TUNJANGAN TIDAK MENUNJANG KINERJA PEJABAT

JAKARTA - Rencana kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat lembaga negara lainnya terus mendapat penolakan. Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Priambodo, menilai tunjangan cenderung tak menunjang kinerja.

‎‎“Kita tidak usah berbicara mengenai kenaikan berapa persen. Kinerja yang sudah terukur saja belum maksimal, sekarang mau naik gaji atau tunjangan. Yang benar saja,” kata Anggota Fraksi Nasional Demokrat tersebut, di Jakarta,(24/9).

Dia mencontohkan direktorat pajak yang telah disetujui kenaikan tunjangannya. Kinerja dirjen pajak tidak menunjukkan peningkatan. "Target tidak tercapai," kata Anggota Badan Anggaran DPR itu.

Hal yang sama juga terjadi di tubuh badan usaha milik negara. Saat seorang anggota DPR mengajukan usulan gaji Presiden dinaikkan, yang menjadi pembanding adalah gaji direktur utama BUMN. Donny pun mengatakan BUMN seharusnya termasuk salah satu aset negara yang perlu direformasi.

"Dari sekian banyak BUMN, hanya segelintir yang menyumbangkan devisa negara. Sekitar 80 persen pemasukan negara dari badan-badan usahanya, hanya disumbang oleh 10 BUMN, sisanya patut dipertanyakan kinerjanya," kata dia.

Sebagai badan usaha milik pemerintah dengan kemudahan yang lebih dibanding swasta, BUMN‎ berkinerja tidak lebih bagus daripada swasta. Kondisi di Indonesia itu berbeda dengan negara-negara tetangga. Penerimaan negara tetangga, justru digenjot oleh BUMN. "Jadi berbicara soal tunjangan ini, berapa banyak sudah yang dinaikkan tunjangannya, tetapi kinerjanya tetap sama saja," kata dia.

‎Donny menambahkan di tengah kondisi ekonomi yang sedang melambat seperti sekarang, beban APBN secara otomatis semakin berat. Sementara target-target penerimaan belum terpenuhi. Belum lagi masalah government spending yang belum mencapai 50 persen.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan bangsa ini sebaiknya berkonsentrasi memaksimalkan penerimaan negara sehingga dapat menutup APBN.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Dimyati Natakusumah, mengatakan kenaikan tunjangan akan berlaku Oktober ini. "Sudah disepakati, sudah diketok palu. Sudah masuk dalam program APBNP 2015," kata dia.

Sebagai pihak yang menyetujui kenaikan itu, Wakil Ketua Umum PPP kubu Muktamar Jakarta itu, ‎bahkan meminta sebaiknya kenaikan itu ditambah. Alasannya, sebagai wakil rakyat, anggota dewan punya banyak konstituen sehingga memiliki banyak kebutuhan. "Tidak besar kenaikan cuma lima juta. Pimpinan minta bekerja lebih bagus," pungkasnya. (*Sam)