Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – PT PLN (Persero) akan terus berupaya memperluas efektifitas penggunaan kompor listrik-induksi. Sebab, kompor dengan energi listrik ramah lingkungan.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN (Persero) I Made Suprateka menyatakan, menggunakan kompor listrik akan lebih aman.

Karena terhindar dari bahaya kebakaran seperti pada penggunaan kompor gas, tetapi juga penggunaan kompor listrik lebih mudah, karena energi listriknya sudah disediakan oleh PLN.

“Aman di sini dalam makna secara lebih luas, adalah dari segi energi buang, maka menggunakan energi listrik dalam memasak, sekaligus juga berarti aman, dalam arti, praktis tidak ada gas buang (reduksi) yang akan mengakibatkan polusi,” kata Made, (2/4/2019).

Selain mudah, produktivitas bagi pengusaha UMKM diharapkan dapat lebih meningkat. Sebab, dengan suhu panas yang merata secara stabil, proses waktu (lamanya memasak) menjadi lebih singkat. “Di sini menggunakan kompor listrik induksi akan lebih efisien,” ujar dia.

Kemudian, para pengguna kompor listrik induksi tidak perlu menghabiskan waktu memperoleh energi tersebut, karena sudah dihantarkan oleh PLN, dengan harga yang lebih bersaing.

Dalam kesempatan ini dia mengatakan, untuk meningkatkan penggunaan kompor listrik, PLN menggelar Program Electrizen Cooking Competition.

Program ini akan mengarah pada agenda-agenda bidang terkait di seluruh Indonesia.

“Prioritas kami terutama, adalah daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata kuliner. Dengan program tujuan destinasi pariwisata di Indonesia, maka sektor turisme pariwisata Indonesia, kini tidak lagi hanya dibangun dengan situs dan pemandangan yang indah, tetapi juga dibangun melalui kebanggaan dan ciri khas kuliner setempat,” kata dia.(*/Ag)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rapel kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) periode Januar-April 2019 akan cair pada pertengahan April ini.

“Nanti dibayarkan insyaAllah sebelum pertengahan bulan ini,” kata Sri Mulyani di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penggunaan Barang Milik Negara atau BMN untuk pembangunan gedung kantor pusat OJK di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Menkeu yang akrab dipanggil Ani ini mengatakan, anggaran untuk kenaikan gaji ASN memang sudah dialokasikan dan mulai awal April ini sebagian besar dari Kementerian/Lembaga sudah menyerahkan dokumen untuk pembayaran gaji ASN yang belum masuk rapel kenaikan gajinya.

“Karena PP-nya baru selesai mendekati 1 April, sehingga mereka belum sempat merevisi. Sehingga yang kita bayarkan masih tetap gaji yang sama, belum naik. Namun sekarang Kementerian/Lembaga mulai menyiapkan dokumennya untuk pembayaran rapelnya, yaitu kenaikan yang di bulan Januari, Februari, Maret, dan April,” katanya.

Pemerintah akan mencairkan anggaran Rp2,66 triliun pada April 2019 untuk membayar rapel kenaikan ASN pusat, TNI, Polri , dan pensiunan. Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pemerintah daerah, anggaran yang disiapkan dari pagu belanja dana transfer ke daerah.

Kenaikan gaji ditetapkan sebesar lima persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Maret 2019.

Kenaikan gaji sebesar lima persen itu berlaku surut mulai 1 Januari 2019 dan dicairkan secara sekaligus untuk periode Januari-April pada 1 April 2019.(*/Nia)

JAKARTA – Nasib pedagang kecil dan petani bawang putih tengah dipertaruhkan. Sebab, ada rumor Impor komoditas asal Cina sebanyak 100 ribu ton, sesuai hasil Rakortas Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan menugasi Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Senin (25/3/2019).

Rumor itu ditanggapi Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi, dengan meminta pemerintah untuk membatalkan rencana impor bawang putih yang akan dilakukan Bulog.

Alasannya, kebijakan ini merupakan langkah mundur dalam upaya swasembada pangan yang sudah dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor
38/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dimana importer diwajibkan menanam bawang putih untuk menghasilkan produksi 5 persen dari volume permohonan RIPH.

“Ini kan terjadi kontradiksi, di satu sisi petani disuruh menanam bekerja sama dengan importir untuk mencapai swasembada pangan. Kemudian di satu sisi, impor itu syaratnya harus tanam 5 persen,” ujarnya kepada wartawan, Senin (1/4).

Sementara Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, mengisyaratkan belum adanya ajuan impor bawang putih sesuai hasil Rakortas Menko Perekonomian yang menugaskan Bulog.

“Kemendag belum mengeluarkan surat persetujuan impor (SPI ) tersebut. Lagipula, stok bawang putih hasil impor 2018 masih banyak kok,” ujarnya, Senin (1/4). (*/We)

JAKARTA – Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2019, sebesar 102,73. Atau turun 0,21% ketimbang bulan sebelumnya. Besar pasak ketimbang tiang.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, faktor yang menyebabkan penurunan NTP itu adalah Indeks Harga yang diterima petani (It), naik 0,02%. Lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,23%. “Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,02 persen,” kata Kecuk sapaan akrabnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Sementara NTP Provinsi DKI Jakarta, kata dia, mengalami penurunan terbesar (2,43%) dibandingkan NTP provinsi lain. “Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan tertinggi (1,41%) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya,” kata dia.

Kecuk melanjutkan, pada Maret 2019 terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,33%. Dengan kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan.

Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Maret 2019 sebesar 111,14, atau turun 0,04% dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Kemudian, dari 2.135 transaksi penjualan gabah di 28 provinsi selama Maret 2019, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 69,04%, gabah kering giling (GKG) 8,99%, dan gabah kualitas rendah 21,97%.

Selama Maret 2019, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.604,00 per kg. Atau turun 9,98%, dan di tingkat penggilingan Rp4.706,00 per kg, atau turun 9,87% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Februari 2019.

Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.530,00 per kg, atau turun 5,11%. Di tingkat penggilingan Rp5.654,00 per kg, atau turun 5,01%. Harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp4.296,00 per kg atau turun 6,93 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.393,00 per kg atau turun 6,95%.

Dibandingkan Maret 2018, rata-rata harga pada Maret 2019 di tingkat petani untuk kualitas GKP dan gabah kualitas rendah mengalami penurunan masing-masing 3,22 persen dan 1,63%, sedangkan GKG mengalami kenaikan 1,62%.

Demikian juga di tingkat penggilingan, rata-rata harga pada Maret 2019 dibandingkan dengan Maret 2018 untuk GKP dan gabah kualitas rendah juga mengalami penurunan masing-masing 2,87% dan 1,61%. Sedangkan GKG mengalami kenaiakan 1,78%.

Pada Maret 2019, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.815,00 per kg, turun 1,93% dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.555,00 per kg, turun 2,49%. Sementara rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp9.271,00 per kg, turun 2,15%.

Dibandingkan dengan Maret 2018, rata-rata harga beras di penggilingan untuk semua kualitas yaitu premium, medium, dan rendah mengalami penurunan masing-masing 0,79%; 1,47%; dan 2,96%.(*/Iw)

BOGOR – Tak sedang bercanda, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Hasbullah Thabrany mengusulkan cukai untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasannya membatasi kendaraan pribadi dan polusi.

Hal itu disampaikan Hasbullah usai paparan dalam workshop Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Hotel Royal Padjajaran Bogor, Jawa Barat, (31/3/2019).

Hasbullah bilang, bila Jokowi-Amin terpilih lagi, maka pemerintah akan mengusulkan perluasan pengenaan cukai untuk 12 produk. Di mana salah satunya adalah pengenaan cukai untuk BBM yang selama ini disubsidi pemerintah.

Salah satunya adalah pengenaan cukai untuk bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini sering diberi subsidi oleh pemerintah. Tujuan pengenaan cukai BBM, ya itu tadi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan udara yang sehat. “Dipakai silahkan, tapi secukupnya, kalau dicukai akan mengurangi konsumsinya dan udara sehat,” jelas Hasbullah dikutip dari kontan.co.id.

Selain BBM, Hasbullah dan timnya mengusulkan perluasan cukai untuk ban mobil, kayu gelondongan, minuman yang mengandung gula tinggi dan makanan yang mengandung garam tinggi. Selain itu, juga termasuk cukai rokok, alkohol, dan plastik.

Hasbullah mengaku, Jokowi-Amin akan berkomitmen dalam hal pengendalian melalui cukai. Saat ini, usulan sudah disampaikan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Hanya saja, untuk mengimplementasikan memang perlu waktu lama, sebab harus melalui keputusan Undang-undang (UU) yang dibahas bersama DPR.

Terkait dengan efeknya ke penerimaan, Hasbullah mengaku sudah melakukan kajian. Hanya saja dia belum membeberkan angkanya. “Pasti keseluruhan penerimaan APBN baik,” tuntasnya.(*/DP Alam)

SURABAYA – Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menargetkan ekspor otomotif tembus 450 ribu unit pada 2019, Seiring optimalisasi komponen lokal yang meningkat tiap tahun.

“Tahun kemarin ekspor mobil CBU sudah menyentuh di angka 264 ribu unit, dan yang bentuk CKD sekitar 82 ribu unit, sehingga total menembus 346 ribu unit. Tahun ini ditargetkan bisa menembus 400-450 ribu unit,” kata Airlangga, saat membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di Surabaya, Jawa Timur, (29/2/2019).

Ia mengatakan, industri otomotif saat ini sudah menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah memberikan prioritas pengembangan agar semakin berdaya saing global terutama di tengah bergulirnya era digital.

“Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat mendorong penambahan investasi baru maupun perluasan usaha di sektor industri otomotif,” katanya.

Airlangga menyebutkan, produk otomotif nasional saat ini telah diakui kompetitif di kancah internasional. Daya saing ini tidak terlepas dari pengoptimalan komponen lokal.

“TKDN ini yang menjadi kunci keberhasilan dari sektor industri otomotif nasional, yang diharapkan mampu menjadi hub bagi pasar Asean bahkan di tingkat Asia,” katanya.

Keunggulan itupun tercermin dari capaian ekspor sebesar 346 ribu unit, atau setara US$4,78 miliar pada 2018. Gaikindo mencatat, volume ekspor mobil CBU Indonesia mencapai 264.553 unit pada 2018. Naik 14,4% dibanding 2017 sebanyak 231.169 unit.

Kenaikan juga dialami ekspor komponen yang tercatat di angka 86,6 juta pcs pada 2018, atau tumbuh 6,6% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 81,2 juta pcs.

Kinerja positif lainnya ditunjukkan melalui capaian produksi kendaraan roda empat atau lebih pada 2018 yang memembus hingga 1,34 juta unit, atau setara US$13,76 miliar. “Kalau pasar domestik, kita lebih unggul dari Thailand. Kami menargetkan, produksinya nanti bisa mencapai 1,5 juta unit pada tahun 2020,” tuturnya.

Airlangga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan GIIAS 2019 yang memberikan perhatian serius pada transfer informasi teknologi dan inovasi kendaraan bermotor, terutama mobil.

“Kami harap, rangkaian pameran yang menampilkan produk dan teknologi terkini kendaraan komersial ini dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan peran positif bagi kegairahan industri otomotif di tanah air,” katanya.(*/Gio)

JAKARTA – Pihak Istana Presiden mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 cukup menggembirakan. Angka 5,17% cukup ciamik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Benarkah?

Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2019 tidak akan jauh-jauh dari 5%. Hal ini tentu saja menuai berbagai pandangan dari beragam pihak.

Pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2018, menurut catatan BPS, mencapai 5,18%. Naik tipis ketimbang periode sama di tahun sebelumnya (year on year/yoy) sebesar 5,17% untuk keseluruhan tahun. Artinya, lebih rendah dibandingkan target 5,4% dan masih jauh dari harapan 7%, sesuai janji kampanye Joko Widodo pada 2014 silam.

Stagnasi perekonomian ini, seiring dengan industri pengolahan atau manufaktur yang tumbuh melemah kemudian stagnan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan masih dominan didorong oleh konsumsi, daya beli masyarakat masih melemah meskiharga-harga yang relatif stabil dan tidak dinaikkannnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah.
Rerata pertumbuhan ekonomi era Jokowi-JK hanya berada di 5,04%.

Ekonom UI, Faisal Basri memberikan pandangannya. Dalam laman pribadinya, Faisal Basri menjabarkan pola berulang yang ditemukannya sewaktu menganalisis perekonomian RI di masa pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cocok dikatakan anteng (=Bahasa Jawa “diam”) di atas 5%. Pasalnya, Faisal Basri melihat pertumbuhan ekonomi RI di masa pemerintahan Jokowi-JK, selalu berada dalam kisaran 5%, kecuali pada 2015 yang sempat melambat di level 4,88%.

Faisal menjelaskan, pola serupa juga terjadi pada tingkat pengangguran. Dan betul saja, dari tahun ke tahun tingkat pengangguran di masa pemerintahan Jokowi-JK juga anteng di kisaran 5%.

Tingkat pengangguran terbuka pun menunjukkan perkembangan serupa. Setelah naik dari 5,820% tahun 2014 menjadi 5,995% tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka terus turun menjadi 5,555% tahun 2016, lalu 5,415% tahun 2017, dan 5,235% tahun 2018.

Pola menurun dan justru terjadi pada sektor penopang pertumbuhan ekonomi, salah satunya sektor penghasil barang (tradable) yang selalu tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.

Sektor industri manufaktur yang merupakan penyumbang terbesar bagi PDB terus melanjutnya penurunan perannya, dari 20,52% pada 2016 menjadi 20,16% pada 2017 dan turun lagi ke aras di bawah 20% tahun 2018.

Meskipun sektor industri manufaktur terus menunjukkan pola menurun, Faisal Basri juga menjelaskan pola meningkat yang terjadi pada sektor sektor jasa (non-tradable). Bahkan pertumbuhan di sektor ini berada di atas pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto).

Tak hanya itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto juga menunjukkan pola meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Di tahun 2017, kedua komponen tersebut berada dalam level 4,94% dan 6,15%. Keduanya pun mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2018, yakni 5,05% dan 6,67%.

“Faktor inilah yang menjadi kunci pertumbuhan PDB bisa lebih tinggi tahun lalu [2018], mengingat sumbangan konsumsi rumahtangga lebih dari separuh PDB. Penyumbang terbesar kedua adalah pertumbuhan investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto. Komponen ini-yang menyumbang 32,29% dalam PDB.”

Faisal Basri meminta Pemerintah bisa lebih fokus pada upaya untuk mendorong sektor industri manufaktur, terutama yang memproduksi barang substitusi impor.

Ke depan, impor bisa dikurangi dan ekspor bisa lebih dioptimalkan. Jika hal tersebut dilakukan dan berjalan dengan baik, niscaya, target pertumbuhan ekonomi RI yang mencapai 7%, bukan angan-angan belaka.(*/El)

JAKARTA – Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menyebut, industri farmasi di Indonesia khususnya alat kesehatan, cukup prospektif untuk berkembang.

Keyakinan Airlangga ini cukup beralasan. Lantaran adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang jumlah pesertanya mencapai 217 juta jiwa.
“Tentu potensi tersebut menjadi kesempatan untuk pengembangan industri farmasi di Indonesia,” kata bos Partai Golkar ini di Jakarta, (27/3/2019).

Kata dia, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, menyebutkan, industri farmasi dan bahan farmasi merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mendapatkan prioritas pengembangan. Karena berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

“Sebagai sektor andalan masa depan, industri farmasi dan bahan farmasi, akan kami terus dorong pengembangannya melalui berbagai kemudahan dan insentif berupa pengurangan pajak maupun bea masuk yang ditanggung pemerintah serta bentuk insentif lainnya,” tutur Airlangga.

Hal itu didukung adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Regulasi ini menginstruksikan 12 kementerian dan lembaga agar saling bersinergi dan mendukung dalam mendorong kemandirian obat nasional. “Oleh karena itu, industri farmasi harus terus dipacu untuk ekspansi dan investasi baru.

Sebab, untuk menekan impor perlu ada investasi, selain itu bea ekspor produk farmasi ke banyak negara masih nol persen sehingga menjadi potensi besar bagi Indonesia dalam pengembangan sektor ini,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ekonom Indef, Aviliani menyarankan pemerintah membidik penerimaan pajak dari sektor informal seperti profesi Youtuber. Karena pendapatan dari sektor informal ini, melebihi yang formal dan belum terdeteksi.

Dalam diskusi “100 perempuan ekonomi Indonesia” di Jakarta, Selasa, ia mengatakan saat ini struktur perbedaan pendapatan antara pekerja informal dan formal seringkali menjadi kurang relevan. Dengan hadirnya industri ekonomi berbasis digital, banyak pula profesi informal yang pendapatannya mampu melebihi profesi di sektor formal.

“Informal itu belum tentu tidak bagus. Informal itu kalau sekarang, penghasilannya besar, contoh Youtuber Atta Halilintar. Artinya jangan lihat dari informal. Kalau memang pedapatannya termasuk yang kena pajak, itu tetap harus bayar,” kata Aviliani.

Youtuber adalah sebutan bagi aktris atau pembuat konten di media sosial “Youtube” yang memiliki pengikut dalam jumlah banyak dan berhasil meraup keuntungan dari iklan yang dimuat di konten Youtube yang bersangkutan.

Menurut Aviliani, dengan pesatnya industri ekonomi digital ini, potensi bertambahnya penerimaan pajak sangat besar, asalkan pemerintah bisa meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Kemudian, kata Avilani, pemerintah juga sebaiknya memiliki patokan untuk rasio pembayaran pajak bagi perusahaan atau PPh badan. “Pajak dari PPh (Pajak Penghasilan) dan pajak badan kontribusinya masih terlalu kecil bagi APBN,” katanya.

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak termasuk PPh migas periode Januari-Februari 2019 mencapai Rp160,8 triliun, atau meningkat 4,7% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan itu baru mencapai 10,2% dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Merujuk pada APBN 2019, sepanjang tahun pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.577,6 triliun dari total pendapatan negara sebanyak Rp2.165,1 triliun.(*?El)

PARAPAT – Keputusan Munaslub Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menunjuk Gulat Medali Emas Manurung, menjadi Ketua Umum DPP Apkasindo periode 2019-2024.

Dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang dihadiri 17 DPW dari 22 DPW Provinsi se-Indonesia di Inna Hotel Parapat, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), Senin (25/3/2019).

Gulat terpilih secara aklamasi dalam sidang paripurna Pemilihan Ketua Umum yang dipimpin Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga DPP Apkasindo, Kasriwandi. Sedangkan Rino Afrino sebagai sekretaris dan Paiki Dorteus, Sunyoto dan A Jaafar sebagai anggota.

Usai pembacaan keputusan sidang paripurna oleh Pimpinan Sidang, mantan Ketua Umum DPP Apkasindo Periode 2014-2019, Anizar Simanjuntak, menyerahkan berkas dan Bendera Pataka Apkasindo kepada Gulat yang disaksikan 78,26% atau 17 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 22 DPW se-Indonesia. Serta 12 orang Pengurus DPP Apkasindo demisioner.

Gulat menyampaikan tiga poin penting saat didapuk menyampaikan visi-misi. Pertama, Gulat akan langsung melakukan konsolidasi kepada 22 DPW Apkasindo se Indonesia.

Kedua, menginisiasi peningkatan SDM semua Ketua DPW/DPD dan pengurus Apkasindo untuk mengikuti pelatihan menjadi Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) karena ini sangat penting untuk mendampingi Petani Sawit menunuju Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Ketiga, segera menyusun langkah-langkah strategis untuk mengadvokasi para petani kelapa sawit terkait harga TBS dan persoalan lahan petani yang terjebak di dalam kawasan hutan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Bayu Krisnamurthi berpesan, Apkasindo perlu terus memperkuat diri lewat kekompakan yang selalu terjaga, itu ciri khas dari Apkasindo sejak berdiri tahun 2000.

“Sebab kata kunci dari kemajuan sebuah organisasi adalah kompak. Makanya saya katakan, siapapun nanti yang mendapat mandat untuk memimpin DPP Apkasindo, segera lakukan konsolidasi, rangkul semua,” kata Bayu.

Bayu menjelaskan, tidak mudah menjadi Ketua Umum Apkasindo karena tugas berat sudah di depan mata, satukan kekuatan dan semangat untuk kesejahteraan petani sawit. Apalagi pemerintah Indonesia sangat membutuhkan Apkasindo untuk bersama-sama dengan organisasi kelapa sawit lainnya melawan RED II Eropa yang sudah diembuskan baru-baru ini. (*/Gint)