News

SURABAYA – Anak-anak kelahiran Indonesia yang usianya mulai 0-17 tahun bakal memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas sekaligus bentuk pemenuhan hak anak.

“Ke depan anak-anak yang baru lahir memiliki akta kelahiran dan KTP,” jelas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh ditemui di sela pembukaan Rakernas Pencatatan Sipil 2015 di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, (6/10) .

Menurut dia, kepemilikan KTP untuk anak ini juga sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengurus sejumlah keperluan sendiri, seperti pengurusan daftar sekolah, menabung di bank, mendaftar Puskesmas dan lainnya.

“Sekarang ini anak masih harus memperlihatkan kartu keluarga untuk mengurus semuanya, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengurus ke Puskesmas dan sejumlah contoh lain,” ucapnya.

Di Tanah Air, KTP anak akan mulai diberlakukan pada 2016 untuk kabupaten/kota yang saat ini capaian akta kelahiran anak sudah mencapai di atas 75 persen.

Berikutnya, lanjut dia, pada 2017 akan menjadi bagian dari program nasional sehingga seluruh anak berkerwarganegaraan Indonesia yang baru lahir memiliki KTP.

Beberapa daerah yang mulai tahun depan sudah diberlakukan KTP anak yakni Kabupaten Blora (capaian kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 90,09 persen), Kabupaten Temanggung (87,95 persen), Kota Magelang (86,64 persen), Kabupaten Bantul (76,53 persen).

Sedangkan khusus Jatim, yakni Kota Kediri (80,07 persen), Kota Pasuruan (78,93 persen), Kota Mojokerto (78,67 persen) serta Kota Blitar (76,83 persen).

Sedangkan terkait teknis, di kartu KTP anak akan tertera nama, alamat, nama orang tua, nomor kartu penduduk, dan sejumlah identitas diri lainnya.

“Bentuk KTP-nya masih biasa, belum KTP elektronik. Nanti setelah usia 18 tahun ke atas, baru wajib perekaman,” katanya.

Dengan diberlakukannya KTP anak, kata dia, diharapkan juga bisa membantu aparat keamanan jika diperlukan untuk apa-apa, termasuk proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak.(*Gio)

JAKARTA – Fraksi PKS maju di garis depan yang menolak revisi UU KPK. PKS beralasan, masih ada agenda penting lainnya yang mesti dibahas. Mulai dari urusan pangan sampai asap. Juga soal ekonomi.

“DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita,” jelas Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Almuzzammil Yusuf, (7/10).

Menurut Muzzamil, memasukan RUU KPK tiba-tiba di tengah jalan, seakan-akan darurat akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif.
DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita.

“Selama korupsi merajalela kita sangat membutuhkan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bersinergi memberantas korupsi,” terang dia.

Misalnya, kita harus sepakati bersama masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Tidak boleh dikurangi supaya tidak ompong. Malah harus kita perkuat dengan Komite Etik yang permanen supaya jika ada penyelewengan oknum KPK bisa langsung ditindak,” paparnya.

Karena itu, PKS menolak usulan perubahan UU KPK. “Saya melihat perbedaan antar fraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar,” tandasnya.
(*Ars)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum PPP, Fernita Darwis menyayangkan sikap kritis beberapa orang yang mengaku pakar, pengamat atau aktivis ternyata hanya untuk mengejar jabatan. Sikap kritis mereka pun seketika hilang ketika mendapatkan jabatan baik di pemerintahan maupun di BUMN.

“Selama ini banyak yang mengaku aktivis anti korupsi, aktivis pro demokrasi, pakar atau pengamat, yang seolah pro rakyat, ternyata hanya untuk mengejar jabatan.Sikap kritis itupun seketika langsung hilang ketika jabatan telah mereka raih,” ujar Fernita ketika dalam rilis yang disampaikannya, (23/9).

Menurut dia, tidak ada lagi pembelaan terhadap rakyat yang semakin susah, tidak ada lagi kepedulian tentang kesengsaraan yang dialami rakyat saat ini.

”Murah sekali ternyata membeli mereka.Ilmu yang mereka kejar ternyata dijual murah, tanpa sedikitpun ada penyesalan. Tidak ada idealisme,” tegasnya.

Fernita pun sangat menyesalkan karena kritik-kritik mereka terhadap partai politik maupun politisi, ternyata kini justru mereka lakukan sendiri.

”Mereka selalu mengkritik, partai politik tidak demokratis, partai politk korup, partai politik serakah. Sekarang rakyat bisa melihat sendiri, yang mereka kritik sekarang justru yang mereka lakukan,” tegasnya.

Fernita pun mengkritik cara-cara mereka mendapatkan jabatan dengan menjelek-jelekkan partai politik dan memutarbalikkan fakta.

”Dengan ilmunya mereka dapat popularitas seolah mereka pejuang gerakan anti korupsi dan pro demokrasi. Lihat saja nanti mereka mengelolanya,” katanya.

Fernita pun mencontohkan bagaimana Andrinof Chaniago yang kerap menyuarakan tentang good governance, tapi ternyata setelah menjadi mentri, justru tidak bisa berbuat apa-apa.

”Mereka kerap mengkritik politisi tidak bisa kerja, memangnya mereka bisa? Pengalaman tidak ada, ujug-ujung jadi komisaris utama BUMN. Hancur semua nanti,” paparnya.

Seperti diketahui nama-nama pakar, pengamat, dan aktivis banyak dijadikan menteri di kabinet dan juga komisaris BUMN.

Sebut saja nama Andrinof Chaniago, Refly Harun, Fadjroel Rahman dan banyak elemen pendukung Jokowi masuk jadi komisaris BUMN. “Waktu akan membuktikan bagaimana mereka nanti,” pungkasnya. (* Ars)

JAKARTA – Rencana kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat lembaga negara lainnya terus mendapat penolakan. Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Priambodo, menilai tunjangan cenderung tak menunjang kinerja.

‎‎“Kita tidak usah berbicara mengenai kenaikan berapa persen. Kinerja yang sudah terukur saja belum maksimal, sekarang mau naik gaji atau tunjangan. Yang benar saja,” kata Anggota Fraksi Nasional Demokrat tersebut, di Jakarta,(24/9).

Dia mencontohkan direktorat pajak yang telah disetujui kenaikan tunjangannya. Kinerja dirjen pajak tidak menunjukkan peningkatan. “Target tidak tercapai,” kata Anggota Badan Anggaran DPR itu.

Hal yang sama juga terjadi di tubuh badan usaha milik negara. Saat seorang anggota DPR mengajukan usulan gaji Presiden dinaikkan, yang menjadi pembanding adalah gaji direktur utama BUMN. Donny pun mengatakan BUMN seharusnya termasuk salah satu aset negara yang perlu direformasi.

“Dari sekian banyak BUMN, hanya segelintir yang menyumbangkan devisa negara. Sekitar 80 persen pemasukan negara dari badan-badan usahanya, hanya disumbang oleh 10 BUMN, sisanya patut dipertanyakan kinerjanya,” kata dia.

Sebagai badan usaha milik pemerintah dengan kemudahan yang lebih dibanding swasta, BUMN‎ berkinerja tidak lebih bagus daripada swasta. Kondisi di Indonesia itu berbeda dengan negara-negara tetangga. Penerimaan negara tetangga, justru digenjot oleh BUMN. “Jadi berbicara soal tunjangan ini, berapa banyak sudah yang dinaikkan tunjangannya, tetapi kinerjanya tetap sama saja,” kata dia.

‎Donny menambahkan di tengah kondisi ekonomi yang sedang melambat seperti sekarang, beban APBN secara otomatis semakin berat. Sementara target-target penerimaan belum terpenuhi. Belum lagi masalah government spending yang belum mencapai 50 persen.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan bangsa ini sebaiknya berkonsentrasi memaksimalkan penerimaan negara sehingga dapat menutup APBN.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Dimyati Natakusumah, mengatakan kenaikan tunjangan akan berlaku Oktober ini. “Sudah disepakati, sudah diketok palu. Sudah masuk dalam program APBNP 2015,” kata dia.

Sebagai pihak yang menyetujui kenaikan itu, Wakil Ketua Umum PPP kubu Muktamar Jakarta itu, ‎bahkan meminta sebaiknya kenaikan itu ditambah. Alasannya, sebagai wakil rakyat, anggota dewan punya banyak konstituen sehingga memiliki banyak kebutuhan. “Tidak besar kenaikan cuma lima juta. Pimpinan minta bekerja lebih bagus,” pungkasnya. (*Sam)

CIBINONG – Polemik tentang dugaan pelanggaran Peraturan Presiden (Perpers) No.4 tahun 2015 dalam penentuan pemenang lelang tender proyek peningkatan kapasitas Stadion Pakansari, Cibinong-Kabupaten Bogor, terus bergulir. Sejumlah aktivis anti korupsi berniat membawa masalah lelang proyek senilai Rp 196 miliar ini ke KPK dan Bareskrim Polri.

Menurut Koordinator Aksi Forum Mahasiswa Anti Korupsi Lintas Kampus, Farid Abdul Mu’min, pihaknya terus mempersoalkan soal lelang tender mega proyek ini lantaran ada sejumlah kejanggalan. Misalnya, pemenang lelang bukan penawar terendah pertama (PT.Wika- Rp.179 Miliar) dan kedua (PT.Nindya Karya – Rp.181 Miliar), melainkan penawar harga terendah ketiga, yakni PT.Prambanan dengan pengajuan Rp.188 miliar.

Kejanggalan kian terlihat ketika muncul informasi bahwa penentuan pemenang diputuskan oleh Kepala Dispora, bukannya oleh KLPBJ. Hal itu menguat tatkala Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Yusuf Sadeli dan pihak Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) menegaskan pernyataan yang berbeda saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini.

“Kepala Dispora kepada wartawan menyebut pihak KLPBJ yang memutus pemenang lelang. Namun Kepala KLPBJ Hendrik Suherman dan panitia lelang, Joko Pitono, menegaskan bahwa pihak Dispora yang memutus pemenang lelang. Hal ini tentu bisa dijadikan satu petunjuk penting bagi penegak hukum untuk membuktikan siapa yang melanggar Perpres,” jelasnya.

‎Farid menegaskan bahwa dengan dua kejanggalan seperti urutan penawaran harga ketiga yang dimenangkan dan campur tangan Dispora, maka pelaksanaan proyek yang sudah dijalankan PT.Prambanan saat ini, harus dihentikan sementara karena ada indikasi kecurangan dan intervensi dalam proses lelangnya.

“Perpres nomor 4 menyebutkan bahwa proses lelang tender proyek pemerintah sampai akhir (ada pemenang) dilakukan secara mandiri oleh KLPBJ, jangan ada intervensi Pemerintah Daerah. Nah, statement-statement pihak KLPBJ di media itu yang saya kira mendekati kebenaran, yaitu Dispora yang memutuskan pemenang lelang. Karena itu, patut diduga Dispora melanggar Perpres,” ujar Farid.

Menyikapi dugaan pelanggaran Perpres 4 / 2015 ini, tegas Farid, dia bersama sejumlah aktivis anti korupsi lintas kampus akan membuat aduan ke KPK dan Bareskrim Polri. “Kedua institusi ini saya pikir akan tertarik untuk merespon aduan dari masyarakat terkait mega proyek ini. Surat aduan dan datanya segera kami kumpulkan untuk dikirim ke KPK dan Bareskrim,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komite Pemantau Pembangunan, Coky Pasaribu, mendesak Bupati Bogor Nurhayanti untuk memerintahkan Kepala Dispora Yusuf Sadelidan Kepala KLPBJ Hendrik Suherman memberika‎n penjelasan atau klarifikasi soal mekanisme lelang secara terbuka kepada publik melalui media massa agar polemik dugaan penyimpangan dalam lelang proyek stadion ini tidak berlarut-larut.

‎”Kita ingin ada transparansi dalam persoalan proyek stadion ini. Bupati harus memerintahkan kepada dua pihak terkait lelang proyek stadion ini bersikap transparan. Jika tidak, maka Bupati pun patut diduga menutup-nutupi perilaku menyimpang anak buahnya. Kami pun juga akan menginformasikan kepada KPK, Kejagung dan Bareskrim agar menindaklanjuti masalah ini dengan melakukan penyelidikan,” tandas Coky.(Har)

JAKARTA – Sejak pagi hari sekitar pukul 07. 00 WIB puluhan ribu buruh mulai memenuhi kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Puluhan ribu buruh itu mulai meringsek masuk ke kawasan Bundaran HI sejak sekitar 10.00 WIB.

Mereka memenuhi kawasan Bundaran HI untuk meneriakan semua tuntutannya itu agar nasib para buruh dapat berubah lebih baik lagi.

Para buruh itu berdatangan dari segala sudut jalan yang menuju ke Bundaran HI. Mereka pun berasal dari berbagai macam daerah, baik yang ada di kawasan Jakarta maupun dari luar kota Jakarta, seperti dari Pulogadung, Bekasi, dan Cikarang.

Puluhan ribu buruh itu kini sedang melakukan orasi di kawasan Bunderan HI. Mereka meneriakan semua tuntutannya menggunakan pengeras suara yang memang telah disiapkannya itu oleh masing-masing persatuan buruh.(*Fad)

LAMPUNG – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, makin gencar melakukan blusukan.

Kali ini, mantan Danjen Kopassus tersebut melakukan pertemuan dengan 1.607 Kepala Desa (Kades) se-Provinsi Lampung.

Di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) itu, dia menyampaikan, korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

“Saya pernah bersama seorang mantan Wagub Jawa Tengah mengikuti suatu mata anggaran.

Anggaran pembangunan desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat Rp75 juta, ternyata yang sampai di desa hanya Rp5 juta saja,” kata Prabowo di Aula Universitas Malahayati, Lampung, (28/12).

Di sana, dia pun mengusulkan agar adanya dana pembangunan desa yang dikirimkan langsung dari pusat ke kepala desa.

Hal itu, menurutnya, untuk mengatasi korupsi yang sudah merajalela di Pemerintah Pusat dan daerah, serta meningkatkan infrastruktur desa.

“Penggunaan dana ini nanti ditentukan oleh kepala desa bersama warganya. Jadi tidak bisa dipotong dari pusat,” papar Prabowo disambut tepuk tangan riuh seluruh kepala desa yang hadir.

Berbeda dengan argumen yang selama ini disampaikan oleh pemerintah dan beberapa pimpinan DPR, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa kepala desa tidak akan berani korupsi.

“Jika kepala desa beli mobil, beli televisi, renovasi rumah dari uang infrastruktur desa, rakyatnya pasti tahu karena jalanan tetap bolong, listrik tetap mati, air bersih tetap tidak ada.

Apakah rakyat desa akan tinggal diam?” tandasnya.(And)

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung pasrah saat adik Ratu Atut, Ratu Tatu Chasanah, terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Banten.

Namun, Akbar menyatakan akan terus mengawasi adik Ratu Atut Chosiyah itu.

“Saya sebagai Ketua Wantim akan terus mencermati kiprahnya supaya betul-betul memperlihatkan apa yang menjadi semangat perjuangan Partai Golkar.

Supaya jangan nampak ada konflik-konflik kepentingan dalam posisi jabatan politik Golkar,” ucap Akbar di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, (28/12).

Akbar berbicara di sela acara ‘Refleksi 100 Tahun HM Yunan Nasution’. Akbar menyatakan Golkar memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun di sisi lain, Keluarga Atut dikenal publik membangun dinasti politik yang dinilai pengamat dan politisi tak peduli dengan keadaan masyarakat Banten.

“Kalau sudah terpilih ya harus kita dukung. Walaupun saya pribadi menghendaki sebaiknya pimpinan Golkar di sana adalah orang-orang yang juga mendapatkan dukungan dari masyarakat dan diterima masyarakat,” kata Akbar.

Dengan terpilihnya Tatu, Dinasti Atut nampak bertahan di Banten. Padahal, elektabilitas Golkar di Banten menjadi disorot karena citra buruk Dinasti Atut yang tersandung kasus korupsi.

Akbar mengakui hal ini sebagai tantangan bagi Partai.

“Memang ini tantangan tersendiri bagi Golkar. Tentu warna dari keluarga Atut menjadi masih tampak di Golkar,” tukasnya.(*Har)

JAKARTA  – Diera keterbukaan begitu pentingnya media sebab itu semua pihak sangat berkepentingan dengan media apapun .

Partai Gerinda mendirikan media center di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) jalan Haryono, Ragunan, Jakarta Selatan. Pendirian ini bertujuan guna membuka diri kepada masyarakat luas.

Ketua Dewan Pimpinan Gerindra, Letjen (purn) TNI Prabowo Subianto mengaku, pendirian ini juga bertujuan agar membangun demokrasi bangsa bersama media massa.

“Kami berniat membuka diri kita kepada media bahwa kita ingin bersama-sama mewujudkan dan membuat demokrasi bangsa ini berhasil,” kata Prabowo saat jumpa pers di DPP Gerindra, Jakarta, (23/12).

Menurutnya, media merupakan bagian dari pilar demokrasi.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak agar pers mempunyai peran yang lebih aktif.

“Media sebagai kebebasan pers harus dijamin sebagai pilar bagi demokrasi. Saya harap media itu dinamis, aktif,” terangnya kepada para wartawan

Bahkan, calon presiden (Capres) tunggal partai Gerinda ini berharap, media menjadi suara rakyat. “Media bisa menyuarakan kepentingan rakyat,” tandasnya.(Md/Adyt)

SEMARANG – Diduga terlibat kasus korupsi proyek perumahan Grya Lawu Asri senilai rp 18 ,4 miliar menjadi kasus hukum yang membelit mantan Bupati Karanganyar .

Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.

Pagi tadi, sekira pukul 10.00 WIB, Rina datang ke kejati, di Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Memakai batik warna cokelat hitam dan kerudung hitam, Rina terlihat buru-buru memasuki gedung kejati. Awak media yang mencoba menghadangnya di pintu masuk lift, tidak berhasil mendapatkan statemennya, karena dia mendapat pengawalan ketat.

Rina hanya sesekali melempar senyum kepada wartawan saat dipanggil. Tak ada sepatah kata pun yang terucap darinya.

“Nanti saja yah, setelah selesai penyidikan kita akan layani,” kata seorang laki-laki yang mengawalnya, (23/11).

Seperti diketahui, kedatangan Rina pagi ini merupakan panggilan kedua dari pihak penyidik Kejati.

Sebelumnya, dia tidak hadir dalam pemanggilan pertama dari penyidik Kejati Jateng, pada Selasa 17 Desember 2013 pekan lalu.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng Eko Suwarni membenarkan bahwa Rina telah hadir di kejati.

“Setelah dia (Rina) tidak hadir pada pemanggilan pertama, hari ini pihaknya sudah hadir.

Saat ini masih menjalani proses penyidikan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Rina masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh pihak Kejati. Dia diperiksa terkait kasus korupsi proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp18,4 miliar.(*A Rus)