Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua DPD RI Irman Gusman menolak wacana dibubarkannya DPD RI. Wacana pembubaran DPD RI itu sendiri menjadi agenda Mukernas PKB pimpinan A. Muhaimin Iskandar tersebut.

Ketua Umum PKB itu dalam Rakernas yang akan berlangsung di Jakarta, pada 5-6 Februari 2016, di antaranya akan mengevaluasi keberadaan DPD RI bahkan mengusulkan pembubaran, kalau memang tidak bisa berfungsi secara maksimal.

“Tentu, kami menolak pembubaran DPD RI ini. DPD RI sebagai hasil perjuangan reformasi yang menghendaki terwujudnya keseimbangan dua kamar (DPR dan DPD RI) untuk terwujudnya check and balance.

Tapi,kalau evaluasi kita dukung berbarengan dengan pengkajian program pembangunan seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD NRI 1945 nanti,” tegas Irman Gusman pada wartawan di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Kamis (4/2/2016). Rencananya, Kamis sore ini Muhaimin Iskandar akan bertemu Irman Gusman.

Namun kata Irman, apa yang disampaikan oleh Muhaimin itu justru untuk penguatan DPD RI. Di mana penguatan itu kita lakukan melalui amendemen UUD NRI 1945. Hanya saja kita mendorong terbentuknya GBHN terlebih dahulu sebelum penguatan DPD RI. “Memang dalam rapat konsultasi dengan lembaga tinggi negara selama ini belum pernah disinggung, karena fokus pada GBHN,” katanya.

Sejauh itu kata Irman Gusman, DPD RI terus melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik, MPR, DPR RI dan lain-lain untuk penguatan DPD RI tersebut. Meski, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetapkan fungsi DPD RI untuk terlibat dalam pembahasan RUU, anggaran dan pengawasan bersama DPR RI, tapi belum sampai pada tingkat bisa ikut memutuskan.

“Jadi, kita dukung DPD diperkuat dan bukan dibubarkan,” tandasnya. (* Nia)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merencanakan Muktamar untuk islah bisa terselenggara paling lambat akhir April mendatang. Mereka yang antusias dengan islah ini terus berupaya agar semua kader mau bersama-sama islah yang diawali dengan rembuk nasional menuju islah di Jakarta mulai Jumat (5/2/2016) hingga Minggu (7/2/2016) ini. Sayangnya, politisi PPP Djan Faridz belum menunjukkan diri hadir dalam rembuk itu.

“Paling lambat akhir April (bisa muktamar)l. Karena proses islahnya panjang sekali,” kata Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi (Muktamar Bandung) yang tengah menjalankan tugas sebagai ketua umum (plt) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Emron didamping para pengurus PPP hasil Muktamar Bandung seperti Sekjen PPP Romahurmuziy, dan tiga Wakil Ketua Umum PPP Lukman Saifuddin, Suharso Manoarfa, dan Asrul Azwar.

Mereka ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo untuk melaporkan hasil putusan mahkamah partai untuk menyelenggarakan rembuk nasional menuju islah. Rembuk nasional itu sudah diawali dengan safari islah yang dilakukan dengan seluruh kelompok PPP baik yang menyatakan diri muktamar Jakarta atau Surabaya.

“Presiden menyambut baik apa yang telah kami lakukan dan menyatakan bahwa islah sangat diperlukan bagi PPP dan muaranya adalah menempatkan kepengurusan partai yang dihasilkan muktamar partai. Karena itu, pada presiden kami laporkan alur perjalanan menuju muktamar itu setelah rembuk nasional akan dilakukan mukernas dan setelah mukernas akan dilakukan muktamar,” kata Emron.

Bagaimana pun, kata Emron, melalui muktamar nantinya, PPP akan terus bersama pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Hanya saja, sekali pun menyebut kata “islah”, tidak semua kader menyambut positif rencana itu. Djan belum mau muncul dalam forum-forum menuju islah itu sekali pun beberapa pengurus muktamar Bandung sudah bertemu dengan Djan selama dua jam beberapa hari lalu.

“Kami harap Djan ikut. Kalau beliau kader partai, harus menghormati keputusan yang telah diambil mahkamah partai. Kami hanya pegang aturan hukum yang berlaku. Urusan internal partai itu di bawah keputusan mahkamah partai. Kami hanya menjalankan fatwa hukum partai. Seluruh penyelesaian sengketa itu hanya dilakukan mahkamah partai,” kata Emron.

Emron juga tidak mau berandai-andai soal kedatangan Djan. Menurut dia, semua kader berikhtiar dan mengusahakan terus agar semua kader dapat hadir. Apalagi, kata Emron, presiden menyambut baik safari islah dan rembuk yang dilakukan PPP. “Bahkan presiden janjikan hadir di muktamar nanti,” katanya. (PR/Adyt)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan resmi menyatakan bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menceritakan latar belakang bergabungnya partainya dengan pemerintah.

Kata dia, awalnya Mbah Maimun Zubair, Ketua Majelis Pakar PPP mengirim surat ke Presiden Jokowi. Intinya, agar kepengurusan PPP disahkan melalui SK MenkumHAM.

“Kala itu Mbah Maimun berjanji, kalau PPP sudah bersatu, maka akan bergabung menjadi partai pendukung pemerintah,” kata Djan di Rapimnas II PPP yang digelar di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2016).

“Karena beliau (Mbah Maimun) sudah keluarkan fatwa, saya bilang, pak saya akan ikut apapun perintahnya. Kemudian, saya siapkan surat dukungan kepada pemerintahan,” sambung dia.

Rapimnas PPP yang digelar di Puncak adalah tindak lanjut dari rapat pengurus harian minggu lalu. Hasil rapat itu kemudian dibawa ke Rapat Pleno DPP PPP kemarin, Kamis 28 Januri 2016 untuk kemudian dibahas di Rapimnas.

Selanjutnya hasil dari rapat kali ini dibawa ke Mukernas Jakarta mendatang. Ada tujuh poin yang dibahas di Rapimnas dan menjadi keputusan. Yang pertama adalah terkait fatwa Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar PPP.

Yang kedua, keputusan untuk bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah tanpa syarat. Ketiga, adalah kesepakatan soal koalisi permanen dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017 dengan PDIP.

Sementara yang keempat adalah, Rapimnas ini akan ditindaklanjuti dengan Mukernas II di Jakarta. Kelima, merangkul pihak pengurus Muktamar PPP Surabaya versi Romahurmuziy (Romi).

Keenam, setiap pengurus PPP se-Indonesia agar memasang bendera partai di depan rumah masing-masing. Terakhir pembaharuan SK-SK DPC dan DPW seluruh Indonesia dibentuk tim lanjutan, dan lain-lain yang nanti akan dibahas pada rapat lanjutan.

Sementara itu, Sekjen PPP Dimyati Natakusuma mengatakan, di bawah kepengurusan Djan tidak pernah menandatangani kontrak politik dengan koalisi manapun, termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Kalau yang kontrak politik dengan KMP kan PPP di bawah kepemimpinan Ketum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy (Romi). Mereka yang menandatangani kontrak itu. Kalau kita, baru kali ini kita mendukung Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3),” pungkasnya.(* Elan)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menginstruksikan jajarannya untuk menggelar operasi di wilayah perbatasan.

“Laksanakan gelar operasi secara efektif dan efisien, dengan prioritas ancaman pada wilayah perbatasan dan pengamanan sumber kekayaan alam di laut, karena keamanan laut wilayah yurisdiksi Indonesia adalah prioritas utama,” ujar Ade saat membuka Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2016, di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, (30/1).

Operasi di perbatasan, kata Ade, tidak boleh berhenti. Karenanya, TNI AL terus menyebar 40-50 kapal di seluruh Indonesia.

“Untuk interoperability baik matra laut, darat, dan udara terus dilakukan. Dalam interoperability yang paling penting adalah komunikasi,” ujarnya.

Menurut Ade, seorang perwira dituntut mengerti mengenai masalah hukum di laut, khususnya di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia. Sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran, tahu akan berbuat apa dan harus berkoordinasi dengan siapa.

Apalagi jika terjadi pelanggaran di wilayah-wilayah perbatasan dengan perairan negara tetangga, maka perlu bekerja sama dan berkordinasi dengan negara tersebut.

“Seorang perwira harus dibekali dan mengerti mengenai masalah hukum di laut, sehingga bisa cepat untuk mengambil tindakan, jadi tidak boleh buta sama sekali,” tandasnya.(Sindo/Nia)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut positif keputusan Partai Golkar mendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Partai berlambang Ka’bah ini yakin, semakin banyak partai politik (parpol) pendukung pemerintah membuat stabilitas politik semakin baik.

‎”Semakin banyak yang bergabung di KP3 atau Kerja sama Partai Pendukung Pemerintahan, itu semakin baik untuk stabilitas politik,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP hasil Muktamar Surabaya, Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, kemarin.

Sebab sikap Partai Golkar tersebut dinilai berpengaruh terhadap hubungan antara DPR dengan Pemerintah.

“Pengambilan keputusan di dewan ini akan lebih lancar secara teoritis,” terangnya.

Diketahui, belum lama ini Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar memutuskan mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.

Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga telah menyampaikan hal serupa beberapa bulan yang lalu. Sehingga kini parpol pendukung pemerintah semakin bertambah.(*Adyt)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Djan Faridz belum tertarik dengan tawaran islah yang diusulkan kubu kepengurusan Romahurmuziy (Romi). Namun, Romi yakin Djan akan melunak dan bersedia duduk bareng dalam muktamar islah.

Keyakinan Romi ini karena sesepuh sekaligus Ketua Majelis Syariah PPP yaitu Maimoen Zubair sudah berbicara dengan Djan.

“Di Jombang, Kyai Maimoen selaku sesepuh di depan saya menelpon Pak Djan. Saya yakin Pak Djan menengarkan saran beliau. Soal butuh waktu, kan wajar. Namanya bertikai, tak bisa ujug-ujug damai, butuh proses. Sepanjang dilandasi keikhlasan demi keutuhan PPP, masa iya sih nolak islah,” jelas Romi, (10/1).

Menurutnya, muktamar islah merupakan satu-satunya jalan keluar terhadap konflik partai berlambang kabah yang terjadi lebih dari setahun ini. Tak perlu bersikeras memaksakan kepengurusan Muktamar Jakarta harus diakui pemerintah.

Dijelaskannya mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol pasal 23 mengimplikasikan penetap keabsahan adalah Menkum HAM.

“Untuk penetapan, menteri harus melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat. Dan itu sudah ditegaskan Menkumham pada 31 Desember,” katanya.

Lantas, dia mengatakan surat keputusan (SK) kepengurusan Muktamar Jakarta tak akan diterbitkan Menkumham karena tak terpenuhi. Maka, untuk mendukung muktamar islah diperlukan kembali kepengurusan Muktamar Bandung.

“Sesuai asas hukum maka peraturan terbaru melumpuhkan peraturan lama. Sesuai asas hukum les posterior derogat legi priori,” tandasnya.(*Adyt)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Nusantara (LSIN), Yasin Muhammad memprediksi Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapat jatah kursi Kabinet Kerja setelah masuk dalam lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kemungkinan PAN dapat kursi menteri besar sekali, partai ini sudah menyatakan diri sebagai pendukung pemerintah. Kalau tidak mendapat apa-apa rasanya tidak mungkin,” kata Yasin, Jakarta, (26/12).

Ia menambahkan besarnya peluang PAN mendapatkan jatah di pemerintahan karena adanya hubungan baik antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Lebih lanjut, ia menduga perombakan kabinet (reshuffle) akan dilakukan oleh presiden pada bulan Januari 2016 mendatang.

Adapun menteri yang berpotensi terkena reshuffleantara lain Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Pasalnya, salah satu kader PAN yang menjadi Wakil Ketua DPR yakni Taufik Kurniawan disebut akan menggantikan Menteri Perhubungan saat ini yang dijabat oleh Ignasius Jonan.

“Taufik kan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi V yang membidangi persoalan perhubungan,” ucapnya.

Sementara itu, kader PAN yang diprediksi akan menggantikan Siti Nurbaya adalah Asman Abnur yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR. (*Ars)

JAKARTA – Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap tidak menyerahkan Free Port ke Asiang. Karena itu, Jokowi harus mencermati dan memaknai pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan prinsip-prinsip perekonomian nasional.

Pasal tersebut, kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon sangat mempengaruhi keputusan pemerintah terhadap perpanjangan kontrak PT Freeport.

“Saya mengutip apa yang dikatakan Tan Malaka, apa yang dimaksud Pasal 33 UUD 1945 dikuasai oleh negara artinya dimiliki, diurus dan dikerjakan oleh Indonesia sendiri. Makna ini penting diinterpretasi dan dijalankan oleh Negara agar tidak salah arah dalam mengelola kekayaan alam bangsa ini,” tegasnya. (18/12).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, sebagai negara pemilik wilayah Papua, seharusnya pemerintah memikirkan manfaat jangka panjang atas pengelolaan Freeport yang terus dialihkan kepada pihak asing selama puluhan tahun ini.

Sebab, jika terus dikelola asing, seluruh hasil pengolahan akan memberikan keuntungan pada pihak asing, sementara Indonesia hanya menjadi penonton.

“DPR sendiri akan membahas lebih lanjut soal adanya dorongan pembentukan Pansus PT Freeport untuk rakyat. DPR akan mendesak pemerintah untuk menghentikan perpanjangan kontrak Freeport pada tahun 2021 nanti.

Saya kira kita di DPR kalau boleh dibilang mayoritas mempunyai pandangan yang sama bahwa masalah sumber daya alam, kekayaan alam kita ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka Freeport jangan sampai dilepas kembali,” pungkasnya. (*Adyt)

JAKARTA – Sudah hampir sebulan drama ‘papa minta saham’ bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan belum ada titik terang penuntasan kasus itu. Ketua umum PPP hasil Munas Surabaya Romahurmuziy, meminta MKD bersikap sebagaimana slogan Golkar; ‘Suara Golkar Suara Rakyat’ .

“Soal Pak Setya Novanto, yang terbaik sesuai UU MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) adalah dikembalikan penyikapannya sesuai slogan partai pengirimnya, yakni ‘suara Golkar, suara rakyat,” kata Romahurmuziy kepada wartawan, (13/12).

“Silakan rekan-rekan di Partai Golkar menanyakan apa yang terbaik untuk Pak Setya Novanto dalam situasi saat ini kepada rakyat. Apapun jawabannya, itulah yang terbaik,” imbuhnya.

Romi meyakini kader-kader Golkar memiliki jiwa besar dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk menangkap suara rakyat atas kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto.

Sementara soal kelanjutan persidangan di MKD, Romi tetap mendorong agar dua persidangan tersisa untuk Luhut Pandjaitan dan Reza Chalid digelar terbuka.

“Di negara hukum, sebuah peraturan dibuat untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas. Itulah kenapa meski UU 17/2014 tentang MD3 mengatur ketertutupan sidang MKD, tatib DPR menerjemahkannya dengan bahasa ‘dapat terbuka’, paparnya

Dengan banyaknya komponen masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi agar sidang MKD digelar terbuka, berikut membanjirnya parodi dan lalu lintas komentar spontan dari netizen di media sosial, hendaknya pimpinan dan anggota MKD bijak menangkapnya sebagai mewakili nurani publik.

“Karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan atas MKD yang merosot jauh, meletakkan mereka pada titik yang tidak bisa lagi dipercaya, seluruh sidang MKD berikutnya harus dibuat terbuka,” tegasnya.

Dengan demikian, MKD tidak terkesan sedang membuat drama yang sudah ditebak ujungnya. “Jika hal ini tidak dilakukan, khawatir sinya elemen yang beredar soal ‘sudah terbelinya’ kedaulatan anggota-anggota MKD adalah benar adanya,”tandas Romi.(*Adyt)

DEPOK – Komisioner KPU Depok Suwarna Wiryasumarta memprediksikan angka partisipasi pemilih di Kota Depok stagnan di kisaran 58 persen. Hal tersebut dilihat dari persentase pengembalian formulir c6 di setiap kelurahan yang rata-rata 20 persen.

“Dinamika penduduk Depok cukup tinggi. Dari daftar pemilih tetap, pengembalian formulir c6 masih tinggi,”bebernya, (11/12).

Dia mengatakan, banyak penduduk yang ternyata telah pindah tempat meskipun telah terdaftar dalam DPT. Perpindahan penduduk yang tinggi itu menjadi penyebab tingkat partisipasi pilkada dianggap masih belum memenuhi target.

Dia menambahkan, meski target pilkada tahun ini tidak memenuhi target, namun bila dibandingkan partisipasi pada pilkada tahun 2010 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, tingkat partisipasi berada pada kisaran 54 persen.

Dia mengatakan, faktor yang mempengaruhi angka partisipasi pilkada adalah membaiknya kualitas DPT. Pemutakhiran DPT, seperti mengecek ulang domisili penduduk dan daftar ganda, memberikan pengaruh kepada angka partisipasi pilkada pada tahun ini.

Suwarna menambahkan, kehadiran pemilih hanya dilihat oleh angka. Sementara angka dipengaruhi oleh validitas data daftar pemilih tetap. Menurut dia, bila dalam DPT banyak yang tidak mencerminkan kenyataan, bisa berpengaruh kepada angka partisipasi ke depannya.

“Misalkan saja sudah terdaftar karena dia memang warga Depok. Tapi, kenyataannya dia seringkali tidak berada di Depok karena masalah pekerjaan,” tuturnya.

Dia mengatakan, tingkat validitas DPT kini sudah semakin valid. “Saya kira kualitas sudah meningkat sehingga akan menambah angka partisipasi. Tentu saja sosialisasi perlu terus dikedepankan,” tandasnya. (*Idr)