News

JAKARTA: Diskusi atau Kajian Rutin sekaligus wawancara khusus yang biasa kita sebut “Kopi Darat” kali ini mengangkat tema: Membangun Wirausaha Muslimah, Mengawal Ekonomi Bangsa. Hadir sebagai nara sumber dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) kopi darat Bersama Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPP AWPI) Bertempat di Resto Jok Dhol Utan Kayu 34 Jakarta. Selasa (17/05/2016)

Saat ini persaingan ekonomi sudah memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantangan yang harus benar benar disambut dengan serius, kesiapan wirausaha serta pelaku usaha sangat perlu dukungan bersama serta dukungan kebijakan pemerintah dalam menghadapi MEA yang sudah nyata. Untuk itu saatnya meningkatan efisiensi daya saing, nilai tambah, dan juga produktivitas dari beragam kinerja perekonomian di berbagai daerah di Tanah Air akan diuji di lingkup ASEAN dan dunia internasional.

Ketua Pengurus Wilayah IPEMI DKI Jakarta, Chandra Manggih Rahayu menjelaskan: Untuk itulah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) hadir sebagai organinsasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka peran serta menguatkan ekonomi bangsa, menambahkan kesempatan usaha dan tambahan pendapatan bagi para muslimah di Indonesia, IPEMI mengawal kesetabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi para pengusaha muslimah adalah tujuan utama bagi mereka pengusaha muslimah yang tergabung dalam jamaah Majelis Taklim maupun komunitas Islam sebagai preoritas program kerja IPEMI.

“IPEMI hadir mengawal pembangunan kewirausahaan muslimah, Sangat penting bagi kita mendampingi pelaku sektor usaha makro maupun mikro untuk menyiapkan daya saing secara Nasional. Sektor nasional juga harus siap untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi di lingkungan pasar domestik. MEA harus dapat menjadi peluang wirausaha muslimah Indonesia untuk memanfaatkan pasar ASEAN sekaligus sebagai penguatan wirausaha yang berbasis produksi dalam negeri ke kancah dunia internasional. Jelas Ketua Pengurus Wilayah IPEMI DKI Jakarta, Chandra Manggih Rahayu kepada Media di Resto Jok Dhol Utan Kayu 34 Jakarta.

Pemerintah memang mengklaim siap menghadapi perdagangan bebas ASEAN, namun masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terutama mengawal sektor usaha menengah dan mendampingi masyarakat pelaku wirausaha menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat seiring dengan pemberlakuan MEA. Seluruh pelaku usaha dari 10 negara ASEAN boleh keluar masuk dengan fasilitas Mutual Recognition Arrangement (MRA). Tantangan terbesar yaitu dalam mendampingi iklim persaingan usaha supaya tercipta kondisi wirausaha yang efisien serta iklim usaha yang kondusif menyejahterakan rakyat.

“Pengusaha Muslimah harus bangkit agar dapat memberi contoh bagi generasi muda. IPEMI mendampingi wirausaha masyarakat agar benar benar maju dan bisa menjadi Pahlawan Ekonomi minimal dapat menyajikan potensi ekonomi lokal dari daerah sendiri menuju daya saing yang produktif” Tegas Chandra Manggih Rahayu kepada awak media.

Program IPEMI terdekat akan mengadakan pelatihan manajemen kewirauaahaan bagi muslimah, setelah itu akan kami adakan Workshop, pendampingan serta pameran potensi ekonomi daerah untuk kita bawa ke ranah Nasional dan Asean, banyak produk produk dalam negeri yang berkwalitas eksport sangat berpotensi sebagai basis penguatan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Saatnya pengusaha muslimah berkarya untuk keluarga, bangsa dan negara. Papar Chandra Manggih Rahayu sebagai penutup diskusi kopi darat yang bertempat di Resto Jok Dhol utankayu 34 jakarta. Selasa (17/05)

Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPEMI di nahkodai Oleh Inggrid Kansil sebagai Ketua Umum, Aktivis Perempuan, artis presenter dan bintang sinetron sekaligus Politikus ini kini makin aktif terjun di organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) yang lahir di Jakarta, 21 April 2015 Sudah mencapai usia 1 tahun, IPEMI sebagai Organisasi Nasional kini pengurusnya sudah tersebar di 34 propinsi dengan jumlah anggota aktif sebanyak 5,1 juta di seluruh wilayah indonesia.

Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) sebagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan untuk meningkatkan peran dan kontribusi Pengusaha Muslimah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, menuju kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia dan berakhlakul karimah. Bersama IPEMI Membangun Negeri(*Adyt)

DEPOK – Aparat Polres Depok dan Kelurahan Depok dikabarkan tengah mengawasi salah satu rumah di RT 02/03 Jatimulya, Cilodong, Depok. Diduga rumah tersebut menjadi tempat berkumpulnya pengikut Amanah Keagungan Ilahi (AKI) yang dinilai warga setempat merupakan aliran sesat.

Aliran ini diduga sudah muncul selama setahun terakhir. Warga diajarkan tidak perlu beribadah salat dan mengaji dalam keadaan gelap-gelapan. Aliran ini diduga dipimpin seorang pria DS yang datang ke kampung tersebut dan menyebarkan paham yang dianutnya.

Semula salah satu warga yakni berinisial A juga menjadi pengikut AKI. A pun mengajak menantunya berinisial R. Kemudian R mengajak istrinya E untuk ikut serta dalam aliran tersebut.

Anehnya setiap kali mengaji, rumah pemimpin aliran selalu dimatikan, malam hari, dalam keadaan gelap. Selain itu, ada pula kewajiban untuk mengizinkan istri pengikutnya untuk bersetubuh dengan guru karena tidak ada kewajiban melayani suami justru wajib melayani nafsu guru.

“E ini awalnya memakai jilbab sekarang melepas jilbab, rambut dicat, merokok, dan pakai pakaian mini. Kayak orang enggak sadar. Suaminya juga awalnya enggak sadar, tapi lama kelamaan sadar kenapa kok dia mengizinkan istrinya pergi sama si pemimpinnya sampai menginap,” kata warga di lokasi yang enggan disebutkan namanya, (13/5).

Karena sudah resah, warga awalnya berniat menggeruduk rumah salah satu pengikut aliran AKI. Namun sayangnya, pemimpin aliran tersebut, DS tidak tinggal di sana.

Ketua RT 02 Hidayatullah berupaya mengamankan situasi dan meredam pergerakan warga.”Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan lurah untuk kasus ini. Saya berupaya meredam warga agar tidak ada aksi anarkis yang sebenarnya sudah mulai panas sejak dua bulan terakhir,” kata Hidayatullah.

Guru mengaji E yang juga Ketua RT 03/03 Ismail menyesalkan sikap E yang kini berubah setelah ikut aliraan tersebut. E memang dikenal warga setempat adalah wanita cantik meski telah menikah. E diajarkan membuka jilbab karena versi aliran ini mengikuti perintah Tuhan sesuai perintah pimpinan aliran.

“Kaget juga melihat dia berubah sekarang enggak pakai jilbab juga. Aliran ini sudah berhembus ke RT saya, dan ikut resah juga,” ungkapnya.(*Ind)

JAKARTA – Isu pembocoran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus reklamasi Teluk Jakarta oleh penyidik KPK mengemuka ke publik. Salah satu isinya menyebutkan PT Agung Podomoro Land (APL) membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Perusahaan itu dikatakan mengeluarkan Rp6 miliar atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk penggusuran Kalijodo dan mengerahkan 5.000 personel gabungan.

Namun, anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul tidak yakin penyidik KPK membocorkan BAP.

“Tujuannya kan jelas supaya Ahok terus terpojok,” kata Ruhut di Jakarta, (13/5).

Ruhut meminta media tak perlu membesar-besarkan informasi yang tak jelas. Sebab, ia menilai rakyat Jakarta justru semakin menyukai Ahok jika ia terus ditekan.

“Ahok tak terbendung karena telah bekerja keras untuk Jakarta. Itu fakta lho,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickhar Hadjar menilai tidak etis jika penyidik KPK membuka hasil penyidikan ke publik sebelum sidang digelar.

Alasannya, hasil penyidikan merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia.

“Kalau sudah di pengadilan boleh. Kecuali orang yang diperiksa menyampaikannya secara langsung ke publik,” ujar Fickar.

Fickar mengatakan, penyidik yang membocorkan BAP bisa masuk dalam pelanggaran kode etik dan diproses sesuai aturan yang belaku.

“Tapi saya tidak yakin penyidik KPK mau membocorkan BAP tersebut karena mereka selama ini masih taat aturan,” tandasnya.(*Adyt)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif belum dapat memberikan sikap terkait usulan KPK menjadi lembaga tunggal pemberantasan korupsi.

Menurut Laode, hal itu masih harus dibicarakan dengan Kantor Staf Presiden selaku pihak yang mengusulkan ide tersebut.

“Kami harus membicarkan ini lebih lanjut dengan Kantor Presiden apa idenya,” kata Laode , (31/1/16).

Dia menilai ide KPK sebagai lembaga tunggal pemberantasan korupsi juga dinilai perlu dibahas terlebih dahulu bersamalembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Laode mengatakan, internal KPK belum menyambut baik ide dan gagasan yang sempat dilontarkan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden tersebut.

“Belum sambut baik, tetapi kami akan diskusikan secara intensif,” ucapnya.

Sebelumnya, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho melontarkan ide agar KPK menjadi lembaga tunggal pemberantasan korupsi. Hal itu dilakukan supaya ke depan tidak ada tumpang tindih penegakan hukum.

Ide itu juga atas dasar pemikiran untuk mendongkrak skor indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia yang baru mencapai 36 poin.

Ide pemberantasaan korupsi dilakukan satu lembaga sukses diterapkan di negara Malaysia dan Hong Kong.

“Kami mencoba mencarikan pendapat itu. Gagasan paling mendasar adalah harusnya korupsi ditangani oleh satu lembaga tunggal. KPK tangani korupsi, Polisi tangani kejahatan apapun selain korupsi, dan kejaksaan tangani penuntutan. Clear kan,” kata Yanuar dalam peluncuran Corruption Perceptions Index 2015 di Jakarta, (27/1/16) lalu.(Sindo/Nia)

JAKARTA – Lebih dari satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, yang merupakan sama-sama orang sipil, ternyata tak membuat publik melupakan sosok militer. Bahkan, ternyata publik masih merindukan sosok militer dalam Pilpres 2019 mendatang.

Mayoritas publik, atau sekitar 40,5 persen, menghendaki presiden RI 2019-2024 kembali dipegang dengan latar belakang TNI. Sementara itu, 21,4 persen publik menghendaki capres berlatarbelakang sipil dan 27,3 persen tidak lagi mempersoalkan sipil maupun militer. Sedangkan 10,8 persen menjawab tidak tahu.

Setelah data di atas diperoleh, Segitiga Institute pun mencoba memberikan pertanyaan tertutup dengan menawarkan empat nama. Nama ini dipilih karena berada di puncak tertinggi TNI. Yaitu mantan Panglima TNI Djoko Suyanto, mantan Panglima TNI Agus Suhartono, mantan Panglima TNI Moeldoko dan Panglima TNI saat ini Gatot Nurmantyo.

Dari data yang diperoleh, ternyata pilihan tertinggi jatuh pada Gatot Nurmantyo. Tingkat elektabilitas Gatot mencapai 35, 9 persen. Disusul oleh Djoko Suyanto (27, 4 persen), Moeldoko (22, 6 persen) dan Agus Suhartono (14,1 persen).

Menarik bila nama Pramono Edhi Wibowo dimasukkan ke dalam pertanyaan survei. Posisi Pramono berhasil mengungguli posisi Agus Suhartono. Rincian lengkap dengan lima nama adalah Gatot (34,7 persen), Djoko Suyanto (25,2 persen), Moeldoko (19,3 persen), Pramono Edhi (18,6 persen) dan Agus Suhartono 2,2 persen.

Berdasarkan survei ini, ditemukan bahwa publik menentukan capres berdasarkan beberapa alasan. Misalnya, sekitar 40,5 persen memilih capres militer karena dinilai bisa memecahkan persoalan bangsa; sekitar 15,2 persen karena menilai karena kepribadian capres itu sendiri; sekitar 12,4 persen karena program kerja yang ditawarkan capres; sekitar 8,3 persen karena rekam jejak capres; dan sekitar 4,8 persen karena latar belakang agama. Sisanya, di bawah 2 persen karena faktor lainnya seperti alasan ekonomi, asal suku capres, dan partai yang mengusung capres.

Faktor lain yang membuat elektabilitas Gatot melejit karena masih menjabat sebagai Panglima TNI dan dinilai memiliki pengaruh yang kuat di kalangan militer. Temuan lain, ketika nama Gatot dipertanyakan secara head to head dengan Jokowi. Jokowi tetap unggul dengan posisi 59,3 persen. Sementara Gatot berada di posisi 38,5 persen.

Sementara yang belum mau menjawab 2,2 persen. Meski cukup terpaut jauh, namun angka ini sangat mengacam Jokowi. Dengan jangka waktu masih lama atau sekitar 3 tahun lagi menjelang Pilprres 2019, Gatot menjadi ancaman sangat nyata bagi Jokowi.

Survei ini digelar pada tanggal 4 Januari sampai dengan 15 Januari 2016 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi survei ini adalah seluruh calon pemilih dalam Pemilu 2019 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

Sementara itu, jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1225 responden, yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara berjenjang atau multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen, dengan margin of error plus minus 2,8 persen.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden dengan pedoman kuesioner. Untuk diketahui, Segitiga Institut merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan konsen dengan isu-isu publik, terutama konsolidasi demokrasi. (PR/Sam)

JAKARTA – Indonesia bahkan dunia, diperkirakan akan mengalami kelangkaan pangan. Perkiraan tersebut semakin dirasakan Indonesia, mengingat ketersediaan pangan lokal yang tidak memadai.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar, mengatakan ancaman kelangkaan pangan di Indonesia telah menyebabkan Indonesia terus mengalami impor. Hingga Agustus 2013, impor beras Indonesia telah mencapai 35.818 ton, atau setara dengan 19,132 juta dolar AS. Beras tersebut dipasok dari beberapa negara yakni Vietnam, Thailand, Pakistan, India, dan Myanmar.

“Perkiraan ancaman kelangkaan pangan tersebut semakin terasa, terutama bagi Indonesia sebagai Negara agraris yang perlahan menjadi Negara industri,” ujar Marwan dalam Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persatuan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI), di Jakarta, (30/1/2016).

Menurutnya, potensi kelangkaan pangan tersebut telah menjadi ancaman yang serius. Maka ia pun berupaya untuk membantu mengatasi hal tersebut, dengan membangun dan mengembangkan potensi pertanian di desa-desa. Pertanian adalah watak Indonesia yang harus terus dikembangkan.

“Meskipun Indonesia akan menjadi poros maritime dunia, pertanian tidak boleh kita lupakan. Kita bisa memanfaatkan dana desa untuk membangun dan mengembangkan pertanian desa. Karena pertanian dan perkebunan ini kan sumbernya dari desa. Nah, kita bisa memanfaatkan dana desa untuk ini,” tegasnya.

Menurut Menteri Marwan, dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sektor pertanian desa. Sehingga pertanian masyarakat desa tidak lagi terhambat oleh minimnya ketersediaan fasilitas pertanian. “Dana desa ini dapat dimanfaatkan untuk membangun irigasi misalnya, atau infrastruktur lain yang dapat menunjang pertanian,” ujarnya.

Marwan juga mengatakan akan melakukan MoU dengan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, untuk berkolaborasi dalam membangun dan mengembangkan pertanian desa. “Kita bisa saling berkolaborasi, bahkan saya harap kontribusi para sarjana pertanian ini dapat memberikan inovasi dan kreatifitas baru untuk pertanian Indonesia, khususnya di desa,” ujarnya.

Dia berharap semakin banyak sarjana dan ahli bidang pertanian untuk kembali ke desa. Ia meyakini, sinergi antara sarjana, industri, pemerintah, dan masyarakat akan dapat menghadapi ancaman langka pangan. “Ini juga merupakan lompatan yang luar biasa, untuk memperkuat desa secara ekonomi,” ujarnya.

Terdapat dua kunci pokok yang akan dilakukan Kementerian Desa, PDTT dalam menghadapi kelangkaan pangan. Pertama, adalah dengan membangun dan mengembangkan pertanian desa. Selanjutnya, dengan memperkuat kelembagaan pertanian di desa.

“Selain menjadikan potensi pertanian di desa menjadi lebih maju, hasil pertanian dapat diberdayakan melalui BUMdes (Badan Usaha Milik Desa),” tandasnya.(*Adyt)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Barat 2016 melalui Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tertanggal 20 November 2015 tentang UMK di Jawa Barat tahun 2016. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp 11,5 persen sesuai dengan aturan dalam PP Pengupahan.

Berdasarkan rekomendasi dari kabupaten kota dan Dewan Pengupahan Jawa Barat Gubernur menetapkan UMK di Jawa Barat dengan kenaikan rata-rata 11,5 persen sesuai aturan dalam PP 78/2015 tentang pengupahan.

Berdasarkan UMK yang ditetapkan, Kabupaten Pangandaran menjadi daerah dengan UMK terendah Rp 1.324.620, sementara upah tertinggi Kabupaten Karawang Rp 3.330.505.

Selisih UMK tertinggi dan terendah di Jawa Barat adalah Rp 2.005.885. Rata-rata UMK di Jawa Barat Rp 2.147.395,34. Sementara UMK rata-rata per wilayah di Jawa Barat adalah, wilayah Priangan Timur Rp 1.451.861,52, wilayah Ciayumajakuning Rp 1.528.219, wilayah Bandung Raya Rp 2.346.852, wilayah Bogor Raya Rp 2.482.733,33, wilayah Bekasi Raya Rp 2.999.350. (*Asp)

Kota Banjar Rp 1.327.965
Kabupaten Cianjur Rp 1.837.520
Kabupaten Cirebon Rp 1.592.220
Kota Cirebon Rp 1.608.945
Kota Sukabumi Rp 1.834.175
Kota Tasikmalaya Rp 1.641.280
Kabupaten Bekasi Rp 3.261.375
Kabupaten Kuningan Rp 1.364.760
Kabupaten Garut Rp 1.421.625
Kabupaten Majalengka Rp 1.409.360
Kota bandung Rp 2.626.940
Kabupaten Bogor Rp 2.960.325
Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.632.360
Kabupaten Ciamis Rp 1.363.319
Kabupaten Pangandaran Rp 1.324.620
Kabupaten Indramayu Rp 1.665.810
Kabupaten Bandung Rp 2.275.715
Kabupaten Bandung Barat Rp 2.280.175
Kabupaten Sumedang Rp 2.275.715
Kota Cimahi Rp 2.275.715
Kota Depok Rp 3.046.180
Kota Bogor Rp 3.022.765
Kabupaten Sukabumi Rp 2.195.435
Kota Bekasi Rp 3.327.160
Kabupaten Karawang Rp 3.330.505
Kabupaten Purwakarta Rp 2.927.990
Kabupaten Subang Rp 2.149.720

JAKARTA – Kegaduhan kembali muncul setelah Menteri ESDM, Sudirman Said, melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan ini terkait adanya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), Setya Novanto.

Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi para menteri yang membuat kegaduhan. hal ini demi terjaganya kondusifitas pemerintahan.

“Semua menteri yang tidak berprestasi dan juga bikin gaduh harus diganti. Presiden memerlukan kabinet yang bisa membangun produktivitas dan kondusivitas,” kata Ketua DPP Golkar, Tantowi Yahya,(22/11).

Tantowi menjelaskan ekonomi Indonesia bisa tumbuh apabila suasana politik kondusif. Namun terkait reshuffle, ia menyerahkan semua kepada Presiden Jokowi.

“Kami persilakan Presiden untuk melakukan reshuffle jilid 2 bahkan jilid-jilid berikutnya jika Presiden menganggap para pembantunya tidak selaras baik dalam pemikiran maupun langkah dengan beliau,” ucap Tantowi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menambahkan bila Presiden Jokowi ingin melakukan reshuffle sebaiknya mengambil sosok yang benar-benar mempunyai kapasitas di bidangnya.

“Kabinet beliau harus berisi orang-orang yang ahli di bidangnya. Jangan yang baru belajar. Kita sudah tidak punya waktu lagi,” tandasnya.(*Adyt)

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan untuk mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang memenangkan Djan Faridz sebagai ketua umum dan Dimyati Nataksumah Sekjen. PPP Djan berharap Menkum HAM Yassona Laoly segera menerbitkan SK atas putusan MA itu.

“Putusan itu bersifat pengesahan bukan pengangkatan. Jadi Menkum HAM wajib mengesahkan paling lama 7 hari, jika tidak maka Menkum HAM telah melakukan abuse of power,” kata Sekjen PPP Dimyati Natakusumah kepada wartawan (22/11).

Dimyati mengatakan pihaknya telah mengajukan persyaratan susunan kepengurusan PPP untuk kedua kalinya kepada Menkum HAM pada Rabu (18/11) lalu, sehingga Menkum HAM ada waktu 7 hari untuk menerbitkan SK sejak pengajuan itu.

“Kami harapkan Menkum HAM sahkan paling telat sampai Rabu depan. Ini sudah inkrah, kalau tidak dilakukan maka yang bersangkutan melakukan pelanggaran,” ujar doktor hukum tata negara itu.

Dimyati juga mengingatkan, jika SK kepengurusan PPP Djan Faridz yang sudah disahkan MA tidak diterbitkan, maka pihaknya akan mengajukan gugatan pidana atas Menkum HAM Yassona Laoly. Pasalnya, putusan MA tidak bisa diajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Jika minggu depan Menkum HAM tak menerbitkan SK pengesahan, maka kami akan bawa ke ranah hukum.

Saya berharap sahabat saya tidak bermain-main, tidak menyalahgunakan jabatan dengan sewenang-wenang,” tegas mantan bupati Pandeglang itu.(*Ars)

DENPASAR – Dunia pendidikan digegerkan dengan kata-kata kurang pantas dalam buku cetak tulis mata pelajaran Budi Pekerti Tematik di tingkat Sekolah Dasar untuk kelas 4 dan 5. Sejumlah pihak bereaksi keras atas temuan di Lembar Kerja Siswa (LKS) di Malang, Jawa Timur tersebut.

Salah satunya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Anies mengaku akan memberikan sanksi tegas kepada oknum maupun sekelompok guru dan percetakan yang terbukti melanggar tersebut.

“Jelas akan kami berikan sanksi tegas dan meminta Dinas Pendidikan Kota Malang untuk menindak tegas hal tersebut,” tutur Anies di Denpasar, Sabtu 14 November 2015.

Anies menginstruksikan agar LKS tersebut segera dilakukan revisi materi. Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Malang untuk segera melakukan penarikan dari peredaran agar tak makin meluas.

“Sudah kami tekankan kepada dinas setempat agar segera merevisi buku tersebut. Jangan sampai tersebar, bisa mencoreng dunia pendidikan Indonesia, ” kata Anies. (*Gio)