PKS TOLAK REVISI UU, KPK DIBUTUHKAN RAKYAT

JAKARTA - Fraksi PKS maju di garis depan yang menolak revisi UU KPK. PKS beralasan, masih ada agenda penting lainnya yang mesti dibahas. Mulai dari urusan pangan sampai asap. Juga soal ekonomi.

"DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita," jelas Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Almuzzammil Yusuf, (7/10).

Menurut Muzzamil, memasukan RUU KPK tiba-tiba di tengah jalan, seakan-akan darurat akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif.
DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita.

"Selama korupsi merajalela kita sangat membutuhkan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bersinergi memberantas korupsi," terang dia.

Misalnya, kita harus sepakati bersama masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Tidak boleh dikurangi supaya tidak ompong. Malah harus kita perkuat dengan Komite Etik yang permanen supaya jika ada penyelewengan oknum KPK bisa langsung ditindak," paparnya.

Karena itu, PKS menolak usulan perubahan UU KPK. "Saya melihat perbedaan antar fraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar," tandasnya.
(*Ars)