Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa peran Institut Pertanian Bogor (IPB) diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah persediaan air bersih di Ibukota.

“Apakah IPB punya cara baru untuk persediaan air bersih atau air minum bagi kebutuhan hidup di DKI Jakarta,” katanya melalui pernyataan yang dilansir Humas IPB di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Sebelumnya, pada Senin (21/1), Anies bersama Rektor IPB, Arif Satria menandatangani nota kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan IPB di Balairung, Balai Kota Jakarta.

Nota kesepakatan ini berisi kerja sama pemerintah dan dunia pendidikan dalam penerapan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Bagaimana sebuah kota besar seperti DKI Jakarta kalau tidak ada air bersih, padahal air adalah kebutuhan paling mendasar,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, pihaknya mengajak IPB untuk melihat masalah yang senyata-nyatanya dihadapi di DKI Jakarta.

“Jadi dengan kerja sama ini bukan hanya untuk mencari solusinya, akan tetapi melihat akar masalahnya apa,” katanya.

Anies menambahkan DKI Jakarta juga berencana untuk mendapatkan bibit buah-buahan yang unggul dari IPB, lalu diberikan gratis pada warga DKI Jakarta dan ditanam di pekarangan rumah.

Dengan demikian, katanya, Jakarta akan menjadi tempat tumbuhnya buah-buahan yang unggul di Indonesia.

“Mari kita manfaatkan kedekatan dan kerja sama dengan IPB ini. IPB akan membantu mengembangkan dan mengelola bidang pertanian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di DKI Jakarta dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Anies Baswedan berharap IPB dan DKI Jakarta dapat melakukan kerja sama dan berkolaborasi dengan baik untuk merumuskan masalah bersama, mencari solusi bersama dan dikerjakan pemecahannya bersama-sama dengan benar.

Sementara itu, Rektor IPB, Arif Satria mengatakan, kerja sama itu adalah untuk mempertajam dan mengkonkretkan berbagai gagasan sebagai kontribusi IPB dalam pembangunan bangsa, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.(*/Adyt)

ACEH – DPR mempertanyakan adanya pengurangan kuota pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk para petani.

Anggota Komisi VI DPR RI, Melani Leimena Suharli menjelaskan pihaknya mendapat keluhan dari petani di Provinsi Aceh yang semakin sulit mendapatkan pupuk bersubsidi untuk sawah dan kebunnya.

Hal ini disampaikan Melani Leimena saat menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT Pelindo I (Persero), Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, di Lhokseumawe, Aceh, seperti mengutip dpr.go.id.

“Saya pertanyakan kepada PT Pupuk Indonesia, terutama PIM kenapa dikatakan akan bangun pabrik-pabrik pupuk, tapi malah ada pengurangan subsidi kuota pupuk untuk para petani. Itu sangat tidak adil, sedangkan pabrik pupuk yang akan dibangun dengan biaya yang besar, tapi malah kuota milik petani dikurangi,” tegas Melani, usai pertemuan.

Tak hanya itu, politisi dapil DKI Jakarta II ini pun mempertanyakan kendala yang dihadapi PT. PIM dan bagaimana PT Pupuk Indonesia sebagai holding dari PT PIM mencari dan mengatasi solusi atas masalah yang ada, terutama yang ada di Aceh. Hal ini mengingat Aceh merupakan daerah penghasil pertanian yang memerlukan pupuk dalam masa tanam guna menghasilkan produk pertanian unggulan.

Ia berharap PT Pupuk Indonesia dan PT PIM memiliki terobosan baru dalam peningkatan produksi dan pengembangan pupuk terutama mencari alternatif gas alam yang menjadi bahan dalam pembuatan pupuk urea. Pasalnya pupuk urea itu bahannya dari gas alam dan gas alam semakin lama akan habis.

“Harus ada alternatif selain penggunaan gas alam yang bisa menghasilkan pupuk urea. Jadi saya harap PT. Pupuk Indonesia sebagai holding perusahaan pupuk bisa berinovasi untuk mencari alternatif penggunaan gas alam,” jelas legislator dapil Partai Demokrat itu.

Sementara itu, dalam pertemuan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan (F-NasDem) menyampaikan bahwa perlu adanya perbaikan birokrasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Birokrasi yang panjang dan rumit menurutnya akan memberi celah bagi para oknum untuk mengambil keuntungan melalui distribusi pupuk bersubsidi kepada petani

“Pupuk kita ini dari pabrik sampai ke petani birokrasinya sangat panjang. Sekarang ini banyak sekali mafia pupuk. Pupuk itu yang dijual itu ada, tapi tidak bisa sampai ke petani.

Pupuk subsidi misalnya, siapa yang menguasai pupuk subsidi? Bagaimana distribusinya, apakah sampai ke petani atau tidak, atau malah petani harus membeli pupuk subsidi yang dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Padahal maksud subsidi itu supaya lebih murah,” tegas Zulfan.

Legislator dapil Aceh itu berharap adanya kontrol dari pemerintah yaitu melalui Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian bekerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan sweeping ke agen atau distributor pupuk bersubsidi. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya oknum yang menimbun pupuk bersubsidi demi keuntungan pribadi.(*/Gint)

KUDUS – Petugas Bea Cukai Kudus kembali berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang dilakukan oknum dengan modus pengiriman furniture.

Dari penindakan yang dilakukan pada hari Rabu (23/1/2019) tersebut berhasil diamankan 400 ribu batang rokok ilegal dengan nilai mencapai Rp286 juta.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Imam Prayitno mengungkapkan kronologi penindakan yang telah dilakukan oleh jajarannya. “Penindakan berawal dari informasi yang didapatkan petugas bahwa ada pengiriman rokok ilegal yang akan dibawa oleh ekspedisi di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Petugas langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk mengecek kebenarannya,” ungkap Imam.

Petugas Bea Cukai lantas melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang menjadi target operasi. “Dari hasil pemeriksaan, ditemukan furniture dan juga puluhan karton yang diletakkan di atas tumpukan furniture.

Setelah dihitung terdapat 25 Koli rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai yang siap edar. Jumlah total rokok ilegal mencapai 400.000 batang, dengan nilai barang sebesar Rp286.000.000,” tambah Imam.

Dari hasil penindakan ini nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp188.826.000,-. Nilai ini dihitung dari jumlah cukai, PPn hasil tembakau serta pajak rokok.

Untuk keperluan lebih lanjut, R (40th) pemilik ekspedisi, sarana pengangkut, dan barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan oleh tim Penyidikan.(*/D Tom)

JAKARTA – Tarif Tol Trans Jawa dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat, tapi malah berpihak pada investor. Hal ini karena mahalnya tarif yang akhirnya membenani masyarakat.

“Tarif tol itu tidak berpihak pada rakyat. Tapi lebih keperpihakan kepada investor. Nah ini yang akibatkan membuat susah,” kata Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Senin (21/1/2019).

Mahalnya tarif tol itu, kata dia, karena pemerintah tidak mengajak perwakilan dari masyarakat saat menentukan tarif. Mustinya, pemerintah ikut melibatkan para wakil rakyat dalam menentukannya. Sehingga tarifnya akan rasional.

“Seharusnya ini perhitungan dari tarif tol itu tidak boleh pemerintah saja, untuk menentukan tarif seharusnya melibatkan perwakilan rakyat, entah itu DPR atau YLKI atau beberapa lembaga swadaya masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya dia mengatakan, tarif sejumlah ruas baru Jalan Tol Trans Jawa yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada akhir Desember 2018 bisa lebih murah.

Sebab, sebagian tol tersebut dibangun hanya menggunakan semen atau rigid pavement saja. Tidak dilapisi dengan aspal lagi. Sehingga tarifnya bisa lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat.

“Menurut saya kalau cuma menggunakan rigid pavement harusnya jauh lebih murah lagi,” kata Bambang.

Tarif resmi Tol Semarang-Batang yang diputuskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI pada Jumat (18/1/2019) dinilai memberatkan pengendara.

Adapun ruas baru Jalan Tol Trans Jawa yang diresmikan Presiden Joko Widodo di akhir Desember 2018 sudah diberlakukan tarif. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menetapkan tarif pada ruas baru tersebut.

Dimana tarif sebesar Rp1.000 per kilometer bagi kendaraan golongan I, Rp1.500 per kilometer untuk kendaraan golongan II dan III, atau Rp2.000 per kilometer golongan IV dan V. Dengan demikian, pemerintah diminta untuk mengkaji ulang tarif tersebut.(*/Ag)

INDRAMAYU – Aksi demo biasanya dilakukan pengunjuk rasa dengan cara yang menyolok mata. Ternyata kebiasaan seperti itu tidak digunakan para petani yang menanam cabai merah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Mengetahui harga cabai merah murah, para petani cabai merah melancarkan aksi mogok panen. Mereka sengaja tidak memanen cabai merah dan membiarkan cabai merah mongering di atas pohon.

Aksi ini kata salah seorang petani cabai merah, Daskim (48) dilakukan karena para petani cabai merah kecewa dengan anjloknya harga cabai merah di sejumlah pasar.

Cabai merah yang mereka kirim ke beberapa pasar tradisionil, seperti di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi dan Pasar Induk Kramat Jati Jakarta dihargai sangat murah. Karena itu petani cabai merah kecewa, hingga ramai-ramai menghentikan panen cabai merah.

Aksi protes para petani cabai merah ini sepi alias hening tidak banyak berkoar-koar. “Cukup menghentikan kerja para buruh pemetik cabai merah,” katanya.

Dengan cara ini diharapkan jumlah pasokan cabai merah dari daerah produsen ke pasar induk berkurang. Pada akhirnya harga cabai merah diharapkan bisa kembali normal,” kata Silikin (52) salah seorang petani cabai merah yang dijumpai Pos Kota di Kecamatan Terisi.

Dikatakan, cabai merah hasil panen diterima bakul dengan harga yang sangat murah, hanya Rp 9 ribu per Kg. Bahkan di tingkat petani, harga cabai merah merosot Rp3 ribu per Kg. “Untuk mengurangi kerugian, kami terpaksa menghentikan kegiatan panen. Biarkan cabai merah kering di pohon,” katanya.

Petani cabai merah di Kecamatan Cikedung, Soleh (48) mengemukakan, petani cabai merah setiap 2 hari sekali panen selalu mengeluarkan upah buruh pemetik Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per orang. Mereka bekerja mulai pukul 06:00 WIB hingga pukul 11:00 WIB. Jumlah buruh pemetik cabai merah mencapai sekitar 15 orang. Jika penghasilannya dirata-ratakan menerima Rp40 ribu per hari berarti upah tenaga buruh pemetik cabai merah mencapai Rp600 ribu.

Masalahnya kata Soleh, harga jual cabai merah saat ini tengah abjlok. “Di tingkat petani harga cabai merah hanya laku Rp4 ribu per Kg, kalau dipaksakan dipanen kita rugi, karena itu biarlah cabai merah itu kering di pohonnya,” katanya.

Pemantauan Pos Kota di sejumlah pasar rakyat di Kabupaten Indramayu terlihati stok cabai merah cukup banyak. “Iya kemarin dikirim dari Garut ada sekitar 2 karung. Stok lagi banyak, harga sedang turun,” ujar seorang wanita separuh baya pedagang sayuran di Kios Pasar Rakyat Kabupaten Indramayu, Minggu (20/1/2019).

Membanjirnya stok cabai merah terjadi sejak seminggu yang lalu. Dari daerah produsen umumnya mengirim cabai merah dalam jumlah yang cukup banyak. “Panen cabai merah lagi bagus karena itu kiriman meningkat. Makanya harganya turun,” katanya. (*/D Tom)

JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni mendesak Inspektorat melakukan pemeriksaan enam proyek jalan tak sebidang, yakni 3 underpass dan flyover yang belum diserah-terimakan kepada Pemprov.

Enam proyek yang dibangun di masa Kepala Dinas Bina Marga DKI dijabat Asisten Pembangunan (Asbang) Sekda DKI, Yusmada Faizal itu, terdiri dari Underpass Kuningan, Underpass Mampang, Underpass Matraman, Flyover Cipinang, Flyover Pancoran dan Flyover Bintaro.

Ghoni mendesak Inspektorat DKI turun tangan memeriksa proyek underpass dan flyover yang rampung pada 2018 namun belum diserah-terimakan. “Itu harus diusut. Inspektorat harus turun dan beritahu masyarakat. Kita harus transparan,” ujar Ghoni di Jakarta, (17/1/2019).

Dirinya mengatakan, enam proyek yang dianggarkan melalui APBD 2017 itu, sempat menjadi sasaran aksi vandalisme dan pencurian beberapa waktu lalu. “Besi-besi yang sempat hilang di underpass itu karena keteledoran pelaksana proyek. Nanti ada tanggung jawab kontraktor kalau sudah diserahterimakan,” kata Ghoni.

Pandangan senada disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ricardo. Dia menyayangkan Pemprov DKI enggan membuka secara transparan enam proyek persimpangan tak sebidang yang dibangun dari anggaran 2017 itu.

“Ini bukti tidak fokusnya Dinas Bina Marga dalam merencanakan kegiatan pembangunan,” cetusnya.

Ricardo menduga banyak hal teknis dari proyek tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi pembangunan. Misalnya soal cetakan beton, lalu lintas di ujung jalan dan lain sebagainya. “Kami sudah mengeceknya. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kami minta jangan dibayarkan kontraktornya,” tegasnya.

Terpisah, Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Yusmada Faizal enggan berkomentar terkait hal ini. “Kalau pembangunan jalan itu Dinas Bina Marga. Tanya kepala dinasnya sekarang,” ucapnya.

Yusmada mengaku tidak mengetahui apakah enam proyek jalan tak sebidang tersebut sudah diserahterimakan kontraktor atau belum. “Ya nggak tahu saya. Sebagai Asbang, saya nggak tahu,” tandasnya. (*/Nia)

BANTEN – Kementerian Pariwisata berkomitmen penuh untuk kembali membangkitkan pariwisata Banten dan Lampung agar bisa bergairah kembali dan menata lebih baik lagi .

“Seperti kita tahu, Kementerian Pariwisata sangat berkomitmen untuk membangun pariwisata Indonesia.

Melalui acara ini, pariwisata kita sama-sama bisa kembali bangkit dan membuktikam bahwa sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota sangatlah penting,” kata M Ridho seperti yang dikutip dari siaran pers, Banten, Jumat, (11/01/2019).

Untuk pemulihan, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan bahwa Pemda Banten telah melakukan berbagai upaya, di antaranya pembuatan hunian sementara, kerja sama dengan BNPB dan PUPR untuk membangun hunian tetap, serta rekonstruksi aksesibilitas meliputi perbaikan jalan dari Carita hingga Tanjung Lesung.

“Banten memiliki berbagai potensi pariwisata seperti wisata bahari, wisata religi, wisata alam, cagar budaya, wisata industri, serta wisata mice.

Untuk memajukan pembangunan pariwisata, Pemda Banten telah mempersiapkan SOP Mitigasi Bencana,” ujar Andika.(*/Dul)

JAKARTA – Ada kabar baik dari Pertamina. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi bahan bakar minyak itu menurunkan harga beberapa hasil produknya, terutama yang non subsidi.

Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati,penurunan harga BBM non subsidi berlaku mulai pukul 00.00 WIB, hari ini, Sabtu (5/1/2019).
Diakui ole Nicke, Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi karena sekarang harga rata-rata minyak mentah dunia juga turun dan adanya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Direktur Utama Pertamina itu, mengatakan, penyesuaian harga yang dilakukan Pertamina telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Kami telah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama pelanggan setia produk-produk Pertamina,” ujar Nicke dalam keterangan resminya, (4/1/2019).

Lima jennis jenis BBM yang harganya turun adalah

– Pertalite turun sebesar Rp 150 per liter
– Pertamax turun sebesar Rp 200 per liter
– Pertamax Turbo turun sebesar Rp 250 per liter
– Dexlite turun sebesar Rp 200 per liter
– Dex turun sebesar Rp 100 per liter
Dengan adanya penurunan harga tersebut, maka harga Pertalite yang sebelumnya Rp 7.800 kini menjadi Rp 7.650, Pertamax dari Rp 10.400 menjadi Rp 10.200, Pertamax Turbo menjadi Rp 12.000, Dexlite Rp 10.300, sementara untuk Dex dari Rp 11.850 menjadi Rp 11.750.
Harga baru yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda.

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.(*/Adyt)

JAKARTA – Malam pergantian tahun telah berlalu, sejalan dengan hal tersebut berarti libur panjang Natal dan Tahun Baru 2019 telah berakhir.

Dalam siaran resminya, PT Jasa Marga (Persero) memprediksi terjadi peningkatan volume lalu lintas (lalin) yang akan menuju ke arah Jakarta hari ini, Selasa (1/1/2019).

Kendaraan yang melintasi Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama arah Jakarta diprediksi sebanyak 95.000 kendaraan.

Terjadi peningkatan kurang lebih sebesar 76 persen dari lalin normal yakni 53.849 kendaraan.
Maka dari itu, berbagai strategi telah disiapkan Jasa Marga guna menghadapi arus balik libur Tahun baru yang akan terjadi.

Diantaranya seperti pemanfaatan mobile reader dan penggunaan gardu reversible untuk mengurangi antrean di gerbang tol.

“Lalu gardu operasi di gerbang tol dioptimalisasikan, serta menambah personel untuk perbantuan tapping uang elektronik,” tulis Irra Susiyanti, Senior Specialist Corporate Communications Jasa Marga, Selasa (1/1/2019).

“Melayani pembelian dan top up uang elektronik di beberapa gerbang tol dan rest area,” imbuhnya dalam siaran resmi Jasa Marga.

Pihaknya juga bekerja sama dengan pihak-pihak berwajib lainnya, dalam hal ini adalah Kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas.”Bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan Contra Flow dan distribusi beban lalu lintas jika dibutuhkan, serta penertiban pembatasan operasi angkutan barang sesuai Keputusan Menteri Perhubungan,” tambah Irra lagi.

“Sehingga mempercepat penanganan gangguan, dan juga menempatkan petugas di titik-titik rawan kepadatan,” lanjutnya.

Irra menambahkan, khusus untuk di Jalan Tol Jagorawi dilakukan kanalisasi pada akses setelah GT Cibubur 2, untuk mengantisipasi crossing dan perlambatan kendaraan pengguna.(*/Ag)

JAKARTA – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, menyampaikan, industri yang berlokasi di Cilegon dan Serang, tak terkena tsunami Selat Sunda.

“Industri tidak ada yang terdampak, kami sudah cek di Serang, Cilegon,” kata Airlangga, Jakarta, Kamis (278/12/2018).

Airlangga menjelaskan, industri yang berlokasi di Cilegon dan sekitarnya, sebagian telah mengantisipasi potensi tsunami. Semuanya telah memiliki standar keamanan yang tinggi. “Karena industri ini sebagian udah antisipasi terhadap mitigasi tsunami dan gempa, jadi standarnya lebih tinggi,” papar Airlangga.

Sekretaris Jenderal Kemenperin, Haris Munandar menyampaikan hal yang sama. Bahwa yang lebih terdampak adalah industri pariwisata. “Di sana ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, jadi kalau yang manufaktur itu saya rasa tidak ada,” ungkap Haris.

Diketahui, Cilegon dan sekitarnya menjadi salah satu pusat berdirinya berbagai macam industri, beberapa di antaranya yakni PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT Asahimas Chemical, dan PT Chandra Asri Tbk (TPIA).(*/Adyt)