Pendidikan

JAKARTA – Batuk pilek bukan karena anak kehujanan dan tidak sepenuhnya karena perubahan cuaca yang terjadi.

Menurut Kepala pusat krisis kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Achmad Yurianto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi pada anak. Salah satunya adalah ada perubahan iklim dari kelembabab udara.

“Kalau mulai musim kering itu debu, mau tidak mau perubahan cukup tinggi itu pasti akan menurunkan daya tahan tubuh, dan kita tahu daya tahan tubuh anak – anak itu paling rendah,” kata Achmad Yurianto saat ditemui di acara temu media di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, (18/04/2019).

Dia menambahkan, pada saat daya tahan tubuh rendah segala macam penyakit mudah masuk. Misalnya, Batuk dan pilek itu bukan berarti ISPA. Dia menjelaskan, batuk dan pilek yang terjadi pada anak bisa terjadi karena virus.

“Bukan karena adanya perubahan cuaca saja, dengan biasa tidur di dalam terus di luar juga bisa terserang penyakit, itu sama kaya itu,” tambahnya. (*/Indr)

JAKARTA – Terkait perubahan cuaca ekstrim, panas ke hujan yang tidak menentu yang pertama terkait dengan vektor, yaitu nyamuk.

Menurut Kepala pusat krisis kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Achmad Yurianto, ketika musim tertentu terlebih saat cuaca sedang dalam kelebaban lebih dari 75 persen, maka nyamuk banyak berkembang biak.

“Tadi jelas pada musim tertentu, nyamuk jadi banyak dan sebagainya. Kemudian akan membawa beberapa penyakit yang akan muncul seperti malaria, DBD, chikungunya,”kata Achmad Yurianto saat acara temu media di Kemenkes RI, Jakarta, Kamis, (18/04/2019).

Selanjutnya, terkait dengan kualitas air, begitu kemudian pasokan air bersih jadi berkurang, akses mendapatkan air bersih jadi agak sulit, sehingga dengan kekurangan air yang berkualitas, biasanya akan timbul tih masalah diare, pencernaan.

“Tren musim pancaroba ini diare jadi naik. atau diawal musim hujan,” tambahnya.

Kemudian perubahan iklim juga keterkaitan dengan musim buah. Melihat di indonesia terdapat musim buah yang sangat beragam.

“Ketika musim buah, mentang – mentang lagi banyak-banyaknya, biasanya orang konsumsi berlebih tanpa disadari. Makan menggunakan tangan tanpa cuci tangan, ini juga akan menimbulkan penyakit,” ujarnya.(*/Nia)

BOGOR – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, selalu berupaya semakin meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.

Upaya ini diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji agar memenuhi kriteria istitaah sehingga mampu melaksanakan ibadah haji dalam kondisi sehat.

Kepala Pusat Kesehatan Haji, Dr. dr. Eka Jusup Singka, MSc, mengutarakan bahwa Kemenkes memiliki visi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan haji. Pencapaian visi ini perlu kolaborasi erat dengan Kementerian Agama.

“Ibadah dan kesehatan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini yang kita inginkan. Jika dipisahkan maka tidak bisa jalan ibadahnya,” terang Eka disela-sela Workshop Tim Promotif Preventif Tahun 2019 di Sentul, Jawa Barat, seperti yang dikutip dari siaran pers, Senin, (15/04/2019).

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agama sejak tahun 2018 melakukan rekrutmen tenaga P3JH (Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji) yang anggotanya adalah para dokter.

Menanggapi kebijakan ini, Kapuskeshaji sangat mendukung upaya Kemenag dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan tersebut.

“Saya menyambut baik, mudah-mudahan bisa direkrut lebih banyak lagi. Saya kira kita dukung banyak tenaga kesehatan yang direkrut Kemenag. Artinya mereka memiliki komitmen yang baik untuk bidang kesehatan,” kata Eka.

Dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, P3JH ini akan bekerja sama dengan Tim Gerak Cepat (TGC) dan juga Tim Promotif Preventif (TPP) yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan.

Khusus untuk TPP, diharapkan dapat proaktif menjalin kerja sama erat dengan tim pembimbing ibadah haji (TPIH, TPIHI) dan perangkat kelompok terbang (Karom, Karu) di tiap kloter.

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya saat memberikan penyuluhan, maka jemaah haji akan mendapat dua macam informasi yang lengkap, aspek ibadah maupun kesehatan. Kolaborasi ini harus bekerja maksimal untuk menjangkau 507 kloter.

TPP diperkuat oleh 22 orang tenaga kesehatan yang terdiri atas 5 dokter umum, 1 dokter spesialis, 4 orang Ners/perawat, dan kesehatan masyarakat sebanyak 12 orang. TPP menjadi bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan tahun 2019 yang direkrut Kemenkes sejak Januari 2019.

PPIH 2019 terbagi menjadi Tim Gerak Cepat (TGC), Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), Tim Promotif Preventif (TPP) dan Tim Kesehatan Lainnya (TKL).(*/Fuz)

JAKARTA- Ada banyak kelebihan ketika menggunakan teknik Unicompartmental Knee Arthroplasty (UKA) untuk mengatasi sendi lutut yang rusak.

Untuk menghindari pemotongan bagian sendi lutut yang masih sehat, para peneliti menemukan suatu teknik baru yang disebut Unicompartmental Knee Arthroplasty (UKA) atau operasi penggantian sendi lutut secara sebagian.

Dengan tidak memotong sendi yang masih sehat, pergerakan lutut pasien akan terasa lebih alami dan mempunyai kemampuan menekuk lutut lebih luas bahkan untuk bersila, jongkok, dan melakukan olahraga low-impact.

Studi terhadap UKA menunjukkan bahwa hasil ketahanan implan mencapai 96 persen pada 1.000 pasien dalam 10 tahun, 94 persen pada 15 tahun, dan 91 persen dalam 20 tahun.

“Teknik ini memiliki banyak kelebihan karena hanya sebagian sendi lutut yang dibuang maka luka operasi menjadi lebih kecil. Pada teknik ini hanya 25 persen permukaan sendi yang dibuang dengan pendarahan operasi yang lebih sedikit sehingga luka operasi lebih cepat sembuh. Pasien yang telah menjalani operasi UKA juga menyatakan bahwa keluhan nyeri pasca operasi lebih ringan,” kata Dr.dr. Franky Hartono, Sp.OT (K) selaku Kepala Divisi Hip, Knee, and Geriatric Trauma (HKGT) Orthopaedic Center Siloam Hospital Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat, (12/04/2019).

Tindakan ini cocok untuk para penderita osteoartritis dengan gangguan di bagian tengah lutut yang masih ingin bergerak aktif dan melakukan kegiatan produktif sehari-hari.

Didukung oleh konsultan-konsultan Hip and Knee Adult Reconstruction dan tim multidisiplin yang berpengalaman di bidangnya, HKGT Siloam Hospitals Kebon Jeruk berkomitmen untuk terus membantu pasien-pasien agar dapat bebas beraktivitas. Sejak berdiri di 2015, tim HKGT sudah melayani lebih dari 23.655 pasien dan melakukan operasi lebih dari 1.500 pasien.(*/El)

BOGOR – SMAN 1 Ciampea Kabupaten Bogor mengadakan lomba paskibraka atau lomba baris-berbaris tinggkat SMP-SMA se-Jabodetabek. Ada 36 sekolah yang mengikuti perlombaan itu.

Kepala Sekolah SMAN 1 Ciampea, Suryana mengatakan perlombaan ini untuk mempromosikan SMAN 1 Ciampea dalam rangka penerimaan siswa baru yang akan dimulai dalam waktu dekat ini.

Selain itu tujuan dari perlombaan ini adalah untuk merayakan pekan kreativitas siswa. Dimana pada kemarin itu telah berlangsung dari mulai pentas seni, kemudian edufair yang dikuti oleh perguruan tinggi yang ada di Bogor.

“Untuk awal pelaksanaannya kita sudah mulai dari bulan Februari hingga akhir april ini,” ucapnya. Suryana mengungkapkan kegiatan ini bukan yang terakhir ada beberapa kegiatan lainnya.

“Untuk kegiatan terakhir kita adakan pertandingan basket rencananya pertandingan tersebut akan dimulai pada minggu-minggu ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ranto Sinaga Suvervisior Bintang Toedjoe mengatakan Kehadiran Komix diacara ini sebagai sponsor utama untuk mendukung lomba paskibra tingkat SMP-SMA se-jabodetabek yang berlangsung di SMAN 1 Ciampea Bogor.

“Karena acara paskibra ini sangat positif karena bisa membangun kreativitas anak-anak muda, anak-anak sekolah,” ungkapnya. Dalam kegiatan paskibra, Ranto mengatakan, pihaknya juga menyediakan produk drink melainkan berupa tablet.

“Tujuannya untuk membantu rencana pemerintah mengurangi sampah plastik,” tandasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta segera membentuk satuan tugas khusus mencegah adanya kekerasan di sekolah. Satgas tersebut dibentuk di tiap sekolah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, satuan tugas terdiri dari unsur siswa, orang tua, tokoh pendidikan atau masyarakat, guru, dan pemerintah.

“Gugus itu berperan mendeteksi kekerasan di kalangan anak-anak sebelum memuncak menjadi peristiwa yang besar. Sehingga masalah kekerasan di sekolah itu diselesaikan sebagai masalah pendidikan,” kata Anies, Kamis (11/4).

Anies mengatakan, pihaknya tengah menyusun aturan tentang pembentukan satuan tugas tersebut. “Pergub tentang pembentukan gugus pencegahan kekerasan di sekolah sedang disusun,” katanya.

Anies menjelaskan, saat menjadi menteri pendidikan, pihaknya sudah membuat aturan tersebut. “Sebetulnya sudah ada peraturan menteri yang terkait dengan itu. Kalau tidak salah Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2015,” katanya.

Peraturan menteri tersebut mengatur bahwa setiap sekolah harus memiliki gugus pencegahan kekerasan. Gugus pencegahan kekerasan ini juga harus dimiliki setiap kota/kabupaten.

“Jadi setiap kota harus punya, ada peraturannya. Kemudian di tingkat sekolah juga ada. Anda bisa lihat, saya yang tanda tangan kok saya yang bikin aturannya,” kata Anies

Dengan adanya gugus itu, dapat mencegah masalah kekerasan anak-anak diabaikan atau justru dibawa ke ranah kepolisian sebagai tindak pidana.

Gugus pencegahan kekerasan di tingkat kota melakukan kontrol ke sekolah-sekolah terkait kekerasan yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi.

“Di tingkat kota, mereka harus mengontrol tiap enam bulan sekali semua sekolah, sehingga bisa dicegah sebelum ada peristiwa.”(*/Joh)

DEPOK – Ratusan pelajar SMP Negeri dan swasta di Kota Depok, Jawa Barat yang mengikuti Ujian Sekolah Berbasis Komputer (UNBK) sempat panik saat karena saat login komputer ternyata soal yang ditunggu tidak muncul di layar monitor selama satu jam akibat server ngadat.

“Mereka memang sempat gelisah dan panik karena harus menunggu sekitar satu jam untuk memperbaiki server yang ngadat atau rusak, ” kata Kepala Sekolah SMPN 26 Depok Antoni, (10/4/2019).

Akibat server ngadat terpaksa kegiatan UNBK mundur dari waktu yang ditentukan mulai pukul 08:30, dan terpaksa UNBK sesi kedua juga molor 1,5 jam dari djawal yang telah ditentukan.

Molornya UNBK karena server yang menggunakan soal ujian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 tidak muncul dalam layar monitor untuk enam SMP N dan 15 SMP swasta, tuturnya sedangkan untuk SMPN dan swasta yang menggunakan soal ujian KTSP 2013 sama sekali tidak ada masalah dan berjalan normal.

Dalam soal ujian di KTSP 2006 ada dua paket ujian yaitu paket A dan B namun yang muncul di layar monitor hanya paket A saja. Tetapi semua kemudian berjalan normal setelah diperbaiki selama satu jam.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok M. Thamrin, mengakui sempat terjadi masalah dalam server utama . Meski demikian UNBK tetap berlangsung.

Keenam SMP Negeri di Depok yang menggunakan soal ujian KTSP 2006 antara lain SMP N 14, SMPN 21, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 24, SMPN 25 dan SMPN 26.

Untuk mengindari kejadian serupa terulang lagi, tambah dia, pihaknya meminta dan mengingatkan agar seluruh kepala sekolah di Depok melaporkan ke operator utama yang nantinya ditangani serta dilanjutkan ke operator di Bandung. “Petugas operator utama di Depok harus terus dan setiap saat memantau ke server UNBK ke pusat di Bandung, ” tandasnya. (*/Indr)

PURWAKARTA – Begutu banyak situs yang belum diperhatikan oleh Pemerintah dan juga pemerhati sejarah .Baru -baru ini Situs bersejarah diyakini peninggalan Sangkuriang ditemukan di Kampung Ciputat, Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat .

Situs yang ditemukan tepat di seberang Waduk Jatiluhur itu, berbentuk benteng keraton.

Kades Kutamanah Maman Surahman menjelaskan, situs berupa bebatuan berundak itu ditemukan oleh masyarakat tahun 2018.

Saat itu masyarakat akan membuka lahan di sekitar ditemukannya situs tersebut untuk dijadikan pertanian. Namun saat membabat leuweung masyarakat terkejut menemukan bebatuan tertumpuk memanjang. “Bebatuan itu menyerupai benteng pertahanan,” ungkapnya, Selasa (9/4/2019).

Pada sebulan terakhir ini, sebut dia, lahan tersebut kembali digali oleh aparat desa setempat bersama warga. Hasilnya cukup mengejutkan. Benteng itu cukup panjang.

Maman meyakini situs yang ditemukan di wilayahnya peninggalan sejarah. “Cerita leluhur di sini dulu legenda Sangkuriang-Dayung Sumbi,” ungkap.

Namun untuk memastikan hal itu perlu dipenelitian ahli. “Sayangnya sampai saat ini belum ada tim peneliti dari arkeolog atau pemkab setempat turun memeriksa situs ini,” tuntasnya. (*/End)

CIKARANG – Revitalisasi SMPN 01 Muaragembong tak kunjung terealisasi. Padahal, sekolah yang sejumlah kelasnya hancur itu dijanjikan akan mulai diperbaiki pada Maret 2019 lalu.

“Ya memang belum juga diperbaiki, enggak tahu penyebabnya apa. Tapi dicek mah sudah,” kata Bagian Sarana Prasana SMPN 01 Muara Gembong, Juju, Minggu 7 April 2019.

SMPN 01 Muaragembong sempat ditinjau secara mendadak oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Muaragembong, Rabu, 30 Januari 2019 lalu. Sekolah ditinjau setelah para guru nekat memberhentikan pasukan pengaman presiden serta sekretariat kepresidenan agar sekolah mereka turut dikunjungi.

Saat meninjau, Jokowi mengaku prihatin dengan kondisi sekolah, kemudian memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljo untuk segera memperbaiki sekolah. Pada kesempatan tersebut, Basuki mengatakan sekolah harus direvitalisasi secara keseluruhan dan akan dimulai pada Maret 2019. Namun sampai, memasuki April, revitalisasi sekolah tak kunjung terealisasi.

ATAP serta pilar penyangga ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Muaragembong tampak rusak parah, Kamis 4 April 2019. Sekolah ini sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo dan dijanjikan mulai direvitalisasi Maret. Namun hingga kini, rencana tersebut tak kunjung terealisasi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sedikitnya terdapat sepuluh ruang kelas yang hancur dan tidak bisa lagi digunakan. Bahkan ruang kelas yang sempat dimasuki Jokowi kini telah rubuh.

”Ya memang kondisi ruang kelas sebagai sarana prasana proses kegiatan belajar-mengajar sudah kurang layak. Sebab sudah lama juga pembangunannya, sehingga dimakan usia dan perlu ada perbaikan. Kelas yang waktu didatangi Pak Presiden itu awalnya masih berdiri bangunannya, sekarang sudah ambruk jadi enggak bisa dipakai,” kata Juju.

ATAP serta pilar penyangga ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Muaragembong tampak rusak parah, Kamis 4 April 2019. Sekolah ini sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo dan dijanjikan mulai direvitalisasi Maret. Namun hingga kini, rencana tersebut tak kunjung terealisasi.

Kepala SMPN 01 Muaragembong, Imbar Jumena Kemal Pasha menjelaskan, sekolah sebenarnya memiliki cukup peminat. Terbukti ada 657 siswa yang bersekolah, terdiri dari kelas VII sampai IX. Setiap kelas terdiri atas enam rombongan belajar. Hanya, karena keterbatasan ruang kelas, tiap rombel terpaksa berbagi ruangan.

“Jumlah ruang kelas di sekolah sebenarnya ada 19. Namun lantaran ada 10 ruang kelas yang rusak dan tak bisa dimanfaatkan, maka pihak sekolah membagi waktu belajar,” kata dia. Diketahui pula bahwa sejak 2010 tidak ada lagi program perbaikan untuk sekolah ini. Padahal permohonan sudah diajukan setiap tahun.(*/Eln)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menanggapi, kritikan dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Emil, sapaan Ridwan, dikritik karena masuk ke dalam ruang ujian nasional (UN) saat memantau pelaksanaan UN dibeberapa sekolah.

Menurut Ridwan Kamil, tidak ada sedikitpun niat dirinya untuk tidak mematuhi standar aturan penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2018/2019. Khususnya terkait Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional (POS UN) Tahun Pelajaran 2018/2019.

Pada salah satu POS UN disebutkan, pada Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) yang dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian dan pengawas. Begitu pun untuk UNBK yang hanya dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian, pengawas, proktor, dan/atau teknisi.

Ridwan Kamil pun menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan pada kunjungan monitoring UNBK ke sekolah tersebut. Ia menjelaskan, kunjungan monitoring UNBK ke SMKN 3 Bandung dan SLB Wiyata Guna (27/3/19 dan 2/4/19) bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanakan ujian nasional berjalan baik. Termasuk melihat kesiapan kelengkapan sarana dan prasarananya.

“Kehadiran saya di sana ingin memberikan support dan motivasi pada peserta didik, yang sedang melaksanakan UN dan saya sebelumnya telah mendapat ijin untuk masuk dan melihat lebih dekat peserta ujian,” ujar Emil di Bandung, Kamis (4/4).

Emil juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta didik dan guru di SLB karena telah mengganggu pelaksanaan ujian. Di sisi lain, ia pun mengapresiasi Ombudsman Jawa Barat yang telah melakukan peran dan fungsinya dalam melakukan monitoring pelaksanaan UNBK di Jawa Barat.

Sebulumnya, Ombudsman Menemukan Pengawas Ujian Nasional (UN) menggunakan handphone (HP) dalam ruang ujian pada pelaksanaan hari kedua Ujian Nasional tingkat SMA, Selasa (2/4). Menurut Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Jabar, Fitry Agustine, pihaknya menemukan Pengawas Ujian Nasional di salah satu SMA bermain HP, dan proktor yang bermain game di laptop pada saat ujian sedang berlangsung.

Padahal, menurut Fitry, dalam Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional (POS UN) Tahun Pelajaran 2018/2019 penggunaan alat komunikasi (HP) tersebut termasuk dalam jenis pelanggaran berat. “Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang bisa terkena sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi,” ujar Fitry kepada wartawan, Rabu (3/4).

Sanksi, kata Fitry, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diberikan oleh ketua Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya kepada pengawas yang melanggar. Pada saat Tim Ombudsman menemukan kejadian tersebut, kata dia, pihaknya langsung menyampaikan kepada Ketua Panitia Penyelenggara UN di Sekolah tersebut untuk menegur Pengawas yang sedang bermain HP.

Ombudsman berharap, agar pengawas, proktor, teknisi Ujian Nasional benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional (POS UN) Tahun Pelajaran 2018/2019. Agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dikemudian hari.

“Kami juga melihat di media sosial instagram milik Gubernur Jawa Barat pada Selasa (2/4), melakukan pemantauan terhadap jalannya Ujian Nasional di SLB Wiyata Guna, namun yang menjadi keanehan adalah Gubernur masuk kedalam ruang ujian nasional,” katanya.

Begitu juga, kata dia, saat pemantauan UNBK di SMKN 3 Bandung (27/3) Gubernur masuk kedalam ruang ujian. Padahal, menurut POS UN bahwa untuk Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) yang dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian dan pengawas. Begitu juga, untuk UNBK yang hanya dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian, pengawas, proktor, dan/atau teknisi.

Maka, kata dia, merujuk pada POS UN, dengan tegas tanpa kecuali pada saat berlangsung ujian siapa pun dilarang masuk kedalam ruangan ujian agar tidak mengganggu siswa. “Kami mengajak kepada semua pihak agar mematuhi pada aturan yang sudah ditetapkan.(*/Hend)