SURABAYA – Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur (PPNI Jatim), Prof Nursalam, mendesak pemerintah segera mencairkan insentif bagi perawat yang menangani Covid-19. “Belum. Sampai sekarang perawat di Jatim belum menerima insentif itu.
Tidak tahu kenapa?” kata Nursalam dikonfirmasi di Kota Surabaya, Jumat (11/7).
Dia mengungkapkan, ada sebanyak 12 perawat di Jatim yang meninggal karena terpapar Covid-19, dan dari jumlah itu, baru tiga perawat yang menerima santunan dari pemerintah. “Yang lainnya belum. Perawat yang meninggal mendapatkan santunan sebesar Rp 300 juta,” tutun Nursalam.
Sementara untuk insentif, sesuai dengan SK Menteri Kesehatan pemerintah menjanjikan perawat yang menangani Covid-19 secara langsung mendapatkan maksimal Rp 7,5 juta, sedangkan untuk dokter maksimal mendapatkan insentif Rp 10 juta.
“Tapi perawat-perawat yang menangani Covid-19 baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo atau RS Haji belum menerima insentif tersebut,” ucap Nursalam.
Nursalam mengaku, kebingungan mengapa sampai sekarang insentif bagi perawat belum juga cair. “Tadi katanya dari provinsi sudah dikirim ke Jakarta, tapi masih verifikasi. Saya mendengar ada program baru dari provinsi kalau dinas sudah langsung dieksekusi. Tapi sampai sekarang teman-teman belum terima. Saya akan tanya ke teman di DPR Komisi XI,” katanya.
Nursalam kembali mendesak pemerintah untuk lebih serius memperhatikan nasib tenaga medis yang menangani Covid-19. Sebab, kata dia, di Jatim sudah ada sebanyak 259 perawat yang terpapar Covid-19, dan 12 di antaranya meninggal dunia.
“Surabaya paling banyak yang meninggal dengan tujuh perawat. Sementara daerah lain seperti Tuban, Sidoarjo, Malang, Sampang dan Bojonegoro ada satu perawat yang meninggal dunia,”ungkapn.(*/Gio)
KARAWANG – Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, Fitra Hergyana, mengumumkan kembali adanya penambahan pasien terkonfirmasi Covid-19 sebanyak empat orang, Kamis (9/7).
Keempat pasien itu berasal dari kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Klari, Purwasari, Cikampek, dan Kotabaru.
Fitra mengatakan, ada klaster penularan baru di daerah Cikampek, yakni dari komunitas senam. Tiga pasien dari Purwasari, Cikampek, dan Kotabaru merupakan pasien yang diketahui terpapar virus corona hasil dari tracing tim Gugus Tugas.
Jadi, ketiganya tertular dari pasien sebelumnya.
“Total yang tertular dari klaster senam ini ada tujuh orang. Dua pasangan suami istri, lalu ada ibu dan anak, dan satu orang lainnya,” kata Fitra dalam laporannya.
Ia menyebutkan penambahan empat orang terkonfirmasi positif ini menambah daftar jumlah orang positif di Karawang yang mencapai 48 orang. Dari jumlah ini yang telah dinyatakan sembuh 28 orang dan yang masih perawatan sebanyak 20 orang.
“Semua yang terkonfirmasi positif tersebut langsung kami tracing. Sampai sekarang pun petugas di lapangan masih bekerja untuk terus mendata siapa saja yang pernah berkontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif tersebut,” tuturnya.
Dengan adanya klaster baru ini masyarakat diharapkan tetap menahan diri untuk tidak berkerumun dan melakukan aktivitas yang sifatnya ramai.
Apalagi, pascaberakhirnya PSBB masyarakat terlihat mulai acuh dan tak menggunakan masker saat beraktivitas.(*/Eln)
BANDUNG – Unjuk rasa menyuarakan penolakan RUU HIP hampir semua daerah . Dan ini di Bandung Jabar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERAK) Jawa Barat menggeruduk kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (10/7/2020).
Massa tersebut mengklaim diri merupakan gabungan dari berbagai ormas Islam di Jawa Barat.
Berdasarkan pantauan, aksi tersebut merupakan bentuk protes dari RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menuai kontroversi.
Ketua Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERAK) Jabar, Roinul Balad mengatakan, upaya mengubah dasar negara melalui RUU HIP sangat terstruktur, sistematis, dan masif, serta terbuka melalui parlemen.
Bahkan, Roinul menegaskan RUU HIP merupakan bentuk makar.
“Konteks untuk hari ini, tldak relevan Iagi untuk mendebat apalagi merubah dasar negara tersebut dan siapa saja yang merubah Pancasila sebagai dasar negara maka itu sama saja dengan tindakan makar karena lngln merubah bentuk negara,” ucap Roinul saat ditemui di sela-sela aksi.
Selain itu, Roinul menambahkan, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dan memproses secara hukum orang-orang dibalik RUU HIP.
“Kita harus bersikap keras terhadap RUU HIP dan penuhi tuntutan warga Jabar untuk tidak hanya menunda bahasan RUU HIP. Tetapi juga membatalkan serta mencabut RUU HIP ini dari Proglenas,” ungkap Roinul.
Setelah melakukan aksi massa di depan Gedung Sate. Berdasarkan pantauan, massa aksi melakukan longmarch untuk melakukan aksi di depan Gedung Merdeka. (*/Hend)
BANDUNG – Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengatakan TNI Angkatan Darat (AD) langsung menangani dan menanggulangi kasus penyebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Hegarmanah, Kota Bandung.
TNI juga langsung terlibat dalam pelacakan.
“Penanganan itu ditangani langsung oleh TNI Angkatan Darat, termasuk pelacakan dan tindaklanjutnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jabar, dan kami masih mengonfirmasi terus mengenai hal ini,” kata Daud Achmad di Gedung Sate Bandung, Kamis,(9/7/2020)
Ia mengatakan TNI AD dinilai sangat mengerti dan cepat dalam pelacakan kontak siswa Secapa AD yang terpapar Covid-19. Pihaknya terus memantau perkembangan penanganan penyebaran Covid-19 di klaster tersebut.
“Sehingga tindak lanjutnya Gugus Tugas terus memantau, yang jelas bahwa kita harus waspada,” katanya.
Sementara itu, sebagai tindak lanjut adanya temuan sekitar 200 siswa Secapa AD yang terpapar Covid-19, Pemprov Jabar akan melakukan tes masif Covid-19 kepada sekitar 23 instansi pendidikan kemiliteran di Jabar selama dua pekan ke depan.
“Kalau perkiraan jumlahnya itu di atas 200 orang. Datanya belum pasti karena identifikasinya belum selesai. Kami sudah melakukan antisipasi, seperti isolasi, penyemprotan disinfektan, dan melakukan penelusuran epidemiologi oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kota Bandung, Puskesmas Coblong, dengan provinsi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar dr Berli Hamdani Gelung Sakti.
Ia menjelaskan delapan dari siswa Secapa AD yang dinyatakan terpapar Covid-19 sudah dirawat di Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi dan sebagian lagi di dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
Berli mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap siswa lembaga pendidikan militer tersebut sudah dilaporkan ke Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar).
Tes Covid-19 juga akan dilakukan pada siswa sekolah berbasis asrama lainnya, mulai dari sekolah kedinasan, sekolah swasta, sampai pondok pesantren yang masih melaksanakan kegiatan belajar selama pandemi.(*/Hend)
PURWAKARTA – Hari jadi Purwakarta kali ini tidak ada gelaran dan hajatan pesta rakyat sebab masih dalam suasana pandemi corona .
Senin (20/7/2020), usia Purwakarta menginjak 189 tahun dan Kabupaten Purwakarta ke 52 tahun. Sebagai bagian dari perayaan hari jadi, biasanya pemerintah setempat telah menyiapkan serangkaian kegiatan sejak jauh-jauh hari.
Untuk tahun ini, mungkin suasananya sedikit berbeda dari sebelumnya. Ya, jika biasanya banyak kegiatan atau pesta rakyat skala besar yang disajikan pemerintah dalam mengisi hari jadi kabupaten tersebut, kali ini mungkin tak akan digelar.
“Bukan tidak boleh, tapi lebih tepatnya tidak etis,” ungkap Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika .
Alasan Anne cukup masuk akal. Mengingat, saat ini wabah Covid-19 masih merancah dunia. Dengan begitu, jelas sangat tidak elok jika jajarannya masih menggelar kegiatan yang bisa mengundang banyak massa di situasi seperti ini.
Atas dasar itu, di tahun ini pihaknya lebih memilih tak menggelar kegiatan rangkaian hari jadi yang biasa dilakukan setiap tahunnya.
“Jadi untuk tahun ini tidak ada rangkaian hari jadi. Paling hanya menggelar doa bersama secara serentak di seluruh desa dan kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten, doa bersama ini dipusatkan di Masjid Agung.
Selepas itu, kita akan menggelar sidang Paripurna di DPRD Purwakarta,” jelas dia.
Menurut Anne, esensi dari hari jadi harus lebih ke mengingat dan mengenang jasa-jasa perjuangan para pemimpin daerah terdahulu. Bagaimana, supaya hasil jerih payah para pemimpin tersebut dalam membangun Purwakarta bisa terus dikenang. Karena, tanpa perjuangan mereka, mustahil Purwakarta bisa menjadi daerah yang cukup dipertaruhkan, baik di kancah nasional maupun global.
“Bagi para kepala daerah seperti saya sekarang, esensi Hari Jadi itu lebih kepada pengingatan diri. Apa yang sudah saya lakukan untuk Purwakarta. Program apa yang sudah saya gulirkan untuk masyarakat Purwakarta. Tujuannya, tentu supaya Purwakarta lebih istimewa,” tukasnya.(*/As)
PURWAKATA – Penambang tanah merah di Sukatani masih saja beroperasi walau Bupati sudah sidak dan memberikan imbauan agar tak ada kegiatan penambangan .
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika marah. Dia menegur keras aktivitas penambangan tanah merah yang terdapat jalur arteri Purwakarta-Bandung via Padalarang di Kecamatan Sukatani.
Pasalnya, para penambang tanah merah di lokasi itu tetap membandel dan tak mengindahkan imbauannya. Padahal, lokasi pertambangan ini telah ditutup sementara petugas gabungan karena alasan belum mengurus perizinan.
Namun, kenyataannya mereka malah kucing-kucingan beroperasi.
Rabu (8/7/2020) pagi, perempuan yang akrab disapa Ambu Anne itu mendapatkan laporan jika perusahaan tambang tanah merah itu kembali beroperasi. Anne pun tak mau menunggu lama. Dia langsung mendatangi lokasi tambang.
Benar saja, setelah tiba di lokasi Ambu Anne melihat sejumlah alat berat dan truk-truk pengangkut yang kembali beraktivias. Sontak, pemandangan yang dilihatnya itu membuatnya naik pitam. Turun dari mobil, Anne lantas menghampiri truk dan alat berat yang ada di lokasi.
Sayangnya, pengemudi truk serta pengemudi alat berat yang justru kabur entah ke mana.
“Sopir truknya mana ini? Sopir eskavatornya juga mana? Kalau gak ada sudah angkut saja alat berat itu ke Polres Purwakarta,” ujar Anne dengan nada geram.(8/7/2020)
Dari pantauan, ada sebanyak 13 alat berat (eskavator) yang berada di dua titik galian tanah ilegal tersebut. Termasuk, ada sejumlah truk yang yang ditinggal pengemudinya. Saat ke lokasi tambang, Anne pun turut didampingi aparat dari kepolisian dan TNI termasuk Satpol PP. Bahkan, di lokasi tersebut terlihat Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Fitran Romajimah.
“Kami akan terus koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kalau mereka membandel beroperasi, berarti sudah melakukan pelanggaran. Karena kan police line itu dilakukan kepolisian, jadi ya kalau jalan kembali itu ranahnya Polres Purwakarta,” katanya.
Hasil pantauannya di lapangan, di kecamatan ini terdapat empat titik aktivitas pertambangan. Anne mengaku, awal pekan kemarin sempat memanggil para perwakilan empat galian tanah ilegal ini. Di antaranya, seperti ahli waris, PT Pelangi, Mandala, dan FJ Barokah untuk meminta kesepakatan terkait tak beroperasi dahulu sebelum mereka mengurus perizinannya.
“Kemarin saya sudah cek ke lapangan. Ternyata, galian tanah merah ini belum mengurus perizinan. Dan kita sudah membuat kesepakan dan meminta supaya pengelola tambang untuk terlebih dahulu mengurus dan menempuh perizinannya sesuai prosedur,” kata dia.
Anne menambahkan, pada intinya pihaknya meminta supaya para pengelola tambang untuk mengurus perizinan. Kalau izinnya belum ditempuh jangan dulu beroperasi. Kalau bandel, dengan terpaksa akan ditutup permanen.
“Hari ini ya dengan terpaksa kami persempit jalur aksesnya (truk) agar tak bandel beroperasi lagi,” pungkasnya.(*/As)
PURWOKERTO – Sebanyak delapan tenaga kesehatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil sementara tes usap secara massal dan masif yang dilaksanakan sejak 1 Juli 2020.
Hal itu diungkapkan Bupati Banyumas Achmad Husein.
“Seperti yang pernah saya sampaikan, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan tes swab (usap) secara masif dan massal,” katanya melalui WhatsAppd i Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (7/7) sore.
Ia mengatakan untuk sementara, tes usap tersebut telah dilakukan terhadap 550 orang yang dimulai dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, tenaga kesehatan.
Selanjutnya, kata dia, tes usap secara massal itu menyasar masyarakat umum, TNI, Polri, pesantren, dan berbagai komunitas untuk diambil sebagai sampel.
Menurut dia, tes usap secara massal yang digelar pada hari pertama (1/7) terhadap 200 orang sampel, saat sekarang sudah keluar hasilnya.
“Hasilnya, ternyata 8 orang adalah positif (Covid-19). Jadi, hari ini ada tambahan 8 positif, tapi itu adalah pencarian kami yang agresif terhadap orang tanpa gejala,” katanya.
Menurut dia, 8 orang yang dinyatakan positif Covid-19 itu merupakan tenaga kesehatan dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan saat sekarang telah dilakukan penyemprotan disinfektan di kantor tersebut. Sedangkan hasil tes usap terhadap ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas belum keluar.
Lebih lanjut, Bupati mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir jika nantinya ada penambahan kasus positif Covid-19 kembali karena hal itu merupakan hasil pencarian.
“Itu adalah cara kami melindungi masyarakat, itu adalah cara kami mengayomi masyarakat, terutama yang imunitasnya rendah seperti orang-orang yang sudah sepuh (lanjut usia), ibu hamil, anak-anak di bawah umur, itu yang kemudian harus kita lindungi. Kita harus gotong royong, kita harus hati-hati, dan kita harus kompak supaya tidak terlalu banyak korban yang berjatuhan,” jelasnya.
Ia meminta masyarakat untuk tidak meremehkan atau menyepelekan Covid-19 karena berdasarkan fakta di lapangan, penyakit yang disebabkan oleh virus Corona jenis baru itu sangat berbahaya terutama bagi orang-orang yang rentan atau punya penyakit pemberat lainnya termasuk lansia, ibu hamil, dan bayi.
“Oleh sebab itu, kita harus melindungi mereka dan kita harus tolong-menolong, kompak untuk mematuhi protokol kesehatan,” katanya.
Saat ditemui wartawan dalam pelaksanaan tes usap di lingkungan Setda Banyumas pada hari Rabu (1/7), Kepala Dinkes Banyumas Sadiyanto mengatakan sudah menyiapkan rumah sakit milik pemerintah untuk menangani orang yang dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes usap secara massal tersebut.
“Tempat tidur untuk mengisolasi Covid-19 tersedia sekitar 150-an di seluruh Banyumas. Ada 10 rumah sakit termasuk rumah sakit swasta, namun prioritasnya memanfaatkan rumah sakit pemerintah dulu,” ujarnya.(*/D Tom)
SUKABUMI – Untuk mendukung para petani dan menghimbau agar menanam bawang merah menjadikan pusat bawang merah di Sukabumi maka semua pihak harus ikut partisipasi dan menjadi produk unggulan.
Kota Sukabumi menggalakan penanaman bawang merah untuk mampu memenuhi kebutuhan lokal. Targetnya Kota Sukabumi jadi sentra bawang merah.
Hal ini ditandai dengan penanaman bawang merah oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi di Kampung Cibitung RW 04 Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Selasa (7/7).
Kegiatan itu dihadiri pula Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Andri Setiawan dan kelompok tani di Cibeureum.
“Kami melaksanakan penanaman bawang merah karena menjadi salah satu komoditas menguntungkan,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi kepada wartawan.
Oleh karenanya pemda mengimbau kepada petani menggalakkan tanam bawang merah.
Harapannya kualitas bawang merah grade tipe A menjadi menguntungkan dan lahan pertanian di Sukabumi layak ditanami bawang. Untuk tahap pertama lanjut Fahmi, sentra bawang berada di Cibeureum karena ada pengusaha dan kelompok tani baru.
Nantinya ketika berkembang akan ada sentra lainnya. Selain itu, dia berharap mudah-mudahan bawang asal Sukabumi mampu bersaing dengan produksi bawang dari Brebes, Jawa Tengah.
Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan mengatakan, penanaman bawang ini menjadi salah satu cara menjaga ketahanan pangan di masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan tanaman bawang merah. “Sukabumi miliki potensi bawang merah yang tidak kalah dibanding yang lain,” ujar Andri. Harapannya bawang jadi produk pertanian unggulan.(*/Yan)
CIANJUR – Dengan adanya jalur puncak II akan mengurai kemacetan yang sering terjadi diwilayah puncak .Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dalam waktu dekat akan membangun jalur Puncak II sebagai jalur alternatif yang selama ini menjadi solusi bagi kemacetan di jalur Utama Puncak.
“Seharusnya pertengahan tahun karena pandemi anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Targetnya awal tahun depan, pembangunan jalur Puncak II akan direalisasikan untuk meningkatkan perekonomian termasuk pariwisata,” kata Bupati Cianjur, Herman Suherman pada wartawan Selasa.(7/7/2020)
Ia menjelaskan, selama ini pihaknya memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari Utara hingga Selatan, sebagai upaya meningkatkan berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian dan untuk mengenalkan destinasi wisata baru di berbagai wilayah di Cianjur.
Sehingga dengan dibangunnya jalur Puncak II, tingkat kemacetan di jalur utama Puncak dapat diatasi dan harapan warga untuk mendapatkan infrastruktur jalan yang layak terpenuhi guna meningkatkan roda perekonomian di wilayah yang terlintasi jalan tersebut.
“Tidak hanya Puncak II, kami juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan menuju tempat wisata yang ada di Cianjur termasuk destinasi wisata baru seperti Curug atau air terjun yang jumlahnya cukup banyak di wilayah Selatan,” katanya.
Sementara pengelola tempat wisata di selatan Cianjur, berharap janji yang diucapkan Bupati Cianjur, segera terealisasi karena selama ini mereka mengembangkan tempat wisata namun tidak ditunjang dengan infrastruktur jalan yang layak seperti yang terlihat di pantai Selatan dan sejumlah air terjun yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.
“Tinggal menunggu apakah segera atau nanti lagi dibangun, banyak tempat wisata yang sudah lama beroperasi dan banyak dikunjungi wisatawan asing, namun tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, sehingga jumlah wisatawan yang datang masih dapat dihitung jari setiap harinya, kecuali akhir pekan,” kata Rahman pengelola tempat wisata di pantai selatan.
Ia dan pengelola tempat wisata lainnya di Cianjur, berharap pembangunan infrastrutur terwujud akhir atau awal tahun sesuai janji bupati yang kerap berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Cianjur.(*/Yan)
SURABAYA – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo mengatakan, pihaknya terus menggalakkan percepatan tanam padi menjelang musim kemarau basah yang diprediksi melanda Jatim.
Gerakan percepatan tanam padi diawali di enam daerah yang menjadi lumbung padi Jatim. Enam daerah yang dimaksud yaitu Jember, Ngawi, Nganjuk Bojonegoro dan Tuban. Nantinya kabupaten/ kota yang lain mengikuti.
“Termasuk sudah ada tambahan Kabupaten Sumenep yang juga sudah menjalankan percepatan tanam padi,” kata Hadi di Surabaya, Senin (6/7/2020).
Hadi menjelaskan, musim kemarau tahun ini merupakan musim kemarau basah. Dimana pada Juli, diperkirakan masih ada sisa hujan yang bisa ditampung untuk tanaman padi. Dampak buruknya, biasanya pada musim kemarau basah, banyak hama dan penyakit.
“Tapi kemarau basah ini juga ada dampak minusnya yaitu masalah hama penyakit, terutama wereng dan tikus,” ujar Hadi.
Hadi meminta petani dan dinas pertanian kabupaten/ kota mewaspadai serangan hama tersebut. Pemprov Jatim telah menyiapkan antisipasi dengan menyediakan anti hama yang siap dikirim ke setiap kabupaten/ kota.
“Kita sudah koordinasi untuk antisipasinya jika sewaktu-waktu butuh anti hama kami siap mensuplai,” kata dia.
Untuk mendapatkan anti hama, daerah harus melakukan pengajuan terlebih dahulu. Namun, bila kabupaten kota bisa menyelesaikan sendiri pun tidak mengapa.
Hadi menjelaskan, pertanian merupakan sektor yang paling aman dari dampak Pandemi Covid-19. Termasuk untuk distribusi hasil pertanian, Pemprov Jatim sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta gugus tugas agar hasil pertanian bisa terjual dan tidak memberatkan petani.
“Kita juga sudah melakukan pemetaan ketersediaan stok pangan, jangan sampai ada kendala karena Jawa Timur ini andalan Indonesia. Produksi padi kita selalu surplus,” kata dia.
Hadi menjelaskan, Jatim merupakan salah satu wilayah berstatus lumbung pangan nasional. Pada semester I 2020 luas panen Jatim sekitar 1.120.153 hektare.
Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 ton gabah kering giling atau setara dengan 4.066.348 ton beras.
Potensi konsumsi Jatim diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras.(*/Gio)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro