Berita Daerah

CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah merancang sejumlah agenda wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. DPRD setempat pun siap mendukung Kota Cirebon sebagai kota tujuan wisata.

Sebelumnya, agenda wisata yang telah digelar di antaranya berupa Cirebon X-pose dan Cirebon Creative Fashion Carnival pada Sabtu (2/3) hingga Ahad (3/3). Selain itu adapula Cirebon Travel Mart serta launching Cirebon Tourism on Bus (Citros). Namun, agenda wisata di Kota Cirebon dipastikan tidak hanya berhenti pada kegiatan itu saja.

“Masih ada agenda yang lainnya. Semuanya bisa dilihat di aplikasi Cirebon Wistakon,’’ kata Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, usai melihat langsung pelaksanaan Cirebon Creative Fashion Carnival, Ahad (3/3).

Aplikasi Wistakon merupakan kepanjangan dari wisata kota cirebon. Aplikasi tersebut berisi informasi tentang sejumlah obyek wisata, hotel, kuliner, gelaran budaya dan kegiatan lainnya di Kota Cirebon.

Namun, Eti mengakui, tak hanya menggelar agenda wisata, sektor wisata di Kota Cirebon juga butuh berbagai pembenahan. Salah satunya menyangkut kebersihan kota agar wisatawan betah dan nyaman berada di Kota Cirebon dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Karenanya dibutuhkan bantuan dari seluruh stakeholders, termasuk kepedulian masyarakat,’’ tegas Eti.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, menegaskan, pihaknya akan mendukung setiap langkah yang dilakukan Pemkot Cirebon untuk bisa menarik kunjungan wisatawan. Dukungan itu termasuk pula dalam soal anggaran.

“Karena kepariwisataan ini tidak boleh nanggung. Ini jualan utama kita lima tahun ke depan,’’ tukas Edi.

Edi berharap, Kota Cirebon bisa sama dengan kota-kota lainnya di Indonesia yang memiliki pendapatan besar dari pariwisata, seperti Bali, Kota Bandung hingga Yogyakarta. Dia menilai, pariwisata yang maju akan mampu mendorong tingkat kesejahteraan rakyat.(*/Dang)

PANDEGLANG – Pembangunan yang hanya berpusat di perkotaan dan tak memperhatikan daerah pedesaan membuat warga akan kesuliatan dalam tranportasi .

Akibat jalan berlumpur dan tidak bisa diakses kendaraan, Abah Tolib, warga Lebak Jeruk, Desa Pasirlancar, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, ditandu pakai sarung ke puskesmas. Dibantu 2 orang, ia ditandu sekitar 3 kilometer ke puskesmas.

Warga setempat, Agus Angkasa, mengatakan kondisi jalan di kampung itu memang tak bisa dilalui kendaraan saat hujan. Makanya, saat Abah Tolib sakit, ia ditandu warga.

“Motor lamun musim hujan mah susah, amun musim halodo bisa jalan tapi taneuh (Motor kalau musim hujan susah, kalau musim kemarau bisa jalan tapi tanah),” kata Agus saat dihubungi media, Pandeglang, Banten, (3/3/2019).

Saat Abah Tolib ditandu, rekannya bernama Muhtadin ikut mendampingi. Ia juga mengambil gambar saat ditandu dan diunggah ke media sosial.

Kejadian warga sakit ditandu pakai sarung, menurutnya, beberapa kali terjadi di Sindangresmi. Selain belum ada pembangunan jalan, akses ke kampung-kampung rusak, apalagi ketika hujan.

“Kalau kejadian sakit musim hujan susah, gararati (sulit). Musim hujan ya kumaha deui (mau gimana lagi),” ujarnya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Camat Sindangresmi Edih Rohedi mengatakan akses kendaraan ke rumah Abah Tolib di Lebak Jeruk memang sulit dijangkau. Tapi akses untuk ke desa, menurutnya, sudah bisa dilalui kendaraan.

“Kalau ke kampungnya rusak, nggak bisa kendaraan. Sudah diajukan ke pemkab, dari desa belum dianggarkan,” kata Edih.

Saat ini, menurutnya, pasien sudah di puskemas mendapatkan perawatan. “Ini juga pengen ke sana (puskesmas) betul tidaknya,” tandasnya.(*/Dul)

PEKANBARU – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah pesisir Provinsi Riau terpantau mulai menyelimuti Kota Pekanbaru. Kabut asap tipis yang terpantau sejak pagi tadi itu merupakan kiriman dari Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dalam 2 hari terakhir dilanda Karhutla hebat.

“Iya, memang asap. Tapi kiriman dari Meranti,” kata Staf analis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Bibin Sulyanto di Pekanbaru,(3/3/2019).

Selain itu, dia juga memastikan bahwa jarak pandang di Kota Pekanbaru masih cenderung normal sekitar 8 km. Kabut asap juga belum menganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

“Visibility masih delapan kilometer. Masih asap tipis dan belum mengganggu penerbangan,” ujarnya.

Sejumlah warga Pekanbaru mengaku mulai merasakan gangguan seperti mata yang mulai pedih akibat kabut asap yang terjadi di Kota Pekanbaru. Muhammad Halimi, warga yang tinggal di Panam, Pekanbaru mengaku udara tidak seperti biasanya, dan cenderung terlihat putih berasap.

“Cuaca memang tidak seperti biasa. Mata juga seperti pedih saat kita mengendarai motor. Saya baru sadar kalau ini kabut asap,” kata Halimi.

BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi puluhan titik panas sepanjang akhir pekan ini di pesisir Riau. Berbeda dengan sebelumnya, saat titik panas tertumpu di Pulau Rupat Bengkalis, kali ini BMKG mendeteksi titik panas menyebar di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada Minggu hari ini, BMKG mendeteksi total 43 titik panas yang mengindikasikan Karhutla di seluruh Riau. Dari 43 titik panas, 27 titik diantaranya terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, 13 titik panas terpantau di Pelalawan, dua titik di Bengkalis dan satu lainnya di Indragiri Hilir.
(*/Gint)

TULUNGAGUNG – Hujan deras disertai angin kencang menerjang beberapa wilayah di Tulungagung dan Trenggalek. Akibatnya, sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang hingga menutup beberapa ruas jalan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung, Suroto mengatakan, data sementara yang masuk beberapa angin kencang mengamuk di banyak titik di Tulungagung. Seperti di Desa Trenceng, Sambijajar dan Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol serta di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat.

“Kemudian Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut, Desa Gebang ,Gempol, Gesikan Kecamatan Pakel. Kemudian Desa Bendo dan Tawing, Kecamatan Gondang serta Desa Nganti, Kecamatan Boyolagu. Sementara ada enam kecamatan yang terdampak,” kata Suroto, Jumat (1/3/2019).

Menurutnya, peristiwa angin kencang terjadi sekitar pukul 15.00 WIB dan bersamaan dengan hujan deras. Akibatnya, banyak atap rumah penduduk rusak dan beterbangan. Kerusakan beberapa rumah juga diperparah dengan tumbangnya pohon-pohon besar yang ada di sekitar perkampungan.

“Saat ini tim sudah turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pembersihan pohon tumbang bersama tim dari jajaran terkait. Saat ini kami juga masih mendata dampak dari angin kencang tersebut,” imbuhnya.

Salah seorang warga Gempolan, Benny Setyawan membenarkan adanya kejadian angin kencang tersebut. Kencangnya hembusan angin membuat sebagian warga berlindung ke tempat yang aman karena khawatir terkena reruntuhan genting yang beterbangan.

“Kalau di sekitar sini tadi tidak separah daerah yang lain, tapi ya cukup kencang juga, banyak atap yang rusak,” kata Benny.

Angin kencang juga menerjang wilayah Trenggalek. Beberapa desa yang terdampak antara lain Desa Ngadisuko dan Baruharjo di Kecamatan Durenan.

“Di Ngadisuko tadi sempat ada pohon tumbang yang menutup Jalur Nasional Durenan-Prigi. Tapi alhamdulillah jam lima tadi sudah teratasi, akses kembali lancar,” kata Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Trenggalek, Agung Widodo.(*/Gio)

TEGAL – Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Pasar Slumpring Desa Cempaka di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, Kamis (28/2/2019). Destinasi wisata ini sungguh Indah dan instragable. Biasa ya ramai dikunjungi saat libur. Namun hari itu, ribuan orang tumplek blek di sana, untuk melihat lebih dekat calon wakil presiden nomor urut 02 tersebut.

Sepanjang jalan menuju Desa Cempaka juga dipenuhi warga. Sandi yang membuka jendela untuk menikmati sejuknya Bumijawa, kerap kali memperlambat laju mobilnya, melayani jabat tangan atau mereka yang mengejar mobil demi mendapatkan foto terbaik.

Begitu tiba, Sandi langsung diarak menuju saung dengan latar belakang gunung dan air jernih kolam ikan, juga kabut tipis yang mulai perlahan turun.

“Terima ksih atas sambutan yang luar biasa ini. Antusias dengan semangat perubahan. Saya berterimakasih diterima dengan baik. Fokus Prabowo Sandi adalah Ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok yang stabil terjangkau serta penciptaan dan penyediaan. Lapangan kerja,” kata Sandi.

Sandi menilai Slumpring atau artinya Bambu adalah contoh destinasi wisata dengan gaya global namun dibalut dengan kearifan lokal atau glokal. “Tempat pariwisata seperti inilah yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat, UMKM tumbuh di sini,” ujar Sandi.

Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Cempaka, Ikhsanudin berharap ada perbaikan infrastruktur sehingga bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi Desa Cempaka. Seperti lahan parkir yang becek dan lingkungan wisata gelap, butuh penerangan.

Sementara para penjual makanan di daerah wisata ini yang diwakili Ibu Umi, berharap agar bahan-bahan pembuatan makan tradisional murah.

“Selarang semuanya serba mahal pak, seperti gula, tepung san bahan-bahan membuat kue. Satu lagi, pengajuan modal dimudahkan,” terang Umi.

Sandi menyatakan akan menapung aspirasi dari Ikhsanudin dan Umi. “InsyaAllah kita akan membuat harga-harga stabil dan memperbaiki infrastruktur. Sehingga akan lebih banyak wisatawan yang datang, dan fasilitasnya kita perbaiki dengan standar internasional,” pungkasnya.(*/D Tom)

CIREBON – Meski sudah resmi ada kolom untuk aliran kepercayaan di kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, namun sudah lebih setahun lebih digulirkan, belum ada satupun pemohon di Kabupaten Cirebon yang mengisi kolom tersebut. Warga setempat yang menjadi pemohon, semuanya mengisi kolom dengan sejumlah agama yang diakui oleh negara

“Saya dapat laporan tidak ada. Sampai sekarang tidak ada atau belum ada pemohon baik KTP maupun KK yang mengisi kolom untuk aliran kepercayaan. Semua pemohon lebih mengisi kolom agama yang sudah umumnya kita kenal,” tutur Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Moh Syafrudin, (28 2 2019).

Dijelaskan, kolom aliran kepercayaan sudah masuk dalam sistem administrasi. Bagi warga Cirebon yang penghayat aliran kepercayaan, sudah disediakan kolom khusus bagi mereka.

Meski demikian, apakah kolom itu akan diisi atau tidak, semua berpulang kepada hak masing-masing pemohon KTP maupun KK. Disdukcapil, secara administrasi dan sistemik sudah mempersiapkan, dan tinggal secara teknis memasukan ke dalam database para pemohon KTP maupun KK.

Hanya saja, kata Syafrudin, meski sudah disiapkan kolom tersebut, seperti data yang ada di kantornya, sejauh ini tidak ada atau belum ada warga pemohon baik KTP maupun KK yang mengisi kolom tersebut.

“Karena ini hak, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemohon. Sampai sekarang kami belum menerima permintaan pencantuman aliran kepercayaan oleh warga Cirebon,” katanya.

Tidak adanya warga yang mengajukan permohonan di kolom penganut kepercayaan, membuat Disdukcapil belum bisa mendata berapa jumlah warga penganut aliran kepercayaan. Padahal, di Cirebon ada beberapa komunitas atau warga yang selama ini mengamalkan aliran kepercayaan.

“Memang ada berapa warga di Kabupaten Cirebon yang mengikuti penghayat kepercayaan. Tapi sampai detik ini, belum ada yang minta,” ujar Syafrudin.

Kelompok tersebut belum melaporkan dan meminta untuk pencatuman agamannya sebagai aliran kepercayaan. Diperkirakan, warga penghayat kepercayaan mungkin belum mengajukan permohonan KTP maupun KK.

Dijelaskan, pencantuman kolom aliran kepercayaan di KTP, sama dengan pencantuman agama yang lainnya. Kolom tersebut masuk dalam kolom agama yang juga sudah biasa digunakan sebelumnya. “Kolomnya sama dengan agama lain. Jadi nanti bukan hanya agama-agama yang sudah kita kenal saja, melainkan juga bisa dicantumkan aliran kepercayaan,” katanya.(*/Dang)

GRESIK – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik, Jawa Timur mengamankan dua unit kapal yang mengeruk pasir secara ilegal di Perairan Gresik Utara, (27/2).

Kepala KSOP Kelas II Gresik, Totok Mukarto menjelaskan dua unit kapal yang diduga belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengerukan di Perairan Gresik Utara, tepatnya di Perairan Ujung Pangkah Gresik.

“Penangkapan ini sebagai bentuk penegakan aturan sebagai penjagaan laut dan pantai, petugas KSOP Gresik,” tutur Totok.

Kedua kapal tersebut yakni TB Galileo dengan berat GT.119 dan kapal Rig Tender Elang sebagai kapal pemasok logistik. “Setelah diperiksa oleh petugas KSOP Gresik tidak memiliki izin pengerukan dari Ditjen Perhubungan Laut,” kata Totok.

Dalam pemeriksaan oleh KSOP Gresik, ditemukan 100 ribu meter kubik pasir di kapal TB Galileo yang rencananya akan mereklamasi lokasi pengeboran minyak.

Kapal tersebut dinakhodai oleh Dolfi dengan 12 Anak Buah Kapal (ABK) yang rencananya melakukan pengerukan pasir dasar laut dengan kedalaman 3.5 meter selama 3.5 bulan.

“Rencananya, hasil pengerukan di perairan Ujung Pangkah, akan ditampung di sebuah lahan yang ada di bibir pantai, yang lokasinya tak jauh dari lokasi kedua kapal.

Diceritakannya, sejak beberapa tahun terakhir ini, pesisir pantai Gresik Utara banyak dilakukan reklamasi yang seharusnya memiliki ijin.

Aktivitas ilegal tersebut sangat membahayakan lingkungan maritim dan juga keselamatan pelayaran.

“Prinsip kami adalah penegakan aturan agar tertib dan kepatuhan bagi pengguna jasa. Bila terus melanggar akan diproses secara hukum pidana pelayaran,” tandasnya. (*/Gio)

JAKARTA – Gempa berkekuatan 5.6 skalarichter mengguncang Pasaman, Sumatera Barat. Kamis (28/2) pagi.

Informasi dari BMKG, gempa berada di 38 KM Timur Laut dengan kedalaman 10 KM. Gempa tersebut dilaporkan tidak berpotensi tsunami. Diminta untuk masyarakat agar selalu waspada dan jangan termakan berita hoaks.

Gempa turut dirasakan di kota-kota sekitarnya seperti, Solok Selatan, Padang, Painan, Padang Panjang, Muaro Siberut, Mukomuko, Bukittinggi, Payakumbuh 50 Kota, dan Kepahiang. (*/Wid)

SUKABUMI – Begitu mudahnya orang asing di negri ini mendapatkan KTP karena para oknum tidak memikirkan efek yang akan timbul nanti .

Sebanyak 111 warga negara asing (WNA) di Cianjur, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki KTP WNA atau Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap). Hal itu dinilai tak menyalahi aturan karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat (1).

Dari catatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, sebanyak 40 WNA tinggal di Kabupaten Sukabumi, 16 orang di Kota Sukabumi dan 55 orang di Kabupaten Cianjur.

Rinciannya, WNA asal Tiongkok sebanyak 28 orang, Korea Selatan 16 orang, Australia 7 orang, Pakistan 6 orang, Singapura 5 orang, Yaman 5 orang, Arab Saudi 5 orang dan Kuwait 2 orang.

Sisanya WNA berasal dari Tunisia, Bangladesh, Kanada, Brazil, Kamerun, Belanda, India, Britania Raya, Malaysia, Amerika Serikat, Turki, Taiwan, dan lain negara lainnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Nurudin menjelaskan para WNA memiliki KTP WNA itu memang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Mereka (WNA) mendapatkan Kitap memiliki sejumlah kondisi. Seperti ikut suami atau istri, melakukan pekerjaan, karena menanam modal atau aktivitas lainnya yang legal, atau ada anak yang ikut dengan orang tuanya,” paparnya, (26/2/2019).

Dijelaskannya, dalam aturan itu disebutkan WNA yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin. Instansi Disdukcapil di daerah menerbitkan KK dan KTP.

“Dokumen kependudukan untuk WNA ini berbeda dengan WNI. Dalam kolom kewarganegaraan disebutkan warga dari negara mana WNA tersebut berasal. Mereka tidak berhak ikut dalam pemilu,” tegasnya. Berdasarkan aturan, kata Nurudin, WNA maksimal bisa tinggal paling lama lima tahun dan bisa diperpanjang.

Komisioner KPU Kota Sukabumi Divisi Teknis, Agung Dugaswara menuturkan, terkait WNA yang mendapatkan KTP elektronik, dasar hukumnya jelas. Akan tetapi, syarat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu salah satunya harus berstatus sebagai WNI sebagaimana tertera dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 198. “Namun WNA tidak memiliki hak pilih,” tandasnya. (*/Yan)

BANDUNG – Pemprov Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas rencana pembangunan ruas tol Pasirkoja-Surapati Bandung atau North South Link (NS Link).

Rapat yang dihadiri Sekda Jabar, Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini, membahas rencana tol yang masuk ke dalam revisi rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Jawa Barat. Rapat diselenggarakan di RR Dirjen Bina Marga, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Iwa mengatakan, perwujudan tol yang disebut NS Link ini, perlu dibahas dengan Kementerian PUPR sebagai bahan evaluasi bersama. “Karena tol ini, tiga pihak ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jabar, dan Pemerintah Kota Bandung sebagai penerima manfaatnya,” katanya

Iwa memastikan, dalam revisi RTRW Jabar, pembangunan tol dalam kota ini akan diintegrasikan dengan pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya.

Tol yang diinisiasi oleh PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) melalui BUMD, PT Jasa Sarana tersebut sudah diakomodir pihaknya dalam revisi Peraturan Daerah RTRW Jabar.

Menurutnya ruas yang merupakan sambungan dari Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) tersebut akan didorong oleh Pemprov Jabar guna mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 12% setiap tahun khususnya di Kota Bandung. “Tol ini memudahkan pergerakan orang dan barang khususnya dari Selatan,” ucapnya.

Dalam rapat, Iwa didampingi Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Jabar, Eddy Nasution; Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Deddi Taufik; dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar, Taufiq Budi Santoso.

Selain pembahasan rencana tol NS-Links dalam revisi RTRW Jawa Barat 2009-2029 turut dibahas lengembangan sistem jaringan transportasi meliputi pembangunan jalan bebas hambatan lainnya seperti; Pengembangan Tol dalam Kota Soreang-Pasirkoja; Tol Soreang-Ciwidey; Tol Lingkar Utara Bandung Raya; Padalarang-Nanjung-Cipatik-Soreang-Banjaran-Arjasari-Majalaya-Cicalengka-Nagreg; Padalarang-Cimareme dan pembangunan/pengembangan jalan tol lainnya yang ditetapkan pemerintah.(*/Hend)