SIDOARJO – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong kepada masyarakat setempat untuk menggunakan produk dalam negeri. Langkah ini sebagai salah satu strategi konkret pemulihan ekonomi Indonesia akibat wabah Covid-19.
“Dalam situasi serba sulit seperti ini, kalau bukan kita yang beli lantas siapa. Jangan sampai produk merek asing terus-terusan menguasai pasar dalam negeri. Kita harus bangga buatan Indonesia,” kata Khofifah di sela mengunjungi Pabrik Sepeda Polygon di Buduran, Sidoarjo, Senin.
Ia mengemukakan, mencintai produk buatan Indonesia, harus dimulai dari diri sendiri. Setelahnya, kemudian ditularkan semangat cinta barang-barang Indonesia kepada teman, sahabat, rekan kerja, saudara, melalui media. “Rekomendasikan jika barang buatan Indonesia tersebut tidak kalah bagus dengan buatan asing,” ujarnya.
Khofifah menilai, kualitas produk merek lokal tidak kalah dengan merek asing. Bahkan, produk lokal mampu bersaing di pasar internasional dan eksis hingga kini mulai dari tekstil, makanan, elektronik, hingga komputer.
Khofifah sendiri mengaku hampir semua produk yang digunakan dirinya adalah produk lokal. Dicontohkan Khofifah, pakaian yang digunakannya sehari-sehari kebanyakan adalah batik yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. “Saya punya banyak koleksi batik dan songket dari berbagai daerah di Indonesia khususnya dari Jawa Timur. Songket Kediri dan Lamongan sangat berkualitas,” ujarnya.
Khofifah menyebut UMKM adalah salah satu sektor yang merasakan dampak berat akibat pandemi. Maka dari itu dengan membeli produk lokal maka akan mendorong UMKM untuk tetap berproduksi dan berkembang.
Pemprov Jatim sendiri tengah mendorong agar sektor UMKM bisa segera beradaptasi di era new normal ini mengingat pandemi berdampak pada perubahan segmentasi pasar. “Kita juga berpacu dengan waktu. Saat ini Pemprov Jatim terus melakukan penguatan-penguatan pondasi agar mereka (UMKM) tidak gagap go online dan mampu bersaing dengan produk-produk dari daerah lain dan luar negeri. Selain stimulus ataupun bantuan permodalan,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan jika pabrik sepeda Polygon ini memiliki pasar ekspor seperti Amerika, Inggris, Jepang, Australia. “Namun selama pandemi ini masih memiliki kendala bahan baku ban dan juga rantai yang masih harus impor,” katanya.(*/Gio)
BANDUNG – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) sekaligus Gubernur Jabar M Ridwan Kamil mengatakan, dirinya dan para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar siap menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China.
“Kami para pimpinan sedang merumuskan, jika tidak ada halangan dari unsur kesehatan pribadi, maka saya dan Forkopimda akan menjadi relawan untuk pengetesan vaksin (COVID-19),” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (43/8).
Menurut Emil, inisiatif pimpinan di Jabar ini akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menambah keyakinan bahwa uji vaksin yang dilakukan oleh BUMN PT Bio Farma akan berjalan dengan lancar.”Kalau pimpinannya juga melakukan (jadi relawan vaksin Covid-19), Insya Allah rakyatnya juga akan meyakini proses (uji klinis) vaksin ini berjalan dengan lancar,” kata Emil.
Dirinya melaporkan, hingga kini pendaftaran relawan vaksin sudah mencapai 500 orang dari total 1.600 orang yang dibutuhkan. Untuk itu, Kang Emil terus mengajak warga di usia 20 tahun hingga 59 tahun untuk turut serta menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19.
“Untuk (relawan) vaksin sudah ada pendaftar, sekitar 500-an orang, kita butuh 1.100 lagi. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada mereka yang usianya sesuai kriteria dan mau, untuk menjadi relawan,” ucap Kang Emil.
Adapun proses uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac fase 3 ini akan berjalan selama enam bulan atau hingga akhir 2020. Jika berjalan lancar, rencananya vaksin Sinovac akan mendapat izin edar dan diproduksi massal di awal 2021.
Jaga jarak sambil menunggu tahapan uji klinis tersebut, Emil meminta, masyarakat untuk terus mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun demi memutus rantai penularan COVID-19.
“Perjalanan (mengatasi pandemi) masih panjang karena pengetesan vaksin ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Sambil menunggu enam bulan itu tiba, maka pengetesan dan kedisiplinan memakai masker adalah cara untuk mengurangi persebaran (COVID-19),” kata Emil.
Terkait penerapan sanksi bagi warga Jabar yang tidak menggunakan masker di ruang publik, Emil berujar, denda akan mulai diberlakukan pekan ini. Dia mengatakan, sebelum denda diterapkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan membagikan masker.
“Satu pekan terakhir sudahpeneguran juga pemberian masker. Maka pekan ini pendendaan sudah akan dimulai dan akan dilakukan oleh Satpol PP dibantu Kepolisian dan TNI,” ujar Emil.
Dalam konferensi pers tersebut, Emil juga menyampaikan kabar baik bahwa tingkat kesembuhan di Jabar terus meningkat, bahkan melebihi angka positif aktif. Tercatat hingga Senin ini, pukul 08:41 WIB, 3.992 orang telah dinyatakan sembuh, sementara jumlah positif aktif yaitu 2.435 orang.
Jumlah kesembuhan di salah satu institusi pendidikan kenegaraan di Kota Bandung pun sudah mencapai lebih dari 1.000 orang dari total kasus positif sebanyak 1.200 orang. “Angka kesembuhan sekarang lebih tinggi dibandingkan yang (kasus) positif aktif. Yang sembuh 3.992 (orang), sementara yang aktif 2.435 (orang). Ini untuk menyemangati bahwa jumlah yang sembuh di Jawa Barat sudah jauh lebih tinggi dibanding yang sakit,”katanya.(*/Hend)
JEPARA – Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jepara, Jawa Tengah, menyebutkan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Jepara Imam Zusdi Ghozali yang meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, terkonfirmasi positif Covid-19.
“Iya almarhum terkonfirmasi positif Covid-19 dengan komorbid atau penyakit penyerta berupa diabetes melitus,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jepara Fakhrudin, Sabtu (1/8/2020)
Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno mengungkapkan almarhum sebelumnya memang melakukan kunjungan kerja ke Gresik, Jawa Timur pada tanggal 26 Juli 2020, selang dua hari pulang ke Jepara.
Dalam rangka antisipasi, maka kantor DPRD Jepara dilakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan. Kemudian dilakukan penelusuran kontak erat, terutama yang pernah kontak langsung dengan almarhum sebelum meninggal.
“Saat ini sudah ada yang diminta melakukan isolasi mandiri. Kami juga meminta bantuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk dilakukan tes usap tenggorokan terhadap kontak erat dengan almarhum,” ujarnya.
Ia memperkirakan sejak 10 hari terakhir sebelum meninggal, memang tidak pernah datang ke DPRD, namun tugas sebagai pimpinan dewan masih tetap dijalankan.
“Informasi yang saya peroleh, almarhum sempat dikabarkan sakit. Sempat dilakukan tes usap tenggorokan, namun tidak mengetahui hasilnya,” ujarnya.
Jenazah almarhum akan dishalatkan di Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Jepara, dengan posisi jenazah tetap di dalam mobil, kemudian dimakamkan di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Jepara.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Jepara periode 2019-2024, Imam Zusdi Ghozali meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Sabtu (1/8) pukul 08.20 WIB.(*/D Tom)
BANDUNG – Dengan adanya tren peningkatan covid-19 Pemprov Jabar perpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi). Perpanjangan PSBB, dilakukan sampai 16 Agustus 2020.
Keputusan perpanjangan PSBB, tertulis dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek. Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Kamis (30/7/20/2020).
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.
“Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud, Sabtu (1/8/2020).
Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, sampai terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus,” ucapnya.
Daud mengatakan, keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.
Selain perpanjangan PSBB, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Nomor:443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di luar kawasan Bodebek sampai 29 Agustus 2020. Masa AKB tahap pertama sendiri berakhir pada 31 Juli 2020.
Guna AKB berjalan optimal, Daud meminta kepada kepala daerah di 22 kabupaten/kota yang memberlakukan AKB berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB.
“Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19,”pungkasnya.(*/Hend)
PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta, saat ini sedang menyiapkan sebuah edaran baru yang harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat .
Kali ini, kaitan dengan kegiatan agustusan yang biasa digelar oleh masyarakat dalam merayakan kemerdekaan RI.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, saat ini wabah Covid-19 masih merancah dunia. Dengan begitu, jelas sangat tidak elok jika masyarakat masih menggelar kegiatan yang bisa mengundang banyak massa di situasi seperti ini.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat tak dulu menggelar satu acara yang bisa membuat kerumunan.
“Untuk kegiatan Agustusan tidak boleh dulu. Karena, pasti mengundang kerumunan massa. Kita akan segera membuat edarannya. Nanti edaran ini akan langsung disebar ke masing-masing kecamatan dan desa supaya segera disosialisasikan ke masyarakat,” ujar Anne kepada media, Minggu (2/8/2020).
Anne meminta, seluruh lapisan masyarakat untuk turut andil dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah ini. Bukan tanpa alasan, mengingat sampai saat ini penyebaran virus corona masih sangat memprihatinkan.
Sehingga harus diwaspadai.
Dalam hal ini, Anne pun berharap, masyarakat bisa bertekad bersama-sama untuk melakukan upaya antisipasi dan meningkatkan kewaspadaan.
Hal itu demi kebaikan bersama. Pihaknya juga berharap, seluruh lapisan masyarakat tetap ‘guyub’ untuk menguatkan kordinasi mencegah penyebaran Covid-19 ini dengan melaksanakan beberapa ketentuan sesuai arahan pemerintah.
Anne menambahkan, dalam upaya pencegahan termasuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini butuh kerjasama semua lapisan masyarakat. Sejauh ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran virus tersebut. Salah satunya, mendorong penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB).(*/As)
BANDUNG – Sebanyak 40 orang pegawai di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar) dikabarkan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes Swab di lingkungan Pemprov Jabar. Kabar tersebut menyebar cepat di pesqan berantai yang diterima wartawan.
“Hari ini Gedung Sate ditutup krn ada pegawainya yang terpapar positif covid-19 sebanyak 40 orang (ada kemungkinan lebih), hasil dari swab yg gencar dilakukan di lingkungan pegawai Gedung Sate,” tulis pesan berantai itu.
Selain pesan berantai, beredar pula salinan Surat Edaran berkepala surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja.
Dalam Surat Edaran Nomor: 800/117/UM tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat itu disebutkan bahwa diperlukan penyesuaian kembali kegiatan dan sistem kerja bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:
1. Seluruh PNS dan non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan Work Form Home (WFH);
2. Seluruh PNS wajib melaporkan aktivitas kinerja dan kehadiran melalui TRK dan K-Mob sebagai dasar perhitungan dan pemberian TPP;
3. Mesjid, command center, museum, kantin, dan area publik Gedung Sate ditutup;
4. Surat edaran ini berlaku mulai 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020.
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Hermansyah membenarkan surat edaran tersebut. “Muhun kang edaran itu benar. WFH sebagian. Diupayakan sedikit mungkin yang berada di Gedung Sate.
Tapi kita tunggu pernyataan Pak Sekda nanti siang, live streaming Youtube Humas,” katanya melalui ponsel, Kamis (30/7/2020).
Sebelumnya, ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Gedung Sate menjalani tes usap atau swab test, Senin 27 Juli. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jabar Daud Achmad, mengatakan, hal tersebut adalah kegiatan pelacakan rutin yang dilakukan Divisi Pelacakan dan Pengujian Massal di Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar.
“Kegiatan ini sesuai dengan agenda dari Divisi Pelacakan dan Pengujian Massal. Disiapkan 2.000 test kit di Gedung Sate,” katanya di Gedung Sate.(*/Hend)
TASIKMALAYA – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya per Kamis (30/7), terdapat 17 kasus positif Covid-19 yang baru terkonfirmasi.
Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengatakan, pihaknya tak bisa menghindari orang tertular Covid-19. Sebab, hingga saat ini belum juga ditemukan vaksin untuk penyakit Covid-19.”Jadi risiko tertular itu tinggi.
Upaya kita, fokus menyelamatkan yang tertular. Lalu melakukan pengendalian agar Covid-19 tidak menyebar,” kata dia, Kamis.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan segera melakukan kajian untuk memetakan wilayah yang memiliki potensi penularan Covid-19 yang tinggi. Nantinya, pemkab akan melakukan uji usap (swab test) di wilayah-wilayah yang memiliki risiko penularan yang tinggi.
Ade mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengingatkan, saat ini merupakan masa kenormalan baru (new normal), bukan masa yang normal.
Namun, lanjut dia, masyarakat tak perlu panik.”Aktivitas boleh tapi tetap jaga protokol kesehatan. Semua juga harus saling mengingatkan. Karena sekarang kelihatannya kembali longgar,” kata dia.
Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya, terdapat penambahan 17 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada Kamis. Saat ini, total kasus terkonfirmasi di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 33 orang.
Sebanyak 23 orang masih menjalani perawatan, sembilan orang sembuh, dan satu meninggal dunia.(*/Dang)
BANDUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha.
Pasalnya, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan keramain yang seharusnya dihindari saat pandemi Covid-19.
“Kita berharap karena kondisi pandemi COVID-19, ya untuk mengurangi kegiatan kerumunan massa, ya kita berharap tidak ada takbir keliling,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (30/7/2020).
Meski begitu, Erlangga mengungkapkan, jika terdapat masyarakat yang bersikukuh menggelar takbiran keliling, polisi tidak akan melakukan pembubaran massa.
Pasalnya, kali ini sifatnya hanya himbauan semata.
“Ya kita memberikan imbauan untuk tidak takbir keliling saja,” pungkas Erlangga.
Perlu diketahui, Hari Raya Idul Adha tahun ini jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Berbeda dari tahun sebelumnya, Idul Adha kali ini digelar ditengah pandemi Covid-19. (*/Hend)
PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumsel saat ini tengah merampungkan draf peraturan gubernur (Pergup), terkait kewajiban protokol kesehatan di masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona di ‘Bumi Sriwijaya’.
Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, peraturan terkait penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum akan segera lahir. Termasuk wajib menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan physical distancing.
“Saksinya nanti terendah Rp100 ribu dan maksimal Rp500 ribu. Termasuk jika yang keluyuran tidak memakai masker,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (29/7/2020).
Menurutnya, draf terkait aturan itu sudah hampir rampung, dan sebelumnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kemendagri untuk selanjutnya dapat efektif diterapkan kepada masyarakat dan berlaku di seluruh wilayah Sumsel.
“Insya Allah awal Agustus 2020, Pergub ini sudah bisa diberlakukan,” katanya.
Disampaikan juga oleh Herman, dengan adanya pemberian sanksi maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi terutama menggunakan masker.
“Sebab berdasarkan kajian kita meskipun tidak dengan kesadaran paling tidak kena denda,” katanya.
Sementara untuk sosialisasi Pergub itu sendiri, kata dia, akan dilakukan melalui media sosial. Sementara untuk pengawasan pelaksanaannya akan diaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) serta instansi terkait lainnya.
“Sosialisasi sekarang Lebih gampang. Maksudnya sososialisasi sambil penerapan, meskipun denda berlaku setelah sosialisasi masif,” tandasnya.(*/Gint)
PURWAKARTA – Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mendadak mengikuti tes swab. Tes usap apus itu, imbas dari terpaparnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, inisial W yang saat ini menjadi pasien positif corona. Beruntung, hasil dari tes swab bupati cantik itu dinyatakan negatif.
Bupati Anne, menuturkan, hampir sepuluh hari terakhir, dirinya mengikuti serangkaian kegiatan bersama DPRD. Mulai dari rapat paripurna, hingga paripurna istimewa perayaan ulang tahun Purwakarta. Dengan demikian, dirinya secara sadar maupun tidak, pernah melakukan kontak dengan pasien W yang merupakan unsur pimpinan tersebut.
“Makanya, saat saya mengetahui Pak W ini positif, besoknya saya langsung isolasi mandiri dan melakukan tes swab,” ujar Anne atau akrab disapa Ambu ini, Selasa (28/7/2020).
Dalam tes swab itu, Ambu Anne tidak sendiri. Tetapi terlihat ada beberapa pejabat yang juga turut mengikuti tes swab. Hasil tes tersebut, pada Selasa siang sudah keluar. Ambu Anne dinyatakan negatif dari Covid-19.
Hasil negatif dari tes swab Bupati Anne ini, ditegaskan oleh Juru Bicara Covid-19 Purwakarta, Deni Darmawan. Ambu Anne, mengikuti tes swab bersama pejabat lainnya, pada Senin kemarin. Hari ini, hasilnya sudah keluar.
“Alhamdulillah, negatif ya untuk bupati,” ujar Deni.
Deni menjelaskan, kabar terinfeksinya salah seorang pimpinan DPRD Purwakarta itu memang cukup mengejutkan masyarakat. Pasalnya, yang bersangkutan terlihat berbaur dengan anggota legislatif lain dan para pejabat daerah.
Termasuk bupati dan wakil bupati saat sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD setempat.
Namun, Deni menilai sidang paripurna tersebut tidak berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19 di Purwakarta. Menurutnya, saat itu daya penularan virusnya masih kurang. Tapi, kata dia, untuk lebih memastikan seluruh peserta sidang paripurna dan orang yang sempat berinteraksi dengan anggota dewan tersebut harus di swab.
Deni menjelaskan, sebagian besar anggota dan sekretariat DPRD Purwakarta telah menjalani tes swab pada Jumat 24 Juli 2020. Hasilnya baru diumumkan pada Minggu 26 Juli 2020, dan diketahui satu orang anggota DPRD yang mengikuti tes tersebut dinyatakan positif Covid-19.
“Saat ini, tim masih melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang sempat berinteraksi dengan pasien,”ungkapnya.(*/As)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro