CIANJUR – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan tiga unit mobil tangki untuk memasok kebutuhan air.
Pasokan air akan didistribusikan bagi warga di sejumlah wilayah rawan bencana sebagai upaya antisipasi kemarau panjang yang diprediksi terjadi Agustus 2020.
Direktur Umum PDAM Cianjur, Achmad Akbar, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari BPBD Cianjur. Laporan itu terkait daerah mana yang sudah terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan sehingga PDAM Cianjur akan segera memasok air ke daerah terdampak.
“Biasanya kita mengambil data pemohon bantuan air bersih dari BPBD atau pihak desa yang langsung datang ke kantor untuk dipasok air bersih. Tahun lalu yang rutin dipasok sembilan desa di Kecamatan Cibeber,” katanya di Cianjur, Kamis.
Saat ini pihaknya mengalami keterbatasan armada tangki untuk menyuplai kebutuhan air warga di Cianjur. Meski demikian tiga armada dikhususkan untuk memasok air ke sejumlah wilayah rawan kekeringan secara maksimal selama musim kemarau sebagai upaya meringankan beban warga.
PDAM Cianjur juga membuka nomor daring yang dapat dihubungi saat warga membutuhkan pasokan air. “Selama ini terkait bantuan kami lebih mengutamakan mana yang lebih membutuhkan, bukan soal pelanggan atau bukan. Ini juga bentuk kepedulian PDAM untuk warga sebagai perusahaan milik Pemkab Cianjur,” jelas Achmad.
Pihaknya menjamin debit air di PDAM saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok puluhan ribu pelanggannya selama kemarau. Kendati demikian di beberapa cabang terdapat keluhan belum mengalirnya air secara normal ke rumah pelanggan karena kerusakan pipa penyaluran yang terus diperbaiki.
“Memasuki musim kemarau tahun ini, kami mengimbau aparat kecamatan dan desa untuk segera menghubungi kami atau kantor cabang di kecamatan, guna mendapatkan pasokan air bersih,”tukarnya.(*/Yan)
PURWAKARTA – Wabah virus corona (Covid-19) memukul hampir semua sektor. Sebut saja di antaranya, mereka yang bergelut di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tak heran, selama masa pandemi Covid-19 ini mereka pun menjadi salah satu yang terdampak secara ekonomi.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tak menampik hal itu. Karenanya, fokus dirinya ke depan tak lain lebih mengedepankan pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 ini. Khususnya mereka yang selama ini bergelut di sektor UMKM. Salah satunya, dengan terus memberi support supaya mereka bisa kembali bangkit.
“Geliat UMKM di kita, selama ini menunjukan trend yang sangat positif. Ini yang harus terus kita dorong, karena secara tidak langsung turut membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” ujar Anne dalam kegiatan pelatihan UMKM di aula Janaka, Komplek Pemkab Purwakarta, Kamis (23/7/2020).
Anne menjelaskan, merujuk data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan setempat, saat ini lebih kurang sudah ada 8.000 pelaku UMKM di wilayahnya. Para pelaku usaha ini, tersebar di hampir seluruh desa di 17 kecamatan yang ada. Mayoritas, UMKM ini begerak di sektor makanan dan minuman.
Dalam hal ini, kata Anne, tugas pemerintah yakni membantu dalam hal pemasaran. Dia bersyukur karena saat ini sebagian produk UMKM yang dihasilkan para pelaku usaha di wilayannya sudah merambah galeri ataupun outlet oleh-oleh.
Pesan Anne, para pelaku UMKM ini harus lebih memperhatikan produknya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Menurutnya, ada tiga syarat utama yang harus diperhatikan. Yakni, soal kualitas produk, kuantitas produksi dan pengemasan.
Anne bersyukur, saat ini pihaknya mendapat tawaran kerjasama dari perusahaan minimarket. Yakni, PT Indomarco Prismatama. Perusahaan tersebut, saat ini turut mendukung sektor UMKM di wilayahnya. Yakni, dengan melakukan pelatihan para pelaku UMKM di wilayahnya.
“Sinergitas ini sejalan dengan visi misi bupati untuk mendorong UMKM yang selama ini menjadi urat nadinya perekonomian masyarakat Purwakarta,” jelas dia.
Dengan pelatihan dan kerjasama ini, dia berharap, kedepan produk UMKM masyarakatnya bisa masuk dan dijajakan di minimarket yang ada dibawah naungan perusahaan tersebut. Misalnya, Indomart.
“Dengan pelatihan ini, kami berharap para pelaku UMKM bisa lebih meningkatkan kualitasnya, baik itu dari segi produknya maupun kemasannya. Sehingga, bisa membuka peluang terhadap produk-produk UMKM ini untuk dipasarkan di store-nya Indomaret, baik yang di luar daerah atau di Purwakarta sendiri,” lanjutnya. (*/As)
PEMALANG – Empat pejabat di lingkungan Pendopo Kabupaten Pemalang terkonfirmasi positif Covid-19, hal tersebut diketahui setelah dilakukan uji rapid test dan swab terhadap 240 orang. Hal ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pemalang, Tutuko Rahardjo.
“Keempat pejabat ini mempunyai mobilitas yang tinggi dalam kesehariannya, bahkan dengan Tim Gugus Tugas termasuk memberikan pengarahan, sehingga masuk dalam kategori orang tanpa gejala,” jelasnya Rabu (22/7/2020).
Keempat orang tersebut adalah Bupati Juneadi dan Istrinya Irna Setyawati dinyatakan positif Covid-19 setelah tes swab. Selain itu sekretaris Daerah Muh Arifin dan satu pejabat eselon dua berinisial BS .
“Saat ini keempatnya sudah menjalani perawatan dan karantina di Rumah Sakit dr M Ashari,” tandasnya.
Untuk antisipasi, Pendopo dan seluruh ruangan dilakukan penyemprotan disinfektan. Dari data, jumlah total terpapar Covid-19 mencapai 77 orang, sembuh 39, dirawat 35 dan jumlah meninggal 3 orang.
Dari keseluruhan tersebut tercatat 16 orang diantara bukan merupakan penduduk Kabupaten Pemalang, sehingga diharapkan dengan perawatan yang maksimal semuanya dapat sembuh segera, serta masyarakat dihimbau selalu waspada dan melakukan protokol kesehatan.
Dan terkait telah terjadi penambahan pasien positif baru, maka tentunya akan dilakukan upaya lanjutan berupa tracking atau pelacakan terhadap orang-orang yang mempunyai kontak dekat dengan mereka yang terkonfirmasi positif, maupun pembatasan kegiatan dan tentunya jajaran dibawahnya akan melakukan penyesuaian.
“Masyarakat diharapkan terus penerapan protokol kesehatan,”tandasnya.(*/D Tom)
SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol M Fadil Imran yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ikut membantu Satgas Covid-19 mengentaskan virus corona di wilayahnya.
Bahkan Imran menargetkan dalam satu bulan ke depan Jatim sudah bebas dari zona merah Covid-19. Zona merah diupayakan diubah menjadi zona oranye, zona orange menjadi kuning, dan zona kuning menjadi zona hijau.
Untuk mewujudkan target itu, Polda Jatim akan mengoptimalkan petugas di 2.091 Kampung Tangguh Semeru yang tersebar di berbagai wilayah. Kampung Tangguh Semeru terbanyak di Kota Surabaya, yakni 299.
“Kami akan memperkuat partisipasi masyarakat melalui Kampung Tangguh Semeru,” kata Fadil, Rabu (22/7/2020).
Kapolda menyebut, salah satu program Kampung Tangguh Semeru adalah melakukan testing, tracing, dan treatment (3T), dapat dijalankan secara sistematis.
“Dalam melakukan testing, Kampung Tangguh telah berperan dalam pelaksanaan rapid test terhadap 77.950 orang. Kemudian, berperan dalam penerapan tes swab 2.772 orang,” ujarnya.
Dalam aspek percepatan tracing, petugas Kampung Tangguh Semeru dapat mengoptimalkan penggalian informasi mengenai waktu kontak pasien, riwayat pasien, dan lokasi pasien.
“Dalam pemulihan kondisi sosial-ekonomi, Kampung Tangguh memberikan sembako kepada warga terdampak,” katanya sebagaimana dikutip dari Sindonews.
Diketahui, jumlah daerah zona merah atau daerah dengan risiko tinggi penyebaran COVID-19 di Jatim hingga Selasa (21/7/2020) tinggal 3 daerah. Di antaranya yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kota Pasuruan.
Sedangkan daerah zona kuning atau daerah dengan risiko rendah masih ada 7 daerah, yakni Bondowoso, Madiun, Probolinggo, Ngawi, Tulungagung, Pacitan dan Lumajang.(*/Gio)
YOGYAKARTA – Kasus baru Covid-19 di DIY terus menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa hari ini. Bahkan, kenaikan angka positif ini cukup besar.
Pada, Selasa (21/7), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY melaporkan adanya tambahan 28 kasus positif baru. Penambahan kasus ini merupakan rekor.
Sebab, tambahan kasus positif pada 20 Juli ada 16 kasus. Bahkan, pada hari-hari sebelumnya, kenaikan kasus ini rata-rata di bawah sepuluh kasus.
“Hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi positif terdapat tambahan 28 kasus positif. Sehingga , total kasus positif di DIY menjadi 465 kasus,” kata Berty, Selasa (21/7).
Tambahan 28 kasus ini mayoritas merupakan warga Kabupaten Bantul yang berjumlah 23 kasus. Lima kasus lainnya merupakan warga Kabupaten Sleman.
Berty menyebut, 23 warga Bantul ini terdiri dari tiga orang di antaranya memiliki riwayat kontak dengan kasus positif sebelumnya yang bernomor 393. Sementara, enam orang memiliki riwayat kontak dengan kasus nomor 394 dan empat orang memiliki riwayat kontak dengan kasus nomor 393.
Selain itu, ada delapan orang yang diketahui positif dari screening petugas dari Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS). Dua orang lainnya merupakan karyawan Dinkes Bantul.
Sedangkan, dari lima warga Sleman, tiga di antaranya juga merupakan karyawan Dinkes Bantul. Dua warga Sleman lainnya yaitu memiliki riwayat perjalanan dari luar DIY.
“Dari 28 kasus itu ada beberapa karyawan Dinkes Bantul. Diketahui positif dari screening yang dilakukan Dinkes Bantul,” ujar Berty.
Berty juga melaporkan adanya tiga kasus positif yang dinyatakan sembuh pada 21 Juli ini. Sehingga total kesembuhan kasus positif di DIY sudah mencapai 330 kasus atau 70,9 persen.
Didapatkannya tambahan 28 kasus positif dan tiga kasus sembuh ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap 353 sampel dari 229 orang. “Laboratorium yang tidak melakukan pemeriksaan laboratorium FK (UGM),” kata Berty.(*/D Tom)
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, kewaspadaan Jabar dalam menanggulangi Covid-19 tak akan berkurang sampai vaksin atau obat Covid-19 ditemukan. Salah satu bentuk kewaspadaan Jabar terlihat dari konsistensi tes masif.
Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) pada Senin (20/7) malam WIB, swab test yang telah dilakukan sebanyak 105.184 sampel. Sementara rapid test sebanyak 223.976 sampel. Total tes masif di Jabar mencapai 329.160 sampel.
“Sampai vaksin ditemukan kami tidak akan mengurangi kewaspadaan, kuncinya adalah pengetesan sebanyak-banyaknya dan semasif-masifnya,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Senin petang (20/7).
Menurut Emil, kalau dari sisi epidemiologi, Jabar masuk kategori terkendali. Begitu juga, dari sisi ekonomi juga sudah mulai bergerak.
Sementara itu, menurut Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Setiawan Wangsaatmaja, angka reproduksi kasus Covid-19 terhadap waktu (Rt) Covid-19 per 16 Juli 2020 berada di angka 0,75.
Selain itu, kata Setiawan, Jabar berada di peringkat 25 secara nasional untuk indeks kasus terkonfirmasi positif dihitung dari populasi. “Setiap 1 juta populasi penduduk Jawa Barat terdapat kurang lebih 111 kasus positif Covid-19,” katanya.
Setiawan mengatakan, tingkat keterisian ruang perawatan Covid-19 di rumah sakit rujukan terus berkurang. “Dari 11 Juli 2020 asalnya 29,38 persen dan 18 Juli 2020 menjadi 27,35 persen. Sedangkan di IGD dan ICU juga relatif rendah yaitu IGD hanya 4,3 persen dari ketersediaan 437 dan ICU terisi hanya 15,7 persen dari ketersediaan 241,” katanya.
“Dan WHO mengatakan bahwa ketersediaan ruang isolasi ini harus di bawah 60 persen. Jadi, kami di Jawa Barat melihat masih di bawah jauh dari standar WHO tersebut,”tukasnya.(*/Hend)
SURABAYA – Lembaga Bantuan Gukum Surabaya meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mencabut Perwali Surabaya Nomor 33 tahun 2020 sebagai perubahan atas Perwali Nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Surabaya. Perwali tersebut dianggap merugikan masyarakat, utamanya buruh.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf e Perwali tersebut mewajibkan para pekerja dan pelaku perjalanan yang ingin masuk Kota Surabaya untuk melakukan rapid test terlebih dahulu, dengan status nonreaktif Covid-19. Meskipun tujuannya untuk melakukan screening, kata dia, hal tersebut dirasa berat bagi buruh dan masyarakat, terutama bagi pekerja yang berpenghasilan rendah.
“Mahalnya biaya rapid test secara mandiri hingga jangka waktu pengunaan hasil rapid test yang hanya berdurasi 14 hari akan membuat masyarakat terutama bagi kalangan pekerja yang masuk ke Kota Surabaya harus melakukan rapid test secara berulang,” kata Kordinator Posko Pengaduan Covid-19 LBH Surabaya Jauhar Kurniawan di Surabaya, Senin (20/7/2020).
Kewajiban tersebut, kata dia, merugikan tidak hanya karena masa hasil rapid test yang terbatas. Namun kualitas dari hasil rapid test tersebut tidak akurat. Hak atas informasi masyarakat dianggapnya terlanggar karena adanya kesimpangsiuran mengenai harga yang diterapkan untuk melakukan rapid test.
“Tidak hanya rumah sakit namun beberapa oknum yang memanfatkan keadaan untuk menyelengarakan rapid test dengan harga yang tidak wajar,” ujarnya.
Problem lainnya, kata Jauhar, dengan adanya perwali Nomor 33 Tahun 2020 Pemkot Surabaya menerapkan jam malam layaknya PSBB. Hal tersebut juga tidak tepat karena dengan melakukan jam malam tidak terlalu berdampak dengan penurunan penyebaran Covid-19.
Pemberlakuan jam malam akan berpotensi melanggar hak, terutama bagi pedagang kecil atau pekerja informal yang sedang mencari penghidupan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Selain itu dasar hukum yang dipakai dalam penerapan jam malam tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena membatasi mobilisasi aktivitas masyarakat layaknya penerapan PSBB,” ujarnya.
Menurutnya, ketentuan pemberlakuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perwali ini tidak sah. Karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang no 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan peraturan perundangan yang mengatur perundang-undangan yg dapat memuat sanksi hanya UU/Perppu dan Perda. Artinya produk hukum Perwali tidak bisa memuat sanksi.
Dia pun mendesak Pemkot Surabaya mencabut Perwali nomor 33 Tahun 2020 karena merugikan buruh dan masyarakat. Dia juga meminta menghentikan kewajiban penggunaan rapid test Covid-19 ataupun kebijakan dalam pencegahan Covid-19 yang merugikan bagi pekerja atau masyarakat.
Pemkot Surabaya juga dimintanya tidak memberlakukan sanksi dalam Perwali nomor 33 tahun 2020 karena tidak tepat diatur dalam Perwali. Selain itu, Pemkot Surabaya diminta menjamin hak atas kesehatan masyarakat dengan tidak membuat kebijakan yang menyusahkan dan merugikan masyarakat, terutama buruh.(*/Gio)
CIANJUR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat, mencatat hingga saat ini belasan ribu buruh dan karyawan masih di rumahkan akibat COVID-19.
Baru seribuan orang yang sudah kembali bekerja.
“Sebagian besar mereka yang sudah kembali bekerja di sektor pariwisata seperti hotel dan obyek wisata yang tercatat baru 1000 orang.
Selama pandemi lebih dari 12000 orang buruh dan karyawan dirumahkan karena operasional hotel, rumah makan, pabrik dan pusat keramaian dihentikan,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsosten Disnakertrans Cianjur, Aries Heriansah di Cianjur Senin (20/72020).
Pihaknya menilai masih di rumahkannya belasan ribu buruh dan karyawan tersebut karena bulan Juli diprediksi sebagai puncaknya penyebaran virus Corona, sehingga perusahaan tidak ingin mengambil risiko, terlebih untuk sejumlah pabrik masih minimnya bahan baku impor yang masuk karena batasan dari sejumlah negara termasuk Indonesia.
Meskipun belum mendapat kepastian kapan belasan ribu buruh dan karyawan tersebut akan kembali dipekerjakan, pihaknya telah melayangkan surat ke perusahaan yang ada di Cianjur, agar melaporkan kepastian apakah akan kembali dipekerjakan atau ada pemutusan hubungan kerja, sebagai upaya pendataan yang akan dilaporkan ke provinsi dan pusat.
“Tapi hingga saat ini, hanya beberapa perusahaan kecil yang terpaksa melakukan PHK karena berbagai alasan seperti tidak ada bahan baku dan kontrak kerja yang sudah habis. Selama dirumahkan ada yang mendapat jaminan dari perusahaan dan tidak. Untuk sektor pariwisata sebagian besar mendapat jaminan dari pihak managemen,” katanya.
Sedangkan terkait seribuan buruh dan karyawan yang sudah di pekerjakan kembali, pihaknya masih menunggu laporan resmi dari pihak perusahaan dan managemen karena saat ini pendataan dilakukan berdasarkan kunjungan pihak dinas beberapa waktu lalu ke sejumlah hotel dan obyek wisata yang sudah kembali dibuka.
“Untuk pabrik kami belum mendapat laporan apakah sudah kembali beroperasi normal atau belum, sehingga kami melayangkan surat yang harus diisi pihak perusahaan sebagai upaya mendata secara pasti. Harapan kami laporan sudah diterima satu pekan kedepan,”lanjutnya.(*/Yan)
PURWAKARTA – Akibat adanya pandemi covid-19 Peringatan HUT ke-189 Purwakarta dan perayaan HUT ke-52 Kabupaten Purwakarta kali ini tampak tak semeriah perayaan sebelumnya dan dibuat sederhana .
Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta Suhandi mengatakan, hal tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, pada masa pandemi Covid-19 ini Pemkab Purwakarta tidak menyiapkan serangkaian kegiatan apapun.
Senin (20/7/2020) ini, bertepatan dengan tanggal kelahiran kabupaten kecil yang diapit dua kota besar itu Pemkab Purwakarta telah menggelar kegiatan ‘Mitembeyan’ sebagai tanda dimulainya rangkaian perayaan hari jadi.
Dari informasi, untuk tahun ini hanya ada dua kegiatan dalam memperingati hari jadi Purwakarta. Yakni, doa bersama secara serentak yang telah digelar sebelumnya. Serta, Sidang Paripurna yang telah digelar tadi pagi.
Beberapa tahun ke belakang, kegiatan sidang paripurna ini kerap digelar secara unik dan mengusung konsep serius tapi santai. Lokasi biasanya di taman indah di sekitar kantor pemerintahan. Meskipun mengusung konsep serius tapi santai, saat itu kesakralan kegiatan tersebut tetap diutamakan.
Namun, suasana sidang paripurna saat ini berbeda dari biasanya. Kali ini, kegiatan hari jadi kembali ke masa sepuluh tahun sebelumnya. Yakni, digelar di gedung DPRD setempat dengan konsep lama. Bahkan, banyak kalangan menilai kegiatan hari jadi tahun ini terasa hambar.
Suhandi menyebutkan, dalam sidang paripurna tahun ini jumlah undangan dibatasi. Yakni, tak lebih dari 250 orang. Karena, kata dia, selebihnya melalui siaran video confferece yang dipasang di setiap kantor kecamatan untuk disaksikan oleh unsur pimpinan di kecamatan.
“Sidang paripurnanya dipusatkan di sini. Tapi, disaksikan melalui video conference. Artinya, masih disaksikan seluruh elemen masyarakat,” ujar Suhandi.
Suhandi mengklaim, dengan konsep sidang seperti ini anggaran yang digunakan pun tak begitu besar. Dana yang dihabiskan diakuinya hanya Rp50 juta. Angka tersebut relatif kecil jika menggelar sidang biasa. Semisal, untuk pelantikan atau pidato kenegaraan bisa menghabiskan anggaran hingga Rp300 juta. (*/As)
NGANJUK – Warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan bekas pemukiman bangsawan era Mataram Kuno di tengah hutan.
Petugas dari kepurbakalaan dan museum Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk yang mendapat laporan tentang penemuan tersebut langsung datang dan melakukan pengecekan ke lokasi.
Dengan menggunakan kendaraan roda dua sejumlah petugas dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk langsung memasuki Hutan Kedungboto, Desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
Para petugas ingin mengecek laporan warga mengenai penemuan tersebut. Setelah satu jam perjalanan mereka tiba di lokasi dan mengonfirmasi kebenaran laporan warga.
Di hamparan hutan yang cukup luas itu, petugas menemukan reruntuhan bangunan kuno yang sangat luas. Tembok bangunan itu sudah roboh dan porak poranda namun bagian pondasinya masih kokoh dan menancap di tanah.
Dilihat dari ukuran batu batanya, struktur bangunan itu diduga merupakan peninggalan dari era Mataram Kuno yang jauh lebih tua dari masa Majapahit.
Ukuran batu bata era Mataram Kuno jauh lebih besar dari batu bata merah masa Majapahit. Ukuran batu bata di daerah itu sama dengan bata merah yang ada di Candi Lor, yang dibangun pada oleh Mpu Sindon pada 589 Saka atau 937 Masehi.
Di hamparan lokasi itu petugas juga menemukan puing candi dan lapik arca.
Penemuan itu semakin menguatkan dugaan daerah tersebut dulunya merupakan pemukiman bangsawan yang dilengkapi dengan candi sebagai tempat ibadahnya.
“Jelas kalau melihat sebaran yang begitu luasnya ini sepertinya ini adalah perkampungan kuno yang sangat lengkap, jadi ada pemukiman ada tempat peribadatan jadi sangat lengkap,” terang Kabid Kepurbakalaan dan Museum Dinas Pariwisata Nganjuk, Amin Fuadi kepada iNews.
Atas temuan ini Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk akan segera melaporkannya ke Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur agar segera ditindaklanjuti.(*/Gio)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro