News

BOGOR – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto terang-terangan mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Dengan keputusan ini, Bima Arya pun membelot dari keputusan partai yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno .Bima Arya menceritakan, dirinya sejak awal sudah memberikan dukungan penuh kepada Jokowi-Ma’ruf.

Bahkan, saat digelar Rakernas, dirinya juga bersikukuh tetap menyatakan dukungan kepada pasangan petahana itu. Tak hanya itu, Bima Arya juga menyebut bahwa sikap politiknya itu bahkan sudah diketahui sendiri oleh Ketua Umum PAN, Zukifli Hasan.

Demikian disampaikan Bima Arya kepada awak media usai menghadiri acara Speak UP Satukan Suara di Hotel Puri Begawan, Bogor Timur, Kota Bogor (12/4/2019) malam.

“Pak Zul (Zulkifli Hasan, red) tahu saya berbeda dengan partai,” bebernya. Akan tetapi, lantaran saat itu dirinya masih menjabat sebagai Walikota Bogor, dirinya tak menyampaikannya kepada publik.

“Dan hari ini saya sudah menjadi warga biasa, yang memilih dengan resikonya, berbeda dengan garis partai,” tegasnya.
Bima Arya menjelaskan, PAN sejatinya lahir dari rahim reformasi dengan platform nasionalisme dan pluralisme serta menjungjung tinggi keberagaman.

Seharusnya, jika menilik pada platform tersebut, partai berlambang matahari putih itu semestinya tidak merapat bersama Koalisi Adil Makmur. Melainkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma’ruf.“Bagi saya, kalau bicara platform partai, semestinya PAN menjatuhkan pilihan ke 01,” ungkap dia.

Kendati berbeda dengan keputusan partai, Bima Arya meyakini, PAN tetap akan menghormati keputusannya itu, meski dirinya tak sejalan dengan keputusan partai.

“Saya percaya PAN partai tengah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kebersaman. Insya Allah saya siap dengan segala risikonya,” tuturnya. Di sisi lain, suami Yane Ardian Bima itu mengaku heran dengan keputusan PAN yang ikut mengusung Prabowo-Sandi.

Padahal saat mengambil keputusan, dirinya sudah melontarkan berbagai macam pertimbangan.

Salah satunya adalah komposisi capres-cawapres yang semuanya berasal dari Partai Gerindra.“Saya sudah sampaikan, masa (capresnya) Gerindra (cawapresnya) Gerindra,” sindirnya.

Karena itu, ia pun mengaku tak habis pikir dengan keputusan partai berlambang matahari itu.“Silahkan teman-teman buka dokumentasinya. Saya enggak habis pikir kenapa (PAN) harus seperti itu,” sesalnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Ratusan ribu massa dari berbagai penjuru tempat memenuhi kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat Sabtu (13/4) guna menghadiri Konser Putih Bersatu. Dalam acara itu, hadir juga capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf dan beberapa ketua umum partai politik.

Uniknya, kampanye yang dibalut dengan acara konser ini juga dihadiri oleh kelompok waria dari Forum Komunikasi Waria se-Indonesia.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan, dia datang bersama 500 rekannya. Rata-rata mereka bermukim di kawasan Jakarta.

“Ini kami dari Waria se-Indonesia ya. Tapi yang datang hari ini baru dari Jakarta. Karena kawan-kawan di luar kota tidak sempat karena kesibukan masing-masing,” kata waria yang akrab disapa Yuli itu saat ditemui di GBK.

Yuli mengatakan, alasan mereka hadir lantaran kelompok waria ini menganggap kerja Jokowi terbukti.

“Kinerja Pak Jokowi sudah terbukti. Pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia sudah dirasakan hampir semua warga negara Indonesia, itu yang manjadi alasan kami mendukung beliau satu perioode lagi,” jelasnya.

Besar harapan Yuli bila Jokowi-Maruf menang dapat memerhatikan hak-hak kalangan waria di Indonesia.

“Walaupun kondisi kami seperti ini, yang pasti kami juga warga negara Indonesia dan kami juga memiliki hak pilih di Pemilu kali ini,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa memastikan keaslian surat suara tercoblos Paslon 01 dan Caleg Nasdem yang ditemukan di Selangor, Malaysia. Pernyataan KPU ini berbeda dengan pernyataan Bawaslu, yang melalui Panwaslu Kuala Lumpur memastikan surat suara itu sah milik KPU.

Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan, pihaknya masih menunggu tim KPU Pusat yang berangkat langsung menuju Selangor, Malaysia pada Jumat (12/4) terkait temuan itu. Tim itu meneliti keberadaan surat suara itu mulai dari keberadaan surat suaranya, kronologi hingga saksi.

“Sepenuhnya kita menunggu dari tim di Selangor. Karena ini kan hal yang sensitif terlebih lagi sudah melibatkan aparat keamanan di Malaysia sendiri,” kata Viryan di Harris Hotel, FX Sudirman, Jakarta,(12/4).

Menurut Viryan, saat tim kembali ke Jakarta, KPU akan langsung membahas dalam rapat pleno dan menentukan status atas kondisi terkait kasus di Selangor. Lebih lanjut, Viryan membeberkan ciri surat suara sah.

Menurut dia, surat suara dari KPU memiliki teknologi mikro berupa tanda khusus yang hanya bisa diketahui oleh KPU. Hingga Jumat petang, Viryan mengaku belum bisa memastikan perkembangan penyelidikan soal surat suara itu. “Belum, kan timnya masih kerja,” ujarnya.

Viryan menyatakan, sampai saat ini belum pernah ada yang bisa memalsukan teknologi mikro itu. Pasalnya, setiap daerah memiliki ciri khusus yang berbeda-beda.

Viryan melanjutkan, surat suara asli juga bisa diketahui dari jumlah yang ada di daerah tersebut. Kemudian, surat suara dianggap sah apabila ada tanda tangan dari petugas KPU.

“Jadi surat suara misalnya, kita datang ke TPS nanti bisa dicek teman teman kalau datang menerima surat suara itu pasti ada tanda tangan dari ketua KPPS, harus ada,” ujar dia menegaskan.(*/We)

JAKARTA – Capres 02 Prabowo Subianto menyebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian dapat menjamin netralitas Polri dalam Pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Polri menegaskan netralitas sudah sangat jelas dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), itu sudah sangat jelas. Jadi pedoman untuk seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam setiap kontestasi politik,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, (11/4/2019).

Dedi kemudian menjelaskan Pasal 28 ayat 1. Dalam Pasal itu, Dedi menegaskan bahwa polisi harus netral dan tak boleh terlibat politik praktis. Sementara pada ayat 2 menyatakan polisi tak punya hak pilih dan dipilih.

“Jelas pasalnya, Pasal 28 ayat 1, Polri netral dan tidak terlibat politik praktis. Ayat 2, Polri tidak memiliki hak memilih dan dipilih,” jelas Dedi.

Sedangkan pada ayat 3 Pasal 28, Polisi bisa terlibat politik praktis, jika mundur dari keanggotaan korps Bhayangkara.

“Pasal 3, apabila Polri mau menggunakan hak politiknya, maka mengajukan dan mengundurkan diri,” ucap Dedi.

Prabowo sebelumnya menyebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menjamin jajarannya netral dalam Pemilu 2019. Namun, apabila ada ditemukan polisi yang tidak netral, Prabowo meminta pendukungnya untuk mencatat namanya.

“Kapolri menjamin kepada saya bahwa polisi netral. Kalau ada yang nggak netral, catat namanya! Saya percaya Kapolri, tapi kalau ada yang menyimpang, catat namanya,” ujar Prabowo dalam orasinya saat berkampanye di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah.(*/Jun)

JAKARTA – Staf Ahli Menteri Agama, Gugus Joko Waskito, dijadwalkan akan dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait dugaan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama dengan tersangka Haris Hasanuddin (HRS) pada Jumat (12/4/2019).

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HRS,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta.

Kemudian, Febri mengatakan penyidik juga akan memanggil Haris selaku mantan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi tersangka Romahurmuziy.

Sebelumnya, Gugus mangkir alias tidak hadir saat dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan Romahurmuziy pada Kamis 28 Maret 2019. Gugus mengirimkan surat ke KPK dan meminta penjadwalan ulang. (*/Iw)

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang) MS Kaban meminta Bawaslu menindak orang yang melarang calon presiden Prabowo Subianto kampanye di Semarang, Jawa Tengah.

Menurut dia, pelarangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 02 di Semarang merupakan pelanggaran hukum dan tentunya menciderai proses demokrasi.

“Bawaslu ujo meneng wae ambil dong tindakan hukum terhadap yang melarang,” kata Kaban lewat twitternya yang dikutip Kamis (11/4/2019).

Ia mengatakan siapa pun pengganggu pemilu yang menimbulkan ketidakamanan akan dihadapi TNI dan Polri, bahkan sikap tegas terucap langsung dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Polri.

“Kita dukung total pemilu aman, damai dan tentram. Yuk menangkan Indonesia Menang, pilih PS08 paslon nomor 02,” ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto mengaku mendapat larangan saat mau gelar kampanye di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah. Padahal, Semarang akan jadi lokasi kampanye terakhirnya.

“Sekarang kita di Simpang Lima enggak boleh, mau pindah ke GOR Jatidiri enggak boleh. Akhirnya, Alhamdulillah kita di sini di Solo dan saya tidak menduga luar biasa kehadiran massa di sini,” kata Prabowo.

Saat pemilu presiden 2009, Prabowo mengaku tidak pernah merasakan pengalaman yang sama yakni dilarang saat kampanye ketika berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri.

“Saya dulu tahun 2009, saya wakilnya Ibu Mega melawan Bapak SBY. Tapi waktu itu enggak ada larangan tuh kampanye kemana-mana, saya ini bukan tipe ngolor. Aku bukan bicara baik-baik tentang SBY, karena ada Mas Agus di sini. Tapi bener, saya dulu kampanye enggak dilarang-larang,” pungkasnya.(*/Jun)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan kabar surat suara yang telah tercoblos di Malaysia bukanlah hoaks.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menegaskan kabar yang awalnya beredar lewat video viral di dunia maya ini merupakan temuan dari pihaknya di Negeri Jiran.

“Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Jadi, benar,” kata Fritz di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Ia pun menyayangkan terkuaknya kejadian yang terungkap dalam salah satu ruko di kawasan Selangor, Malaysia, itu. Surat suara yang tercoblos kabarnya disimpan di ruko.

Untuk itu, ia mendesak KPU melakukan evaluasi terhadap kinerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). “Ini terbukti PPLN tidak melaksanakan tugasnya dengan benar,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar video amatir yang menunjukan surat suara sudah tercoblos. Kejadian ini diduga terjadi di Selangor, Malaysia.

Dalam video viral yang beredar di Twitter, tampak orang yang mengambil gambar menyorot keramaian dan suarat suara yang dimuat dalam puluhan kantong di sebuah ruangan.

Di sekitarnya pun terlihat kertas suara yang berceceran. Si pengambil gambar video mengatakan bahwa dirinya tengah berada di penggerebenkan terjadinya pencoblosan surat suara.

“Kita sudah melakukan penggerebekan di Bandar Baru Bangi di Universiti tempatnya. Barang-barang sudah dicoblos. Di Malaysia selangor. Sudah dicoblos 01, Partai Nasdem nomor 5, calegnya nomor urut 3 namanya Ahmad,” kata orang dalam video itu.

Ia lalu menyampaikan harapan agar KPU membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia dari hari ini sampai tanggal 14 April nanti.(*/Adyt)

JAKARTA – Di era Joko Widodo, tidak semua pengusaha merasa nyaman untuk berbisnis. Banyak pula yang dirugikan lantaran intervensi harga.

Dalam sebuah talk show di sebuah stasiun televisi swasta, Jakarta, Rabu malam (11/4/2019), Wakil Ketua Umum KADIN bidang Konstruksi dan Infrastruktu, Erwin Aksa berani blak-blakan.

Dirinya memulai ketika Jokowi baru saja menjabat pada 2014, pengusaha seperti mendapat harapan baru. Apalagi Jokowi berduet dengan Jusuf Kalla, pengusaha besar yang cukup senior.

“Awal Jokowi-Jk memberikan harapan besar bagi kalangan pengusaha. Namun dalam perjalanannya, malah sebaliknya. Banyak kebijakan membuat kebijakannya, mohon maaf, tidak membuat kami bersemangat,” papar erwin.

Contohnya apa? Keponakan Jusuf Kalla ini menyebut kebijakan harga semen. Di mana, Presiden Jokowi memutuskan untuk menurunkan harga semen sebesar Rp3.000 per sak pada Januari 2015.

:Pak Jokowi gencar membangun infrastruktur. Selanjutnya muncul intervensi di mana harga semen malah diturunkan Rp3 ribu. Ini kan memberatkan kalangan pengusaha,” terang Erwin.

Selain itu, dia menceritakan tentang banyaknya pengembang yang mengeluhkan melemahnya daya beli. Kalaupun ada konsumen yang berkategori end user. “Jadi pembelinya yang benar-benar cari rumah untuk ditempati. Bukan yang untuk investasi, Beli rumah kedua, ketiga dan selanjutnya,” kata Erwin.

Akibat pelemahan ini, lanjut Erwin, banyak pengusaha properti terpaksa menunda pembangunan. Ketika pasar properti dampaknya bisa mengena industri ikutan lainnya. “Makanya industri semen, ubin dan baja banyak yang over capacity. Karena tidak ada pergerakan di sektor properti,” ungkapnya.(*/El)

BOGOR – Kurang dari sepekan jelang Pemilu 2019, KPU Kabupaten Bogor masih kekurangan 34.845 surat suara. Kekurangan terjadi akibat kekurangan pengiriman dan 2.531 dalam keadaan rusak saat dilakukan penyortiran.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni berharap, KPU RI memprioritaskan pemenuham surat suara di Kabupaten Bogor. Alasannya, luas wilayah yang begitu besar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Indonesia.

“Kekurangan surat suara sudah disampaikan ke KPU RI untuk segera ditindaklanjuti. Kekurangan memang bukan terjadi di Kabupaten Bogor saja, tapi kami minta diprioritaskan,” kata Ummi saat dihubungi, Kamis (11/4/2019).

Dia mengatakan, kekurangan surat suara itu merupakan akumulasi dari kekurangan saat pengiriman serta 2.531 surat suara rusak usai disortir dari 17.690.791 surat suara yang masuk.

“Yang rusak sama sekali belum ada penggantian. Dari kekurangan 34.845 surat suara, sebagian sudah terpenuhi, tapi kamu ambil sendiri ke percetakan,” katanya.

Ummi juga membeberkan soal potensi kerawanan pemilu di Kabupaten Bogor. Itu disebabkan besarnya daftar pemilih hingga jumlah penyelanggara.

Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 15.000, sedikitnya dibutuhkan 135.000 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 1.200 Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga 200 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Dilihat dari jumlahnya saja, kebutuhan SDM-nya sudah terbesar. Wajar kalau Bawaslu menganggap itu sebagai salah satu potensi kerawanan,” kata Ummi.

Terkait daftar pemilih, Ummi juga menyebut Kabupaten Bogor menjadi kabupaten degan jumlah daftar pemilih terbesar seIndonesia. Di Jabar, ada sekitar 33 juta pemilih yang 10 persen lebih ada di Kabupaten Bogor dengan jumlah pemilih mencapai 3,5 juta jiwa.

Hingga kini, KPU terus melakukan pelayanan soal pengurusan syarat memilih untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah menjelaskan jika Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pemilu 2019.

“Ada beberapa dimensi yang diukur kerawanannya. Paling tinggi dimensi partisipasi politik dan penyelenggara pemilu bebas dan adil,” kata Irfan.

Selain itu, kepatuhan peserta pemilu yang masih banyak melanggar juga masuk hitungan bawaslu. “Paling banyak APK, kemudia kampanyr di luar jadwal, keterlibatan kades, tapi politik uang belum ada,” tandasnya.(*/Ade)

BOGOR – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri, Jenderal Pol. Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D. menghadiri Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI-Polri dan Komponen Bangsa dalam rangka Pengamanan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres tahun 2019 di wilayah Jawa Barat, bertempat di Jalan Orchard Walk Bogor Nirwana Residence, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (10/4/2019).

Dalam rilis yang diterima Poskotanews disebutkan setelah pelaksanaan apel, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyempatkan diri berdialog langsung dengan para personel TNI-Polri serta melakukan pengecekan kesiapan pasukan dan sarana prasarana TNI-Polri khususnya di Jawa Barat untuk melakukan pengamanan Pemilu Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI-Polri dan Komponen Bangsa dalam rangka Pengamanan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres tahun 2019 dipimpin oleh Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Tri Soewandono dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, diikuti oleh 3.774, terdiri dari 1.323 personel TNI, 1.751 personel Polri dan 500 orang komponen bangsa.

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P., Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Mohamad Hasan dan segenap pejabat jajaran TNI-Polri wilayah Jawa Barat. (*/Di)