Hukum dan Kriminal

BEKASI – Terdakwa kasus suap perizinan Meikarta, Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin, melahirkan anak keempatnya berjenis kelamin perempuan, Jumat (19/4/2019).

Akun Instagram @almaidarosaputra, milik suami Neneng ini memposting kabar bahagia itu. Disertai foto dan sejumlah uraian kata-kata indah Almaida Rosa Putra, sang ayah.

Dalam akun instagran itu sang anak diberi nama Fauziah Lashira Yasin Putra itu, lahir pada pukul 07.53 WIB dengan berat 3,7 kilogram dan panjang 51 sentimeter.

Pada posting itu, Putra panggilan suami sang politisi Partai Golkar ini, juga mengunggah foto kolase bayi yang dia panggil dengan Baby Zia dengan sejumlah kalimat.

“Halo sayang… selamat pagi, terima kasih sudah hadir di waktu yang sempurna, membuat senyum kami terbentuk tak meragu, kamulah energi nomor satu untuk mama papah. Barrokallahu fik sayang. Terima kasih sudah lahir ke bumi baby Zia.

Kini, Neneng dan Putra dikaruniai empat orang anak, satu anak laki-laki dan tiga perempuan. Postingan itu lantas banjir ucapan dan doa dari para pengikutnya di Instagram.(*/Eln)

JAKARTA – Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut pengamanan di Gedung KPU pasca pemilihan 17 April kemarin sesuai prosedur.

Diketahui, Gedung KPU dipenuhi oleh aparat keamanan dari anggota polisi dan TNI yang dipersenjatai.

“SOP-nya begitu setelah selesai pemilu. Karena ini kan kalau masuk di istilah polisi itu obvit. Objek vital yang harus dijaga keamanannya. Itu standar saja,” kata Pramono di gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Terkait antisipasi demonstrasi, Pramono mengaku sudah tak kaget jika di depan kantornya, banyak orang berorasi bergantian.

“Dari pemilu ke pemilu selalu saja ada kelompok yang melakukan aksi masa demonstrasi mengajukan petisi dan tuntutan selalu saja ada. Kami menganggap ini bagian berpendapat yang harus dihargai.
Bagian dari hak konstitusi warga negara.
Tidak melihat ada indikasi lebih jauh, selain penyampaian aspirasi,” ungkapnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Mungkin disebabkan merasa malu tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 yang digelar Rabu 17 April kemarin.

Namun, dari 63 tahanan yang difasilitasi, terdapat 27 tahanan yang tidak memilih alias golput.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, alasan ke-27 tahanan memilih golput lantaran mereka menolak mengenakan rompi tahanan dan borgol saat mencoblos.

“Kemarin memang sempat muncul permintaan agar tidak mengenakan baju tahanan misalnya, atau tidak dalam keadaan diborgol ketika keluar dari rutan masing-masing menuju tempat pemungutan suara,” ucapnya, Kamis (18/4/2019).

Meski begitu, lanjut Febri, KPK tetap pada keputusann agar tahanan itu tetap memakai rompi dan borgol karena sesuai dengan SOP di KPK. Maka dari itu, 27 tahanan tersebut, memilih untuk membuat surat pernyataan tidak menggunakan hak pilih.

“Jadi prinsip dasarnya KPK bersama pihak TPS itu ya itu sudah berkoordinasi semaksimal mungkin agar mereka bisa memilih dan bahkan memindahkan TPS-nya ke Rutan KPK di K4,” tandasnya.

Sekadar informasi, hasil pemungutan suara di TPS 12, lokasi tahanan KPK mencoblos, pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf unggul dibanding Prabowo-Sandi. Di TPS tersebut, Jokowi-Ma’ruf meraih 127 suara. Sementara Prabowo-Sandi hanya mampu meraup 85 suara. (*/We)

LAMONGAN – Jelang hari pencoblosan aparat sigap dan selalu waspada mengantisifasi agar keamanan terjamin . Dalam satu razia di Lamongan, polisi mengamankan satu mobil Kijang Innova, karena di dalamnya ditemulan uang Rp1,075 miliar. Selain itu juga ditemukan atribut partai politik. (parpol)

Mobil itu diamankan saat razia yang dilakukan Senin (15/4/2019) malam, di kota Lamongan. Karena ditemukan sejumlah atribut parpol itulah, polisi menaruh kecurigaan, sehingga kendaraan tersebut diamankan.

Namun begitu, pihak kepolisian belum mengetahui apakan hasil razia ini termasuk tindak pidana pemilu Sebab semua masih dalam pemeriksan.

Menurut Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung, Selasa (16/4/2019), dalam razia tersebut dua orang diamankan untuk dimintai keterangannya.

“Uang tunainya Rp1 miliar lebih, juga ada atribut parpol,” ungkapnya.

Guna pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan mobil Toyota Kijang tersebut di Polres Lamongan, sekaligus meminta keterangan dari dua orang yang mengendarainya. Selain itu, mereka juga menjalin koordinasi dengan Bawaslu Lamongan terkait hal ini.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar, menjelaskan, pada malam itu memang ada razia dari aparat kepolisian, karena semua pihak yang berwenang dan terkait sedang melaksanakan razia (hari tenang).

“Dalam razia itu didapati mobil yang membawa uang seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres dan juga atribut salah satu peserta pemilu tertentu,” katanya.

Menurut dia, Bawaslu Lamongan sendiri mengaku masih mendalami terkait hal ini bersama pihak berwajib, guna mengetahui lebih lanjut apakah ada temuan tindak pidana pemilu dalam hal ini atau tidak. Hasil temuan razia itu masih terus didalamai dan dikembangkan. (*/Gio)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu itikad baik Sjamsul Nursalim untuk dimintai keterangan seputar kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK.

“Keterangan yang bersangkutan (Sjamsul) termasuk keterangan yang penting,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (15/4/2019).

Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi yang telah menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara, ditambah dengan Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.

Sjamsul bersama istri, Itjih Nursalim disebut dalam putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding sebagai pihak yang bersama-sama Syafruddin dalam perkara megakorupsi ini.

Bahkan, Sjamsul dan Itjih disebut sebagai pihak yang turut diperkaya atas korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp 4,58 triliun tersebut.

“Karena kan nama mereka dipertimbangkan dan dituangkan hakim di putusan. Termasuk juga sebagai pihak yang diduga bersama-sama dan diduga diperkaya. Itu tentu perlu diklarifikasi,” kata Febri.

Pasangan suami istri yang telah menetap di Singapura itu setidaknya telah dua kali mangkir dari panggilan KPK untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan kasus ini.

Febri mengatakan, permintaan keterangan ini sebenarnya dapat menjadi kesempatan bagi Sjamsul dan Itjih untuk mengklarifikasi atau bahkan membantah dugaan keterlibatan mereka dalam kasus BLBI. Namun, kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh Sjamsul dan Itjih.

“Dua kali kesempatan itu telah diberikan tidak ada respon kehadiran, nanti akan kita pertimbangkan lebih lanjut apakah perlu memanggil kembali atau tindakan lain yang akan dilakukan,” katanya.(*/Joh)

JAKARTA – Pemeriksaan terus dilakukan KPK pada kasus suap proyek pembangunan penyediaan air minum di Kementerian PURP .
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Hutama Karya Realtindo, Koentjoro.

Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di Kementerian PUPR untuk tersangka Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Lampung, Anggiat Simaremare.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ARE (Anggiat Simaremare),” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (15/4/2019).

Selain Koentjoro, lanjut Febri, penyidik KPK juga memanggil empat saksi lainnya. Mereka ialah PPK proyek IKK Krayan Kaltara Irfan, PPK Sewon Bantul Nurul, wiraswasta Febi Festia, dan dari pihak swasta Anton Fatoni.

KPK sendiri telah memeriksa 28 orang Kasatker di Kementerian PUPR yang bertugas di sejumlah daerah di Indonesia terkait dengan penyidikan kasus ini.

KPK telah menyita satu unit rumah beserta tanah milik seorang Kepala Satuan Kerja Kementerian PUPR (Kasatker) yang berlokasi di Taman Andalusia, Sentul City.

Tak cuma itu, KPK juga menyita sejumlah uang dari deposit boks milik salah seorang pejabat kementerian PUPR. KPk menyita uang yang terdiri dari beberapa mata uang asing dan Rupiah.

Terkait kasus ini, KPK menetapkan delapan tersangka yang terdiri dari pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta. Peran mereka ialah, diduga sebagai pemberi Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma, Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara itu, diduga sebagai penerima ialah Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat diduga merima Rp 350 juta dan 5 ribu dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung dan Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Jawa Timur.

Meina diduga menerima Rp 1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk SPAM Katulampa. Moch Nazar diduga menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulteng. Dan terakhir, Donny diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Empat pejabat Kementerian PUPR ini diduga mengatur agar PT WKE dan PT TSP menang dalam lelang. Tak hanya itu, dua perusahaan ini juga dimintai uang dalam proses lelang oleh mereka. Saut menyebut jika pada tahun 2017-2018 kedua perusahaan tersebut diduga memenangkan 12 paket proyek dengan nilai total Rp 429 miliar.

PT WKE dan PT TSP diduga memberi fee 10 persen dari nilai proyek. 7 persen untuk Kepala Satuan Kerja, dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (*/Ag)

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Agama Gugus Joko Waskito mengaku tidak tahu menahu mengenai uang yang berada di ruang kerja Menteri Agama Lukman Saifuddin.

Menurut dia, sebaiknya langsung ditanyakan kepada Menteri Lukman.”Tanya Pak Menteri dong, saya enggak tahu,” kata Gugus di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Sementara, Gugus dimintai keterangan oleh penyidik KPK ditanyakan mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai staf Lukman. Namun, hal itu sudah dijelaskan semua kepada penyidik KPK.

“Ada 10 pertanyaan seputar tugas dan fungsi stafsus sama dengan teman-teman saya kemarin,” ujarnya.

Sebelumnya, Gugus mangkir alias tidak hadir saat dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan Romahurmuziy atas kasus dugaan jual beli jabatan pada Kamis 28 Maret 2019.(*/Ad)

JAKARTA – Anggota KPU dan Bawaslu gagal melihat surat suara tercoblos di Malaysia. Pasalnya, lokasi gudang tempat surat suara tersebut diberi garis polisi.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dan Ilham Saputra serta anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo setelah bertemu dengan Dubes Rusdi Kirana mengatakan pihaknya tidak bisa masuk ke lokasi, baik di Kajang maupun di Bangi, karena lokasinya diberi police line.

“Tempatnya diberi police line. Kami bicara dengan polisi yang jaga tidak diberi akses masuk. Pada intinya, kami sudah berupaya melakukan verifikasi dan klarifikasi kira-kira di dalam ada apa. Karena belum diberi akses, kami tidak bisa masuk dan belum bisa memberi penilaian apa pun terhadap apa yang ada di dalam,” kata Hasyim di Malaysia, (12/4/2019).

Sementara itu, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pihaknya perlu melihat langsung surat suara tercoblos itu karena untuk memastikan kebenarannya.

Dia akan melakukan diskusi dengan KPU RI mengenai kondisi lokasi surat suara yang tak bisa dimasuki rombongannya. Mengenai pencoblosan ulang, Retno menambahkan, hal itu juga akan segera didiskusikan.

“Nanti kita diskusikan dengan KPU karena setiap keputusan harus ada argumentasi. Penundaan pemilu, kalau dilanjutkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Terhadap proses lain, silakan berjalan dan tidak ada masalah. Proses lain yang jalan sudah sesuai dengan aturan,” ujar Retno.(*/Jun)

JAKARTA – Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penyidik sudah mengantongi sosok pejabat yang diduga ikut terlibat dalam jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

“Tentu kami sudah mengidentifikasi siapa pejabat di pihak Kementerian Agama yang diduga bersama-sama melakukan perbuatan dengan RMY,” kata Febri di Jakarta,(12/4/2019).

Namun, Febri tidak menyebut pejabat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kasus tersebut. Menurut dia, penyidik sedang menajamkan bukti dugaan keterlibatan pejabat Kementerian Agama terkait kasus jual beli jabatan.

“Inilah kami melakukan penajaman penajaman bukti dan penelusuran pihak-pihak lain yang juga terlibat bersama-sama,” ujarnya.

Ia mengatakan penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi, antara lain sejumlah staf khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dan panitia pelaksana seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.

Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan dan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ahmadi.

“Karena itulah pemeriksaan-pemeriksaan juga perlu dilakukan saat ini terhadap panitia seleksi sudah kami periksa dan juga staf staf khusus dari Menteri Agama juga sudah kami periksa dalam proses penyidikan,” jelas dia.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan M Romahurmuziy (Rommy) sebagai tersangka terkait kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Kemudian, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama.(*/Adyt)

BOGOR – Aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) kembali menerjang wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
Hal itu seperti penjelasan salah satu warga Kampung Muara Beres, Kelurahan Sukahati Artur Herman mengatakan, hari ini saja dua kendaraan motor maticnya digasak maling.

Kejadiannya pada Jum’at (12/4/19) pagi hari ini yang bermula saat dirinya bersama keluarga sedan tertidur. Namun lanjutnya menjelaskan, ketika hendak beraktifitas tiba-tiba saja 2 unit motornya yang sedang diparkir di pelataran rumahnya sudah hilang entah kemana.

“Sontak kami kaget dan mencoba mencari si pelaku ke luar rumah,” ujarnya saat dihubungi awak media.

Artur menambahkan, merasa geram dengan kejadian diatas dirinya langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Bogor untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebab masih ia menambahkan bukan dirinya saja yang sudah kehilangan motornya, ada sekitar puluhan orang yang juga mengalami kejadian serupa di Cibinong pada bulan ini. Sehingga harus segera disikapi oleh aparatur penegak hukum.

“Karena ini sudah amat meresahkan warga,” tegasnya.(Mere)