JAKARTA - Presiden Joko Widodo ngotot memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Untuk merealisasikannya perlu dana jumbo, sedikitnya Rp400 triliun. Dari mana duitnya?
Prof Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, mengatakan, biaya untuk memindahkan ibu kota negara ke daerah lain mencapai Rp300triliun hingga Rp400triliun.
"Kemarin, Pak Bambang (Menteri Bappenas) kan sudah bilang biayanya kira-kira mencapai Rp300 sampai Rp400 triliun," ucap Erani di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).
Lantas uangnya dari mana? Kata Erani, sebagian besar dana jumbo untuk pindahkan ibu kota negara, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dijamin tidak membuat APBN jebol alias defisit.
"Yah enggaklah, enggak jebol, Karena sudah diperhitungkan, Bappenas sendiri sudah bekerja keras selama 1 tahun terakhir untuk mempelajari ini, karena pembiyaan tidak hanya dari APBN saja tapi ada sumber lain BUMN dan swasta" katanya.
Dirinya merincikan, penggunaan APBN hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti fasilitas pemerintahan dan parlemen. Sedangkan dana dari BUMN digunakan untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.
Sementara dana dari skema KPBU, digunakan untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Untuk perusahaan swasta, murni dialokasikan untuk properti perumahan dan fasilitas sosial.
Rencana pemindahan ibu kota negara sendiri sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Jokowi memilih ibu kota negara ditempatkan di luar Jawa demi pemerataan ekonomi.(*/Ag)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro