Metro Jabodetabek

JAKARTA – PT Sriwijaya Air menyiapkan kursi tambahan sebanyak 28.200 untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang

jelang libur Natal dan Tahun Baru. Penambahan jumlah kursi ini sudah mulai diberlakukan sejak Jumat (20/12).

“Terhitung mulai 20 Desember 2013 hingga 5 Januari 2014, Sriwijaya menyiapkan 28.200 kursi tambahan,” jelas Senior Manager
Corporate Communications Sriwijaya Air Agus Soedjono.

Adapun rute-rutenya penambahan tersebut yakni, Jakarta – Tanjung Pandan PP dari empat kali menjadi lima kali sehari. Jakarta
– Pangkalpinang PP dari enam kali menjadi tujuh kali sehari.

Jakarta – Pontianak PP dari enam kali menjadi tujuh kali sehari. Jakarta – Malang PP dari tiga kali menjadi empat kali
sehari. Jakarta – Denpasar PP dari dua kali menjadi tiga kali sehari.

“Untuk tujuan Makassar – Manokwari dari satu kali penerbangan menjadi dua kali sehari, yang akan dilayani setiap hari Senin,
Rabu dan Jumat. Penerbangan ekstra ini sebagai langkah untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan yang sangat tinggi menjelang
peak season akhir tahun ini,” ungkap Agus.

Agus menjelaskan bahwa jumlah kursi tambahan tahun ini, mengalami kenaikan sekitar 60 persen bila dibandingkan dengan kursi
tambahan Natal dan Tahun Baru, 2012 lalu. Di mana jumlah penambahan kursi hanya sekitar 11.100 dengan masa liburan selama 20
hari.

Meski libur akhir tahun kali ini jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun lalu, Agus berharap masyarakat bisa memanfaatkan
waktu untuk berlibur menggunakan pesawat.

“Walaupun di tahun ini masa liburan jauh lebih pendek dibandingkan tahun lalu, semoga tidak akan mengurangi animo penumpang
untuk menggunakan jasa penerbangan dalam menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru,” paparnya.(fad)

BOGOR  – Ketua DPRD Kabupaten Bogor sangat geram dengan adanya ratusan proyek yang mangkrak hal ini menunjukkan begitu lemahnya perencanaan , pengawasan dan konsultan dalam mengawal proyek yang ada disetiap SKPD di bumi tegar beriman .

Moch Hanapi sebagai ketua DPRD Kabuapten Bogor mengatakan ,” kami sebagai pengawas akan segera memanggil semua SKPD terkait ,kenapa ratusan proyek bisa molor ,kalau alasan cuaca itu sangat klasik ,” tegasnya .

Para pengusaha yang tidak profesional harus diblacklist ,” tambahnya .

,Ratusan proyek yang didanai dari APBD dikerjakan oleh para pengusaha tidak pada tepat waktu  seperi proyek jalan ,jembatan dan pembangunan gedung .
Pasalnya , SKPD yang terkait tidak bisa memilah para pengusaha yang mumpuni dan profesional dan yang terjadi masyarakat kabupaten Bogor lah yang dirugikan oleh para pengusaha tersebut
.,
Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang dahulu disebut ULP lepas tangan saat ditanya permasalahan ratusan proyek yang mangkrak ,dinas yang baru dibentuk dan satu satunya yang ada di Indonesia ini  mengelak saat begitu banyak para pengusaha yang tidak profesional dan tak mumpuni dalam mengerjakan proyek APBD
.
Kepala LPBDJ Hendrik Suherman mengatakan ,” kami hanya mengatur proses lelangnya proyek , dan kami tidak ada kafasitas untuk memblacklis para pengusaha nakal itu semua kewenangan dari para SKPD ,”ujarnya

Lebih lanjut ,Hendrik mengatakan ,”.permasalahan proyek yang ada dikabupaten Bogor itu semua ada di SKPD dan tidak ada pada kami , sebab yang mengetahui track record para pengusaha sebenarnya SPKD terkait ,” tandasnya (Far)

DEPOK – KPK menyatakan bahwa hadiah yang diberikan pada para penghulu itu kena gratifikasi sebab itu penghulu yang ada di Kota Depok membuat fakta integritas bersama  .

Penghulu pada enam Kantor Urusan Agama (KUA) se-Depok menandatangani pakta integritas terkait hadiah dan amplop.
Pasalnya , pakta integritas ini sebagai tanda komitmen anti korupsi seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Depok.

Kepala Kemenag Depok HA Chalik Mawardi menuturkan penandatanganan pakta integritas itu merupakan upaya pembenahan secara internal.

“Saya juga minta kepada penghulu agar tetap kondusif dan tidak melakukan hal-hal yang tak diinginkan.

Bahkan, setiap Sabtu dan Minggu atau di luar jam kerja tetap melayani masyarakat,” katanya seusai acara itu di Kantor Kemenag Depok, Kota Kembang, kemarin .

Diakuinya, penandatanganan pakta integritas penghulu dan penyuluh enam KUA se-Depok sebagai reaksi peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hadiah dan amplop yang diterima penghulu diwajibkan melapor KPK.

Sejumlah daerah bahkan bereaksi menolak menikahkan di luar jam kerja dan luar kantor.

Chalik Mawardi menyatakan tetap berpegang aturan terkait polemik pemberian hadiah kepada penghulu di luar jam kerja. Apalagi, katanya, regulasi soal itu masih dibahas para wakil rakyat.

Alasannya, pernikahan seharusnya di KUA tetapi tidak ada larangan dilaksanakan di luar KUA sesuai kesepakatan mempelai dan penghulu.

“Yang perlu ditegaskan, sebenarnya tak ada pungutan. Masyarakat sendiri yang  memberi. Selama belum ada kebijakan baru, kami tetap berpegang pada  aturan.

Sekali lagi ditegaskan,  pelayanan dilakukan seperti biasa dan agar tak terganggu.  Jangan sampai ada  aksi berlebihan.”ujarnya

Kasie Bimas Islam Kemenag Depok, Supriyanto, mengaku tetap berpegang pada PMA NO. 11 pasal 21 ayat 1. Yaitu:  pernikahan dilaksanakan di balai nikah dan atas permintaan calon penganten dengan persetujuan penghulu. Sedangkan, terkait pelayanan berlangsung seperti biasa dengan berpedoman pada PP  NO.  47 tahun  2004. Yaitu: biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30 ribu.

Sementara, permasalahannya adalah apakah pemberian untuk PNS di hari libur itu masuk kategori gratifikasi atau tidak.

“Padahal regulasi sedang digodok.  Seyogyanya, semua itu  dibiayai negara. Masa menunggu ini masih dilematis,” tuntas

JAKARTA – Diperiksanya Atut sepertinya membuat simpastisan turun ikut ke KPK .Ratusan massa pendukung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menggelar aksi solidaritas di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka menyampaikan aspirasi setelah Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Massa yang tergabung dalam Presidium Banten Bersatu (PBB) menggelar aksi di depan KPK tepatnya di jalur lambat Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.

Dalam orasinya, mereka menyampaikan bahwa rakyat Banten masih mencintai Atut, meskipun sekarang sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten.

“Ini aksi solidaritas kami. Ibu Atut masih di cintai masyarakat Banten,” pekik salah satu orator di Depan KPK, Jakarta, (20/12).

Satu persatu secara bergantian mereka berorasi memberikan dukungan kepada Atut, kader Golkar itu.

Menurutnya, masa yang hadir kali ini perwakilan dari beberapa daerah seperti Pandeglang dan Banten.

Salah satu orator perempuan menegaskan, bahwa aksi solidaritas hari atas kesadaran sendiri untuk memberikan dukungan kepada Ratu Atut Chosiyah.

“Tidak ada perintah dari ibu Atut tapi ini keinginan dari kita semua,” tutur perempuan berjilbab kuning dipadu dengan pakaian serba hitam.

Namun, salah seorang massa aksi yang ikut berunjuk rasa didepan KPK mengaku mendapat perintah dari pihak lain.

Namun, dia menolak siapa yang menyuruhnya. Dia menyayangkan  tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

”Ya tadi mah saya lagi buka toko langsung ditutup lagi. Coba kalau informasinya dari malam, jadi enak kami siap.

Ini mah yang keliatan saja di jalan ditarik untuk ikut bergabung beri dukungan pada Ratu Atut,” terangnya.(Adyt)

BOGOR  – Kabupaten Bogor yang begitu luas wilayahnya membuat banayaknya perumahan dari yang sederhana sampai yang mewah namun hal ini masih banyak yang belum taat untuk membayar PBB dan juga BPHTB .Diduga masih ada oknum pajak yang bermain dibelakang oleh sebab itu DPRD Kabupaten Bogor, dalam hal ini Komisi B, melakukan pengecekan akurasi pajak yang dibayarkan sejumlah perumahan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor.

Pengecekan tersebut dilakukan dengan datang secara langsung ke kantor sejumlah perumahan. Pada Senin yang lalu Komisi B datang ke Perumahan Kota Wisata di Kecamatan Cileungsi.

“Kami melakukan kunjungan kerja ke Kota Wisata dan perumahan lain untuk memastikan dan singkronisasi data pembayaran pajak mereka,” kata Iwan .

Akurasi data pajak yang ingin dicek oleh DPRD terutama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Iwan menegaskan, perumahan itu bukan tidak bayar pajak. Hanya saja pihaknya ingin mengecek akurasinya. Pasalnya, selama ini, Komisi B hanya mendapatkan laporan dari Dispenda.

“Sekarang kami ingin mengetahui secara langsung dari wajib pajak (WP), sehingga dapat dipastikan angka pelaporan dan yang dibayarkan,” ucapnya.

Saat berkunjung ke Kota Wisata, Iwan mengatakan, pihaknya meminta managemen untuk mengirimkan data data fisik bangunan dan jumlah pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah.

“Mereka kami minta untuk mengirimkan data, agar jangan sampai ada perbedaan antara luasan fisik fisik dengan pajak yang dibayarkan,” paparnya.

Iwan menegaskan, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi B yang dipimpinnya tersebut,tidak bukan hanya ke Kota Wisata, akan tetapi juga ke sejumlah perumahan yang ada di Kabupaten Bogor.

Selain mengecek akurasi pembayaran pajak, juga mengecek status lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) perumahan itu.
“Seluruh perumahan wajib menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah daerah, dan yang diserahkan itu harus sudah sertifikat,” tukasnya.

Iwan berharap, dengan kunjungan tersebut mampu membantu percepatan pembayaran pajak oleh wajib pajak, baik pajak PBB maupun kewajiban lainnya. “Selain meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, harapan kami mampu mendorong wajib pajak untuk lebih taat bayar pajak,” tandasnya.( Angg)

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Tohari mengatakan selama postur APBN tidak berpihak untuk kepentingan rakyat, maka sulit untuk membangun pemerataan ekonomi di Indonesia. Menurutnya, dari total dana APBN 2014 yang mencapai Rp 1.800 triliun, 60 persen di antaranya untuk belanja rutin.

“Jadi mayoritas APBN itu untuk gaji pegawai. Jadi mana mungkin bisa merata ke daerah-daerah?”, kata Hajriyanto dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (17/12).

Sementara sisanya sebesar 40 persen, lanjut Hajriyanto, 20 persen di antaranya untuk membiayai berbagai macam sektor. Sedangkan 20 persen sisanya, dianggarkan untuk mencicil utang.

“Jadi, ya memang sulit mengharapkan perubahan selama paradigma APBN seperti ini. Pemerintah itu kerjanya hanya menyejahterakan pegawainya saja, rakyat entah bagaimana nasibnya,” imbuhnya.

Selain itu, Hajriyanto juga mengkritisi masalah jumlah PNS. Menurutnya, besarnya jumlah PNS sering membuat inefisiensi.

Politisi Golkar itu mencontohkan jumlah PNS di Setjen MPR RI yang mencapai 1000 orang. “Saya bingung sendiri, untuk apa jumlah sebanyak itu sementara kerja MPR begini-begini saja?” tambahnya.(har)

BOGOR – Pengelola objek wisata Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor, Jawa Barat, akan menyuguhkan pertunjukan bernuansa “Mexican” dengan tokoh “Zorro” untuk menyambut libur tahun baru 2014.

“Pertunjukan ‘Zorro’, pahlawan bertopeng itu digelar pada acara pergantian malam tahun baru dari 2013 menuju 2014,” jelas Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor, Frans Manansang di Bogor.

Didampingi Kepala Humas TSI Cisarua Yulius H Suprihardo, Frans menjelaskan bahwa pertunjukan “Zorro” dalam memeriahkan malam tahun baru pada 31 Desember 2013 itu digelar berbarengan dengan “Safari Malam” yang dibuka pada pukul 18.30 WIB.

Ia mengatakan bahwa nuansa “Mexican” juga sangat kental mengiringi pertunjukkan itu, baik dekorasi maupun kuliner yang disuguhkan. Para pengunjung, katanya, dapat menyaksikan acara itu di area Plaza Gajah. Ia menambahkan acara detik-detik pergantian tahun juga akan dimeriahkan dengan kembang api dan pertunjukkan tarian, serta pemberian “doorprize” kepada pengunjung.

Frans Manansang mengatakankan TSI Cisarua dalam rangkaian liburan Natal dan tahun baru, yang biasa dibuka pada setiap hari Sabtu, akan dibuka mulai tanggal 25 Desember hingga 31 Desember 2013. “Penambahan jadwal ini dimaksudkan untuk memberikan hiburan sehat bagi pengunjung, khususnya bagi yang bermalam di kawasan wisata Puncak dan sekitarnya,” paparnya.

Sementara itu, Yulius H Suprihardo menambahkan bahwa acara lainnya yang digelar adalah Festival Cabai (Lofest) yang diadakan di Restaurant Rimba Foodcourt pada 25 Desember 2013 hingga Januari 2014. Ketua panita Festival Cabai, Y Sutrino menjelaskan bahwa pihaknya akan memperkenalkan berbagi jenis cabai atau lombok kepada masyarakat.

Tidak itu saja, kata dia, dalam Festival Cabai ini pengunjung juga diperbolehkan mencicipi berbagai jenis sambal. Ia menyebutkan bahwa Festival Cabai baru pertama kalinya diselenggarakan. Masih dalam suasana Natal, kata Yulius, TSI Cisarua juga akan menggelar “Parade Santa”, di mana beberapa jenis satwa akan turut meramaikan.

Dalam acara itu, katanya, Santa Claus akan menunggang gajah dan membagikan permen kepada para pengunjung. Jalur yang akan dilalui oleh parade ini mulai dari “Shelter” A hingga ke “foodcourt”.(cok)

JAKARTA  – Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menerima penghargaan, kali ini Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya untuk Kabupaten/Kota di Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak Peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional ke- 85.

Acara berlangsung di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, (18/12)
.
Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang  diberikan pada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang  dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi  yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) di berbagai sektor pembangunan. Terdapat tiga kategori dalam APE, yang tertinggi kategori utama, disusul madya dan pratama. Penilaiannya berdasarkan penerapan strategi pengarusutamaan gender, pencapaian dan inovasi dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hak anak dan untuk jumlah peserta Kabupaten/Kota yang di evaluasi berjumlah 149 Kota/Kabupaten.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar yang mewakili Bupati Bogor dalam penerimaan penghargaan itu mengatakan bahwa ini merupakan suatu kebanggaan bagi Kabupaten Bogor atas kerja keras selama ini akan tetapi kedepannya akan di tingkatkan lagi. Penghargaan ini merupakan buah kerja keras yang telah di lakukan selama ini, tahun ini kita menerima penghargaan APE tingkat madya seperti tahun lalu, semoga tahun depan kita bisa  memperoleh predikat utama.

“Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus berkomitmen  dalam masalah kesetaraan gender dari program Pemerintah Kabupaten Bogor seperti program P2WKSS dan Kabupaten Bogor juga sangat fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, melalui pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga tersebut sangat concern dalam melaksanakan pencegahan, rehabilitasi, pendampingan serta pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan”, paparnya.

Adang menambahkan, penghargaan ini didedikasikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan kaum perempuan yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memajukan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bogor.
“Penghargaan Parahita Ekapraya saya dedikasikan kepada para tokoh-tokoh yang mencurahkan tenaga dan pikiran untuk pemberdayaan perempuan dan juga untuk masalah kesetaraan gender dan saya juga bertererima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang telah mendukung program Pemerintah Kabupaten Bogor”, tandasnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bogor, Nurianty menerangkan Pemerintah Pusat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pengarusutamaan Gender melalui Penghargaan Presiden.

Kabupaten Bogor meraih penghargan pada tingkat madya APE (Anugrah Penghargaan Ekapraya) yang diberikan kepada Bupati Bogor.
“Penghargaan ini diberikan atas pertimbangan tujuh faktor yakni, Komitmen Pemerintah Daerah, Penerapan Kebijakan Daerah, Kelembagaan, SDM dan Anggaran, Alat Analisasi Gender, dan data yang disediakan. Pemerintah juga berterimakasih atas peran masyarakat dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan Gender”, tandas Nurianty. ( Adi)

BEKASI  – Sanksi berat menunggu bagi pegawai yang nakal di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebab akan meningkatkan pengawasan terhadap pegawainya yang bertugas mengurus dokumen kependudukan.

Pengawasan ketat dilakukan seiring diberlakukannya sanksi enam tahun penjara kepada pegawai yang menarik retribusi kependudukan kepada warga.

“Itu sesuai dengan perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan.

Ada 17 poin krusial yang berubah, tapi intinya semua pelayanan kependudukan gratis,”ucap Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Rudi Sabarudin,Selasa.

Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa pegawai yang kedapatan memungut retribusi dari warga yang mengurus dokumen kependudukan, baik akta kelahiran, KTP, surat pindah, kartu keluarga, dan lain-lain.

“Namun untuk akta perkawinan memang masih berlaku biaya retribusinya, yakni Rp 155.000 per pasangan.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 8 tahun 2013,” bebernya.

Akan tetapi, saat ini, pemerintah setempat tengah menyusun Peraturan Wali Kota supaya biaya pembuatan akta perkawinan itu pun turut digratiskan.

Rudi mengharap masyarakat turut mendukung implementasi aturan ini dengan tidak memberikan uang kepada petugas yang mengurus dokumen kependudukan. Bantuan dari masyarakat juga bisa dilakukan dengan melapor pada Disdukcapil jika mendapati petugas yang tetap memungut retribusi. (*Eln)

DEPOK – Keseriusan  Pemerintah dan masyarakat akan dibuktikan dengan berbagai macam program untuk menuju Kota Depok yang cinta lingkungan dengan memperhatikan keindahan kota .

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok nampaknya serius mengubah wilayahnya menjadi kota hijau.

Bahkan, Depok sudah memiliki ratusan bank sampah dan puluhan unit pengolahan sampah (UPS).

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Depok Zamrowi menegaskan, impian menjadi Green City sudah dilakukan dengan membangun puluhan UPS dan juga bank sampah.

“Bank sampah kami sudah miliki di 350 titik, menyebar di sekolah dan lingkungan masyarakat,” ujarnya di Balai kota Depok, (18/12).

Sementara prinsip Green Water, lanjutnya, pihaknya sudah mewajiban kepada tiap perumahan untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Sementara untuk Green Transportation, lanjutnya, dengan mengoptimalkan jalur kereta dan keinginan memiliki jalur khusus sepeda.

“Dishub misalkan bangun jalur sepeda, lalu car free day jangan hanya di Grand Depok City,” ungkapnya.

Untuk Green Energy, kata Zamrowi, seluruh rumah tangga di Depok sudah memakai gas elpiji, bahkan ada rumah tangga di Kecamatan Beji yang sudah memakai gas alam bawah tanah. Serta beberapa titik lampu lalu lintas yang menggunakan solar cell.

“Green Open Space, kami Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah 30 persen. Green Building kami mendorong kantor pemerintahan hemat energi, punya IPAL dan sumur resapan dan gerakan menanam pohon,” tandasnyanya.(Darl)