Newsflash

JAKARTA – Kehidupan dan kesejahteraan para guru di Indonesia, khususnya para guru bantu dan guru honorer dinilai jauh dari kerja layak dan hidup layak.

“Guru adalah pekerja juga, yang bekerja di sektor pendidikan, tetapi kurang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan 13/2003,” terang Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam keterangannya di Jakarta.

Andy menjelaskan, dalam prinsip Organisasi Buruh International (ILO), kerja layak adalah bagaimana perlindungan guru – guru atas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kemudian bebas berserikat dan berunding, di mana mayoritas guru bantu dan honorer tidak punya Perjanjian Kerja.

Yang paling parah, papar Andy, mayoritas guru bantu dan honorer di Indonesia, upahnya masih banyak di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Kota/Kabupaten(UMK).

Pemerintah harus memperhatikan nasib dan kesejahteraan para guru bantu dan honor, minimal semua guru bantu atau honorer mendapatkan upah sesuai dengan UMP atau UMK.

“Bila perlu ada payung hukum agar insentif atau upah guru honor atau guru bantu masuk dalam Anggaran Pendapatan Belan Daerah (APBD),” tandasnya (*Adit)

Bulog Harus Antisipasi Kenaikan Harga Beras Akhir Tahun Ini

JAKARTA – Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, Bulog harus memiliki strategi yang pas dalam mengamankan stok beras dan mendistribusikannya ke masyarakat. Peran utama Bulog adalah penyeimbang harga pangan.

Kenaikan harga beras belakangan ini dan dominannya beras impor dalam gudang Bulog adalah bukti tidak antisipatifnya Bulog dalam menyerap beras petani. “Waktu saya (pimpin Bulog) itu stok 3.645.000 ton, tertinggi selama Bulog berdiri. Kenapa bisa seperti itu, Karena ada produksi yang berlebih, dan strategi kita pas,” ujar Sutarto di Jakarta, Kamis 22 November 2018.

“Bagaimana strategi yang tepat saat produksi tinggi? Saat itu kami (Bulog) beli karena harga turun. Kalau strategi tidak pas, tidak dapat barang. Jadi begitu, jangan hanya asal tampil beda,” ujar Sutarto lagi seusai diskusi bertema “Mengurai Polemik Data Produksi Beras”, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta.

Dikatakan Sutarto, kenaikan harga beras di akhir tahun ini harus diantisipasi dengan menggelontorkan beras melalui Operasi Pasar Bulog. Ia mengatakan, kebutuhan perbulan saat ini sekitar 3 juta ton. Dengan rata-rata lahan produksi 500 ribu hektar yang panen, kata dia, maka di pasaran akan ada sekitar 1,5 juta ton.

“Berarti kan kurang 1,5 juta ton, itu dimana? Ada di stok masyarakat yang masih punya atau menyimpan beras. Sisanya, Bulog harus gelontor, sudah selesai itu (kenaikan harga),” jelasnya.

Defisit pasokan, juga menurutnya bukan hal baru. Indonesia kerap mengalami defisit beras pada periode tertentu, yakni pada masa paceklik yang kerap datang pada Oktober hingga Desember. Pada masa itu, angka produksi tentu lebih kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat. Ini pula yang terjadi pada kondisi di pasar kini.

Berdasarkan pemantauan, harga beras medium IR-64 kualitas I tercatat Rp 10.550 per kilogram (kg). Pada bulan lalu, harga beras jenis tersebut masih di angka Rp 10.350 per kg. IR-64 kualitas II juga melonjak dari Rp 9.625 per kg menjadi Rp 9.925 per kg.

Bahkan, IR-64 kualitas terendah harganya sudah mencapai Rp 9.200 per kg dari bulan sebelumnya yang hanya Rp 8.825 per kg. Untuk beras medium kualitas I dan II kini sudah melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 9.450 per kg.

Dosen FEB UI dan pengamat kebijakan beras, Prof Mohamad Ikhsan menambahkan, kisruh data beras yang terjadi di Kementerian Pertanian harus terus dibenahi. Ia mengatakan, penelitian sederhana terhadap Pasukan Pengaman Presiden saja, konsumsi perkapita per tahun hanya di angka 60 sampai 80 kilogram per tahun. Sedang data kementan overestimated.

“Jadi angka konsumsi 130-an kilogram per tahun yang dipakai Kementan tidak masuk akal. Tentara saja tidak makan sebanyak itu, kita harus lihat konsumsi beras itu semakin menurun,” ujarnya.

Ikhsan menganggap buruknya data pangan sebagai darurat matematika. Ia juga menegaskan, tidak ada anomali kali ini. Yang terjadi, pasokan beras minim sekali dari dalam negeri. “Harga di pasar itu berbanding terbalik dengan stok Bulog. Kalau kurang, ya harus impor. Enggak usah malu, dari 1961 Indonesia sudah impor. Hanya pada 1985-1988 saja pernah swasembada,” tukasnya,

Pada saat seperti inilah, lanjutnya, pemerintah melalui Perum Bulog harus turun ke pasar dengan menggelontorkan stok yang dimiliki. Jika terus didiamkan, harga beras dipastikan terus menanjak naik bahkan hingga awal tahun mendatang.

Hal serupa diutarakan Direktur Statistik Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pusat Statistik, Hermanto bin Ashari Prawito. Berdasarkan pantauan BPS selama ini, Hermanto menyebut harga beras pada medio Oktober hingga Desember cenderung mengalami eskalasi.

“Itu terjadi pada masa-masa dimana produksi berkurang. Itu memang pasti akan diikuti kenaikan harga, itu konsisten terjadi. Hukum ekonominya seperti itu,” Ujarnya.(*Adit)

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup akan diperjuangkan Partai Keadilan Sejahtera. Janji ini akan ditunaikan bila partai berlambang ka’bah itu memenangi Pemilu 2019.

“Pada Pemilu 2019 ini, Partai Keadilan Sejahtera berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika menang Pemilu 2019,” kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf, di Jakarta, Kamis 22 November 2018.

Dia mengatakan yang dimaksud dengan pajak sepeda motor adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Sementara yang dimaksud SIM seumur hidup adalah untuk SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D. Menurut Almuzzammil, janji kampanye itu dilontarkan untuk meringankan beban hidup rakyat.

“Data-data menunjukan beban hidup rakyat semakin berat, karena tarif dasar listrik naik, harga beras kualitas medium yang terus naik. Berdasarkan data BPS yaitu rata-rata harga beras sepanjang 2010-2018 dari Rp6.700 naik menjadi Rp12.000,” ujarnya seperti ditulis Kantor Berita Antara.

Ia yakin, pengurangan beban sekecil apapun, termasuk misalnya, pengurangan pajak dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup, akan disambut rakyat dengan gembira. Terlebih saat ini terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, dimana sebagian besar diantaranya adalah milik rakyat kecil.

“Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, mereka adalah orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah,” tuturnya.

Jadi, sambungnya, penghapusan pajak tersebut akan mengurangi beban para pemilik 105 juta sepeda motor. Dia menekankan kebijakan penghapusan pajak roda dua ini adalah bentuk insentif kepada para pengguna kendaraan bermotor.

Berubah fungsi
Ketika pengguna roda empat seperti mobil dan lain-lain mendapat fasilitas jalan tol dengan dana BUMN dan APBN puluhan triliun pertahun, menurutnya wajar jika pengguna motor atau roda dua mendapat insentif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan.

Alasan kedua, penghapusan pajak akan mengurangi kerepotan, kerumitan dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja. Ketiga, karena sepeda motor juga termasuk alat produksi masyarakat baik pedesaan dan perkotaan.

Di pedesaan, kata dia, sepeda motor digunakan sebagai sarana produksi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian. Sementara di perkotaan, sepeda motor juga digunakan sebagai sarana produksi, untuk pergi ke tempat kerja, untuk mengangkut barang dagangan dan termasuk ojek daring yang berjumlah jutaan pengemudi.

“Jadi sepeda motor sekarang telah berubah sebagai sarana produksi juga,” ucapnya.

Pada alasan keempat, penghapusan pajak diyakini PKS tidak akan menganggu secara signifikan keuangan APBD provinsi.

“Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar tujuh hingga delapan persen dari total APBD,” kata dia.

Sementara itu terkait alasan pemberlakuan SIM seumur hidup, dia menjelaskan karena perbaruan SIM setiap lima tahun sekali merepotkan. Dia mencontohkan bahwa KTP yang dahulu harus lima tahun sekali diperbarui, dan sekarang diberlakukan seumur hidup berefek positif pada penghematan waktu produktif masyarakat.

Selain itu masyarakat juga diringankan dari sisi biaya pembuatan SIM yang cukup satu kali saja.

“Di beberapa negara, telah diberlakukan SIM seumur hidup,” tandasnya(*And)

CIBINONG – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor bakal mengajukan Hak Angket seiring telah mencuat nya dugaan “Proyek Siluman” dalam APBD perubahan tahun 2018.

“Ada dugaan ‘Proyek Siluman’ dalam APBD perubahan tahun 2018 ini, dimana tidak ada dalam pembahasan namun tiba-tiba muncul. Kami akan menggulirkan Hak Angket,” kata anggota DPRD Kabupaten Bogor yang minta namanya tidak disebutkan usai pembahasan di kantor DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong, Selasa (06/11).

Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci dugaan Proyek Siluman yang dimaksud. “Pokoknya ada, tadinya kami akan mempertanyakan kepada Bappeda Litbang dalam rapat pembahasan dengan SKPD, namun tidak ada satupun yang hadir dari Bappeda Litbang,” imbuhnya.

Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor Mochamad Hanafi, dirinya tidak tahu persis persoalan dugaan adanya “Proyek Siluman” karena hal itu muncul di forum rapat.

“Saya tidak tahu persis, tapi kalau memang itu terjadi tiba-tiba muncul tanpa melalui pembahasan, ini harus dipertanggungjawabkan, dan saya setuju jika digulirkan Hak Angket, tapi harus duduk bersama dulu dengan semua fraksi,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi, menurutnya, kesalahan bisa saja terjadi. “Yang saya takutkan itu ada human error, saya tidak tahu apakah itu betul ada proyek siluman atau tidak, makanya kami akan meminta klarifikasi dulu dari Bappeda Litbang, karena semua komisi juga mempertanyakan hal ini,” kata Wawan.

Untuk itu, jelas Wawan selaku pimpinan dalam rapat pembahasan anggaran APBD 2019 bersama sejumlah SKPD di skors. “Makanya kami keras hingga akhirnya di skors karena dari Bappeda Litbang tidak ada yang hadir,” jelasnya.

Semestinya, lanjut Wawan, Bupati Bogor mengirimkan rancangan RAPBD ke DPRD yang dibacakan di Paripurna. “Setelah dibacakan di Paripurna, kami mengadakan rapat pimpinan yaitu badan musyawarah yang menentukan jadwal, dan hari inilah merupakan jadwal rapat di tingkat komisi, rapat inilah sebagai acuan di badan anggaran,” lanjutnya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Bogor Rustandi ketika dimintai tanggapannya, enggan berkomentar. “Saya tidak tahu itu, tapi yang paling penting bahwa hari ini kami menyampaikan paparan masing-masing SKPD sesuai dengan RAPBD,” ungkapnya ke wartawan.

Informasi yang diperoleh Kabarindoraya.com,dengan adanya dugaan “Proyek Siluman” yang dimaksud terkait dengan bantuan keuangan desa bagi 24 desa, nilainya pun terbilang fantastis karena mencapai miliar rupiah.

Ada beberapa anggota DPRD kabupaten Bogor menyoal dana ini harus jelas dapat dipertanggung jawabkan Bupati Nurhayanti, mengingatkan ini uang rakyat ,’ujar salah satu anggota dewan yang namanya minta tidak dipublikasikan (Art)

BANDUNG – Bakal calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz), kembali melanjutkan safari politiknya sebagai pembina partai politik Jawa Barat. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Perindo, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, giliran Partai Keadilan Sejahtera yang disambanginya.

Kedatangan Demiz ke Sekretariat DPW PKS Jawa Barat disambut langsung Ketua DPW PKS Jabar Ahmad Syaikhu, serta pengurus lainnya.

“Kita membahas isu strategis apa yang dihadapi Jawa Barat ke depan. Siapa tahu ada paradigma berbeda melihat Jawa Barat ke depan. Ini pentingnya berkomunikasi dengan partai politik sebagai pilar demokrasi. Mudah-mudahan bisa mencairkan kebekuan politik, khususnya di Pemilihan Gubernur Jawa Barat,” ujar Demiz.

Menurutnya, sebagai pembina partai politik daerah, memiliki tanggung jawab terkait pembangunan Tatar Pasundan ke depannya. Terlebih, sebagai pilar demokrasi parpol harus miliki kontribusi dan komitmen untuk membangun Jabar. Sedangkan ketika ditanya terkait pencalonan dirinya, Demiz mengungkapkan koalisi dengan partai lainnya terus berlanjut, seperti Gerindra, Demokrat dan PDI Perjuangan. “Jadi, setelah PAN memberikan dukungan pada saya, semoga ada kejutan nantinya,” kata Demiz.

Dengan PKS sendiri, Demiz mengklaim, dirinya bukan sosok baru di partai besutan Sohibul Imam tersebut. Bahkan, sejak masih bernama Partai Keadilan, dirinya sudah turut serta menjadi bagian, meski tidak menjadi kader. Demiz menyatakan, apa yang dilakukan hari ini bisa menjadi pemecah kebekuan (ice breaking) di tengah hingar bingar politik.

Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Ahmad Syaikhu mengamini hal tersebut. Menurutnya, kedatangan Jenderal Naga Bonar ini bukan yang pertama kalinya. Apa yang dilakukan dalam rangka berkoordinasi untuk Jabar yang lebih baik di masa mendatang.

“Mudah-mudahan mendapat berita kejutan setelah ice breaking ini. Ada kejutan-kejutan baru. Ini yang akan kita semakin kokohkan untuk kemenangan di Pilkada 2018,” tandas Syaikhu.

Sedangkan mengenai progres pilgub Jabar, menurut Syaikhu, PKS mengapresiasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah memberikan dukungan kepada Demiz. Ditegaskan, dukungan PAN akan menambah kokohnya kekuatan untuk memenangkan pilgub Jabar 2018 mendatang.

Untuk Gerindra ungkap Syaikhu, pihaknya masih memegang komitmen dengan ketua umum Gerindra Prabowo Subianto. “Saya kira itu dinamika politik. Sampai saat ini belum ada penarikan dukungan dari pucuk pimpinan Gerindra,” tandasnya.(*In)

BATURAJA – Minimnya fasilitas Sekolah Dasar Negeri 68 Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menyebabkan siswa didiknya terpaksa menjalani aktivitas belajar dan mengajar di lantai.

Murti Ningsih selaku kepala sekolah mengungkapkan, hingga saat ini SDN 68 Ogan Komering Ulu tidak memiliki meja dan kursi. Hal ini lah yang membuat para siswa belajar di lantai.

“Siswa terpaksa duduk lesehan di atas lantai menggunakan alas karpet sambil mendengarkan guru mereka menjelaskan pelajaran di papan tulis karena minimnya sarana dan prasarana di sekolah. Kendati demikian, siswa masih bersemangat dan rajin belajar di ruang kelas,” kata Murti, Baturaja, (29/10/2017).

Pihaknya pun telah mengusulkan pengadaan meja dan kursi kepada Dinas Pendidikan OKU. Namun, hingga kini usulan itu tidak ada kejelasan apakah sudah disetujui atau tidak.

“Kami telah mengusulkan pengadaan meja dan kursi ke Dinas Pendidikan tapi belum ada tanggapan. Sedangkan saya baru setahun menjabat kepala sekolah di sini. Sejak tahun 2016 sekolah ini tidak memiliki apa-apa, baru sekarang ada perubahan-perubahan yang kami lakukan bertahap seperti pengecatan gedung, pemasangan hordeng dan pembelian kursi baru untuk guru mengajar di dalam kelas,” tuturnya.

Ia mengemukakan, SDN 68 OKU saat ini memiliki dua ruangan kelas yang tidak memiliki meja dan kursi sebagai alat penunjang kegiatan belajar dan mengajar.

Jika mengandalkan dana BOS untuk belanja pengadaan kebutuhan belajar, maka tak akan mampu mencukupi. Hal itu dikarenakan dana yang diterima pihak sekolah sangat minim.

“Kami berharap dinas terkait dapat merealisasikan usulan kami mengenai meja dan kursi, demi kenyamanan guru dan murid dalam melakukan kegiatan belajar mengajar,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan OKU, Achmad Tarmizi melalui Kepala Seksi Penilaian Kurikulum, Hendri Wijaya mengaku, memang benar pada 2016 ada usulan proposal mengenai mobiler (kursi dan meja) dari pihak sekolah.

Namun usulan tersebut tidak terealisasi disebabkan APBD wilayah setempat mengalami devisit anggaran. “Kami usahakan tahun 2018 usulan meja dan kursi, mudah-mudahan dapat terealisasi,” kata Hendri.

Disamping itu kata dia, pihak operator sekolah harus rajin mengupload data dapodik karena bisa langsung ke pusat, sehingga dari Kementerian Pendidikan akan tau tentang kondisi sekolah yang nantinya bisa dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kami berterima kasih atas informasi ini sebagai bahan untuk memperjuangkan usulan dari pihak sekolah dan juga akan kami perjuangkan ke DPRD OKU pada saat rapat, kami berkeinginan sekolah di OKU seluruhnya bagus,” tandasnya.(*Hen)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengajukan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan menjadi inisiatif DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018. Langkah ini dilakukan karena UU Ormas yang baru disahkan itu dinilai terdapat pasal karet yang harus diperbaiki.

“PPP akan mengajukan usulan revisi terhadap UU Ormas, menjadi usul inisiatif DPR dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional 2018 pada masa sidang pertama,” kata Wasekjen PPP, Ahmad Baidowi atau Awiek , (30/10).

Poin-poin revisi UU Ormas yang akan diajukan seperti keterlibatan pengadilan dalam pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi.

“Sebab, jangan sampai peran pengadilan sama sekali dihapuskan dari UU Ormas. Walaupun azas hukum administrasi pemerintahan berlaku, kalau tidak dieksplisitkan dalam norma UU, akan menjadi pasal karet,” terangnya.

Aturan di UU Ormas baru, kata dia, terkesan membuat pengadilan tidak memiliki wewenang. Padahal, pengadilan adalah tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

“Sebagai contoh, lembaga yang dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, bisa menggugat di pengadilan. Sedangkan sebelumnya, bila pemerintah hendak membubarkan sebuah organisasi, harus sesuai dengan keputusan pengadilan,” tegas Awiek.

Poin selanjutnya, terkait pihak yang berhak penafsir Pancasila. Pihaknya mempertanyakan pihak yang berhak memvonis seseorang atau lembaga bertentangan dengan Pancasila.

“Saat ini mandat diberikan secara penuh kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Bagaimana jika Mendagrinya tiba-tiba berganti. Apakah tidak menimbulkan masalah,” ujar Awiek.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada Selasa (24/10). Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, NasDem, Hanura dan Demokrat.

Namun, Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera melakukan revisi.(*Al)

JAKARTA – Hari ini Kamis 5 Oktober 2017 Tentara Nasional Indonesia genap berusia 72 tahun. Sejumlah atraksi militer dengan melibatkan persenjataan terbaru akan digelar. Perayaan ulang tahun dipusatkan di Dermaga PT Pantai Indah Kiat Cilegon, Banten. Defile senjata dan pasukan dari tiga matra menjadi menu utama perayaan HUT TNI kali ini.

TNI dan bangsa Indonesia sejatinya bisa berbangga dengan kekuatan militer yang dimiliki. Global Firepower Index (GFI) merilis, kekuatan militer Indonesia pada 2017 berada di urutan ke-14 dari 133 negara.

Dengan kekuatan 876 ribu pasukan aktif, 468 tank, 420 pesawat tempur, dan 2 kapal selam, indeks kekuatan TNI berada di atas Brasil dan Israel yang berada di urutan bawahnya, yaitu peringkat 15 dan 16.

Lebih dari itu, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kekuatan militer paling powerfull di kawasan ASEAN dan Australia. Negara Asia Tenggara dengan peringkat teratas di bawah Indonesia adalah Vietnam (17) dan Thailand (20). Sementara Australia berada di urutan 23 (lihat infografis).

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Indonesia membutuhkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbaik dunia untuk mendukung kemampuan TNI menjaga dan melindungi kedaulatan negara.

“Kita doakan semoga pejabat-pejabat negara ini sadar bahwa ancaman semakin jelas dan kita perlu memiliki alat utama sistem persenjataan nomor satu di dunia,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Menurutnya, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas perlu dijaga dengan dukungan alutsista yang memadai.
“Kita kan tahu luas wilayah kita bukan main, sehingga harus dijaga bukan hanya dengan doa saja,” kata dia.

Gatot berharap pengadaan alutsista dengan kualitas terbaik segera direalisasikan. Apalagi, pengadaan alutsista itu, menurut dia, juga telah diperintahkan oleh Presiden Jokowi.

“Presiden sudah memerintahkan 18 bulan yang lalu, (TNI) hanya memberikan spek (spesifikasi) saja,” terangnya.

Pembelian pesawat TNI, menurut dia, harus dipastikan bisa digunakan untuk bertempur dan dilengkapi dengan senjata yang lengkap.

“Jangan kita membeli pesawat yang tidak ada senjata, senjatanya pura-pura. Jumlahnya (pesawat) seribu tapi kalau tidak punya senjata, itu untuk demonstrasi saja,” jelasnya. (*Zul)

JAKARTA – Hari ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Ketua MPR Zulkifli Hasan punya harapan agar anak-anak Indonesia tak ada lagi yang mendapat kekerasan.

“Saya berharap di Hari Anak Nasional ini tidak ada lagi kekerasan terhadap anak. Begitu juga perilaku yang tidak semestinya diterima oleh anak-anak kita. Sebab anak seharusnya mendapat kasih sayang,” kata Zulkifli (23/7).

Zulkifli menyatakan, kasus kekerasan pada anak harus dihilangkan dari tanah air. Baik itu kekerasan secara verbal, sikap, maupun seksual.

Tak hanya itu, Zulkifli juga menyayangkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Negara pun diminta agar hadir untuk memastikan hak akan perlindungan bagi anak.

“Sebab anak merupakan tunas bangsa. Di mana harapan dan masa depan Indonesia terletak di pundak mereka,” kata Zulkifli.

Pada peringatan Hari Anak Nasional ini, kata Zulkifli, harus menjadi momentum agar anak dapat mendapat hak dan kesempatan yang sama. Utamanya adalah soal kasih sayang, kehidupan layak, dan pendidikan setinggi-tingginya yang sudah sepatutnya mereka dapatkan.

“Negara tentu harus hadir untuk anak-anak Indonesia agar mereka mendapat hak pendidikan dan perlindungan yang semestinya, sehingga tidak ada lagi hal-hal buruk yang terjadi.

Sebab anak-anak adalah masa depan kita,” tutup Zulkifli. (*Adi)

JAKARTA – Jaringan Rakyat Pemantau Pilkada Bersih (JRPPB) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kembali menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika dalam suatu pemilihan umum daerah (pilkada) ditemukan adanya kecurangan. Kecurangan itu dinilai mencederai demokrasi.

Hal itu dikatakan juru bicara JRPPB Nur Arifin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 20 Juli 2017. Dalam hal ini, JRPPB menyoroti pelaksanaan pilkada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menyusul ditemukannya kembali sejumlah dugaan kecurangan seperti adanya pemilih ganda, money politics, dan lainnya.

Mengenai adanya pemilih ganda, Nur menjelaskan, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain di luar 2 TPS yang digelar PSU pada tanggal 19 Juni 2016. Ditemukan pula banyak pemilih tidak memenuhi syarat yaitu pemilih dari luar daerah itu.

Penemuan lainnya, kata dia, banyak pemilih memilih dengan menggunakan dokumen kependudukan yang sudah tidak berlaku dan identitas kependudukan berasal dari kecamatan dan kabupaten lain.

Sedangkan, praktik politik (money politics) dan adanya dugaan intervensi tim pasangan calon (paslon) terhadap KPU dalam proses pelaksanaan PSU. Penemuan terakhir, masih adanya dugaan keberpihakan aparat kepolisian pada salah satu pasangan calon.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan agar dalam setiap pemilihan umum daerah dihindari adanya pemilih ganda. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan ada cara mengurangi data pemilih ganda dalam setiap Pemilu/Pemilukada.

Pertama, dengan pemeriksaan Biometri yang melingkupi iris mata dan sidik jari. Kedua, pengecekan nama dan terakhir dengan pengecekan Nomor Induk Kependudukan.

“Jadi hanya cukup dengan 16 detik saja, kami mampu deteksi, apakah penduduk tersebut sudah terdaftar atau belum. Kami akan memeriksa lewat alat pemindai yang terintegrasi dengan E-KTP,” ujar Zudan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis lalu 14 Juli 2016.

Bagi warga yang belum terdaftar, harus melaporkan ke KPU di daerahnya masing-masing. Setelah itu, KPU akan memberitahukan kepada Dinas Dukcapil setempat untuk melakukan proses pengecekan ulang.

Kemudian, warga dicek kembali dengan biometri. Pengecekan nama dan NIK yang akan dimasukkan dalam aplikasi Dukcapil dan data kependudukan akan segera terlihat. “Kalau ternyata ada satu NIK, tapi dua tempat, maka yang dipakai yang paling akhir dilihat dari tahun pembuatan KTP,” pungkasnya.(*Sam)