Lebaran.

Percepatan ini, kata Cecep, sudah disepakati setelah mengikuti rapat di propinsi.

“Tahun ini sudah enam kali pendistribusian raskin. Kami bersyukur proses pendistribusian berjalan aman dan lancar. Pembayaran dari setiap kecamatan pun berjalan tanpa hambatan,” ucapnya.

Asep, 33, salah seorang penerima program raskin menyambut baik rencana percepatan pendistribusian raskin sebelum Puasa. Soalnya, menjelang puasa dan Lebaran biasanya harga-harga sembako, termasuk beras harganya melonjak. “Kami sangat mendukung percepatan itu. Sehingga meringankan kami sebagai warga kecil menghadapi puasa,” pungkasnya.(*Yan)

SURABAYA – Cagar budaya saat ini memperihatinkan karena kurangnya perhatian dari Pemerintah dan dan masyarakat dan yang terjadi kehancuran kerusakan berakhir tinggal cerita .

Sebab itu Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf meminta pelaku pembongkaran cagar budaya rumah radio Bung Tomo, di Jalan Mawar, Tegalsari, Surabaya, diberikan sanksi hukum.

“Cagar budaya yang telah dirobohkan tersebut bisa dijadikan wisata sejarah atau museum untuk generasi mendatang agar bisa mengenal sejarah perjuangan kota surabaya,” katanya, (13/5).

Pernyataan itu diungkapkan setelah dua buah akuarium bulat berisi miniatur rumah radio Bung Tomo ini diserahkan mahasiswa kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, sebagai kritik dan pesan kepada pemerintah.

“Dibongkarnya cagar budaya rumah radio Bung Tomo adalah masalah bersama, karena merupakan prasasti dan jejak sejarah. Seharusnya cagar budaya itu dilestarikan, dijaga, dan bisa menjadi tempat wisata seperti di luar negeri,” jelasnya.

Namun, di Indonesia belum ada rasa menghargai cagar budaya, sehingga bangunan bersejarah, benteng, monumen, dan museum jadi tidak terawat. Kejadian pembongkaran rumah radio Bung Tomo diharapkan jadi pelajaran bersama.

“Pelaku perobohan rumah radio Bung Tomo harus diberi sanksi pidana, ditambah dengan diminta untuk membangun kembali seperti sedia kala karena ini sudah menjadi tuntutan publik,” tegasnya.(Gio)

JOMBANG – Rumah kos selayaknya menjadi tempat untuk hal yang baik namun di Kota Jombang dijadikan tempat mesum oleh para penghuninya karena pengawasan jauh dari jangkauan keluarga .

Para pelajar bukannya sibuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi usai dinyatakan lulus, belasan remaja di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, justru menggelar pesta seks di sebuah rumah kos.

Mereka digerebek petugas Satpol PP dengan posisi saling berpasangan di beberapa kamar.

Ironisnya, diantara yang digerebek itu ada juga pasangan oknum anggota polisi dan seorang perawat cantik diduga melakukan pesta seks dirumah kos tersebut .

Saat didatangi petugas, mereka ada yang pura-pura tidur dan tidak mau dibangunkan. Meski demikian, petugas tetap menyeret remaja ini keluar.

Saat diinterogasi petugas, pemilik rumah kos mengaku sebenarnya sudah mengusir pasangan itu.

Namun saat pemilik kos lengah, rupanya mereka kembali masuk ke kamar-kamar pasangannya pada malam hari hingga akhirnya digerebek petugas Satpol PP pada Kamis (12/5) siang.

Sementara untuk oknum anggota polisi dan perawat cantik yang berstatus PNS di rumah sakit tersebut menolak diamankan. Karena tak ingin ribut dengan anggota polisi, Satpol PP meninggalkan pasangan ini begitu saja .(Gio)

SUKABUMI – Pasar yang terhitung paling tua di kota Sukabumi mengalami kebakaran semalam .Penyebab kebakaran Pasar Pelita di Kota Sukabumi, Jawa Barat masih dalam penyelidikan jajaran Polres Sukabumi Kota. Rencananya, Jumat (13/5), tim Labfor Polres Sukabumi mendalami sumber api yang sudah melalap puluhan kios dan lapak pedagang tersebut.

Peristiwa terbakarnya pasar tertua di Sukabumi tersebut terjadi pada Kamis (12/5) sekira pukul 23.40 WIB. Seiring dengan kian berkobarnya api, warga sekitar dikejutkan dengan suara beberapa kali ledakan.

“Apinya cukup besar. Sebelum api besar diiringi suara ledakan beberapa kali,” jelas Asep, salah seorang warga.

Kepala Bagian Operasi Polres Sukabumi Kota, Kompol Sulaeman Salim menegaskan penyebab kebakaran belum bisa dipastikan karena masih dalam penyelidikan. Menurutnya, setelah api dijinakan baru menerjunkan tim Labfor Polres Sukabumi Kota menyelidiki dengan cara mencari barang bukti.

Dalam proses pamadaman, kata Sulaeman, sedikitnya 50 personelnya diterjunkan. Penyiagaan puluhan petugas itu untuk mengantisipasi dan membantu petugas damkar dalam proses pemadaman. Termasuk menetralkan lokasi kebakaran dengan cara memblokir beberapa akses jalan menuju tempat kejadian kebakaran.

“Masih dalam penyelidikan. Puluhan personil diterjunkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Api baru berhasil dijinakan sekira pukul 03.00 WIB setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) diterjunkan ke lokasi. Kendati begitu, sisa-sisa bara api di beberapa titik masih terlihat menyala.

Menurut Agus, 45, petugas damkar kesulitan memadamkan api karena sulit menembus lokasi yang penuh dengan lapak-lapak pedagang. Terlebih, di sekitar lokasi banyak barang-barang yang mudah sekali terbakar, seperti bahan-bahan kain.

“Saya lihat tadi banyak pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Sementara petugas damkar sulit menembus masuk dalam proses pamadaman. Alhamdulillah, apinya sudah mulai berangsur-angsur padam,” jelasnya.

Kasus kebarakan di Pasar Pelita Sukabumi bukan kali pertama. Pada akhir September 2015, si jago merah melumat ratusan kios dan lapak pedagang. Kendati tidak memakan jiwa, waktu itu insiden itu mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. (Yan)

KULON PROGO – Warga yang menolak pembangunan Bandara bertahan dimakam keluarga karena tidak rela makam leluhurnya nanti akan dibongkar dan dipindahkan .

Rencana pencocokan dan survei lahan bandara di Kulon Progo, DIY, memanas.

Ratusan warga yang menolak bandara menduduki Makam Sidodejo, Glagah yang akan disurvei dan dicocokkan datanya, (12/5).

Ratusan warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) menolak makam ini disurvei.

Ini menjadi aksi kesekian kali dalam menolak Bandara New Yogyakarta Internasional Airport.

“Kami tak mau leluhur kami digusur. Kami tolak bandara,” kata warga yang bertahan di makam.

Petugas akhirnya merangsek setelah negosiasi gagal. Terjadi saling dorong antara petugas dengan warga. Namun, akhirnya seluruh warga terdorong mundur dan keluar dari makam.

Tim appraisal pun langsung melakukan pendataan dan survei dengan pengawalan ketat dari petugas .( A Rus)

SERANG – Penambangan pasir laut ilegal begitu bebas beroperasi dan tidak tersentuh oleh hukum karena penawasan mandul dan seperti ada pembiaran dari yang berwenang .

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Banten dituding sengaja tutup mata atau membiarkan perusahaan penambangan yang tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir laut.

Sedangkan, perusahaan yang memiliki Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), malah dilarang melakukan penambangan.

“Ini membuktikan pengawasan dari Distamben Banten lemah, bahkan dinilai diskriminasi terhadap perusahaan penambangan. Perusahaan yang tidak ada izin diperbolehkan melakukan penambangan, tapi yang ada izin dan sedang proses perpanjangan malah tidak digubris,” jelas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Paguyuban Assalam, Suryanto, (29/3).

Perusahaan yang sedang melakukan perpanjangan izin di Distamben Provinsi Banten adalah Koperasi Tirta Niaga Pantura. Dalam melakukan perpanjangan izin, Koperasi Tirta Niaga Pantura telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Namun Distamben Provinsi Banten tetap tidak mengeluarkan perpanjangan izin.

“Ini jelas melanggar UU Minerba, kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, tidak ada alasan bagi Distamben, untuk menghalang-halangi,” tambah Suryanto

Warga Desa Wargasara, satu-satunya desa di Pulo Tunda, juga kecewa dengan sikap Kepala Distamben Provinsi Banten, Eko Palmadi, yang belum juga mengeluarkan izin perpanjangan untuk Koperasi Tirta Niaga Pantura. Padahal, yang mengawali CSR penambangan pasir laut bagi masyarakat Desa Wargasara adalah Koperasi Tirta Niaga Pantura.

“Kami kecewa karena izin perpanjangan Koperasi Tirta Niaga Pantura belum juga dikeluarkan Distamben Provinsi Banten,” papar Kepala Desa Wargasara, Syamsul Bahri.

Sementara itu, Kepala Distamben Provinsi Banten, Eko Palmadi, mengatakan bahwa pihaknya hanya diwariskan problematika penambangan pasir laut oleh Kabupaten Serang.

“Kami diwariskan problematika penambangan pasir laut oleh Kabupaten Serang,” tandasnya. (*Marb)

SUKABUMI – Peredaran narkoba sudah menjangkau pelososk daerah dan memangsa banyak korban seperti yang terjadi di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat .

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sukabumi menyatakan Kabupaten Sukabumi darurat narkoba. Sebab, pengguna narkoba di Kabupaten Sukabumi tinggi.

Selain itu, Kabupaten Sukabumi sering dijadikan jalur penyelundupan narkoba oleh sindikat asing.

Kepala BNNK Sukabumi Yusdanial mengatakan, di Kabupaten Sukabumi hampir seluruh daerah tidak terbebas dari narkoba. Bahkan, 40 persen narapidana yang berada di lapas di Kabupaten Sukabumi merupakan kasus narkoba.

“Di Sukabumi saja napi didominasi oleh kasus narkoba. Hal itu belum termasuk warga Kabupaten Sukabumi yang melakukan tindak pidana narkotika di lapas lain,” ujarnya (22/3).

Status darurat narkoba tersebut dipertegas dengan penemuan ganja sebanyak dua ton di Kabupaten Sukabumi belum lama ini. Termasuk penangkapan orang asing yang menyelundupkan narkoba ke Kabupaten Sukabumi.

“Beberapa hal tersebut menjadi indikator penetapan Kabupaten Sukabumi darurat narkoba. Apalagi Indonesia pun menetapkan darurat narkoba,” ucapnya.

Untuk meminimalisir darurat narkoba, BNNK Sukabumi terus melakukan pencegahan secara masif ke seluruh masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Bahkan, dirinya pun mengajak seluruh elemen dari TNI, Polri, dan tokoh agama untuk memerangi narkoba.

“Untuk memerangi narkoba itu, kami melakukan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada seluruh elemen masyarakat.”

Sementara itu, Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas III Warung Kiara Amirudin Ismail membenarkan sebagian warga binaan di Lapas Kelas III Warungkiara adalah mereka yang terlibat kasus narkoba.

Bahkan, ada sekitar 150 dari 478 warga binaan yang tersandung narkoba. “Hampir separuh warga binaan di sini kasus narkoba,” terangnya.

Untuk mencegah terjadinya penggunaan narkoba di lingkungan lapas, kata Amir, Lapas Kelas III Warungkiara selalu melakukan razia ke setiap sel tahanan secara terjadwal ataupun mendadak tatkala ada kecurigaan tertentu di kamar warga binaan.

“Bahkan beberapa kali melakukan razia di sel tahanan warga binaan dengan BNNK Sukabumi dan aparat kepolisian serta TNI,” tandasnya.(*Yan)