Ekonomi dan bisnis

PACITAN – Bupati Pacitan Indartato memantau langsung panen raya jagung di Dusun Mrayung, Desa Ploso, Kecamatan Punung, Jumat (1/3/2019). Luas panennya mencapai 12.824 hektar.

“Diperkirakan panen jagung di Pacitan mencapai 7 ribu hektare. Sedangkan sisanya sekitar 5 ribu hektare akan habis dalam 2 minggu ke depan. Adapun provitas rata-rata 6-7 ton/ha dan diperkirakan saat panen raya tersedia jagung sekitar 70 ribu ton,” kata Indartato di Pacitan, Jawa Timur.

Kegembiraan petani saat panen, kata dia, masih dihinggapi rasa was-was. Lantaran harga jagung yang terus menerus jatuh. Kekhawatiran ini sangat beralasan, harga pipilan kering turun hingga kisaran Rp3.200-Rp3.300/kg. “Padahal 2 minggu sebelumnya masih Rp3.600-Rp3.800/kg. Jadi, permintaan saya mewakili para petani jagung cuma satu, yaitu harga jagung tetap stabil saat panen raya,” ujar Indartato.

Terkat harapan sang bupati, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Andriko Noto Susanto meminta Perum Bulog sebagai wakil pemerintah hadir di tengah petani. Khususnya saat panen raya yang berpotensi harga semakin jatuh.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan konsumen melalui Permendag 96/2018 untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan. Dalam hal ini Bulog mesti bergerak cepat manakala harga jagung di petani turun dibawah harga acuan” terang Andriko.

Menurut dia, beberapa pabrik sebenarnya sudah melakukan pembelian secara langsung. Namun, Andriko berharap transaksi pembelian itu lebih ditingkatkan lagi supaya harga jagung tetap stabil mengingat margin yang cukup besar.

“Sudah saatnya petani melalui poktan/gapoktan menjual jagung hasil panen langsung ke pabrik pakan agar pendapatannya bertambah. Hal ini karena perbedaan harganya tinggi antara harga di petani dengan di pabrik pakan, yajnu sekitar Rp 700-800/kg,” katanya.

Panen raya jagung di Kabupaten Pacitan ini turut dihadiri Wakil Bupati, Ketua Komisi IV DPRD, Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas, Kasubdivre Bulog Ponorogo, Dandim Pacitan, Kapolres Pacitan, Camat Punung, Kepala Desa, serta petani masyarakat Desa Ploso.

Selain di Pacitan, panen raya juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di sana, masa panen diperkirakan berlangsung selama satu bulan yang dimulai pada pertengahan Februari sampai pertengahan Maret. “Sama halnya seperti di Pacitan, untuk mencegah harga jagung jatuh maka perlu sinergi antar lembaga baik pemerintah maupun swasta,” ujar Andriko.

Sekedar informasi, Ponorogo merupakan sentra produksi jagung terbesar di Jawa Timur. Saat ini, sedang memasuki puncak panen raya. Andriko berharap, produksi jagung Ponorogo mampu mensuplai wilayah lainnya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, menjelaskan bahwa luas panen Jagung periode Februari-Maret 2019 ini kurang lebih mencapai 23.398 hektarr, dimana luas panen Februari 15.921 Ha dan Maret 7.478 Ha.

“Sampai saat ini luas panen jagung di Ponogoro baru sekitar 9 ribu hektar, artinya masih ada sisa sekitar 14 ribu hektar yang akan dipanen sampai dua pekan kedepan,” jelas Harmanto.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani LMPSDH Wonorejo Setijo Budi, mengatakan produksi Jagung di wilayah Jawa Timur sangat melimpah karena didukung produktivitas yang cukup tinggi.

“Provitas Jagung di wilayah Sidoarjo karena monokultur bisa mencapai 10-12 ton/ha, sedangkan di wilayah lainnya dengan sistem tumpangsari berkisar 7-9 ton/ha. Jadi kami protes keras jika provitas jagung di Ponorogo hanya disebut 4-5 ton/ha, itu gak mungkin, bisa bangkrut petani,” tukasnya.(*/Gio)

JAKARTA – Dinas Pertanian Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mencatat pada saat ini terdapat lahan yang dapat ditanami bawang putih oleh importir seluas 3.750 hektar (ha).

Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (Dispaperkan) Kabupaten Wonosobo, Sidik Widagdo mengatakan, importir bawang putih yang melakukan tanam 5 persen di wilayah Wonosobo sekarang sudah ada 10 importir.

“10 importir itu sudah tanam bawang putih di lahan seluas 380-an hektare, di berbagai kecamatan dan kemarin sudah panen perdana,” kata Sidik saat dihubungi, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Menurut Sidik, hasil panen perdana kemarin menghasilkan 14,7 ton bawang putih per hektare untuk lahan seluas 55 hektare dan nantinya akan terjadi panen kembali pada tiga bulan berikutnya.

“Satu hektar itu mencapai 14,7 ton bawang dan untuk di Desa Pulosaren, Kepil, tadi kita mengecek bisa mencapai 20,6 ton bawang putih,” ujar Sidik.

Sidik mendorong, importir untuk masuk ke Wonosobo dalam menanam bawang putih, mengingat luas yang tersedia masih banyak. “Kami mendorong untuk tanam di Wonosobo, kami juga ucapkan terimakasih kepada importir yang menanam di Wonosobo karena mereka juga melakukan pelatihan kepada petani,” kata Sidik.

Diketahui, terdapat kebijakan pemerintah yang mewajibkan importir menanam bawang putih sebanyak 5 persen dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat mensejahterakan petani, menguntungkan pengusaha, dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor.(*/Na)

JAKARTA – Ketika Anda berbelanja di toko ritel, jangan kaget bila dikenakan biaya kantong plastik Rp200 per lembar. Aturan ini berlaku sejak hari ini (Jumat, 1/3/2019).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey bilang, pengenaan biaya kantong plastik per Maret 2019 merupakan dukungan peritel modern dalam mensukseskan program pembatasan penggunaan plastik demi menjala keberlangsungan lingkungan.

“Aprindo siap mendukung usaha pemerintah yang bertujuan mengurangi konsumsi plastik khususnya kantong belanja plastik sekali pakai di masyarakat. Kami merupakan bagian dari masyarakat yang harus ikut bertanggung jawab,” ungkap Roy di Kantor Aprindo, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Kebijakan ini mulai disosialisasikan di gerai-gerai ritel modern melalui poster, sosial media, dan ajakan langsung dari kasir. Kantong belanja plastik yang kini menjadi barang dagangan juga akan memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak pertambahan nilai (PPN). “Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang disediakan di setiap gerai ritel modern,” ujar Roy.

Aprindo juga merekomendasi penggunaan kantong belanja plastik sesuai SNI yang dikeluarkan Badan Standar Nasional atas rekomendasi Pusat Standarisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu plastik yang telah mempunyai kriteria mudah terurai (oxe-degradable atau bio-debradable).

Tutum Rahanda, Wakil Ketua Umum Aprindo, menambahkan, mengubah budaya masyarakat yang selama ini sudah akrab dengan kantong plastik, bukanlah perkara mudah. “Dengan tidak gratis ini bukan harus beli. Konsumen tidak beli kan kalau tidak butuh. Kami imbau konsumen bawa kantong ramah lingkungan dari rumah masing-masing,” kata Tutum.

Sedangkan, Marwoto, Supervisor The Kem Chicks Swalayan mengaku pernah menerapkan pembatasan penggunaan plastik sejak 2016 hingga 2017. “Kami sudah edukasi ke konsumen sejak lama. Banyak yang sudah membawa kantong dari rumah masing-masing. Untuk dampaknya ke jumlah konsumen sih nggak ada ya. Mereka paham,” tandasnya.(*/Na)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan konstruksi pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak bisa mulai dikerjakan pada 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan sesuai desain, sebagian Jalan Tol Semarang-Demak akan berfungsi sebagai tanggul laut Kota Semarang.

“Diharapkan apabila Jalan Tol Semarang-Demak sudah selesai maka banjir rob di Semarang akan tertangani karena sekaligus berfungsi sebagai tanggul rob dan bersinergi dengan pembangunan tanggul, polder, dan rumah pompa yang dikerjakan oleh Ditjen Sumber Daya Air,” katanya , Rabu (27/2/2019).

Selain itu, ujar dia, keberadaan tol tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menambah kapasitas jaringan jalan yang sudah ada untuk melayani kawasan utara Jawa.

Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp15,3 triliun ini ditargetkan akan berlangsung selama dua tahun.

Kebutuhan lahan Jalan Tol Semarang-Demak seluas 188,7 ha yang terbagi menjadi dua seksi yatu Seksi I Kota Semarang dan Seksi II Kabupaten Demak.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan banjir rob di Kota Semarang, kerap terjadi dan menggenangi jalan nasional sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu perekonomian antara lain di sekitar wilayah Genuk dan Kaligawe.

“Harapannya, pembangunan tol ini sekaligus merevitalisasi kawasan industri di sana. Begitu jalan tolnya dibangun kawasan industri tidak lagi terdampak rob, sehingga bisa kembali membangkitkan ekonomi baru di sana,” ujarnya.

Saat ini, masih dalam tahapan lelang investasi dengan sudah ada empat konsorsium lulus pra kualifikasi dan selanjutnya akan memasuki tahapan pemasukan penawaran.

“Jika semua berjalan sesuai rencana lelang, proses penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) bisa dilakukan pada awal Mei 2019,” tandasnya.(*/Ag)

BOGOR – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menambah jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil (Jargas) untuk wilayah operasi Bogor, Serang, dan Cirebon.

Dari paket pengerjaan tersebut, hari ini, PGN meresmikan perampungan Jargas wilayah Bogor sesuai target pekerjaan yang dimulai sejak bulan Mei 2018.

Penambahan Jargas yang menyasar pengguna rumah tangga ini diharapkan akan meningkatkan penggunaan energi baik yang lebih terjamin dan murah.

Pembangunan Jargas di wilayah Bogor, Serang, dan Cirebon itu merupakan proyek yang didanai anggaran Kementerian ESDM.

Pada tahap pengoperasian nanti, PGN akan memanfaatkan sumber gas berasal dari PT Pertamina EP, dengan volume mencapai 0,2 MMSCFD. Dalam rencana pengoperasian, Jargas tersebut akan mengaliri sebanyak 5.120 sambungan rumah atau SR, tepatnya di wilayah Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede.

“Perluasan Jargas ini adalah upaya bersama untuk memperluas dan pemerataan pemanfaatan kekayaan alam negeri ini,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo seusai peresmian, (27/02/2019).

Dilo mengungkapkan, sejauh ini pemerintah dan PGN bahu membahu melakukan perluasan pembangunan Jargas. Ke depan, katanya, kian banyak skema yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan Jargas.

“Gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat. Indonesia melalui PGN mempunyai potensi besar sebagai penyangga dan pelayan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, terdapat beberapa keunggulan gas pipa, khususnya yang didistribusikan PGN, antara lain berasal dari kekayaan gas bumi di dalam negeri. Artinya, dari sisi makro, penggunaan gas pipa bagi konsumsi rumah tangga, tak membebani neraca perdagangan lantaran impor gas yang terjadi pada gas elpiji.

Keunggulan lain khusus konsumen rumah tangga, akan menghemat ongkos penggunaan gas, dikarenakan tarif per kubik gas PGN lebih murah.
“Harga memang berbeda dengan Elpiji 3kg,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan mengusulkan adanya rest area yang diperuntukan khusus untuk bus atau dijadikan terminal bus.

Dia pun telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan PT Jasa Marga untuk melihat rest area yang cocok dijadikan terminal bus.

“Rest area sebagai terminal saya sudah minta ke PUPR, Jasa Marga diantara sekian rest area ada yang kita fungsikan sebagai terminal. Artinya harus ada mengubah sedikit regulasi Peraturan Menteri PUPR,” kata Budi saat ditemui di Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, (26/2/2019).

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai upaya memfasilitasi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi namun hanya melewati trayek tol Trans Jawa.

“Tidak keluar ke jalan nasional jadi tetap melalui tol. Tapi kalau melalui tol terus kan harus ada tempat istirahat di rest area. Jadi ada rest area yang fungsinya bisa menjadi terminal,” ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan ada usulan lain dari masyarakat dari segi tarif. Diharapkan tarif bus tidak jauh lebih mahal dibandingkan tarif kereta api.

“Kalau sepintas saya katakan mungkin waktu harus lebih cepat, minimal sama dengan kereta api, kemudian harga mungkin di bawah kereta api,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta keberatan dengan perda larangan kantong plastik. Apakah aturan ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha?

Tutum mengatakan, kalau perda larangan kantong plastik ini kurang tepat, karena untuk mengurangi kantong plastik yang benar adalah menerapkan kantong plastik yang ekolabel dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Sampai saat ini beberapa anggota Aprindo, terus berupaya untuk mengurangi kantong plastik, dengan menerapkan aturan berbayar. Ini memang komitmen kami untuk mengurangi pemakaian kantong plastik,” kata Tutum di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

“Dampak yang ditimbulkan soal perda larangan kantong plastik, sebetulnya bukan ke kami saja tetapi ke konsumen yang kerepotan, jadi saya kira bukan hanya dari retailer. Kalau ritailer dengan mudah mengatakan tidak dikasih kantong plastik, tapi ini kan harus dilihat kesiapan Konsumen juga. Apakah mereka siap kalau mereka harus membawa barang yang begitu banyak tanpa adanya kantong plastik?. Ini membuat konsumen kesulitan,” jelas Tutum.

Lebih lanjut Tutum mengungkapkan, aturan yang paling tepat terkait penggunaan kantong plastik yaitu bukan persoalan larangan, kalau orang dipaksa untuk mengurangi mungkin bisa, tetapi tidak bisa sampai 0 persen.

“Penerapan aturan kantong plastik yang mudah diurai tersebut menurutnya juga perlu diikuti dengan program-program edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif sampah plastik. Edukasi tersebut kata dia, dilakukan agar masyarakat menggunakan kantong belanja sendiri yang bisa digunakan berkali-kali,” tukas Tutum

Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah yang melarang penggunaan kantong plastik di ritel moderen tidak sesuai dengan aturan yang ada. Rencana pemerintah dalam pelarangan penyediaan kantong belanja plastik di ritel moderen kurang sejalan.

Terutama, kata dia, tidak sesuai dengan tujuan pengurangan dan pengelolaan sampah. Tutum menjelaskan hal tersebut tertulis dalam peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Begitu juga dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 pasal 3 Ayat 2 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Di tempat berbeda, Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin, Taufik Bawazier menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.

Pemberian insentif kepada Pemda tersebut bukanlah solusi yang tepat dalam penanganan sampah plastik di Tanah Air. Kebijakan tersebut kontradiktif dengan kontribusi sektor industri plastik terhadap sumbangan ke Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pajak nasional.
“Dengan melarang plastik berarti menghilangkan potensi penerimaan negara,” kata Taufik.(*/Na)

JAKARTA – Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan industri 4.0, karena sedang menikmati bonus demografi hingga tahun 2030.

“Negara-negara seperti China, Jepang dan Korea mengalami booming pertumbuhan pada saat bonus demografi dan masa ini adalah peak performance bagi Indonesia untuk mengakselerasi ekonominya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik (HPTT) ke-73 di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (22/2/2019).

Selain meningkatkan nett export sebesar 10 persen atau 13 kali lipat dibandingkan saat ini, sasaran Making Indonesia 4.0 juga meliputi peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat dibandingkan peningkatan biaya tenaga kerja, dan alokasi aktivitas R&D teknologi dan inovasi sebesar 2% dari PDB.

“Sangatlah jelas bahwa aspirasi tersebut adalah lompatan yang besar, kerja keras yang luar biasa yang perlu didukung oleh segenap pemangku kepentingan yang ada,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, penerapan industri 4.0 juga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 1-2 persen, penyerapan tambahan lebih dari 10 juta tenaga kerja, dan peningkatan kontribusi industri manufaktur pada perekonomian.

Berdasarkan riset Mckinsey, guna mencapai sasaran tersebut, Indonesia membutuhkan 17 juta tenaga kerja melek digital, dengan komposisi 30 persen di industri manufaktur dan 70 persen di industri penunjangnya. “Ini berpotensi memberikan tambahan hingga USD150 miliar kepada ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Adapun lima sektor industri yang akan menjadi tulang punggung untuk mencapai aspirasi besar Making Indonesia 4.0, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronika. Kelompok manufaktur ini dipilih karena dinilai mempunya daya ungkit yang tinggi.

“Pendekatan pick the winner dalam hal menetapkan target bertujuan memberikan contoh yang nantinya akan dapat diikuti oleh sektor-sektor lain yang secara tidak langsung akan membawa kita ke sektor-sektor yang perlu kita prioritaskan dalam berkontribusi terhadap aspirasi yang dimaksud,” paparnya.

Menperin optimistis, Indonesia akan melompat jauh ke arah ekonomi yang lebih kuat. “Kita bisa lihat bahwa langkah-langkah awal pelibatan teknologi dalam ekonomi Indonesia telah melahirkan empat unicorn, yaitu GoJek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak,” sebutnya.

Menurutnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah unicorn terbanyak di ASEAN. Unicorn, atau perusahaan start up dengan valuasi di atas USD 1 miliar, tidak hanya mendorong pemanfaatan teknologi yang makin luas, namun juga mengangkat perekonomian masyarakat dengan memudahkan para pelaku ekonomi mikro mendapat akses pasar.

“Semenjak peluncuran Making Indonesia 4.0, revolusi industri 4.0 menjadi word of mouth di berbagai kalangan perguruan tinggi,” ungkapnya. Inisiatif ini disambut positif berbagai pihak di Indonesia. Bahkan menjadi rujukan untuk industri dan mendapat apresiasi dari beberapa perusahaan dunia yang terkesan dengan inisiatif ini. Mereka berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai hub teknologi mereka.

Di luar itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menarik perhatian dalam hal pembelajaran mengenai industri 4.0. Dalam berbagai forum dunia seperti World Economic Forum, Indonesia.(*/Ni)

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minta pengusaha truk untuk tidak lansung bicara ke media soal keluhan terhadap mahalnya tarif tol Trans Jawa.

“Jangan bicara ke media dong, kan bisa kita diskusi dan dialog jika dirasa tarif tol itu mahal. Kita kedepankan dialog saja kan bisa,” ungkap Menhub pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) yang direspon tepuk tangan pengusaha dan undangan yang hadir.

Menteri menyarankan untuk mengkaji untungnya bila masuk lewat tol trans Jawa. Misalnya kalau lewat tol (Trans Jawa-red) perjalanan ditempuh 18 jam. Kalau lewat jalan biasa tiga hari.

“Kalau lewat tol ada tambahan jumlah frekuensi ngangkutnya akan dua kali lipat. Belum lagi soal onderdil bannya dan sebagainya soal kecepatan dan jika dikalkulasi secara utuh akan memberikan banyak keuntungan. Tapi ini kan saya serahkan kepada masyarakat untuk memilih,”ujarnya.

Menteri juga memberikan kebebasan kepada sopir angkutan barang kalau tidak mau lewat tol silakan pilih jalan biasa. Tapi jangan berteriak tarif tol mahal.

“Ayo kita cari jalan keluar bersama- sama, “ungkap Budi Karya.

Sedangan masih banyaknya keluhan masyarakat pengguna mobil pribadi mengenai biaya melintas di jalan tol trans Jawa yang dianggap terlalu mahal, Budi Karya menyerahkan juga kepada masyarakat yang hendak bepergian ke luar kota khususnya di Jawa untuk memilih menggunakan jalur tol atau non tol trans Jawa.

“Jadi begini ya mengenai jalan tol itu adalah pilihan. Pilihan untuk menggunakan jalur alternatif. Mereka tidak harus menggunakan tol,”ujar Menhub.

Menurut Menhub mahal Tol Trans Jawa lantaran proyek jalan bebas hambatan itu dibiayai oleh swasta yang memiliki batas toleransi tertentu dan berbeda dengan jalan non tol yang dibiayai oleh APBN jalan non tol semua bisa melintas.

“Jalan tol trans Jawa kan pakai dana swasta, dia harus memiliki rythm. Mereka bisa memberikan batas toleransi yang tentunya harus dihitung jadi ini pilihan,” tutur Menhub. (*/Wel)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali merilis utang luar negeri (ULN) Indonesia. Pada akhir kuartal IV 2018, posisi utang tercatat 376,8 miliar dolar AS. Bila memakai asumsi kurs Rp14.000/dolar AS, maka setara Rp5.275 triliun.

“Dari total utang tersebut, 186,2 miliar dolar AS merupakan utang pemerintah dan bank sentral. Sedangkan swasta dan BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS,” demikian keterangan tertulis BI, Jumat (15/2).

Dibandingkab triwulan sebelumnya, sebut bank sentral, jumlah utang luar negeri Indonesia naik 17,7 miliar dolar AS.

Meningkatnya utang tersebut, karena adanya neto transaksi penarikan ULN dan dampak menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Akibatnya, utang dalam rupiah yang dimiliki investor asing menjadi lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

TUMBUH 6,9 PERSEN

Secara tahunan, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2018 tumbuh 6,9% (yoy), meningkat dibandingkan akhir triwulan sebelumnya sebesar 4,2% (yoy).

BI menyebut ULN pemerintah akhir triwulan IV 2018 tercatat 183,2 miliar dolar AS atau naik 7,1 miliar dolar AS dibanding akhir triwulan sebelumnya.

Peningkatan itu terjadi, karena naiknya dana asing yang masuk di pasar surat berharga negara (SBN) domestik, seiring perekonomian dalam negeri yang kondusif dan imbal hasil yang tetap menarik serta ketidakpastian pasar keuangan global sedikit mereda.

Faktor lainnya yang ikut mempengaruhi adalah diterbitkan SBN valuta asing dalam rangka pre-funding fiskal tahun 2019. Sehingga secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 3,3 persen pada triwulan keempat 2018.

Demikian pula ULN swasta juga naik 10,6 miliar dolar AS pada akhir triwulan keempat 2018. Ini dipicu meningkatnya posisi kepemilikan surat utang korporasi oleh asing.

Namun demikian, BI mengungkap struktur ULN Indonesia tetap sehat. Ini terlihat dari rasio utang terhadap PDB pada akhir Desember 2018 yang hanya tercatat 36 persen.

Disamping itu, struktur ULN Indonesia masih tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 86,3 persen dari total ULN. (*/Na)