DUGAAN PROYEK SILUMAN MENEBAR TAK SEDAP PEJABAT MEMILIH BUNGKAM

CIBINONG – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor bakal mengajukan Hak Angket seiring telah mencuat nya dugaan “Proyek Siluman” dalam APBD perubahan tahun 2018.

“Ada dugaan ‘Proyek Siluman’ dalam APBD perubahan tahun 2018 ini, dimana tidak ada dalam pembahasan namun tiba-tiba muncul. Kami akan menggulirkan Hak Angket,” kata anggota DPRD Kabupaten Bogor yang minta namanya tidak disebutkan usai pembahasan di kantor DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong, Selasa (06/11).

Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci dugaan Proyek Siluman yang dimaksud. “Pokoknya ada, tadinya kami akan mempertanyakan kepada Bappeda Litbang dalam rapat pembahasan dengan SKPD, namun tidak ada satupun yang hadir dari Bappeda Litbang,” imbuhnya.

Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor Mochamad Hanafi, dirinya tidak tahu persis persoalan dugaan adanya “Proyek Siluman” karena hal itu muncul di forum rapat.

“Saya tidak tahu persis, tapi kalau memang itu terjadi tiba-tiba muncul tanpa melalui pembahasan, ini harus dipertanggungjawabkan, dan saya setuju jika digulirkan Hak Angket, tapi harus duduk bersama dulu dengan semua fraksi,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi, menurutnya, kesalahan bisa saja terjadi. “Yang saya takutkan itu ada human error, saya tidak tahu apakah itu betul ada proyek siluman atau tidak, makanya kami akan meminta klarifikasi dulu dari Bappeda Litbang, karena semua komisi juga mempertanyakan hal ini,” kata Wawan.

Untuk itu, jelas Wawan selaku pimpinan dalam rapat pembahasan anggaran APBD 2019 bersama sejumlah SKPD di skors. “Makanya kami keras hingga akhirnya di skors karena dari Bappeda Litbang tidak ada yang hadir,” jelasnya.

Semestinya, lanjut Wawan, Bupati Bogor mengirimkan rancangan RAPBD ke DPRD yang dibacakan di Paripurna. “Setelah dibacakan di Paripurna, kami mengadakan rapat pimpinan yaitu badan musyawarah yang menentukan jadwal, dan hari inilah merupakan jadwal rapat di tingkat komisi, rapat inilah sebagai acuan di badan anggaran,” lanjutnya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Bogor Rustandi ketika dimintai tanggapannya, enggan berkomentar. “Saya tidak tahu itu, tapi yang paling penting bahwa hari ini kami menyampaikan paparan masing-masing SKPD sesuai dengan RAPBD,” ungkapnya ke wartawan.

Informasi yang diperoleh Kabarindoraya.com,dengan adanya dugaan “Proyek Siluman” yang dimaksud terkait dengan bantuan keuangan desa bagi 24 desa, nilainya pun terbilang fantastis karena mencapai miliar rupiah.

Ada beberapa anggota DPRD kabupaten Bogor menyoal dana ini harus jelas dapat dipertanggung jawabkan Bupati Nurhayanti, mengingatkan ini uang rakyat ,'ujar salah satu anggota dewan yang namanya minta tidak dipublikasikan (Art)