Politik dan Keamanan

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut positif keputusan Partai Golkar mendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Partai berlambang Ka’bah ini yakin, semakin banyak partai politik (parpol) pendukung pemerintah membuat stabilitas politik semakin baik.

‎”Semakin banyak yang bergabung di KP3 atau Kerja sama Partai Pendukung Pemerintahan, itu semakin baik untuk stabilitas politik,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP hasil Muktamar Surabaya, Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, kemarin.

Sebab sikap Partai Golkar tersebut dinilai berpengaruh terhadap hubungan antara DPR dengan Pemerintah.

“Pengambilan keputusan di dewan ini akan lebih lancar secara teoritis,” terangnya.

Diketahui, belum lama ini Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar memutuskan mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.

Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga telah menyampaikan hal serupa beberapa bulan yang lalu. Sehingga kini parpol pendukung pemerintah semakin bertambah.(*Adyt)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Djan Faridz belum tertarik dengan tawaran islah yang diusulkan kubu kepengurusan Romahurmuziy (Romi). Namun, Romi yakin Djan akan melunak dan bersedia duduk bareng dalam muktamar islah.

Keyakinan Romi ini karena sesepuh sekaligus Ketua Majelis Syariah PPP yaitu Maimoen Zubair sudah berbicara dengan Djan.

“Di Jombang, Kyai Maimoen selaku sesepuh di depan saya menelpon Pak Djan. Saya yakin Pak Djan menengarkan saran beliau. Soal butuh waktu, kan wajar. Namanya bertikai, tak bisa ujug-ujug damai, butuh proses. Sepanjang dilandasi keikhlasan demi keutuhan PPP, masa iya sih nolak islah,” jelas Romi, (10/1).

Menurutnya, muktamar islah merupakan satu-satunya jalan keluar terhadap konflik partai berlambang kabah yang terjadi lebih dari setahun ini. Tak perlu bersikeras memaksakan kepengurusan Muktamar Jakarta harus diakui pemerintah.

Dijelaskannya mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol pasal 23 mengimplikasikan penetap keabsahan adalah Menkum HAM.

“Untuk penetapan, menteri harus melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat. Dan itu sudah ditegaskan Menkumham pada 31 Desember,” katanya.

Lantas, dia mengatakan surat keputusan (SK) kepengurusan Muktamar Jakarta tak akan diterbitkan Menkumham karena tak terpenuhi. Maka, untuk mendukung muktamar islah diperlukan kembali kepengurusan Muktamar Bandung.

“Sesuai asas hukum maka peraturan terbaru melumpuhkan peraturan lama. Sesuai asas hukum les posterior derogat legi priori,” tandasnya.(*Adyt)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Nusantara (LSIN), Yasin Muhammad memprediksi Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapat jatah kursi Kabinet Kerja setelah masuk dalam lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kemungkinan PAN dapat kursi menteri besar sekali, partai ini sudah menyatakan diri sebagai pendukung pemerintah. Kalau tidak mendapat apa-apa rasanya tidak mungkin,” kata Yasin, Jakarta, (26/12).

Ia menambahkan besarnya peluang PAN mendapatkan jatah di pemerintahan karena adanya hubungan baik antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Lebih lanjut, ia menduga perombakan kabinet (reshuffle) akan dilakukan oleh presiden pada bulan Januari 2016 mendatang.

Adapun menteri yang berpotensi terkena reshuffleantara lain Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Pasalnya, salah satu kader PAN yang menjadi Wakil Ketua DPR yakni Taufik Kurniawan disebut akan menggantikan Menteri Perhubungan saat ini yang dijabat oleh Ignasius Jonan.

“Taufik kan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi V yang membidangi persoalan perhubungan,” ucapnya.

Sementara itu, kader PAN yang diprediksi akan menggantikan Siti Nurbaya adalah Asman Abnur yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR. (*Ars)

JAKARTA – Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap tidak menyerahkan Free Port ke Asiang. Karena itu, Jokowi harus mencermati dan memaknai pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan prinsip-prinsip perekonomian nasional.

Pasal tersebut, kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon sangat mempengaruhi keputusan pemerintah terhadap perpanjangan kontrak PT Freeport.

“Saya mengutip apa yang dikatakan Tan Malaka, apa yang dimaksud Pasal 33 UUD 1945 dikuasai oleh negara artinya dimiliki, diurus dan dikerjakan oleh Indonesia sendiri. Makna ini penting diinterpretasi dan dijalankan oleh Negara agar tidak salah arah dalam mengelola kekayaan alam bangsa ini,” tegasnya. (18/12).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, sebagai negara pemilik wilayah Papua, seharusnya pemerintah memikirkan manfaat jangka panjang atas pengelolaan Freeport yang terus dialihkan kepada pihak asing selama puluhan tahun ini.

Sebab, jika terus dikelola asing, seluruh hasil pengolahan akan memberikan keuntungan pada pihak asing, sementara Indonesia hanya menjadi penonton.

“DPR sendiri akan membahas lebih lanjut soal adanya dorongan pembentukan Pansus PT Freeport untuk rakyat. DPR akan mendesak pemerintah untuk menghentikan perpanjangan kontrak Freeport pada tahun 2021 nanti.

Saya kira kita di DPR kalau boleh dibilang mayoritas mempunyai pandangan yang sama bahwa masalah sumber daya alam, kekayaan alam kita ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka Freeport jangan sampai dilepas kembali,” pungkasnya. (*Adyt)

JAKARTA – Sudah hampir sebulan drama ‘papa minta saham’ bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan belum ada titik terang penuntasan kasus itu. Ketua umum PPP hasil Munas Surabaya Romahurmuziy, meminta MKD bersikap sebagaimana slogan Golkar; ‘Suara Golkar Suara Rakyat’ .

“Soal Pak Setya Novanto, yang terbaik sesuai UU MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) adalah dikembalikan penyikapannya sesuai slogan partai pengirimnya, yakni ‘suara Golkar, suara rakyat,” kata Romahurmuziy kepada wartawan, (13/12).

“Silakan rekan-rekan di Partai Golkar menanyakan apa yang terbaik untuk Pak Setya Novanto dalam situasi saat ini kepada rakyat. Apapun jawabannya, itulah yang terbaik,” imbuhnya.

Romi meyakini kader-kader Golkar memiliki jiwa besar dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk menangkap suara rakyat atas kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto.

Sementara soal kelanjutan persidangan di MKD, Romi tetap mendorong agar dua persidangan tersisa untuk Luhut Pandjaitan dan Reza Chalid digelar terbuka.

“Di negara hukum, sebuah peraturan dibuat untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas. Itulah kenapa meski UU 17/2014 tentang MD3 mengatur ketertutupan sidang MKD, tatib DPR menerjemahkannya dengan bahasa ‘dapat terbuka’, paparnya

Dengan banyaknya komponen masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi agar sidang MKD digelar terbuka, berikut membanjirnya parodi dan lalu lintas komentar spontan dari netizen di media sosial, hendaknya pimpinan dan anggota MKD bijak menangkapnya sebagai mewakili nurani publik.

“Karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan atas MKD yang merosot jauh, meletakkan mereka pada titik yang tidak bisa lagi dipercaya, seluruh sidang MKD berikutnya harus dibuat terbuka,” tegasnya.

Dengan demikian, MKD tidak terkesan sedang membuat drama yang sudah ditebak ujungnya. “Jika hal ini tidak dilakukan, khawatir sinya elemen yang beredar soal ‘sudah terbelinya’ kedaulatan anggota-anggota MKD adalah benar adanya,”tandas Romi.(*Adyt)

DEPOK – Komisioner KPU Depok Suwarna Wiryasumarta memprediksikan angka partisipasi pemilih di Kota Depok stagnan di kisaran 58 persen. Hal tersebut dilihat dari persentase pengembalian formulir c6 di setiap kelurahan yang rata-rata 20 persen.

“Dinamika penduduk Depok cukup tinggi. Dari daftar pemilih tetap, pengembalian formulir c6 masih tinggi,”bebernya, (11/12).

Dia mengatakan, banyak penduduk yang ternyata telah pindah tempat meskipun telah terdaftar dalam DPT. Perpindahan penduduk yang tinggi itu menjadi penyebab tingkat partisipasi pilkada dianggap masih belum memenuhi target.

Dia menambahkan, meski target pilkada tahun ini tidak memenuhi target, namun bila dibandingkan partisipasi pada pilkada tahun 2010 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, tingkat partisipasi berada pada kisaran 54 persen.

Dia mengatakan, faktor yang mempengaruhi angka partisipasi pilkada adalah membaiknya kualitas DPT. Pemutakhiran DPT, seperti mengecek ulang domisili penduduk dan daftar ganda, memberikan pengaruh kepada angka partisipasi pilkada pada tahun ini.

Suwarna menambahkan, kehadiran pemilih hanya dilihat oleh angka. Sementara angka dipengaruhi oleh validitas data daftar pemilih tetap. Menurut dia, bila dalam DPT banyak yang tidak mencerminkan kenyataan, bisa berpengaruh kepada angka partisipasi ke depannya.

“Misalkan saja sudah terdaftar karena dia memang warga Depok. Tapi, kenyataannya dia seringkali tidak berada di Depok karena masalah pekerjaan,” tuturnya.

Dia mengatakan, tingkat validitas DPT kini sudah semakin valid. “Saya kira kualitas sudah meningkat sehingga akan menambah angka partisipasi. Tentu saja sosialisasi perlu terus dikedepankan,” tandasnya. (*Idr)

SEMARANG – Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tinggal empat hari lagi. Para Kapolres di Jawa Tengah yang wilayahnya menggelar Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dilarang meninggalkan lokasi tugasnya .

Penegasan tersebut disampaikan Wakapolda Jateng , Brigjen Pol Musyafak sehubungan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak. Menurut dia, seluruh pimpinan satuan wilayah harus siaga penuh menghadapi Pilkada serentak. ” Tidak boleh ada yang izin, sebelum sampai waktu coblosan, tandasnya. “Perintah ini termasuk untuk para Kapolres yang wilayahnya tidak menggelar pemilihan kepala daerah, lanjut Musyafak.

“Polres yang daerahnya tidak menggelar pilkada tetap siaga untuk mendukung pengamanan,” katanya. Hingga kurang dari sepekan menjelang pilkada, kata dia, situasi keamanan Jawa Tengah masih cukup kondusif.

Seluruh pejabat Polda Jawa Tengah, lanjut dia, telah ditugaskan untuk memantau situasi daerah menjelang pilkada.Sebanyak 21 kabupaten/kota dijadwalkan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015.

Ke-21 daerah tersebut adalah Kota Semarang, Surakarta, Magelang, Salatiga, Pekalongan , kabupaten Semarang, Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Pekalongan, Blora, Kendal, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo, Purworejo, Klaten, Demak, Gorbogan dan Pemalang.

Sementara itu suasana kampanye pasangan calon (paslon) walikota Semarang mulai terlihat memanas . Selain menebar janji-janji manisnya , para paslon walikota Semarang juga mulai ancang-ancang membentuk satgas anti politik uang .

Tidak hanya paslon nomor urut 2 Hendrar Prihadi alias Hendi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita yang membentuk Satgas Anti Money Politic. Paslon nomor urut 3 Sigit Ibnugroho Sarasprono bersama Agus Sutyoso (Sibagus) juga berkomitmen untuk memerangi praktik politik uang (money politic). Bahkan tidak tanggung-tanggung, Tim Sibagus akan memberikan reward atau hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkap tangan praktik politik uang tersebut.

“Apabila ada relawan kami yang bisa menangkap pelaku tindakan yang tidak mendidik dalam pesta demokrasi itu, kami siapkan hadiah Rp 10 juta, jika terbukti. Itu untuk yang menangkap, memberi maupun yang menerima,” tegas Ketua Tim Pemenangan Sibagus Joko Santoso.

Ia juga mengatakan hadiah Rp 10 juta bagi yang berhasil menangkap pelaku politik uang tersebut tidak hanya berlaku bagi para relawan Sibagus tapi juga bagi warga kota Semarang. Untuk itu, pihaknya sudah memberikan bimbingan teknis pada para relawan baik yang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun yang di luar TPS mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara.(*A Rus)

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan untuk mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang memenangkan Djan Faridz sebagai ketua umum dan Dimyati Nataksumah Sekjen. PPP Djan berharap Menkum HAM Yassona Laoly segera menerbitkan SK atas putusan MA itu.

“Putusan itu bersifat pengesahan bukan pengangkatan. Jadi Menkum HAM wajib mengesahkan paling lama 7 hari, jika tidak maka Menkum HAM telah melakukan abuse of power,” kata Sekjen PPP Dimyati Natakusumah kepada wartawan (22/11).

Dimyati mengatakan pihaknya telah mengajukan persyaratan susunan kepengurusan PPP untuk kedua kalinya kepada Menkum HAM pada Rabu (18/11) lalu, sehingga Menkum HAM ada waktu 7 hari untuk menerbitkan SK sejak pengajuan itu.

“Kami harapkan Menkum HAM sahkan paling telat sampai Rabu depan. Ini sudah inkrah, kalau tidak dilakukan maka yang bersangkutan melakukan pelanggaran,” ujar doktor hukum tata negara itu.

Dimyati juga mengingatkan, jika SK kepengurusan PPP Djan Faridz yang sudah disahkan MA tidak diterbitkan, maka pihaknya akan mengajukan gugatan pidana atas Menkum HAM Yassona Laoly. Pasalnya, putusan MA tidak bisa diajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Jika minggu depan Menkum HAM tak menerbitkan SK pengesahan, maka kami akan bawa ke ranah hukum.

Saya berharap sahabat saya tidak bermain-main, tidak menyalahgunakan jabatan dengan sewenang-wenang,” tegas mantan bupati Pandeglang itu.(*Ars)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membenarkan pertemuan dengan pemimpin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Hambalang, Jakarta kemarin malam. Pertemuan itu membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD soal transkrip perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

“Itu membahas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Novanto tentang perjanjian permasalahan itu (perpanjangan kontrak PT Freeport). Bahwa kita seluruh KMP merasa bahwa dia (Ketua DPR) tidak bersalah,” katanya saat menghadiri Perayaan Deepavalu Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, (21/11).

Dalam pertemuan para petinggi KMP di Hambalang tersebut, Ketua DPR RI menceritakan kronologi masalah rekaman yang menyerang dirinya sebagai pencatut nama Presiden Jokowi- Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah banyak editan.

Saat ditanya mengenai dukungan yang diberikan kepada Ketua DPR RI Setya Novanto, Bakrie alias Ical menyerahkan semua kepada MKD.

“Bagaimanapun juga kita harus melihat hasil dari MKD. Kita tetap hormati MKD itu dan kita serahkan kepada MKD,” jelasnya.

Sebagai informasi Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan adanya pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK ke MKD terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Namun, laporan Sudirman Said masih dipertanyakan keabsahannya.(okz/Adyt)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengaku akan terus mengupayakan proses perdamaian dengan kubu Rommahurmuziy, agar PPP kembali utuh.

Djan mengatakan, ia akan bersikap terbuka dan mendengar apa permintaan dari kubu Romy. Djan pun bahkan, menawarkan posisi apapun di PPP termasuk jabatan ketua umum.

“Dia maunya apa saya kasih, yang dia mau saya kasih, terserah dia. Ya terserah dia maunya apa nanti kita rundingkan. Kalau dia mau jadi ketua umum, kan ada pengurus di sini, nanti dibawa ke pengurus. Ini ada permintaan jadi ketua umum boleh nggak,” katanya.

Djan menegaskan tidak akan memberikan sanksi kepada kader-kader di kubu Romy bila ingin bergabung dengan kubunya.

“Enggak ada, Pak Romy saja saya ajak balik. Kita partai Islam enggak pernah berpikir pecat,” katanya.

Untuk itu, dirinya meminta pada kubu Romy untuk segera bergabung dengan kubunya, dan bersama-sama segera mengurus PPP.

“Gabunglah sama-sama mengurus PPP. Saya dari PPP muktamar Jakarta membuka diri untuk semua saudara-saudara saya yang selama ini berlawanan dengan muktamar Jakarta, ayo kita bersama-sama mulai hari ini bekerja bersama-sama untuk kepentingan umat, bangsa, dan republik Indonesia,” tutupnya.(Ris)