Metro Jabodetabek

DEPOK – Jas anti air atau biasa disebut jas hujan memang sangat dibutuhkan masyarakat apalagi saat ini musim hujan. Sehingga pedagang jas hujan kerap dibanjiri rezeki ‘nomplok’.

Penjual jas hujan di Jalan Juanda, Depok Lia mengaku, pendapatannya bisa mencapai Rp700.000 per hari saat ini. Per hari dia bisa menjual hingga 15 buah jas hujan.

“Harganya macam-macam, tergantung merek, dan jenis bahan. Saya biasa jual yang paling mahal seharga Rp350.000, paling murah Rp20.000. Kebanyakan para pembeli memilih yang harga Rp70.000 yang kualitasnya sedang,” kata Lia di Depok, Jumat (13/2).

Lia juga mengatakan, Dalam sebulan dirinya mampu menjual tak kurang dari 250 jas hujan. Jumlah itu jauh berbeda saat Depok belum musim hujan.

“Biasanya paling banyak bisa jual 50-100 buah per bulan. Itu sebelum tahun baru 2015. Kalau sekarang, jauh lebih banyak,” tuturnya.

Kebanyakan pembeli memilih yang berjenis pakaian yang dicari kaum pekerja. Sedangkan anak muda lebih senang membeli jenis ponco.

“Karena harganya memang lebih murah. Yang bentuknya pakaian kebanyakan yang belinya orang kerja,” pungkasnya. (*Fad)

BOGOR – Pasca penyerangan yang dilakukan sekelompok orang ke komplek Majelis Azzikra di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor membentuk tim khusus. Ketua MUI Kabupaten Bogor Mukri Ajie mengatakan, telah membentuk tim yang terdiri dari MUI kecamatan dan desa guna mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi.

“Kita bentuk tim untuk mengetahui penyebab dan kronologis masalah ini. Sekali lagi saya meminta untuk berhati-hati dalam memutuskan,” kata Mukri Ajie kepada wartawan, Jumat (13/2).

Mukri juga mengajak kepada warga untuk tidak terprovokasi terkait penyerangan tersebut. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.‪

“Kita berharap warga tidak terpancing dan terprovokasi. Jangan langsung menuding ini dilakukan oleh kelompok tertentu,” terangnya.

‪Saat ini, Polres Bogor telah menetapkan 34 tersangka terkait kasus penyerangan tersebut. Para tersangka akan dijerat Pasal 170 subsider 335 junto Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu tentang pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka. (Dung)

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, secara keseluruhan dana hibah yang diberikan dari DKI Jakarta ke Pemkot Bekasi mencapai Rp 200 miliar. Namun dari jumlah tersebut, baru Rp 98 miliar saja yang perincian anggarannya sudah dilayangkan ke DKI Jakarta. Adapun uang sebanyak Rp 98 miliar itu difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur di Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi.

“Rincian pengajuannya akan digunakan untuk pelebaran Jalan KH Noer Ali yang menelan biaya sekitar Rp 60 miliar, pelebaran jembatan Jalan Joyomartono sekitar Rp 30 miliar,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Rahmat menjelaskan, secara keseluruhan dana hibah sebesar Rp 200 miliar itu, akan digunakan untuk beberapa pembangunan lain di bidang infrastruktur jalan hingga normalisasi saluran air. Misalnya, pembuatan kolam retensi di Perumahan Pondokgede Permai (PGP) senilai Rp 20 miliar, hingga perbaikan jalan di sekitar perempatan Pasar Rebo senilai Rp 9 miliar.

Rahmat pun menambahkan, bila pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta belum menerima rincian anggaran yang diserahkan, kemungkinan pengajuan dana hibah baru sampai di tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta. (*Elan)

TANGERANG – Kondisi Pintu Air 10 Cisadane yang sempat mengalami kenaikan volume pada Senin (9/2) malam hingga Selasa (10/2) kini sudah berangsur surut.
Kepala Bendung Pintu 10 Cisadane, Sumarto mengatakan akibat curah hujan intensif dan banjir kiriman ketinggian air cukup parah dan sampai siaga 2.

“Memang semalam cukup parah, sampai siaga 2. Itu sekitar pukul 23.00 sampai 01.00. Itu akibat curah huja intensif dan banjir kiriman dari Batu Belah Bogor,” katanya, kemarin.

Menurut Sumarto, ketinggian permukaan air tengah malam kemarin mencapai 10 meter. “Sekarang sudah surut ke 7 meter. Memang patokan normal permukaan air ada di angka 5 sampai 7 meter,” katanya.

Sumarto juga mengatakan, pihaknya belum mendapat laporan lebih lanjut dari Batu Belah terkait volume air banjir yang mengalir dari sana.
“Sejauh ini masih aman, belum ada peringatan banjir kiriman dari Bogor. Kami akan terus pantau,” pungkasnya.(*Far)

BOGOR – Dua rel KRL yang patah diantara Stasiun Cilebut dan Stasiun Bogor, kini sudah selesai diperbaiki dan perjalanan KRL kembali normal, Sebelumnya, akibat patahnya rel, hanya satu lajur rel yang berfungsi antara Bogor dan Cilebut. Kendati demikian, kondisi di Stasiun Bogor kelihatan sepi, pukul 08.30.

Beberapa calon penumpang telanjur mengubah moda berangkat mereka. Ada yang memilih pergi ke terminal Bus Baranangsiang, ada pula yang memilih kembali memakai motor atau mobil pribadinya.

“Tadi saya sudah malas juga ke stasiun begitu baca berita. Tapi saya coba saja, eh ternyata sudah normal,” katap Wibowo, pegawai di sebuah perusahaan kontraktor kepada Wartawan Rabu (11/2). Beberapa petugas stasiun juga sudah memastikan bahwa perjalanan KRL sudah normal. (Dung)

JAKARTA – Banjir yang melanda wilayah Jakarta harus segera ditangani dengan serius. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diminta serius untuk meminta izin ke Kemen PU-Pera.

Izin tersebut terkait dengan penempatan pompa air di Jalan S Parman depan Universitas Tarumanegara dan Trisakti yang menjadi langganan banjir.

“Seharusnya jangan hanya telepon saja atau berbicara saja. Namun harus ada permintaan yang serius dalam bentuk surat,” kata Kepala Pusat Komunikasi Kemen PU-Pera Djoko Mursito kepada wartawan, kemarin.

Menurut Djoko, harus ada kajian yang serius untuk menempatkan pompa di dekat Jalan S Parman, Jakarta Barat itu.

“Kalau di depan Untar itu memang ada cekungan, kami (Kemen PU) juga lakukan sodetan Ciliwung ke KBT (Kanal Banjir Timur) sebagai bentuk membantu Jalan S Parman, ya secara bertahap tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan,” terangnya.

Terkait penempatan pompa air di wilayah itu Djoko meminta, agar Pemprov DKI Jakarta melakukan perhitungan yang matang.

“Masak langsung pasang. Harus lihat sistemnya, seberapa besar pompanya, buang (air genangan) kemana, jadi perlu kajian,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan untuk membebaskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) mulai tahun 2016 bagi rumah sederhana, tempat ibadah, dan bangunan sosial. Mendapat sambutan baik dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok mengungkapkan, rencana yang dituangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan ini mirip seperti yang pernah diusulkannya saat masih menjadi anggota Komisi II DPR periode 2009-2014.

“Waktu di Komisi II, pernah lempar isu itu. Tapi bukan PBB dihapus, namun bagaimana orang pemula atau pertama punya rumah dibebaskan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Ahok beralasan sangat aneh ketika orang pertama kali membeli tanah dikenakan pajak BPHTB.
“Seharusnya bebas BPHTB. Begitu dia mau bisniskan atau tidak itu tergantung di lapangannya,” jelasnya.(*Fad)

BEKASI – Program elektronik (e- KTP) saat ini sedang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi. Untuk Warga yang sudah merekam tahun 2011, 2012 dan 2013.

Kepala Seksi (Kasie) evaluasi dan pelaporan pada bidang data Disdukcapil Kabupaten Bekasi Gana Permana mengatakan, program e-KTP yang dilakukan saat ini adalah program lanjutan.

“Ini program lanjutan yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke kabupaten kota,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, program perekaman e-KTP, akan dilanjutkan dan pencetakannya menunggu ‘hutang’ Kemendagri yang belum menyelesaikan pencetakannya bagi warga yang sudah merekan tiga tahun sebelum 2014.

Untuk menunjang program tersebut, Bupati selaku kepala pemerintahan membentuk tim teknis pelaksanaan rekaman KTP elektronik, di Kabupaten tahun anggaran 2015.

Tim teknis kabupaten diketuai oleh Sekretaris daerah dengan anggota 12 orang, sedangkan tim teknis ditingkat kecamatan diketuai camat dan beranggotakan dua orang.

Sementara itu untuk operator perekaman, dibentukan tiap kecamatan jumlahnya untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi ada 64 orang dan bekerja mulai Januari 2015.

Secara teknis, warga yang belum merekam KTP el, akan direkam di kecamatan masing-masing dan pencetakan dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Bekasi.

Menurut Gana Permana, jumlah wajib KTP di Kabupaten Bekasi sebanyak 2,453,748 jiwa per tanggal 2 Pebruari 2015, sedangkan yang sudah merekam KTP sebanyak 80 persen dan yang KTP el-nya sudah jadi sebanyak 2 juta keping.

Sementara itu, pencetakan KTP belum disosialisasikan ke masyarakat karena, saat ini masih mengerjakan ‘hutang’ tiga tahun lalu,

“Nanti kalau sudah siap akan dilakukan sosialisasi dan pencentakan pun dilakukan di dinas dan dalam waktu dekat alat perekaman KTP elektronik akan dikirim kembali ke kecamatan-kecamatan,”pungkasnya. (Elan)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi waktu hingga April 2015 ini kepada seluruh pejabat baru segera menyampaikan daftar harta kekayaannya.

“Saya kasih waktu hingga April nanti, bila masih membandel maka segera saya copot,”kata Ahok, (5/6).

Hal tersebut disampaikan menaggapi hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW).
ICW menemukan bahwa 17,6 persen pegawai Pemprov DKI dan 24 persen pejabat BUMD DKI belum menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Hal tersebut dinilai masih banyak pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak mematuhi kewajiban lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Adapun aturan tentang LHKPN tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Kewajiban Lapor LHKPN yang merupakan perubahan atas Pergub Nomor 85 Tahun 2013.

Ahok mengakui belum semuanya melaporkan harta kekayaannya. Sesuai perintah sekitar 6300 pejabat eselon IV-I wajib menyerahkan daftar harta kekayaannya.

“Seluruh pejabat,”pungkasnya.(*Fad)

BOGOR – Pasca tumbangnya pohon Damar Agathis yang menewaskan 7 pengunjung Kebun Raya Bogor (KRB) Minggu (11/1/2015) lalu. Sebanyak 64 pohon berbagai jenis di areal Kebun Raya Bogor (KRB) ditebang.

Salah satu pohon yang ditebang adalah pohon beringin. Pohon tersebut merupakan pohon yang menjadi sasaran untuk dilakukan penebangan dan pemangkasan karena dikhawatirkan tumbang dan menimpa pengunjung KRB.

Kepala KRB, Didik Widyatmoko mengatakan, selain dilakukan penebangan beberapa pohon juga dipangkas bagian batangnya. Puluhan pohon yang ditebang merupakan pohon non koleksi.

“Pohon itu memang sengaja di tebang, tapi ada juga yang dipangkas. Ini dalam rangka perawatan,” kata Didik, kemarin.

Didik juga mengatakan, pohon yang ditebang dan dipangkas adalah yang lokasinya sering dikunjungi pengunjung.

“Sebanyak 39 pohon di pangkas dan 25 pohonditebang. Pohon-pohon yang ditebang sebagian besar adalah pohon non koleksi,” terangnya.

Menurut Didik, pihaknya masih melakukan pengawasan untuk melakukan perawatan dan pengawasan pohon-pohon yang ada di KRB. Pihaknya masih menunggu persetujuan dari pemerintah untuk membeli alat deteksi pohon, yaitu Sonic Tomografy yang harganya mencapai Rp 700 juta. (Dung)