Pendidikan

JAKARTA – Pembelajaran antikorupsi akan masuk ke dalam mata kuliah dasar umum (MKDU). Hal tersebut sebagai bentuk komitmen implementasi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang turut menandatangani kesepakatan kerja sama melawan dan memberantas korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, persiapan memasukan pelajaran antikorupsi sudah dibahas hingga level teknis. Menurut dia, implementasinya bisa jadi mata kuliah khusus atau masuk dalam materi mata kuliah etik.

“Sudah dibicarakan dengan para Dirjen dan rektor. Sebenarnya kalau masalah pembelajaran antikorupsi, kami sudah memiliki pusat antikorupsi (Pukat) di setiap kampus. Tapi ternyata itu tidak cukup, Pukat hanya untuk di dalam kampus. Tapi bagaimana untuk mahasiswa nanti juga bisa mengawasi kegiatan kampus,” kata Nasir setelah menandatangani kesepakatan kerja sama Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan KPK di Jakarta, (11 /12/2018).

Ia menjelaskan, implementasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya kebijakan insersi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Nasir mengaku turut meminta pendampingan kepada KPK dalam mengelola keuangan negara di perguruan tinggi.

“Sistemnya sudah kita bangun. Setiap PTN misalnya, dalam laporannya harus selalu terintegrasi dalam evaluasi dan monitoring. Kita juga menyusun E-budget untuk menghindari pertemuan antara penyusun dan pengguna yang berpotensi problem,” ujar Nasir.

Ia menuturkan, hingga akhir 2018, Kemenristekdikti telah melaksanakan pelatihan untuk ribuan dosen dari berbagai bidang ilmu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pelatihan tersebut melibatkan berbagai kampus baik negeri maupun swasta yang terlibat dalam program Training of Trainer Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Upaya ini dilakukan untuk memantapkan kembali para dosen perguruan tinggi di lingkungan Kemeristekdikti untuk mengajarkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi bagi mahasiswa. Kemenristekdikti juga akan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penerapannya.

“Dengan memanfaatkan teknologi informasi, saat ini seluruh pendaftaran proposal pengusulan pembukaan perguruan tinggi serta program studi baru, pengusulan proposal baik penelitian maupun pengabdian di lingkungan Kemenristekdikti telah dilakukan dengan cara online,” katanya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pendidikan antikorupsi bukan hanya terkait materi pembelajaran terhadap siswa. Tetapi juga guru, dosen, para pegawai, dan komponen lainnya. Dalam hal ini, keseluruhan tata kelola perguruan tinggi harus mengedepankan pencegahan korupsi. Agus menegaskan, persiapannya harus segera dimulai sehingga 1 juli 2019 itu sudah ada alternatif memasukan bahan ajar ke dalam mata pelajaran dari pendidikan dasar hingga tinggi.

“Pembelajaran anti korupsi di perguruan tinggi beberapa sudah dilakukan seperti misalnya di ITB. Ada komunitas dosennya, ada kebijakannya, misal jika ada murid yang melakukan nyontek akan diskors satu semester. Bahkan di (Universitas) Binus, itu menyatakan jika ada alumninya yang korupsi maka ijazahnya akan ditarik. Mudah-mudahan dengan nanti kami membuat roadmap akan terjadi revolusi mental yang sesungguhnya dimulai dari dunia pendidikan ini,” tandasnya.(*/Nia)

PANGANDARAN – Jumlah penduduk Pangandaran, Jawa Barat yang tidak bersekolah tercatat sebanyak 80.688 orang atau 19,89% dari keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran per 2017 yang tersebar di 93 desa dan 10 Kecamatan sebanyak 405.683. Terdiri dari 203.269 laki-laki dan 202.414 perempuan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran Agus Satriadi mengatakan, tingkat pendidikan penduduk suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia (IPM). “Semakin banyak penduduk yang sekolah, maka akan mendongkrak nilai IPM,” kata Agus, Rabu (12/12/2018).

Penduduk Kabupaten Pangandaran yang menamatkan pendidikan strata 1, 2, dan 3 tercatat 7.257 atau setara dengan 1,79% dari jumlah penduduk. Sedangkan tingkat pendidikan yang menamatkan Diploma tercatat 4.033 atau 0,99%. SLTA/Sederajat tercatat 39.003 atau 9,61% dan SLTP/Sederajat 63.002 atau 15,52%, dan yang menamatkan SD/Sederajat tercatat 211.688 atau 52,18%.

“Data tersebut menggambarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangndaran mulai meningkat jika dibandingkan antara penduduk sekolah dengan penduduk yang tidak sekolah,” ujarnya.

Pada rumus penghitungan IPM, kata AGus, aspek pendidikan merupakan salah satu komponen penghitungan selain kesehatan dan daya beli. “IPM Kabupaten Pangandaran dari tahun 2013 sampai 2016 setiap tahun mengalami kenaikan, meski belum mencapai target IPM provinsi dengan nilai 70,69%,” paparnya.

IPM Kabupaten Pangadaran untuk komponen Angka Harapan Hidup pada 2013 tercatat 69,79; 2014 tercatat 69,84; 2015 tercatat 70,24; dan 2016 tercatat 70,27. Untuk komponen Angka Lama Sekolah 2013 tercatat 11,48; 2014 tercatat 11,89; 2015 tercatat 11,99; dan 2016 tercatat 12,20.

Sementara untuk komponen Rata-Rata Lama Sekolah 2013 tercatat 7,01; 2014 tercatat 7,05; 2015 tercatat 7,06; dan 2016 tercatat 7,09. Adapun komponen Pengeluaran per Kapita 2013 tercatat 8.200; 2014 tercatat 8.232; 2015 tercatat 8.265; 2016 tercatat 8.270.

“IPM pada tahun 2013 nilainya mencapai 64,73; tahun 2014 mencapai 65,29; tahun 2015 mencapai 65,62; dan tahun 2016 mencapai 65,90,” tandasnya.(*/Asp)

CIANJUR – Ratusan siswa SDN Sukamanah 3 di Kampung Kabandungan, Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, terpaksa libur karena sekolah mereka rusak dihantam angin puting beliung.

Tak hanya memorak-porandakan fisik bangunan sekolah, puting beliung yang terjadi pada Senin 10 Desember 2018 sore itu juga melukai warga.

Tiupan angin puting beliung itu menghancurkan hampir semua atap ruangan kelas di sekolah tersebut. Kerusakan sekolah baru diketahui pada Selasa 11 Desember 2018 pagi, yakni saat jam masuk sekolah dimulai.

Material atap yang rusak, ranting pohon dan pecahan kaca terlihat memenuhi halaman sekolah, sehingga berbahaya jika sampai terinjak. “Kondisi sekolah masih cukup berantakan dan membahayakan. Khawatirnya ada genting yang jatuh lagi,” kata Kepala SDN Sukamanah 3, Hamzah.

Dia bersyukur, musibah terjadi ketika tidak ada aktivitas yang melibatkan murid dan guru di sekolah itu. Hamzah berharap instansi terkait segera menangani kerusakan yang terjadi di sekolahnya.

Terlebih, pembangunan terakhir sekolah ini dilakukan pada 2002 lalu. Selain berdampak pada kerusakan bangunan sekolah, hembusan angin puting beliung juga merusak rumah-rumah warga.

Aparat Desa Sindangasih mencatat, sejak Senin malam hingga Selasa pagi, jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan mencapai 262 unit. Tiga orang warga pun mengalami luka-luka, akibat tertimpa reruntuhan genting dan tersiram air panas saat puting beliung menerjang.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Cianjur dilanda angin puting beliung. Angin yang kencang membuat beberapa pohon tumbang di ruas jalan utama hal ini menghambat para pengendara .(*Yan)

JAKARTA – Selain pemerataan akses pendidikan, penerapan sistem zonasi juga didesain untuk mencegah penumpukan guru berkualitas di satu sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, zonasi tak hanya diterapkan pada perekrutan siswa baru, tetapi juga dalam meredistribusi guru di dalam satu zona.

Dalam perencanaannya, Kemendikbud menargetkan 6 poin yang bisa dicapai melalui kebijakan tersebut. Yakni, menghilangkan eksklusivitas sekolah, mengintergrasikan pendidikan formal dan nonformal, mendekatkan sekolah dengan lingkungan peserta didik, pemerataan mutu pendidikan dasar dan menengah, pemerataan distribusi guru, dan mengatur perekrutan siswa.

Muhadjir menuturkan, zonasi merupakan puncak dari reformasi atau restorasi pendidikan nasional. Ia optimistis, pemantapan zonasi akan berjalan lancar karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Penerapan zonasi akan dilakukan serentak pada tahun depan.

“Karena sebenarnya simpel kalau diterapkan, siapa yang akan masuk SMP tahun depan di zona itu, pasti siswa SD kelas 6 sekarang. Tapi memang perlu kerja sama dengan Pemda yang menguasai data kependudukan,” ucap Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.

Ia menyatakan, dengan menerapkan zonasi, pemerintah bisa menyalurkan anggaran bantuan lebih tepat dan efektif. Pasalnya, jumlah kebutuhan sekolah dan guru di setiap daerah terdata lebih presisi.

Menurut dia, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, tidak akan ada lagi dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang baik.

“Bantuan, baik itu dari dana alokasi khusus (DAK) semua dari pemerintah pusat dan daerah bisa terpetakan dan terarah, tidak diecer. Dengan peta ini, sekolah yang masih butuh dibantu untuk meningkatkan mutu akan diprioritaskan. Sekarang kan yang bermutu dibantu terus karena menjadi rujukan. Ke depan tidak seperti itu,” tandasnya.(*/Im)

CIBINONG – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pihak berwenang mengusut kasus munculnya logo partai politik (parpol) dalam soal ujian penilaian akhir semester (PAS) siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar).

“Undang-undang jelas mengatur wilayah sekolah harus steril dari kampanye politik,” kata Fikri.

Dia mempertanyakan tujuan pembuat soal meletakkan logo parpol ke dalam soal ujian siswa SD. Fikri menegaskan bahwa jelas itu bukan merupakan pendidikan politik.

Ada Logo PDIP pada Soal Ujian Tingkat SD di Kabupaten Bogor, Ini Penjelasan Disdik

“Subjeknya itu keliru untuk anak di bawah umur, lokasinya di wilayah terlarang dan waktunya juga di musim kampanye,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu.

Fikri meminta terutama kepada lembaga pengawas pemilihan umum mengusut tuntas kasus ini dengan menetapkannya sebagai pelanggaran pemilu. “Sosialisasi saja dilarang di wilayah sekolah, apalagi ini dimasukkan dalam soal ujian anak,” katanya.

Fikri mengaku telah menanyakan kasus tersebut ke pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan belum ada jawaban yang jelas.

Heboh! Ada Logo PDIP Pada Soal Ujian Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor

“Kalau benar jawaban menteri dan dirjen (direktur jenderal) tidak tahu, berarti daerah tersebut rawan politisasi pendidikan. Panwas harus mengusut tuntas,” ujar Fikri.

Dia mensinyalir ada banyak pelanggaran serupa terjadi di wilayah lain, hanya saja tidak terekspose. “Makanya kami mendesak mendikbud untuk menyisir, jangan anggap sepele kasus ini,” kata Fikri.

Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika ada pertanyaan dalam soal ujian siswa kelas 6 SD mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

Dalam ujian tersebut terdapat pertanyaan terkait logo parpol. Pada nomor 27 terdapat pertanyaan dengan mencantumkan gambar banteng moncong putih yang merupakan logo salah satu partai peserta pemilu.

Siswa diminta menjawab gambar tersebut lambang partai apa. Soal ujian tersebut diketahui beredar setidaknya di Kecamatan Klapanunggal dan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jabar, pekan lalu. Kasus ini tengah ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.(jpnn/Nia)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menuntaskan sistem zonasi sebagai rujukan untuk memeratakan guru di Indonesia.

Selain zonasi untuk siswa, pemerintah juga akan menerapkan zonasi untuk guru yang berstatus PNS. Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Muhammad Qudrat Wisnu Aji mengungkapkan, cita-cita Kemendikbud dalam memperingati Hari Guru Nasional, yakni merealisasikan sistem zonasi bagi guru.

Program itu supaya guru di seluruh Indonesia merata dan tentunya berdampak pada output pendidikan. “Kebijakan itu adalah puncak dari kebijakan pemerataan sistem pendidikan di Tanah Air,” kata Wisnu Aji di Jakarta kemarin.

Program tersebut akan diawali dengan beberapa langkah strategis. Semuanya memerlukan kerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda). Sebelumnya, pada puncak peringatan Hari Guru Nasional Ke-73, sekitar 35.000 guru dan tenaga pendidik hadir di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12).

Peringatan itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo . Mendikbud Muhadjir Effendy bersama Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi melakukan penyerahan penghargaan Dwija Praja Nugraha kepada 16 gubernur, bupati, dan wali kota.

Tidak ketinggalan juga Anugerah Guru Berdedikasi. Anugerah diserahkan oleh Jokowi. Penyerahan itu un tuk pemenang pertama tingkat Nasional Festival Guru Menulis dan Kreativitas Pembelajaran Tahun 2018 dan Penghargaan kepada Guru Kreatif dan Produktif Dalam Menulis, dan Penerima Satyalancana Pendidikan 2018.

Jokowi menegaskan guru adalah profesi yang mulia. Profesi ini, kata dia, tidak bisa digantikan mesin yang paling canggih sekalipun. Gurulah yang membentuk karakter, budi pekerti, toleransi, dan nilai-nilai kebaikan anak.

Guru pula yang menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi dan kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. “Guru ya tetap guru. Guru tidak bisa digantikan oleh mesin secanggih apa pun, secanggih apa pun tidak bisa,” katanya.

Presiden mengakui dunia saat ini berubah sangat cepat. Digitalisasi pendidikan telah membawa perubahan besar di dunia pendidikan. Ruang kelas bukan satu-satunya tempat belajar. (*Far)

DEPOK – Banyak guru honorer yang masih dibawah standar hidup dalam pendapatannya ,sebab itu jajaran pemerintahan kota (Pemkot) Depok berencana membuat standar gaji untuk guru honorer yang ada sebesar Rp 1 juta untuk seluruh sekolah yang ada guru honorernya. Didapat dari anggaran diambil dari APBD.

“Kami memang telah merencanakan standar gaji untuk guru honorer di Kota Depok yang mencapai lebih 1.300 orang, ” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Muhammad Thamrin, (3/12).

Ini dimaksudkan agar seluruh guru honorer di Kota Depok memiliki standar gaji yang sama selain tambahan gaji ke 13 dari pemerintah. Selain itu untuk komitmen Pemkot Depok memajukan dunia pendidikan yang ada.

Standar pengupahan itu berkaitan dengan masa kerja dan tingkat pendidikannya. Bila selama ini gaji guru honorer hanya sekitar Rp 400 ribu-Rp 500 ribu sekarang guru dengan masa kerja 0-4 tahun mengajar, itu sebesar Rp1 juta.

Tidak ada lagi honor guru yang di bawah Rp1 juta, maksimal sampai Rp4 juta yang masa kerjanya di atas 20 tahun, sedangkan anggarannya dari APBD. “Pemberian honor standar tersebut sesuai dengan masa kerja dan tingat pendidikan dari guru honorer,” katanya.

Tidak itu saja, imbuh M. Thamrin, pihaknya juga telah memberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi guru honorer sehingga mereka diakui di tingkat pusat untuk mengajar di sekolah negeri.

“Walaupun secara bertahap tapi NUPTK untuk 1.300 guru honorer sudah diberikan dan tahun 2019 guru honorer juga akan diberikan gaji ke 13 yang biaaa diberikan mwnjelang hari raya Idul Fitri, ” tambah dia.

Ketentuan tersebut rata untuk tenaga pendidik seperti penjaga sekolah, operator dan tata usaha yang jumlahnya sekitar 200 orang. Setiap tiga bulan gaji guru honorer yang dikeluarkan Rp18 miliar.

Diharapkan para guru honorer untuk selalu mengikuti peraturan, yaitu harus linier, guru SD harus S-1 PGSD karena hal itu ketentuan pusat.
“Jadi saya harap para guru melakukan penyesuaian,” tandanyaB. (*Idr)

CIBINONG – Heboh apa yang tejadi didunia pendidikan disebabkan adanya soal yang meyentuh dunia politik ,Jagat pendidikan di Bumi Tegar beriman kembali mendapat sorotan karena tidak sesuai dengan dunia pendidikan itu sendiri.

Pada Kamis (29/11) lalu proses ujian Penialaian Akhir Semester (PAS) terdapat logo partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) atau partai bergambar banteng merah.

Keterangan Panitia Pengawas Tingkat Desa, Enim Supriyadi kepada wartawan, pihaknya menemukan di Sekolah Dasar Cibulakan, Desa Linggarmukti.

Soal tersebut ada di ujian esai PKN (Pendidikan Kewarganegaraan).

Awalnya, pada soal halaman pertama soal membahas logo pancasila. Dimana salah satunya tergambar pohon beringin.

Namun, pada soal nomor 27, terdapat pertayaan ‘gambar di atas merupakan lambang partai…’.

“Kami sedang memeriksa kebetulan ada salah satu soal yang memperkenalkan salah satu partai,” katannya.

Enim mengatakan, soal tersebut ditemukan Rabu (28/11) usai terlaksana proses ujian.

Atas kejadian ini ia melaporkan ke pengawas tingkat kecamatan. Menurut penilaian panitia, soal tersebut kurang pantas menjadi konsumsi untuk proses pembelajaran.

Terlebih menjelang tahun politik Pilpres dan Pileg 2019.

“Kami berharap agar ke depannya tidak ada di tingkat SD. Tingkat SD sila-sila pancasila itu cocok atau lambang negara, kalau soal partai tidak pantas,” jelasnya.

Menurut keterangan siswa di sekolah, sebagian besar dari mereka memilih absen untuk mengisi kolom soal tersebut.

Mereka beralasan karena tidak diajarkan lambang partai politik oleh guru mereka di sekolah.(*P Alam)

CIREBON – Warga peduli aids belum menyentuh masyarakat .Sedikitnya sembilan bayi yang dilahirkan dalam kurun waktu Januari sampai Oktober 2018, positif terinfeksi virus HIV AIDS sejak lahir. Kesembilan bayi tersebut termasuk dalam tambahan 58 kasus baru HIV AIDS di Kota Cirebon selama kurun waktu 10 bulan itu.

Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Cirebon Sri Maryati, kasus sembilan bayi positif HIV saat lahir merupakan jumlah yang cukup banyak.

“Kalau dirata-rata berarti hampir setiap bulan ada kasus kelahiran bayi positif HIV,” katanya.

Menurut dia, total kasus HIV AIDS di Kota Cirebon sejak tahun 2006, tercatat sebanyak 984 kasus.

Jumlah kasus sebanyak itu, katanya, menempatkan Kota Cirebon masuk dalam 10 besar kota dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Barat.

Sedangkan di Wilayah III Cirebon, kasus sebanyak itu Menempatkan Kota Cirebon di urutan ketiga setelah Indramayu dan Kabupaten Cirebon.

Dikatakannya, KPA Kota Cirebon melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi penularan HIV AIDS. Di antaranya, ada program home base care untuk ODHA, yakni perawatan berbasis rumah. Selain itu ada juga program warga peduli AIDA (WPA)

“Kami dibantu sukarelawan juga melakukan pendampingan dan turun ke lokasi-lokasi yang rawan penyebaran HIV AIDS,” katanya.

Namun satu hal penting yang menurut Sri harus dipahami semuanya adalah, masyarakat tidak perlu takut, lantaran penularan virus hanya terjadi melalui jarum suntik, darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu yang terinfeksi.

“Kalau hanya duduk berdampingan atau bersalaman tentu sama sekali tidak menularkan virus, “ katanya.

Sri mengatakan, resiko penularan HIV AIDS di Kota Cirebon lebih banyak didominasi akibat hubungan seksual, baik berlainan jenis maupun sesama jenis, antara laki-laki dengan laki-laki.(*Dad)

JAKARTA – Beberapa hal menarik tersaji di Wonderful Indonesia Gastronomy Forum 2018. Acara yang belangsung 22-23 November 2018 di Aryadutta Hotel, Jakarta itu menghasilkan beberapa formula strategis. Salah satunya mengangkat tempe sebagai produk lokal Indonesia yang mendunia.

Tempe ternyata jauh dari kata ndeso. Bahkan, pencintanya rela memproduksi sendiri di negeri-negeri yang jauh. Cita rasanya yang sederhana membuat warga dunia jatuh cinta. Penikmatnya banyak. Pencinta tempe di luar negeri bahkan menjulukinya sebagai magic food, alias makanan ajaib!

“Tempe itu sudah diproduksi di mana mana. Di Australia, Asia Pacific, bahkan Amerika dan Eropa. Nilai jualnya tinggi. Dan yang terpenting ini semakin mengangkat nama Indonesia yang merupakan asal tempe,” ujar Ketua Tim Percepatan Wisata Belanja dan Kuliner Kemenpar, Vita Datau Messakh, (25/11/2018).

Salah satu yang paling berperan dalam membawa tempe menembus dunia adalah Rustono. Seorang pengusaha tempe sukses di Jepang. Namun, tempe produksinya tak hanya beredar di Jepang. Tempe yang dilabeli merek Rustos tempe itu juga sudah menembus pasar dunia. Seperti Meksiko, Korea, Brasil, Polandia, dan Hongaria.

Tempe buatan Rustono juga dipakai dalam menu penerbangan maskapai Garuda Indonesia rute Osaka-Denpasar. Harganya cukup fantastis, sekitar 350 yen atau Rp40.000 per 250 gram.

“Rustono menjual tempe mentah. Ini menjadikan pelanggannya bebas untuk berkreasi dengan tempe. Para koki restoran dan hotel mengolah tempe menjadi lebih dari 60 menu tempe berbeda, seperti teriyaki tempe, sandwich tempe, tempe rumput laut, ataupun dicampur dengan salad. Para koki ini menyebut tempe sebagai magic food, makanan ajaib,” terang Vita.

Kini bukan hanya Rustono yang memproduksi tempe di luar negeri. Ada juga Ana Larderet, perempuan cantik asal Perancis yang kepicut dengan nikmatnya tempe. Tempe buataannya juga sangat terkenal di Perancis. Pertalian Ana dengan tempe berawal ketika ia kuliah satu tahun di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama itu dirinya jatuh cinta dengan tempe yang menjadi makanan kesukaannya.

Di Australia, ada warga lokal, Amita Buissink, yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamirkan diri sebagai duta tempe. Tak hanya memproduksi tempe di Margaret River Tempeh, Australia Barat, tetapi Amita juga menularkan ilmu fermentasi tempe kepada anak-anak sekolah.

Ia pun sering diundang menjadi pembicara tempe bahkan sampai kembali ke Indonesia. Bukan itu saja, tujuh tahun memproduksi tempe, rasa tempe buatan Amita sama persis seperti tempe tradisional produksi perajin Indonesia. Kini pun ia membuat inovasi baru dengan keragaman tempe nonkedelai.

“Harga jual tempe di Australia delapan kali lebih tinggi daripada di Indonesia. Sedangkan di Perancis, tempe buatan Ana dibandrol harga sekitar 4 euro-8 euro (1 euro setara Rp15.000). Tetapi peminatnya tetap banyak. Ini menandakan tempe dapat menjadi duta kuliner Indonesia,” pungkas Vita.

Terpisah Menteri Pariwisata mengatakan, cara paling cepat, paling efektif, dan paling halus untuk mempopulerkan sesuatu ke pasar global adalah melalui diplomasi sosial-ekonomi. Salah satunya adalah melalui kuliner.

“Dengan menjalankan diplomasi kuliner, kita melakukan penetrasi ke suatu negara tapi mereka tidak merasa. Saat ini, Kemenpar telah menetapkan National Foods yang sudah populer di media masa dunia, yakni Rendang, Nasi Goreng, dan Sate serta Soto, dan Gado-Gado. Tempe dapat menjadi salah satu nasional food yang mengangkat nama Indonesia karena namanya sudah mendunia dan digemari warga negara asing,” ujar Menpar.

Menteri asal Banyuwangi tersebut juga menambahkan, tingginya minat warga asing terhadap tempe juga merupakan peluang untuk menarik wisatawan ke Indonesia. Salah satunya dengan membuka kelas untuk belajar memproduksi tempe. Misalnya di Rumah Tempe Indonesia di Bogor. Tempat tersebut kerap sekali kedatangan wisatawan mancanegara yang ingin menimba ilmu membuat tempe.

“Tempe begitu digandrungi di tingkat dunia, ini menjadi peluang bagus mengangkat nasional brand sekaligus menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia. Saya bangga sebagai bangsa tempe. Salam tempe! Salam Pesona Indonesia,” tandas Arief Yahya. (*Nia)