Berita Daerah

SALATIGA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan jalan tol ruas Salatiga-Surakarta bisa digunakan untuk arus libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini progres pengerjaan hanya menyisakan finishing talut, jembatan dan dinding tepi jalan.

Ganjar mengawali tinjauan dari pintu tol Jatingaleh Semarang menuju exit tol Salatiga, Jumat (14/12/2018). Karena cuaca mendung, panorama keindahan gunung Merbabu yang menjadi latar belakang exit tol tersebut tak tampak.

Dari exit tol itu Ganjar melanjutkan tinjauan ke ruas Salatiga-Kartosuro dan berhenti di Kalikenteng.

“Sudah siap, untuk bangunan utama sudah tembus (Semarang-Solo). Tinggal finishing yang kiri kanan ada talut harus diselesaikan, yang jembatan. Ternyata kemarin ibu menteri (Rini Soemarno) sudah lewat (ketika acara) tol trans Jawa ekspedisi tembus. Dan sudah dicoba semua. Kita mau pastikan dan uji cobanya libur Natal Tahun Baru ini.

InsyaAllah sudah siap semuanya,” katanya.

Jalan tol Semarang-Solo memiliki panjang total 72,64 kilometer. Untuk tol Semarang-Salatiga telah beroperasi sejak tahun lalu. Sementara ruas tol Salatiga-Kartosuro sepanjang 32,6 km rencananya diresmikan pada 20 Desember mendatang. “Rencana tanggal 20 Desember mau dibuka, rencana oleh presiden. Sekaligus jalan sampai Tahun Baru,” ujar Ganjar.

Dengan selesainya pengerjaan jalan tol tersebut, waktu tempuh Semarang-Solo kini menjadi hanya 1,5 jam dari waktu normal sekitar 3 jam. Ganjar yang telah membuktikan sendiri perjalan itu mengatakan ruas jalan tol ini juga menawarkan pemandangan yang cukup indah.

“Orang Semarang yang pengin ke solo cukup 1,5 jam atau sebaliknya. Kalau santai-santai ya dua jam sambil ngopi-ngopi, mau istirahat sambil lihat pemandangan. Maka sekarang kita tinjau. Semalam saya juga sudah nyoba. Lumayan bagus,” ujarnya.

Ganjar juga memastikan kesiapan suplai BBM untuk penggunaan total Semarang-Solo pada arus Natal dan Tahun Baru nanti. Menurut Ganjar, pada prinsipnya suplai BBM pada arus padat seperti liburan panjang Natal dan Tahun Baru ini tidak jauh beda penanganannya dengan arus mudik.

“Kalau nanti sudah uji coba mau Natal ketika belum siap untuk dukungan (BBM) kita siapkan yang portabel. Kalau kerja ini SOP-nya sudah kita uji coba berkali-kali. Maka dua tahun terkahir kalau kita bisa menyelenggarakan mudik bagus, itu sudah jadi template kerja kita,” tandasnya.(*/Gio)

LAMPUNG – Sukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebanyak 2000 peserta ikuti apel tiga pilar yang disampaikan tiga nara sumber yakni Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Kapolda Lampung, Irjen Pol. Purwadi Arianto dan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang memberikan arahan kepada seluruh Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa/Lurah se-Provinsi Lampung, di Ball Room Hotel Novotel, (13/12/18).

“ Apel ini diharapkan agar selalu menjaga hubungan yang harmonis, deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas, diwilayah masing-masing. Jaga sinergitas dan soliditas TNI – Polri dan kepala desa/lurah se propinsi Lampung,” jelas Pangdam II Sriwijaya.

Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto saat memberikan sambutan mengatakan dengan terus meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI, Polri, Kepala Desa/Lurah, dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 pastinya, pesta demokrasi itu bisa terlaksana dengan aman, damai dan sejuk.

“Polri dan TNI harus menjaga netralitas agar situasi kondusif pada Pilpres dan pileg 2019,” ungkap Kapolda.

Adapun Gubernur Ridho Ficardo menyatakan bahwa sebagai aparatur negara, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki tanggung jawab untuk menjaga proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

“Ini menjadi tugas kita semua sebagai aparatur negara, menjadi tanggung jawab moral paling tidak, agar proses demokrasi kedepan esensinya didapat, berjalan sebaik mungkin. Kepada para kepala desa/lurah untuk tetap menjaga netralitas dan dapat menempatkan posisinya sebagai aparatur negara terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ketua Panitia apel 3 pilar Kamtibmas Dir Bimas Polda Lampung Kombes Jonni Soeroto mengungkapkan digelarnya acara ini yakni, agendanya saat ini telah memasuki tahap kampanye.

Tingginya partisipasi masyarakat pada pemilihan, dihimbau tidak melakukan money politik, disarankan kegiatan kampanye berisi ide atau gagasan atau program, bukan sara, bukan hoax, jangan menyebar ujaran kebencian melalui medsos.

Kita semua bertanggungjawab untuk menciptakan Propinsi Lampung yang aman dan kondusif. (*/Kris)

CIREBON – Bisnis esek esek sudah menjamur disetiap kota tak ketinggalan kota Cirebon . Satreskrim Polres Cirebon Kota membongkar praktik bisnis prostitusi online.

Polisi menangkap seorang mucikari dan seorang wanita pekerja seks komersial (PSK) di salah satu hotel di Kota Cirebon, Kamis (13/12/2018) siang.

“Wn, wanita PSK di Kota Cirebon ini ditangkap Satreskrim Polres Cirebon Kota di salah satu hotel yang merupakan objek dari bisnis yang dilakukan mucikari.

Wn yang juga bekerja sebagai DJ di tempat hiburan tersebut,” jelas Kapolres Cirebon Kota AKBP Roland Ronaldy.

Setelah menangkap Wn, petugas pun kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Me, seorang pria yang berprofesi sebagai mucikari di tempat persembunyiannya. Dalam menjalankan bisnisnya, tersangka Me menggunakan media sosial dan whatsapp sebagai sarana prostitusi online.

“Dalam menjalankan bisnisnya mucikari tersebut menawarkan teman-teman wanitanya melalui media sosial dan whatsapp dengan harga Rp1,5 juta sekali kencan. Dari tangan tersangka petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon selular, dua unit mobil, dan sejumlah uang,” ungkap Roland.

Tersangka Me diduga memiliki banyak teman wanita lain yang dijadikanya sebagai objek bisnis prostitusinya. Akibat perbuatannya, Me dijerat Pasal 506 dan atau 296 KUHP tentang Tindak Pidana Mucikari dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara.(*/Asp)

SERANG – Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan upaya menjaga kelancaran musim libur Natal dan Tahun Baru 2019, PT Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Merak akan mengoperasikan 33 kapal untuk mengangkut pemudik.

Selain itu, PT ASDP juga loket penumpang, motor ataupun mobil.

Manager Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Rudi Hanafiah mengatakan persiapan liburan Natal dan Tahun Baru 2019 sudah dipersiapkan secara matang. Mulai dari penambahan loket penumpang, kendaraan roda dua hingga kendaraan roda empat.

“Secara persiapan kita sudah maksimal. Mulai dari penambahan loket penumpang dari 6 loket ditambah 7 loket. Sepeda motor dari 2 loket ditambah 6 loket dan loket mobil menjadi 17 loket,” katanya dalam Rakor Eksternal Operasi Lilin Kalimaya tahun 2018, di Mapolda Banten, (12/12/2018).

Namun, sambung Rudi, pada 24 Desember 2019, Pelabuhan Penyeberangan Merak akan mengurangi jumlah armada kapal, khususnya kapal ferry berukuran kurang dari 5 ribu gross tonnage (GT). Hal itu dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri (PM) nomor 88 tahun 2014, tentang pembatasan kapal.

“Saat ini ada 69 kapal di Pelabuhan Merak, dikurangi 4 kapal yang sedang docking. Namun pada 24 Desember hanya 33 kapal yang siap beropeasi, karena ada beberapa kapal yang kapasitasnya di bawah 5 ribu GT akan di pindah lintasanya dan tidak beroperasi lagi di Pelabuhan Merak,” paparnya.

Selain pengurangan kapal, Rudi menjelaskan dari tujuh dermaga yang ada di Pelabuhan Merak, ada satu dermaga yang tidak dioperasikan karena tidak layak untuk digunakan sandar kapal. Sehingga kementerian memutuskan untuk menutup sementara dermaga tersebut.

“Dermaga IV sedang kita perbaiki, karena tidak layak. Meski begitu kita yakin tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat yang hendak menyeberang pada liburan natal maupun tahun baru,” tandasnya. (*/Al)

JEMBER – Dampak dengan adanya tambang emas bukan meningkatkan tarap hidup namun akan mendapatkan dampak lain .
Ribuan warga anti tambang emas di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut Bupati Faida proaktif membatalkan penambangan emas di Kecamatan Silo.

Ribuan warga berunjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati Jember menuntut Bupati Faida bersama perwakilan warga agar menemui gubernur untuk membatalkan lelang hak eksplorasi dan eksplotasi tambang emas Blok Silo.

Mereka juga menuntut pencabutan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802 yang menetapkan Silo sebagai kawasan tambang. Warga memberikan tenggat pencabutan SK pada pekan pertama Januari 2019.

Bila tenggat diabaikan, warga akan menutup jalan raya provinsi hingga SK dicabut. Mereka juga mendesak revisi Rencana Tata Ruang Wilayah menyangkut Kecamatan Silo, dan menuntut bupati dan DPRD Jember menerbitkan Peraturan Daerah Bebas Tambang paling lambat Maret 2019. Mereka siap memblokir jalan provinsi jika memang semua tuntutan tak diindahkan.

Farid Mudjib, salah satu tokoh masyarakat Silo mengatakan, kondisi di tengah masyarakat semakin panas. “Warga ketakutan, karena pemerintah serius menambang,” katanya.

Kondisi panas ini sudah muncul sejak April 2018 setelah Menteri ESDM menerbitkan SK yang menetapkan Silo sebagai blok tambang emas. Menurut Farid, pertambangan emas akan membuat warga kehilang 4.023 hektare kebun kopi. “Akibat pertambangan itu juga meracuni lingkungan,” kata Farid.

Selain itu, kehadiran tambang akan memunculkan persoalan sosial berupa hadirnya pelacuran dan kemaksiatan. Farid menyebut, mayoritas kiai di Jember menolak tambang emas karena dampak ini. (*/Gio)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan Jabar Sapu Bersih (Saber) Hoaks untuk menangkal dampak penyebaran berita bohong (hoaks) bagi masyarakat Jabar. Kehadiran lembaga yang di dalamnya berisikan para ahli teknologi informasi (TI) tersebut bertujuan untuk memantau, mengklarifikasi, dan mengedukasi masyarakat Jabar terhadap bahaya hoaks.

Pembentukan Jabar Saber Hoaks didasari alasan masih lemahnya budaya literasi masyarakat, khususnya di Jabar. Kondisi tersebut dinilai berbahaya di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat dan berbagai informasi bisa diperoleh masyarakat dengan mudah.

“Menurut saya, (Jabar Saber Hoaks) ini penting karena orang Indonesia itu adalah masyarakat yang tidak suka membaca, tidak suka menulis, sukanya ngobrol. Medsos (media sosial) itu teknologi mengobrol, bukan menulis, makanya laku untuk masyarakat Indonesia karena kita ini hobinya ngobrol,” papar Emil, sapaan akrab Gubernur dalam Peluncuran Jabar Saber Hoaks di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, (7/12/2018).

Emil mengungkapkan, indeks literasi masyarakat Indonesia kini berada di rangking 50. Bahkan, kata Emil, masyarakat Indonesia hanya sanggup membaca berita selama 20 detik. Sehingga, banyak yang hanya membaca berita dari judulnya saja tanpa tahu isinya.

“Kita juga malas menulis, penduduk Jepang 70 juta, tapi jumlah produksi buku 10 kali lipat dari orang Indonesia. Kondisi tersebut bermuara pada informasi yang terlalu cepat, namun klarifikasi lambat,” katanya.

Oleh karenanya, lanjut Emil, kehadiran Jabar Saber Hoaks sangatlah penting. Jabar Saber Hoaks dinilainya dapat menjadi benteng pertahanan saat masyarakat menerima berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Harus ada sebuah upaya untuk mencegah hoaks beredar di Jawa Barat. Oleh karena itu, hari ini kami memulai program serius bernama Jabar Saber Hoaks dengan tim 90 persen adalah anak anak milenial yang ahli di bidang IT,” kata Emil seraya meminta seluruh bupati/wali kota di Jabar juga mengadopsi program yang diklaim pertama di Indonesia itu.

Emil mencontohkan, peristiwa perang dunia kedua yang diawali penyerangan Jerman kepada Polandia hingga menewaskan jutaan orang juga dipicu oleh hoaks.

“Termasuk di Indonesia, ibu-ibu (Ratna Sarumpaet) mengaku disiksa di Bandung, (Bandara) Husein Sastranegara. Sebagai mantan wali kota (Bandung) di-bully saya, dimarahi. Kenapa itu di kompleks militer bisa kecolongan, ternyata hoaks,” tuturnya.

Emil mengemukakan, suasana kondusif sebagai fondasi dasar dalam mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin merupakan hal yang harus dibayar mahal. Oleh karenanya, informasi yang meresahkan, yang diduga hasil rekayasa kebohongan, harus dilawan.

“Kami ingin masyarakat kami produktif. Kalau tiap hari waktu kita habis untuk pertengkaran, padahal bohong kita rugi waktu, rugi materi,” tandasnya.(*Hend)

SUKABUMI – Warga yang terpapar HIV/AIDS di Kota Sukabumi, Jawa Barat seluruhnya mencapai 1.373 orang. Data tiga tahun merinci 2016 sebanyak 129 orang, 2017 sebanyak 160 orang, dan 2018 mencapai 120 orang.

Ketua KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menegaskan untuk menanggulangi kasus HIV/AIDS terus berkolaborasi dengan KPA Provinsi Jawa Barat.

“Kami akan senantiasa berupaya optimal menanggulangi HIV-AIDS,” ujar Wali Kota Sukabumi dalam sambutan pada Peringatan HAS (Hari AIDS se-Dunia) tingkat Kota Sukabumi, (5/12/2018).

Dijelaskannya, di antara yang paling rentan mengidap virus HIV yakni kalangan remaja. Oleh karenanya, KPA senantisa melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya HIV-AIDS kepada para remaja, pelajar dan mahasiswa.

“Untuk menekan angka kematian sekaligus menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap para penderita HIV-AIDS. Kami terus gencar soisliasi dan memberikan edukasi bahaya HIV/AIDS,” tuturnya.

Ketua Pelaksana Penyelenggara, Fifi Kusumajaya menjelaskan, Peringatan HAS kali ini mengambil tema Kenali Statusmu. Tujuannya untuk mendorong semua orang mengetahui status infeksi HIV melalui pemeriksaan, serta untuk mendorong kebijakan kesehatan dengan agenda Sehat Untuk Semua tentang HIV, TB, Hepatitis dan Penyakit Tidak Menular.

“Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen seluruh unsur masyarakat dan sektor terkait di tingkat pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, agar infeksi baaru dapat diketahui dan diobati secara dini, supaya laju epideminya dapat ditekan,” pungkasnya. (*Yan)

CIREBON – Ribuan nelayan Pantura Cirebon diasuransikan. Mereka diberi asuransi sebagai bantuan jaminan bagi nelayan bila terjadi kecelaaan.

Untuk pembayaran premi asuransi, Polairud Polda Jabar menggandeng sejumlah perusahaan, salah satunya adalah Cirebon Power. Pemberian asuransi nelayan diserahkan secara simbolis dalam peringatan Hari Jadi Polairud ke-68, di Markas Polairud Polda Jabar, Kota Cirebon, Selasa 4 Desember 2018.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengungkapkan, saat ini sekitar 22 ribu nelayan yang sudah mendapatkan asuransi gratis.

“Sebanyak 18 ribu nelayan diantaranya, berada di wilayah Pantura Jawa Barat. Nelayan yang diasuransikan tersebar di wilayah pantura dan pantai selatan,” kata Agung.

Menurut Agung, pembayaran premi asuransi dari perusahaan dilakukan dengan cara memanfaatkan dana CSR.

“Asuransi ini, untuk memberikan jaminan kepada nelayan. Walaupun nilai jaminannya tidak besar,” ujar dia.

Sementara itu, Stakeholder Relation Cirebon Power, Petrus Sihono menuturkan, Cirebon Power secara rutin telah memberikan asuransi nelayan di wilayah Pantura Cirebon sejak tahun 2011.

Sejak awal program ini bergulir hingga sekarang, sudah sekitar 18 ribu nelayan di Pantura Cirebon, yang difasilitasi asuransi nelayan gratis ini.

“Program ini terus bertumbuh, tahun ini kami memberikan asuransi gratis pada 3.000 nelayan,” kata Petrus.

Menurut dia, program ini telah menjadi pelopor pemberian asuransi kecelakan bagi nelayan, untuk memberikan perlindungan pada mereka saat sedang bekerja. Sebelum tahun 2011, lanjutnya, nelayan di pesisir Cirebon sama sekali tidak mendapat perlindungan apapun.

Dengan perlindungan asuransi, diharapkan bisa meringankan beban nelayan saat tertimpa musibah.

“Tentu kita berharap jangan sampai ada kasus kecelakaan. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, nelayan yang terkena musibah sangat merasakan manfaat asuransi ini,” ujarnya.

Salah satu nelayan asal Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon yang mendapat asuransi, Robani, mengaku terharu dengan pemberian bantuan asuransi itu. Menurutnya, nelayan kecil seperti dirinya tidak akan mampu membayar premi asuransi secara rutin, meski itu untuk perlindungannya sendiri.
Sebelum adanya inisiatif Cirebon Power dan Polairud untuk memberikan asuransi nelayan gratis, Robani mengaku tidak memiliki jaminan asuransi dari manapun.

“Tentu kami sangat berterima kasih kepada Cirebon Power dan Polairud Polda Jabar. Karena asuransi ini sangat membantu nelayan,” tandasnya .(*Asp)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali membuat gebrakan. Setelah menata simpang Pal Lima akses ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), dan akses gerbang tol Serang Timur, WH mengancam akan membongkar hotel yang berada di dekat pantai atau berjarak hanya 50 meter dari bibir pantai.

Namun, langkah tersebut akan diambil setelah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rampung menjadi Peraturan Daerah (perda). Untuk memperkuatnya, Perda tersebut akan didukung oleh Peraturan Gubernur (Pergub).

“Sedang kita bahas nanti ada pergubnya, saya bongkar nanti kalau sudah ada perdanya. Gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan dekat pantai. Kasih tahu sekarang, gubernur akan membongkar yang dekat pantai,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang.

Dia mengatakan, semua pantai merupakan hak publik, sehingga tidak boleh dikuasai oleh seseorang. “Namanya pantai punya publik, bukan milik pribadi.Saya bongkar kalau sudah ada perdanya, saya bongkar, gubernur yang bongkar, gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan yang deket pantai,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini menuturkan, sebagai hak publik maka dalam area garis sempadan pantai tidak boleh didirikan bangunan. “Kewenangan pemprov, wilayah pesisir itu 0-12 mil, enggak boleh eksklusif (privatisasi). Pembangunan (dari) garis sempadan (harus berjarak) 50 meter pada pantai. Itu nanti kita laksanakan (penertiban). Pantai sebenarnya punya hak publik, yang namanya pantai milik publik, enggak ada yang milik pribadi,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, Ashok Kumar menyambut baik rencana pemprov yang akan membuat aturan tentang garis sempadan pantai, yang ujungnya nanti melarang bangunan hotel di antara garis sempadan.

Namun, menurut dia, aturan itu baiknya diberlakukan untuk hotel yang baru akan dibangun setelah aturan ini berlaku. Ia mempertanyakan alasan Gubernur Banten yang akan menjadikan aturan ini sebagai dasar membongkar hotel yang sudah lebih dulu dibangun. Sebab, hotel yang sudah berdiri memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan mematuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan. “Mereka sudah ada sebelum provinsi ini (Banten) ada,” katanya.

Kemudian, kata dia, jika semua hotel yang melanggar garis sempadan dibongkar maka secara otomatis di pantai nantinya akan berkurang hotel-hotel. “Kalau semua dibongkar, berarti engga ada lagi dong. Nah pemerintah siap enggak dananya, engga masalah kalau bongkar dibayar, orang mau pelebaran jalan aja engga bisa semena-mena, harus bayar,” pungkasnya .(*Fir)

CIANJUR – Sejumlah pegawai dari dua hotel di Cianjur utara belum mendapatkan pembayaran gaji mereka sejak enam bulan lalu. Dua hotel itu diketahui mengalami kesulitan pembiayaan, bahkan salah satunya sudah tutup karena tidak mampu lagi memenuhi biaya operasional.

Kondisi tersebut terjadi, karena dampak longsor di jalur Puncak awal 2018 lalu. Tingkat kunjungan yang sempat berkurang, membuat dua hotel, yakni Surya Indah dan Wisma Ciloto kewalahan memenuhi pembiayaan.

“Para pegawai rata-rata tidak menerima gaji, ada yang sampai enam bulan lamanya. Mereka meminta kami untuk menengahi persoalan sengketa dengan manajemen hotel,” jelas Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Cianjur, Kuswara, (3,12, 2018).

Ia mengatakan, informasi yang menyebutkan bahwa dua hotel itu kolaps akibat longsor di Puncak sebenarnya belum bisa dipastikan. Menurut dia, kejadian di awal tahun itu tidak bisa begitu saja menjadi tolak ukur kolaps atau terganggunya operasional hotel di sana.

Terdapat sejumlah faktor yang dinilai mendukung mundurnya operasional sebuah hotel. “Apalagi sekarang kan banyak berdiri hotel besar di Cipanas. Mereka memberikan penawaran dengan harga yang bersaing dengan hotel lama, jadi memang banyak faktor (kolaps),” ujar dia.

Lebih lanjut dikatakan, Kuswara pun tidak bisa memberikan informasi detil mengenai berapa banyak hotel yang terkena imbas longsor di Puncak atau faktor lainnya.

Hingga saat ini, dinas baru mendapatkan laporan dari pegawai di dua hotel tersebut. Sebelumnya, para pegawai memang sudah menuntut hak mereka sejak jauh-jauh hari.

Beberapa waktu sebelum Lebaran kemarin, para pegawai sudah menyuarakan aspirasi mereka. Namun, menghadapi hari raya, para pegawai harus menerima kenyataan jika salah satu hotel di Cipanas itu tidak mampu lagi memenuhi pembiayaan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cianjur, Nano Indrapraja membenarkan hal tersebut. Ada beberapa hotel yang sudah kesulitan memberikan pembiayaan karyawan tiga bulan menjelang Lebaran.

“Pegawainya juga sempat aksi damai, duduk bersama dengan pimpinan. Gaji mereka separuhnya sudah dibayarkan, tapi sisanya belum bisa dipenuhi karena sejumlah alasan,” ujar Nano.

Menurut dia, pimpinan hotel yang tutup sudah melapor kepasa PHRI. Pimpinan hotel tersebut, mengaku tidak bisa lagi beroperasi karena barang-barang hotel pun sudah dijual.

Kesulitan pembiayaan operasional diakui memang terjadi karena banyak faktor. Apalagi, saat ini pembangunan hotel baru pun terus berjalan.

“Selama ini pemda setempat memang memberi izin (pembangunan), jadi ya sah-sah saja. Walaupun, akhirnya di lapangan hotel-hotel yang baru berdiri itu yang mendominasi,”tandasnya.(*Yan)