Politik dan Keamanan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan partai politik (Parpol) dibiayai Rp 1 Triliun oleh APBN. Namun wacana itu hanya pendapat pribadinya, bukan mewakili suara partai, maupun pemerintahan saat ini.

“Satu parpol misalnya maksimal Rp 1 Triliun per tahun, setelah adanya hasil pemilu parpol yang memenuhi threshold 2019 misalnya,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, pembiayaan parpol oleh APBN, disamping adanya iuran kader, merupakan political will yang sangat diperlukan. Selain dapat mencegah korupsi, karena parpol juga merupakan tempat pertama merekrut pemimpin nasional dalam negara demokratis. Begitu juga dalam mengkaderisasi serta melaksanakan program dan operasional.

“Tapi persyaratan kontrol kepada partai harus ketat dan transparan BPK dan lembaga pengawas lainnya. Melanggar aturan harus ada sanksi keras termasuk pembubaran partai dan sanksi lain yang diatur dalam UU Partai Politik,” terangnya.

Kalau sudah begitu, Tjahjo memprediksi parpol yang tembus parlemen dapat optimal dan konsisten melaksanakan tugasnya. Seperti fungsi legislasi dan pengawasan. Sementara soal besaran bantuan tahunan pemerintahan kepada parpol, lanjut Tjahjo, hal itu sesuai suara yang diperoleh parpol dalam setiap pemilu.

“Saya kira pembiayaan partai politik dari pemerintah atau negara perlu jadi pertimbangan, termasuk bantuan pembiayaan kepada ormas yang sah,” pungkasnya.(*Did)

JAKARTA – Untuk menyambut pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2015 nanti Partai Politik (Parpol) mulai sibuk mempersiapkan daerah. Parpol di tingkat pusat tengah menkonsolidasikan para pengurus parpol di tingkat daerah.

Seperti misalnya PKS, DPP sudah mulai mengkonsolidasi para pengurus daerah untuk mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak. Karena, pilkada serentak merupakan suatu tantangan baru yang perlu dipersiapkan dengan baik.

“PKS sudah mulai konsolidasi untuk persiapan menghadapi pilkada serentak mulai Desember 2015 ini,” kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan, kemarin.

Jazuli menjelaskan, DPP telah mengundang seluruh Ketua DPW dan pengurus dari 34 provinsi pada tanggal 6-8 Februari 2015 lalu di Jakarta. Dalam pertemuan itu PKS juga telah membentuk desk Pilkada PKS yang khusus menangani persiapan pilkada serentak.

“Dan terus PKS melakukan persiapan untuk memenangkan pilkada. Termasuk juga koalisi-koalisi yang perlu dibangun di lapangan,” jelasnya.

Jazuli juga mengatakan, masalah Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan diikutkan dalam koalisi parpol di pilkada juga akan dibicarakan. “Termasuk kita bicarakan juga di KMP,” pungkasnya. (*Fad)

JAKARTA – Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie mendaftarkan gugatan baru terkait dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu. Gugatan baru itu didaftarkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali bersama kuasa hukum Golkar kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (5/3).

“Kami mengajukan gugatan baru di pengadilan negeri ini setelah terlebih dahulu, kami mengikuti persidangan di Mahkamah Partai Golkar dan kita semua sudah tahu Mahkamah Partai Golkar dimana putusannya tidak memenangkan salah satu pihak,” kata Idrus di Gedung PN Jakarta Barat.

Idrus mengakui pihaknya berencana mengajukan kasasi. Tetapi setelah dipertimbangkan bila mengajukan kasasi tidak menyangkut pokok perkara maka prosesnya akan panjang.

Menurut dia, putusan Mahkamah Partai Golkar tidak memenangkan satu pihak pun.

“Kita semua sudah tahu Mahkamah Partai Golkar dimana putusannya tidak memenangkan salah satu pihak yang ada. Bahkan dikatakan di situ bahwa antaranggota Mahkamah Partai memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Sidang putusan Mahkamah Partai Golkar berakhir imbang. Pasalnya, sikap empat hakim Mahkamah Partai Golkar terbelah. Dua hakim memenangkan kubu Agung Laksono. Sementara dua lainnya memilih abstain.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar produk Munas Bali, Ahmadi Noor Supit mengatakan, upaya membawa kembali persoalan Partai Golkar ke pengadilan adalah usaha mencari solusi terbaik bagi partai berlambang beringin tersebut.

“Kita kan mencari solusi yang terbaik, yang diputuskan kita akan mengkuti,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3).

Ahmadi juga mengatakan, pihaknya serta jajaran pengurus dari pusat hingga daerah akan mengikuti hasil sidang Mahkamah Partai jika putusannya jelas dan mengakomodir kehendak kedua belah pihak.

“Asal putusannya jelas dan kemudian diamanahkan harus mengakomidir semua pihak, saya kira konsekuensinya mau melihat Golkar baik, ya harus mau (menerima),” katanya

“Tapi sekali lagi selama belum jelas keputsannya seperti apa, penerjemahan masing-masing pihak, itu belum bisa kita berikan saran seperti apa,” pungkasnya.(*Fad)

BALI – Melalui Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) ke IV di Nusa Dua, Bali. Ketua MPR Zulkifli Hasan telah terpilih menjadi Ketua Umum PAN periode 2015-2020.

Hasil perolehan suara Zulkifli mendapatkan 292 suara sementara Hatta Rajasa hanya mendapatkan 286 suara hanya beda 6 suara. Jumlah total suara 582, 4 suara rusak, dan 2 suara.

Mulai dari perhitungan surat suara pertama Zulkifli unggul 20 suara dari Hatta, pada perhitungan kedua pun sama Hatta kalah 10 suara. Sempat terjadi penghitungan suara ulang dikarenakan dari salah satu suara ada yang salah.

Saat Zulkifli menang semua pendukung Hatta tidak terima dan menyatakan lanjutkan-lanjutkan. Tetapi hal tersebut hanya sesat, para pendukung Hatta mampu menerima kekalahan tersebut.

Para pendukung Zulkifli bersorak gembira dengan menyebutkan yel-yel Bang Zul-Bang Zul. Tidak lupa tim sukses para pendukung Zulkifli pun disebut-Sebut oleh kader partai berlambang matahari seperti hidup Pak Amin-Hidup Amin, Hidup Soetrisno Bachir (SB). Saat mengetahui dirinya kallah Hatta Rajasa pun langsung memberikan ucapan selamat kepada Zulkifli. (*Did)

CILACAP – Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) meningkatkan pengamanan di perairan sekitar Pulau Nusakambangan. Setidaknya TNI AL telah menyiagakan dua kapal patroli.

Dua kapal yang dipatrolikan di perairan Nusakambangan, yakni Kapal Patroli TNI AL Serayu dan Kapal Majesti. Dua kapal ini dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan personel yang teruji.

Sementara sejumlah kapal patroli milik TNI AL lainnya disiagakan di Dermaga Sleko, Pangkalan Utama TNI di Cilacap, Jawa Tengah.

Diakui komandan kapal patroli Letda Laut Arif Wibowo, Selasa (24/2), patroli dua kapal bersenjata lengkap tersebut, untuk membantu kelancaran pemindahan terpidana mati ke LP Nusakambangan. Sekaligus membantu kelancaran keamanan pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba tahap 2.

Sementara itu, kondisi dermaga penyeberangan Wijayapura terpantau normal. Nampak sejumah truk pengangkut material menyeberang ke Nusakambangan. Diduga material bahan bangunan yang diangkut sejumlah truk ini untuk menyiapkan sel isolasi di LP Nusakambangan.

LP Nusakambangan telah melakukan eksekusi mati tahap pertama pada 18 Januari 2015. Sebanyak lima terpidana telah menjalani eksekusi mati, di antaranya Ang Kim Soei (62) warga negara Belanda, Daniel Enemua (38) warga negara Nigeria, Marco Archer Cardoso Mareira (53) warga negara Brasil, Namaona Denis (48) warga negara Malawi, dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (38) warga negara Indonesia.

Sementara eksekusi mati tahap 2 belum ditentukan waktunya. Sebanyak 11 terpidana dipastikan akan dieksekusi. Di antaranya duo Bali Nine, Andrew Chan (WN Australia) dan Myuran Sukumaran alias Mark (WN Australia) atas kasus narkotika.

Terpidana mati yang terlibat kasus narkotika lainnya, yakni Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina), Serge Areski Atlaoui (WN Prancis), Martin Anderson alias Belo (WN Ghana), Zainal Abidin (WNI), Raheem Agbaje Salami (WN Cordova), dan Rodrigo Gularte (WN Brasil).

Sementara terpidana lain dieksekusi mati karena kasus pembunuhan berencana, antara lain Syofial alias Iyen bin Azwar (WNI), Harun bin Ajis (WNI), dan Sargawi alias Ali bin Sanusi (WNI).(*Wel)

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan pembahasan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri akan dilakukan pada masa sidang mendatang yang dimulai pada 23 Maret 2015 atau seusai reses.

Fadli menegaskan masa persetujuan DPR untuk calon Kapolri selama 20 hari masa kerja.

“Akan dibahas sidang paripurna setelah masa reses,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2).

Dia juga menjelaskan surat calon Kapolri akan dimasukkan dalam agenda setelah dibacakan pada rapat paripurna 23 Maret 2015.

Menurut dia, hingga saat ini juga tidak ada permintaan dari pemerintah agar pembahasan calon Kapolri dilaksanakan pada masa reses.

“Saat ini belum ada permintaan dari Presiden. Harusnya kalau mendesak pemerintah segera meminta DPR bersidang,” terangnya.

Fadli juga mengatakan, kinerja Kapolri tidak akan terganggu karena saat ini Badrodin tengah menjabat pelaksana tugas (plt) Kapolri.

“Sekarang masih ada plt Kapolri,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan mengusulkan nama baru yakni Komjen Pol Badrodin Haiti menuai pertanyaan dari DPR. Komisi III DPR masih merencanakan meminta penjelasan mengenai pembatalan tersebut.

“Tentu penjelasan lebih lanjut tentang alasan dan latar belakang dari pengajuan Badrodin sebagai calon Kapolri baru dan pembatalan pelantikan BG harus diberikan kepada DPR,” kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, kemarin.

Arsul menilai, Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk memenuhi aspirasi publik, yang sudah tidak menghendaki mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, meminta penjelasan kepada Jokowi supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik baru.

“Supaya tidak ada kegaduhan baru atau penilaian dari teman-teman di DPR, bahwa presiden telah mempermainkan atau melecehkan DPR,” jelasnya. (*Fad)

JAKARTA – Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah. Melalui rapat paripurna akhirnya di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam pertemuan ini, sebelumnya Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyampaikan laporan tingkat I hasil pembahasan revisi kedua peraturan tersebut.

Meski diwarnai interupsi pengesahan dua revisi ini bisa dilakukan dengan sejumlah catatan yang disampaikan beberapa anggota dewan.

“Apakah dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang?” tanya pemimpin rapat paripurna, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

“Setuju” jawab mayoritas anggota dewan.(*Har)

JAKARTA – Badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk kebutuhan lembaga di DPR. Saat ini, jumlah anggota DPR berjumlah 560 orang.

Seluruh anggota DPR masing-masing memiliki dua tenaga ahli sesuai bidangnya upah dua staf ahli tersebut diambil dari APBN dengan besaran antara Rp lima-tujuh juta perbulan.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmad Noor Supit mengatakan penambahan anggaran DPR RI senilai Rp 1,6 triliun adalah kebutuhan mutlak. Dia mengatakan kebutuhan tersebut adalah untuk tenaga ahli seluruh anggota DPR.

Menurut dia, selama ini tenaga atau staf ahli setiap anggota hanya dua orang. Sedangkan pengembangan mitra kerja di 11 komisi bertambah dengan penambahan nomenklatur kementerian baru. Kondisi itu, katanya, mendesak perlunya penambahan tenaga ahli.

“Kita (anggota DPR) mencari yang idealnya. Jadi perlu untuk menambah tenaga ahli untuk masing-masing anggota,” kata Ahmad kepada wartawan, kemarin.

Dia mengatakan penambahan tenaga ahli bisa sampai tiga atau lima orang tergantung jumlah mitra kerja masing-masing anggota.(*Fad)