News

JAKARTA – Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara diamankan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Minggu (6/10/2019) kemarin.

Pagi tadi, Agung sudah tiba di markas KPK dengan pengawalan ketat petugas KPK. Meski belum dipastikan status hukumnya, informasi soal Agung selaku kepala daerah menarik untuk disimak.

Berdasarkan penelusuran dari laman resmi KPK yakni elhkpn.kpk.go.id Bupati Agung terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada April 2019 lalu.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, Bupati Agung memiliki total harta kekayaan Rp2,3 miliar.

Agung punya harta bergerak dan tidak bergerak. Dia tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa empat bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bandar Lampung. Total tanah dan bangunan miliknya senilai Rp 1,1 miliar.

Adapun, untuk harta bergerak, Agung tercatat memiliki beberapa kendaraan yaitu Toyota Fortuner, Toyota Avanza, dan motor bebek Yamaha Mio Soul. Totalnya senilai Rp557 juta.

Kemudian, harta bergerak Agung yang lainnya tercatat senilai Rp307.500.000.

Selanjutnya, Agung memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 400.715.981. Ia juga tercatat tidak memiliki utang. Jadi total harta kekayaang pribadi Agung ini jumlahnya mencapai Rp2.365.215.981.

Selain Agung, KPK juga mengamankan dua orang kepala dinas, pejabat Pemkab Lampung Utara, dan pihak swasta, serta uang sebesar Rp 600 juta yang diduga merupakan barang bukti suap.(*/Adyt)

JAKARTA – Meski masih berduka atas meninggalnya Ani Yudhoyono, namun pada Lebaran pertama kemarin Rabu (5/6/2019) Agus Harimurti (AHY) dan adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tetap bersilaturahmi kepada tokoh nasional.

Didampingi istri masing masing kedua putra Susilo Bambang Yudhoyono itu usai ziarah ke makam Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan Kalibatan, Jakarta, langsung menuju Istana Negara bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi.

Putra-putri dan menantu SBY tersebut disambut oleh Jokowi didampingi Iriana Jokowi dan anaknya Kaesang.

Dari Istana, AHY dan Ibas bersama istri masing-masing langsung menunju kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Tak lama kemudian keluarga Jokowi juga mendatangi kediaman Megawati dan tidak terlalu lama di sana keluarga Presiden tersebut langsung terbang ke Solo, Jawa Tengah untuk mudik.

Rupanya AHY dan Ibas cukup lama di kediaman Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Ini hal yang sangat jarang terjadi. Meski tida ada acara open house namun cukup banyak tokoh nasional yang berlebaran ke rumah Megawati.

Ada yang istimewa, anak-anak dan menantu SBY cukup lama di kediaman Megawati. Bahkan ada momen yang tidak biasa.
Ada momen kehangatan saat AHY dan Ibas dalam kunjungan tersebut seperti terlihat dari unggahan putri Megawati, Puan Maharani melalui akun Instagram pribadinya @Puanmaharaniri.
Puan mengunggah momen di mana dia bersama kakaknya Muhammad Prananda Prabowo dan Megawati berswafoto dengan AHY, Annisa, Ibas, dan Aliyah. Dalam unggahan tersebut, Puan menuliskan keterangan di Teuku Umar dengan AHY dan EBY. Puan juga menambahkan simbol senyuman dan memberi taggar #IdulFitri2019.

Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, kedatangan AHY dan Ibas dapat menjadi langkah awal rekonsiliasi politik pascapemilu. “Ya itu tadi bahwa itu semua silaturahim membuka komunikasi. Kalau komunikasi mempermudah untuk saling mengerti dan saya yakinlah apa yang menjadi ketegangan pada saat pemilu kemarin, sekarang ini sudah hampir tidak ada,” ujar Pramono di kediaman Megawati.

Menurut Pram, harus disyukuri bahwa pemilu pilpres dan pileg berjalan dengan baik. Kemudian, setelah pemilu, beberapa tokoh bisa berkomunikasi dan bersilaturahim.(*/El)

CILACAP – Gempa dengan magnitudo 5.2 Skala Richter terjadi di 88 Km arah Barat Daya Cilacap Jateng pada Minggu 9 Juni 2019, pukul 16.32.22 WIB, membuat panik warga yang tinggal di zona merah tsunami Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Getaran gempa juga dirasakan sampai 10 kota di wilayah selatan Jawa Tengah dan Jawa Barat, termasuk Bandung.

Getaran gempa menyebabkan ratusan warga yang tinggal di Perumahan Tegal Asri Kelurahan Tegallamulyan Kecamatan Cilacap Selatan lari keluar rumah. “Getaran sangat kuat sampai 2 menit, membuat warga panik, termasuk warga yang sedang menggelar acar silaturahmi ketakutan, mereka spontan ikut keluar rumah ,” kata Komandan Basnas Tanggap Bencana Cilacap Hamidan Masdi yang juga warga setempat.

Warga ketakutan karena khawatir jika gempa berdampak tsunami, sebab Perumahan Tegalasri berada di zona merah tsunami, jaraknya hanya 1 kilometer dari Pantai Kemiren. Pemukiman hanya dibatasi lahan sawah dan jalan.

Gempa juga dirasakan di Pantai Teluk Penyu. Kasat Polair Polres Cilacap AKP Huda Syafei mengatakan, petugas jaga di posko Pengamanan Teluk Penyu mengakui merasakan gempa. Meski demikian suasana wisata di pantaiberlangsung normal.

“Kegiatan wisata Pantai Teluk Penyu berjalan normal saat kejadian para wisatawan berangsur mulai meninggalkan pantai. Sebab pukul 18.00 WIB pantai tertutup untuk wisata. Sebab lokasi pantai berdekatan dengan area Kilang Pertamina, pada malam obyek vital nasional harus sudah steril,” jelasnya.

Berdasarkan analisa BMKG, dengan kekuatan 5.2 SR pada 10 km sekitar 88 Km Barat Daya Cilacap juga dirasakan sampai Kebumen Jateng, Wilayah Pangandaran , Ciamis III MMI, Bandung II MMI, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Sukabumi. “Gempa tidak berpotensi tsunami,” kata Kepala Kelompok Teknisi Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Cilacap Teguh Wardoyo.

Sementara Kepala BPBD Cilacap Tri Komara Sidhi dalam laporannya kepada Gubernur Jateng dengan tembusan Bupati Cilacap menyebutkan, gempa dengan kekuatan 5.7 SR dengan episentrum di 8.51 LS, 108.86 BT atau 88 Km Barat Daya Cilacap tidak berdampak tsunami.

“Hingga Minggu petang kami belum menerima laporan korban jiwa, luka maupun kerusakan rumah,”jelasnya.

Gempa tektonik pada pukul pukul 16.32.23 WIB, di wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa, hingga pukul 16.47 WIB, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). “Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang, dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tambah Teguh.

Pada Minggu tercatat ada dua kali gempa, sebelumnya sekitar 12.25 WIB Cilacap juga diguncang gempa dengan kekuatan 3,7 SR, kedalaman 20 Km di Barat Daya Cilacap.(*/D Tom)

JAKARTA – KMP Mutiara Persada II dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, terbawa arus sehingga kandas di perairan Pulau Rimau, namun seluruh penumpang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas pada Jumat pagi.

“Kejadiannya pukul 04.15 WIB tadi pagi, ” kata Feri, Kepala SAR Pelabuhan Bakauheni, seperti dikutip Antaranews.

Menurut dia, KMP Mutiara Persada II yang sudah masuk alur Pelabuhan Bakauheni terbawa arus sampai ke perairan Pulau Rimau Balak.

Jarak antara Pulau Rimau Balak dengan Pelabuhan Bakauheni sekitar satu mil laut atau sekitar 1,85 km.

“Karena arusnya kuat pada subuh tadi sehingga kapal terbawa arus dan kemudian kandas,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa Basarnas dan tim penyelamat lainnya sudah melakukan penanganan dengan mengevakuasi para penumpangnya ke Pelabuhan Bakauheni.

“Kita lakukan evakuasi dengan kapal Basudewa Basarnas dan Kapal RIP 02 Lampung, kami juga dibantu Satpol Air,” ujarnya.

Menurut dia, langkah evakuasi dilakukan agar penumpang tidak menunggu lama di atas kapal mengingat kapalnya masih kandas.

“Setelah semua penumpang dievakuasi, langkah selanjutnya kita akan evakuasi kapal yang kandas menggunakan tag boat,” terangnya.

“Total penumpang ada sekitar 516 orang, yang baru bisa kita evakuasi sekitar 300 orangan, ini kita masih melakukan evakuasi,” katanya.

Mengenai kondisi penumpang, kata Feri, secara umum semua baik-baik saja, namun ada sejumlah penumpang ada yang sakit.

Humas PT ASDP Bakauheni Saifulilahil M Harahap mengatakan sejumlah penumpang yang dievakuasi sudah tiba di Pelabuhan Bakauheni.

Mereka ditempat kan di ruang tunggu.

“Mereka sudah di evakuasi, untuk sementara kita tempatkan di ruang tunggu,” katanya.(*/Adyt)

BEKASI – Aturan baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2019-2020 yang menitikberatkan seleksi berdasarkan zonasi, dikhawatirkan dapat menurunkan standar kualitas lulusannya.

Seperti diakui Wakil Kepala SMKN 1 Kota Bekasi Urusan Kesiswaan Naman. Sejak tahun ajaran 2018-2019, peserta didik baru yang memanfaatkan jalur afirmasi dan zonasi cukup dominan di SMKN 1 Kota Bekasi.

“Namun setelah dijalani, banyak siswa afirmasi dan zonasi itu yang tidak sanggup mengikuti ritme pembelajaran di sekolah ini,” katanya.

Hasilnya, sudah 17 siswa yang menyatakan mundur sebagai siswa SMKN 1 Kota Bekasi karena ketidaksiapan tersebut.

Naman mengakui, kebijakan PPDB yang baru memang bersifat positif untuk mengakomodasi seluruh anak usia sekolah tanpa pembedaan khusus. Dengan demikian, ada kesempatan yang sama tanpa pembedaan.

“Hanya saja di sekolah semacam SMKN 1 Kota Bekasi yang sudah bertahun-tahun cukup difavoritkan karena kualitas lulusannya, pola pembelajaran dengan spesifikasi khusus sudah terbentuk dengan sendirinya. Jika siswa yang masuk tidak memiliki kualifikasi yang sesuai, kami khawatir terhadap perkembangan mental dan kognisinya,” ujarnya.

Selain itu, aturan perihal zonasi ini membuat calon peserta didik tidak tergerak berusaha sebaik mungkin demi bisa diterima di sekolah negeri. Selama tempat tinggalnya dekat sekolah, keyakinan dapat diterima pun tinggi.

“Saya sendiri pernah mendengar pernyataan anak tetangga yang kesehariannya malas belajar, tapi merasa yakin bisa masuk ke SMKN 1 Kota Bekasi karena kedekatan jarak dengan rumahnya. Mendengar seperti itu, miris juga,” ucapnya.

SMK memakai aturan zonasi?
Berbeda dengan PPDB SMA, PPDB SMK berbasis kompetensi. “SMK sepenuhnya berbasis kompetensi, sesuai dengan kemampuan dan keahlian calon peserta didik di jurusan yang akan mereka pilih,” tutur Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Kabid PSMK) Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Dodin Rusmin Nuryadin seperti disampaikan lewat siaran pers, Jumat 3 April 2019.

Calon peserta didik yang mendaftar ke SMK harus menjalani uji kompetensi sebagai salah satu tahapan seleksi. “Misalnya, ada siswa Bogor akan mendaftar ke Bandung atau sebaliknya, itu bisa saja, yang penting mereka lulus uji kompetensi. Dan meskipun tidak berprinsip zonasi, jika ada calon peserta didik yang bertempat tinggal di dekat sekolah, maka akan diprioritaskan asalkan mereka lulus uji kompetensi ” ujarnya.

Saat ini terdapat 103 kompetensi keahlian di SMK yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Dodin mengimbau agar calon peserta didik memilih jurusan sesuai dengan kompetensinya

Kepala Tata Usaha SMKN 1 Kota Bekasi Mulyadi menambahkan, baiknya kedekatan jarak tidak dijadikan alasan utama. Tetap perlu pembanding nilai dalam menentukan mana calon siswa yang layak diterima.

“Ini demi pertimbangan masa depan siswanya juga. Kejam kalau sekolah membiarkan masa depan siswa jelas-jelas tidak diterima di perusahaan karena tidak sesuai spesifikasi. Lebih baik membiarkannya mencoba di tempat lain,” tambahnya.

Maksud dari pernyataan itu merujuk pada kerja sama dengan pihak industri. Industri biasanya telah menetapkan standar-standar tertentu terkait siswa yang akan direkrutnya.

“Seperti Honda, yang menetapkan standar tinggi badan tertentu untuk siswa teknik kendaraan ringan, otomotif, dan permesinan yang nantinya akan direkrut. Jika syarat ini diabaikan karena semata-mata mempertimbangkan jarak, siswanya yang kasihan sudah belajar tapi tidak bisa diterima kerja,” tuturnya.

Tak hanya di level SMA/SMK, kekhawatiran yang sama juga dirasakan penyelenggara tingkatan SMP. Seperti diakui Kepala SMPN 12 Kota Bekasi Sungkawati.

“Siswa-siswi sekolah kami menorehkan cukup banyak prestasi di berbagai bidang. Bahkan ada yang skalanya internasional. Tapi sejak pendaftaran siswa baru mengakomodasi lebih banyak pendaftar dari warga sekitar yang memanfaatkan jalur bina lingkungan, saya khawatir kualitas peserta didiknya tidak akan sama dengan saat seleksi didasarkan pada nilai,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie membenarkan bahwa dengan peraturan PPDB yang baru nantinya, dikotomi sekolah favorit akan hilang.
“Nantinya semua sama, tidak ada lagi istilah sekolah favorit atau tidak favorit,” katanya.(*/Eln)

CILACAP – Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kemenkumhan memecat Kalapas Narkotika Nusakambangan serta memeriksa 13 petugas yang diduga telah melakukan pelanggaran standar operasi (SOP). Pemecatan itu buntut dari viralnya video kekerasan yang dilakukan petugas terhadap para napi narkoba asal Bali.

“Kami sudah membentuk tim untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 13 petugas yang diduga telah melakukan pelanggaran SOP. Tim hari ini sedang turun ke Nusakambangan,” kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Junaedi dalam keterangan pers ( Jumat 3 Mei 2019).

Junaedi menambahkan, tim dari Ditjen Pemasyarakatan dipimpin oleh Direktur Keamanan dan Ketertiban bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham, untuk mendalami kasus tersebut.

Terhadap ke-13 anggota Lapas narkotika, pihaknya akan mengenakan sanksi tegas bagi yang melakukan pelanggaran. Baik sanksi adminsitratif maupun sanksi hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Apakah berat, sedang atau ringan,

Pemecatan tehadap Kalapas Narkotika menurut Junaedi, karena yang bersangkutan dianggap tidak tidak mampu mengendalikan anak buahnya sehingga terjadi tindak kekerasan.

Kalapas Narkotika dinonaktifkan dan ditarik ke Kanwil Kemenkumham Jateng. Sebagai pelaksana tugas, telah ditunjuk Kepala Bidang Pembinaan Lapas Batu sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kalapas Narkotika.

“Penonaktifan Kalapas Narkotika dianaggap tidak mampu mengendalikan petugas, anak buahnya, sehingga tetap terjadi tindak kekerasan tersebut,” kata Junaedi.

Dijelankan, tidak kekerasan petugas terhadap napi pindahan terjadi pada saat pemindahan 26 napi dari Lapas Kerobokan dan Lapas Bangli ke Lapas Nusakambangan Kamis 28 Maret lalu. Sebelum rombongan pindahan narapidana tiba Kalapas Narkotika didampingi Kabid Kamtib Lapas Batu selaku penanggung jawab satgas pengamanan penyeberangan, mengarahkan anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap napi pindahan agar tidak terulang masuknya narkoba yang dibawa napi pindahan.
Sekitar pukul 13.30 rombongan 26 narapidana tiba, sebanyak 10 orang berasal dari Lapas Krobokan dan 16 orang dari Lapas Bangli. Mereka diturunkan di halaman depan Pos Satgas Wijayapura, kemudian dilakukan penggantian dari borgol rantai menjadi borgol perorangan. Pemeriksaan dilakukan sebelum dibawa menyeberang menuju Nusakambangan.

Pelanggaran diketahui sejak keluar dari pintu belakang Pos Wijayapura menuju kapal penyebarangan, “Disitu terjadi pelanggaran seperti yang terjadi di video yang sudah tersebar di medsos. Sampai berada di dalam kapal penyebarangan,” jelasnya.

Dari 26 napi sebanyak empat napi ditemnpatkan di Lapas Batu sisanya 22 ditempatkan di Lapas narkotika.(*/D Tom)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo ngotot memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Untuk merealisasikannya perlu dana jumbo, sedikitnya Rp400 triliun. Dari mana duitnya?

Prof Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, mengatakan, biaya untuk memindahkan ibu kota negara ke daerah lain mencapai Rp300triliun hingga Rp400triliun.

“Kemarin, Pak Bambang (Menteri Bappenas) kan sudah bilang biayanya kira-kira mencapai Rp300 sampai Rp400 triliun,” ucap Erani di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Lantas uangnya dari mana? Kata Erani, sebagian besar dana jumbo untuk pindahkan ibu kota negara, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dijamin tidak membuat APBN jebol alias defisit.

“Yah enggaklah, enggak jebol, Karena sudah diperhitungkan, Bappenas sendiri sudah bekerja keras selama 1 tahun terakhir untuk mempelajari ini, karena pembiyaan tidak hanya dari APBN saja tapi ada sumber lain BUMN dan swasta” katanya.

Dirinya merincikan, penggunaan APBN hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti fasilitas pemerintahan dan parlemen. Sedangkan dana dari BUMN digunakan untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Sementara dana dari skema KPBU, digunakan untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Untuk perusahaan swasta, murni dialokasikan untuk properti perumahan dan fasilitas sosial.

Rencana pemindahan ibu kota negara sendiri sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Jokowi memilih ibu kota negara ditempatkan di luar Jawa demi pemerataan ekonomi.(*/Ag)

JAKARTA – Video oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Nusakambangan menganiaya narapidana viral di media sosial. Petugas memperlakukan warga binaan dengan tidak patut karena dipukul, diseret, ditendang dan disabet .

Di video yang berdurasi 01:22 menit itu terlihat ketika 24 narapidana baru tiba di dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Dengan tangan dan kaki diborgol napi diminta jalan jongkok menuju kapal penyeberangan.

Penganiayaan mulai dilakukan petugas saat napi akan naik ke kapal . Namun, untuk mencapainya, napi yang kebanyakan bandar narkoba itu diminta berjalan jongkok. Saat mereka berjalan lambat, sipir menganiayanya.
Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Produksi Kemenkum HAM, Junaedi mengatakan, pihaknya membenarkan aksi kekerasan itu.

“Video viral itu memang benar, kami juga menyebut telah terjadi insiden-insiden pelanggaran terhadap standar operasional prosedur,” katanya, di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (2/5).

Peristiwa itu, kata Junaedi, terjadi Kamis 28 Maret 2019 saat proses pemindahan 26 narapidana dari Bali ke Lapas Nusakambangan.

Masing-masing 10 orang napi dari Lapas Krobokan dan 16 orang dari Lapas Bangli yang semuanya merupakan bandar narkoba. “Saat proses pemindahan itulah tindakan kekerasan itu dilakukan oknum,” ujarnya.

Atas kejadian itu, kata Junaedi, Kalapas Narkotika Nusakambangan, HM, dinilai lalai karena tidak mampu mengendalikan 13 anak buahnya. Seluruh petugas juga sudah diperiksa dan membenarkan adanya tindakan kekerasan tersebut. “Kami juga sudah menonaktifkan kalapas atas kejadian itu,” terangnya.

Junaedi menyebut, ke-26 napi ini dipindahkan ke Nusakambangan karena diketahui masih mengendalikan peredaran narkoba dari penjara. Langkah itu dilakukan karena lapas Nusakambangan merupakan salah satu tempat untuk mewujudkan revitalisasi.

“Di lapas Nusakambangan ini kan memiliki tingkat keamanan hingga mencapai super, jadi mereka dipindahkan,”jelasnya. (*/Joh)

JAKARTA – Polemik salah imput suara Pemilihahan Presiden (Pilpres) 2019 melalui Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dugaan kecurangan pemilu masih berlanjut hingga hari ini. KPU berdalih, kesalahan imput suara tersebut terjadi karena human eror.

Terkait hal itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) Ismail Rumadan menilai, KPU harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan entri suara rakyat melalui aplikasi Situng tersebut.

“Alasan semacam ini tidak dapat dibenarkan atau diterima karena kesalahan yang terjadi berkali-kali, oleh karena itu KPU tidak segampang itu meminta maaf atas kesalahan yang terjadi berulang-ulang tersebut, KPU harus bertanggung jawab secara hukum,” kata Ismail(30/4/2019).

Ismail menjelaskan, sebagaimana ketentuan pidana dalam pasal 505 undang-undang pemilu, bahwa anggota KPU yang karena kelalaiannya mengakibatkan kehilangan atau bertambahnya perolehan suara pasangan tertentu dapat dipidana selama satu tahun penjara.

“Bahkan, kerugian perolehan suara yang dialami oleh salah satu peserta pemilu tersebut akibat adanya unsur kesengajaan dari KPU maka berdasarkan pasal 532 UU pemilu dapat dipinada selama empat tahun penjara,” jelasnya.

Untuk diketahui, KPU sendiri mengakui bahwa telah terjadi kesalahan input dalam Situng dari 142 tempat pemungutan suara (TPS). KPU mengetahui adanya kesalahan entri data ini berdasarkan hasil monitoring ditampah dengan adanya laporan masyarakat. Rinciannya, temuan kesalahan dari laporan masyarakat sebanyak 38 TPS, kemudian temuan hasil monitoring yakni 104 TPS.

Sementara itu, Tim relawan Informasi Teknologi BPN Prabowo-Sandiaga Uno dalam rilisnya hari ini menkklaim telah menemukan sedikitnya 9.440 kesalahan input aplikasi Situng Pemilu 2019 milik KPU. Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di Situs Situng KPU selama tiga hari terakhir, yakni sejak 27 hingga 29 April 2019.(*/Joh

SUKABUMI – Dua komisioner KPUD Kabupaten Sukabumi, Budi Ardiansyah dan Hamdan Safari terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena bagannya ngedrop. Hal yang sama dialami oleh Ketua Bawaslu Sukabumi Teguh Hariyanto.

Dua komisioner KPU Sukabumi tersebut menjalani perawatan medis di RSUD Pelabuhan Ratu lantaran tiba-tiba badannya ngdrop saat melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.

Budi terpaksa harus dibawa ke rumah sakit pada hari kedua rapat pleno, Selasa (30/4/2019) malam, sedangkan Hamdan jatuh pingsan di tengah pelaksanaan rapat pleno hari ketiga, Rabu (1/5/2019).

Ada pun Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Hariyanto. Badannya tiba-tiba ngdrop pada pelaksaan hari kedua pleno terbuka dan kondisinya sudah berangsur-angsur membaik, Rabu (1/5/2019).

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman membenarkan dua anggotanya terpaksa masuk rumah sakit karena jatuh sakit diduga akibat kelelahan. Kendati demikian, Ferry memastikan sakitnya kedua komisioner itu tidak mengganggu pelaksanaan rapat pleno.

“Kondisinya keduanya lemas dan harus mendapatkan penanganan dokter. Rapat pleno tidak terganggu dan terus berjalan,” tukasnya. (*/Yan)