Berita Daerah

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat hari ini, Rabu (8/4) resmi mengajukan permohonan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lima wilayah secara bersamaan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kelima wilayah itu yakni Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek).

Kelima wilayah ini diharapkan masuk ke dalam PSBB Klaster DKI Jakarta dan namanya menjadi Klaster Jabodetabek. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap, keputusan dari Kemenkes akan keluar dalam satu atau dua hari mendatang.

“Surat dari lima kepala daerah (Bodebek) sudah masuk ke kami (Pemprov Jabar) kemudian kami rekap dan hari ini Pemda Provinsi Jabar mengajukan PSBB untuk lima wilayah Bodebek, nanti akan di-review oleh Kementerian Kesehatan mudah-mudahan sehari atau dua hari keluar keputusannya,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (8/4/2020).

Menurut Emil, wilayah Bodebek harus satu klaster dengan DKI Jakarta. Sebab, data menunjukkan secara nasional 70 persen Covid-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek.

“Ini mengindikasikan kita ingin satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta karena data menunjukkan secara nasional 70 persen Covid-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, apa pun kebijakan DKI Jakarta harus diikuti oleh Bodebek. Selain itu Bodebek juga nantinya bisa memberi masukan yang bisa dipertimbangkan oleh DKI Jakarta.

“Apa pun yang DKI Jakarta putuskan kita akan mengikuti atau sebaliknya ada masukan dari kami yang DKI Jakarta bisa pertimbangkan,” kata Emil.

Saat ini, PSBB DKI Jakarta telah disetujui oleh Kemenkes. Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan PSBB mulai Jum’at (10/4) dan berlangsung 14 hari dengan catatan dapat diperpanjang.

Emil menjelaskan, dari sisi kesiapan, wilayah Bodebek sudah mempersiapkan bila PSBB nya disetujui. Pihak kepolisian pun, sudah melakukan berbagai simulasi.

“Semuanya sudah melakukan persiapan dari sisi keamanan misalnya, kepolisian sudah melakukan simulasi-simulasi,” katanya.

Pemberlakuan status PSBB bisa mencakup satu kota secara keseluruhan ataupun hanya beberapa wilayah. Emil meyakini PSBB efektif memutus rantai penularan Covid-19.

“PSBB ini nanti bisa diterjemahkan apakah minimal pembatasan hanya beberapa wilayah atau maksimal sampai skala kota itu tidak masalah tapi dengan status PSBB diharapkan memutus rantai penularan Covid-19,”tandasnya.(*/Hend)

PURWAKARTA – Menjelang Ramadan, Purwakarta biasanya jadi serbuan kaum urban. Anne Ratna Mustika berupaya membatasinya, setidaknya H-5 puasa.

Kabupaten Purwakarta, sejauh ini menjadi salah satu daerah di Jawa Barat sebagai tujuan kaum urban untuk menetap dan mencari peruntungan.

Satu alasan yang menjadikan kaum urban ini datang ke wilayah ini, mungkin karena selain karena daerah wisata, di kabupaten kecil kedua di Jabar ini juga terdapat kawasan industri besar.

Menjelang puasa ini, Pemkab Purwakarta pun telah merumuskan serangkaian antisipasi terkait hal itu. Terlebih, momen puasa kali ini berbarengan dengan mewabahnya virus corona. Sehingga hal itu perlu diwaspadai bersama, sebagai bagian dari upaya penanggulangan dan pencegahan menyebarnya wabah Covid-19 itu.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, pihaknya tak menampik terkait kondisi tersebut. Menurut dia, hal ini pun sudah menjadi bahasan bersama dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat.

“Untuk teknisnya, masih kita rumuskan bersama. Mungkin kita akan coba terapkan pembatasasan di H-5 puasa,” ujar Anne , Rabu (8/4/2020).

Anne tak memungkiri jika setiap tahunnya jumlah pendatang ke wilayah ini kerap meningkat. Apalagi, sebelum puasa dan setelah lebaran. Menurutnya, adanya serbuan kaum urban dari luar daerah ini, dipastikan akan berdampak negatif. Semisal tethadap laju peningkatan penduduk (LPP) di wilayah ini yang semakin tak terkendali.

“Selama ini, kami tak melarang siapapun untuk datang mencari kerja atau menetap di Kabupaten Purwakarta. Namun, dengan kondisi saat ini mungkin harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya. (*/As)

SURABAYA – Pandemi Covid-19 atau virus corona rupanya berdampak buruk bagi para pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, sebanyak 1.923 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Sedikitnya ada 29 perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan. Perusahaan itu tersebar pada sejumlah daerah di Provinsi Jatim.

Misalnya Banyuwangi, Lamongan, Gresik, Jombang, Blitar, Ngawi dan Kota Batu.

Sebagian perusahaan yang melakukan PHK bergerak di sektor pariwisata seperti perhotelan dan tempat wisata. Di samping PHK, sejumlah perusahaan juga merumahkan para tenaga kerja mereka. Dampak Covid-19 membuat dunia usaha terpukul.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa membenarkan ada 1.923 karyawan yang terkena PHK di Jatim. Di mana terdapat 29 perusahaan yang melakukan PHK.

Perusahaan ini tersebar di beberapa daerah di Jatim.

“Perusahaan yang melakukan PHK seperti di bidang perhotelan dan tempat wisata. Ada 1.923 (karyawan) yang di-PHK,” terang Khofifah di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa 7 April 2020 malam.

Sedangkan untuk tenaga kerja yang dirumahkan oleh perusahaan tercatat sebanyak 16.086 orang. Dunia usaha yang paling terdampak adalah perhotelan dan tempat wisata. Sebab para pengusaha menutup tempat wisatanya untuk mencegah penyebaran virus ganas asal negeri Tiongkok itu.(*/Gio)

BANDUNG – Selama merebaknya virus corona di Indonesia, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat (Jabar) mencatat ada kurang lebih 200 ribu pemudik, telah pulang kampung ke rumahnya masing-masing di Jabar.

Kepala Dishub Jabar, Hery Antasari mengatakan, mereka yang mudik berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Ini pendataan belum kita lakukan secara intents. Kalau total data dari daerah hampir 200 ribu pemudik,” kata Hery kepada wartawan di Polrestabes Bandung, Rabu (8/4/2020).

Hery mengatakan, data tersebut berasal dari kabupaten dan kota di Jabar yang dikumpulkan. Sehingga ke depan, ia mengatakan harus bergerak cepat untuk mengantisipasi pemudik lebih banyak yang pulang kampung.

“Itu yang kita hadapi sekarang, artinya kita bergerak berpacu dengan waktu. Jadi persiapan dan kesiapan kita semuanya berpacu dengan waktu,” sambungnya.

Namun begitu, upaya yang dilakukannya, ia terus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 pada tiap tiap terminal yang ada.

Bahkan, ia telah mengumpulkan seluruh PO untuk melakukan penyemprotan disinfektan dan membersihkan bus serta memantau kesehatan karyawan.(*/Hend)

BANDUNG – Heboh kritik atas fasilitas hotel bintang lima untuk tenaga medis di DKI Jakarta tak membuat Pemprov Jawa Barat surut memberikan fasilitas serupa. Sebagai bentuk dukungan atas perjuangan mereka di lini terdepan menghadapi pandemi, Pemprov Jawa Barat memberikan fasilitas hotel bintang lima bagi para tenaga medis dan pegawai rumah sakit yang menangani pasien corona (COVID-19).

Para tenaga medis ini diberikan penginapan kamar Hotel Prama Grand Preanger, salah satu hotel bintang lima terkenal di Kota Bandung. Hari ini, Selasa (7/4/2020), Gubernur Jabar, Ridwan Kamil didampingi sang istri, Atalia Praratya Kamil menyempatkan diri menemui para pejuang yang terdiri atas dokter, perawat, dan kru rumah sakit yang sudah menginap di hotel tersebut sejak pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka yang tengah berolahraga di halaman hotel. “Kami akan terus memberikan support moral kepada tenaga medis ini. Kami juga sedang mencari APD (alat pelindung diri) ke berbagai negara untuk pengamanan diri mereka,” ujar Kang Emil.

Dalam kunjungannya, Kang Emil mengecek beberapa kamar yang ditempati para tenaga medis. Total tenaga medis yang berasal dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung ini sementara berjumlah 73 orang.

Terdiri dari perawat 20 orang, dokter 2 orang, sopir 3 orang, cleaning service 2 orang, dan prakarya atau administrasi 4 orang. Sementara kamar yang telah disiapkan berjumlah 200 kamar dan baru terisi 23 kamar.

“Jadi Jabar memfasilitasi hotel bintang lima untuk para tenaga medis dokter dan perawat dan sudah dipakai sejak minggu lalu. Jadi bukan persiapan lagi, tapi saya hanya mengecek kondisi mereka,” imbuhnya.

Kang Emil menyatakan, Pemprov Jabar akan terus memaksimalkan hotel di Bandung Raya untuk para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 agar para tenaga medis nyaman, khususnya bagi yang kesulitan pulang ke rumah, sehingga bisa bekerja maksimal. Selain menginap, mereka pun dapat menggunakan seluruh fasilitas hotel.

“Di Bandung Raya banyak sekali hotel, kami akan maksimalkan supaya tenaga medis nyaman. Hotel Banana Inn di Setiabudi juga sedang kami jajaki, sehingga tenaga medis yang kesulitan pulang atau yang ingin fokus bisa difasilitasi,” ungkapnya.

Menurut Kang Emil, tenaga medis adalah garda terdepan dalam penanganan Covid-19, sehingga harus diberikan perhatian maksimal.

“Kami juga sebagai pengambil keputusan bertugas memberikan perawatan, intensifkasi pengetesan Covid-19, edukasi tentang mudik dan physical distancing, itu yang paling sulit, serta urusan logistik,” katanya.

Ali Sardjono, salah satu petugas medis mengapresiasi perhatian Pemprov Jawa Barat. Baginya, fasilitas hotel yang diberikan sangat membantu memberikan ketenangan. Ali yang sudah menginap sejak hari Minggu lalu mengaku tetap khawatir kendati telah dinyatakan negatif Covid-19. Apalgi bila harus pulang bertemu keluarga di rumah dan tetangga.

“Fasilitas ini sangat membantu kami. Dengan fasilitas penginapan ini, kita lebih tenang memberikan pelayanan walaupun kita juga rindu ketemu keluarga,” ungkapnya.

Ali dan tenaga medis lainnya yang menginap di Hotel Grand Prama Preanger merupakan perawat dan dokter yang bertugas di ruang Kemuning RSHS Bandung. Mereka tetap bekerja sesuai jam dinas hanya tidak pulang ke rumah masing-masing untuk sementara waktu.

“Saya masuk mulai tanggal 5 April mungkin di sini sampai bulan Mei. Saya memberikan pelayanan kepada pasien Covid-19 sudah sejak Maret lalu dan kita bekerja sesuai jam dinas hanya pulangnya ke sini tidak ke rumah,” tuturnya.

Dia berharap, pemerintah terus mendukung para tenaga medis yang menurutnya telah bekerja maksimal hingga dua kali lipat. Kepada masyarakat, dia pun meminta untuk menghilangkan stigma dan menerima kehadiran tenaga medis di lingkungan tempat tinggalnya.

“Karena ada juga teman saya yang dijauhi di lingkungan rumahnya dan tidak diterima di tempat kos. Pemerintah harus memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kita itu bukan membawa atau menularkan virus, tapi kita bekerja untuk menyembukan orang yang terinfeksi Covid-19. Jadi kita sudah bekerja maksimal dan masyarakat juga harus tetap diam di rumah untuk kita jadi ada kerja sama,” pungkas Ali.(*/Hend)

CIREBON – Bupati Cirebon, Imron sama sekali tidak merespon tudingan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi. Menurut Imron, tudingan Luthfi tidak mendasar lantaran sudah disetujui Baperjakat.

Menurutnya, silahkan saja kalau Luthfi akan melaporkan persoalan tersebut ke KASN.

“Buat apa ditanggapin juga. Silahkan saja kalau ketua dewan mau melaporkan ke KASN,” kata Imron, Senin sore kemarin.

Imron menjelaskan, tudingan Lutfhi bahwa banyak nama nama yang berubah dimalam hari H pelantikan, hal yang wajar. Sebagai bupati, dirinya punya hak preogatif memasukan ataupun mengganti siapa saja, sesuai dengan kapasitasnya.

Kecuali kalau sudah ditanda tangan dirinya, lalu ditarik lagi, hal itu bisa bermasalah.

Seperti diberitakan Senin kemarin, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Luthfi tiba tiba mengeluarkan komentar mengejutkan. Kepada wartawan.

Luthfi menilai, mutasi rotasi Pemkab Cirebon pada hari Jumat pekan kemarin, cacat hukum.

Alasannya, banyak perubahan SK pada malam pelantikan. Lutfhi mensinyalir, perubahan SK tersebut tanpa proses baperjakat.

Lutfi mengancam, kalau saja nama-nama tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan keputusan Baperjakat awal, pihaknya akan mengadukan ke KASN. Hal itu karena Sekda sebagai ketua Baperjakat dianggap tidak komitmen dalam menentukan sikap.
Harusnya, tidak ada perubahan nama apalagi tanpa sepengetahuan Baperjakat. (*/Dang).

CIANJUR – Untuk penanganan dan pencegahan virus corona yang terjadi di Kabupaten Cianjur, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur telah menyiapkan anggaran yang fantastis.

Tak tanggung-tanggung, kabupaten yang masih berada di zona hijau ini bakal menggelontorkan anggaran Rp100 miliar.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, efesiensi anggaran belanja langsung perangkat daerah yang dialihkan ke covid-19 diantaranya anggaran perjalanan dinas dan rapat perangkat daerah diefisiensikan senilai Rp10,2 miliar.

Lalu perjalanan dinas anggota DPRD Rp2 miliar, proyek fisik se-Kabupaten Cianjur Rp30,5 miliar, program Cianjur Ngawangun Lembur (CNL) Rp300 juta, pergeseran pada kegiatan perangkat daerah khususnya di rumah sakit dan Puskesmas Rp21miliar.

“Total efisiensi untuk anggaran belanja langsung perangkat daerah Rp64 miliar,” kata Herman, Senin (6/4).

Herman menjelaskan, untuk belanja penyertaan modal ke Bank Jabar yang semula akan diberikan Rp5 miliar, akan dialihkan ke covid-19. Selain itu belanja bagi hasil pada pajak desa, Rp8,4 miliar dialihkan untuk penanganan covid-19, belanja hibah dan baksos Rp4 miliar, dan juga digeser hibah bansos senilai Rp8,4 miliar.

“Kesediaan kas daerah Rp10,1 miliar dialihkan ke covid-19, jadi jumlah keseluruhan untuk penanganan covid-19 Rp100 miliar,”tandasnya.(*/Yan)

LAMONGAN – Puskesmas Turi, di Kabupaten Lamongan, menutup layanan kesehatan untuk masyarakat selama tujuh hari ke depan, sejak Senin (6/4/2020).

Hal ini dilakukan, setelah satu perawatnya dinyatakan positif terpapar virus Corona baru, Covid-19.

Akibatnya seluruh pegawai puskesmas yang pernah kontak langsung dengan pasien positif Covid-19 diwajibkan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Jubir Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Lamongan, Taufik Hidayat mengatakan, isolasi mandiri tersebut berlangsung selama dua minggu. Tak hanya itu para pegawai juga sudah menjalani rapid test.

“Bagi masyarakat Kecamatan Turi yang ingin berobat rawat jalan bisa mendatangi puskesmas lainnya. Ada dua puskesmas terdekat dari Turi yakni Puskesmas Sukodadi dan Deket,” kata dia.

Sementara hasil laporan yang diterima hanya satu puskesmas yang tutup di Lamongan. “Pelayanan kesehatan di puskesmas di kecamatan lain tetap berlangsung seperti biasa,” terangnya.(*/Gio)

PURWAKARTA – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akhirnya menutup sementara pendaftaran pernikahan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada. Penutupan ini, terkait masih merebaknya wabah virus corona (Covid-19). Kebijakan ini, mulai berlaku terhitung 1 April 2020 lalu.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta, Tedi Ahmad Junaedi, mengatakan, saat ini untuk permohonan pernikahan yang didaftarkan terhitung 1 April, untuk sementara waktu tidak dilayani dulu. Hal itu, menyusul masih berlakunya tanggap darurat Covid-19.

“Jadi, kami tutup pelayanan di semua KUA untuk sementara waktu,” ujar Tedi, kepada Okezone, Senin (6/4/2020).

Meski demikian, akad nikah yang didaftarkan sebelum 1 April 2020, masih tetap dilayani oleh para petugas. Karena saat ini tidak ada pelayanan, pihaknya mengimbau masyarakat agar sementara menunda dahulu pernikahan. Sebab, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk menggelar pernikahan.

Kebijakan ini, lanjut Tedi, merujuk pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P003/DJ.lll/Hk.00.7/04/2020 tanggal 2 April 2020.

Namun, lanjut Tedi, pendaftaran layanan pencatatan nikah masih tetap dibuka. Hanya, mekanisme pendaftarannya tidak dengan tatap muka di KUA. Melainkan ecara online melalui website simkah.kemenag.go.id.

Akan tetapi, pelaksanaan akadnya tidak bisa dilangsunkan dalam masa darurat Covid-19. Dijelaskan Tedi, pada masa darurat Covid-19, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020.

“Pelayanan akad nikah itu pun hanya akan dilaksanakan di KUA, sementara layanan di luar KUA ditiadakan,” ujarnya.

Dia berharap masyarakat bisa memahami dan menyesuaikan. Sebab, aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah virus corona.

Apalagi, tingkat kedaruratan di tiap daerah berbeda. KUA wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi, serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.Sehubungan dengan adanya wabah virus corona, Kemenag Purwakarta memerpanjang sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sampai 21 April 2020.

Meski demikian, kepada jajarannya di KUA, Tedi meminta tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring (online). Termasuk, setiap KUA harus memberitahukan nomor kontak atau e-mail petugas, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi.

“Adapun, pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis website lainnya tidak diperkenankan,” ungkapnya.(*/As)

KOTA MALANG – Satu per satu penumpang dan pengemudi dari mobil pribadi serta kendaraan umum di Kota Malang diharuskan turun kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi persebaran corona virus disease atau covid-19 di sana.

Para penumpang dan pengemudi mobil pribadi serta kendaraan umum diperiksa di posko pemantauan kesehatan Covid-19. Bagi pemudik di sisi utara pintu kedatangan Kota Malang, tepatnya di Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, yang berbatasan dengan Singosari, Kabupaten Malang.

Secara bergantian mereka dihentikan petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan relawan. Mereka diminta melakukan pengecekan kesehatan yang dimulai dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang telah disediakan.

Selanjutnya penumpang dan pengemudi menjalani pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal gun scanner dan didata tujuannya hendak ke mana.
Sementara kendaraan mobil pribadi dan bus disemprotkan cairan disinfektan ke beberapa bagian untuk mengantisipasi adanya partikel virus corona yang menempel.

Bagi para penumpang yang memiliki suhu tubuh 38 derajat Celsius ke atas, petugas akan memberikan catatan supaya bisa langsung direkomendasikan memeriksakan diri ke puskesmas terdekat dari tempat tujuannya.

Wali Kota Malang Sutiaji yang berkesempatan meninjau sejumlah posko di wilayah perbatasan kembali mengingatkan pentingnya memeriksa kesehatan pendatang yang tiba dari luar Malang, terutama asal daerah zona merah covid-19.

“Mobilitas orang dari luar akan kita pantau. Akan lebih disiplin lagi (memantau) orang dari luar, baik pakai mobil pribadi maupun kendaraan umum. Kalau suhu badan melebihi 38 derajat, maka sesuai protap dari Dinas Kesehatan direkomendasikan ke puskesmas terkait,” jelas Sutiaji, Senin (6/4/2020).

Dalam pemantauannya di Pos Perbatasan Kelurahan Balearjosari ditemukan ada dua orang terindikasi mengalami suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celsius.

“Tadi sudah ada yang 38 (38 derajat) empat sampai lima orang,” imbuhnya.

Ia mengatakan, pemeriksaan pendatang ini sebagai langkah antisipasi penularan virus corona melalui para pendatang di luar Malang Raya.
Salah seorang penumpang bus, Harianto, menyatakan tidak keberatan bila harus turun dan menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis.

“Ya tidak apa-apa. Kan ini demi kebaikan. Justru senang kalau ada pemeriksaan. Tadi di Bungurasih juga sudah. Sekarang di sini (Kota Malang) diperiksa lagi,” tutur pria yang akan menuju Jalan Cakalang Kota Malang ini.(*/Gio)