Metro Jabodetabek

BOGOR – Cuaca yang kurang bersahabat, berupa angin kencang sejak pagi hingga malam dalam beberapa hari terakhir ini membuat Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) menutup sementara obyek wisata hutan di tengah kota.

“Iya betul mas, mulai ditutup dari kemarin, karena kondisi cuaca di sekitar kebun raya angin kencang. Dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Humas Kebun Raya Bogor Ayi Doni Darussalam, (17/12/2018).

Menurutnya penutupan sementara lokasi wisata ini akan terus dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun, jika sekiranya kondisi cuaca membaik, pihaknya segera membuka kembali.
Musim Hujan Disertai Angin Kencang, Kebun Raya Bogor Ditutup Sementara

“Sampai kapannya belum ada kepastian, tergantung kondisi cuaca. Kalau memang sudah kondisi aman, kita akan buka seperti biasa. Intinya kita akan lihat kondisi dulu demi keamanan pengunjung,” jelasnya.

Namun, jika ada wisatawan yang sudah memesan tiket dari jauh hari sebelum pe penutupan masih diperkenankan masuk. Hanya saja, petugas akan mengarahkan wisatawan ke lokasi Museum Zoologi.

“Sekarang yang masih bisa berkunjung ke sini yang sudah booking, itu juga nanti kita arahkan ke Museum Zoologi karena tempatnya lebih aman,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor, Hadi Saputra menginformasikan angin kencang tersebut terjadi karena awan cumulonimbus (CB) yang terbentuk cukup matang.
Menurutnya situasi seperti ini berpotensi kerap terjadi selama musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Februari 2019. Awan CB, lanjut dia, memang sering memicu angin kencang dan hujan lebat yang disertai petir.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi selama musim hujan pada beberapa bulan ke depan. “Masyarakat diimbau kalau sudah terdengar petir jangan berada di lapangan, bawah pohon, atau papan reklame,” sarannya.(*/P Alam)

BOGOR – Guna memulihkan dampak bencana angin puting beliung, Pemprov Jawa Barat mengucurkan anggaran Rp5 miliar. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di posko bencana alam angin puting beliung, Kelurahan Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bogor.

“Hari ini saya sengaja datang untuk menyerahkan bantuan Rp5 miliar untuk Kota Bogor,” jelas Ridwan Kamil di posko bencana alam angin puting beliung, Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bogor, (16/12/2018).

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil juga menyampaikan rasa prihatin kepada para korban dan berharap agar bencana alam tidak kembali melanda wilayah Jawa Barat.

“Intinya kita berharap dan semua mendoakan agar tak ada lagi bencana alam yang nantinya dapat mengganggu kenyamanan dan kehidupan warga Jawa Barat khususnya warga Bogor ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dana bantuan dari Pemprov Jabar ini akan langsung digunakan untuk pemulihan sebanyak 1.821 bangunan rusak yang terdampak angin puting beliung.

“Dana itu untuk pemulihan fisik, rumah-rumah warga, asbes dan lain-lain. Jadi kami fokus kan betul memperbaiki rumah terdampak bencana,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor meminta bantuan sebesar Rp15 miliar kepada Pemprov Jawa Barat untuk perbaikan sebanyak 1.821 unit bangunan yang terdampak bencana angin puting beliung di sejumah titik di wilayah Kota Bogor.

Meski demikian, Pemkot belum lama ini, telah menerima bantuan sebesar Rp228 juta dari Kementerian Sosial. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga secara pribadi memberi bantuan sebesar Rp30 juta. “Sedangkan Pemkot sendiri telah mengeluarkan Rp1,5 miliar pada tahap pertama dari dana Belanja Tidak Terduga,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Posko Bencana Terpadu Kota Bogor M Hanafi mengaku pihaknya sudah menyalurkan bantuan sebanyak 3000 asbes dan 1000 terpal untuk ribuan rumah yang terdampak bencana puting beliung di dua kecamatan (Bogor Selatan dan Bogor Timur). “Selain bantuan tersebut, pemkot juga telah mengucurkan bantuan pangan,” tandasnya.(*/P Alam)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar nikah massal untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru 2019. Sebanyak 500 pasangan akan mengikuti acara yang diselenggarakan di Jalan MH Thamrin,(31/12/2018) malam itu.

“Insyaallah sekitar 500 pasang dan penyelenggaraannya tetap di arena tanah kosong di Jalan Thamrin,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, (14/12/2018).

Dia mengatakan, nikah massal ini dikhususkan untuk masyarakat berpengahasilan menengah ke bawah dan warga yang sudah menikah tapi belum diakui secara hukum negara.

“Itu sebabnya mengapa kita menyelanggarakan pernikahan massal di akhir tahun ini dalam rangka membantu mereka,” ujar dia.

Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta Hendra Hidayat menuturkan, dalam acara nikah massal tahun ini, masing-masing pasangan akan menerima bantuan mahar sebesar Rp500.000.

“Semua bantuan dari Bazis. Jadi sponsornya memang cuma Bazis, Rp500.000 per pasangan. Sponsor tunggal Bazis, kita enggak ada yang lain-lain,” tutupnya.(*/Nia)

BOGOR – Harga mati untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin atau (Jokowi-Ma’ruf). Demikian penegasan yang disampaikan Ketua DPD Perindo Kabupaten Bogor, Yudia Irawan.

“Kita ini sudah ke tingkat saksi, bacaleg, harga mati untuk kemenangan Jokowi di Kabupaten Bogor,” katanya usai kegiatan tasyakuran dan deklarasi partai koalisi Tim Kampanye Daerah (TKD) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (16/12/2018).

Yudia mengaku memiliki strategi terkait targetnya itu. Strateginya itu adalah mengintegrasikan kampanye Jokowi-Ma’ruf dengan berbagai program-program unggulan Partai Perindo.

“Kita akan lakukan sosialisasi dengan program-program unggulan dari Perindo yang sudah ada. Jadi nanti sejalan untuk pemenangan Perindo dan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Sedangkan, Ketua TKD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menargetkan 70 pesen suara di wilayah Kabupaten Bogor. Alasannya, mendulang suara di Bogor menjadi representasi kemenangan di Jawa Barat.

“Sudah keharusan memenangkan pak Jokowi-Ma’ruf di Kabupaten Bogor. Saya dulu di tim pemenangan sebelah (Prabowo), saya yakin di Pilpres 2019 suara Jokowi-Ma’ruf bisa memperoleh 70 persen,” ujar Ade.

Soal strategi pemenangan, dia mengaku telah menyiapkannnya bahkan hingga ke tingkat ranting di kecamatan dan desa. Timnya akan menekankan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat.

“Kami akan mempersuasi pencapaian kinerja pak Jokowi yang sudah dikerjakan selama ini,” tutup Ade.(*/Dav)

TANGERANG – Pembakaran e-KTP salah satu bentuk menanggulangan KTP ganda dimasyarakat sebab itu upaya untuk mencegah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, (14/12/2018).

Belasan ribu e-KTP yang sudah tidak berlaku dimusnahkan dengan cara dibakar.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Tangerang, Sri Warsini mengatakan, terdapat 19.311 e-KTP yang dimusnahkan.

“e-KTP tersebut merupakan e-KTP yang rusak saat di cetak, perubahan status, maupun yang rusak saat sudah diberikan ke masyarakat,” jelas Sri Warsini di Tangerang, Jumat (14/12/2018).

Menurut dia, e-KTP yang dibakar merupakan cetakan tahun 2011-2018. Sri Warsini menuturkan, kegiatan pemusnahan itu dilakukan sesuai dengan intruksi surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan e-KTP rusak atau invalid.

“Kita baru terima suratnya hari ini, sehingga kita langsung musnahkan juga sesuai surat edaran yakni dengan cara dibakar,” ungkapnya.

Kegiatan serupa juga dilakukan di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Sementara, di Disdukcapil Kabupaten Tangerang kegiatan pemusnahan e-KTP belum dilakukan.(*/Ahm)

CIBINONG – Pihak kontraktor pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, terus dikejar waktu.
Sebab, hingga kini progres pembangunan gedung empat lantai itu baru mencapai 60 persen. Sementara, gedung bagian belakang kini sudah difungsikan oleh sejumlah wakil rakyat sebagai ruangan mereka.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaen Bogor, Nuradi saat melakukan peninjauan pembangunan gedung DPRD mengatakan, pihaknya telah mewanti-wanti agar kontraktor bisa menyelesaikan pembangunan tepat waktu.

“Tidak ada lagi perpanjangan, harus sesuai. Karena disini dimonitor semua, kalau tidak sesuai jadwal ya pasti akan dikejar. Tidak ada waktu lagi,” kata Nuradi kepada wartawan di lokasi proyek.

Untuk progres sendiri, lanjut dia, dalam dua bulan ini semuanya dikebut. Sementara pengerjaan kontruksi sudah rampung semua, tinggal hanya pemasangan atap dengan tiang baja untuk menutupi bagian atas. Baru, bagian dalam dikerjakan lebih intens lagi.

“Tiang atas itu kan berat, manual juga kerjakannya, rangkanya itu harus pas. Ini sambil berjalan, tapi ada 70 orang yang mengerjakan untuk yang lainnya. Seperti menembok dan pemasangan lantai,” bebernya.

Sementara untuk taman, Nuradi mengatakan belum ada pemugaran. Hanya kolam-kolam yang mulai dibenahi kembali. Untuk bangunan belakang yang sudah jadi itupun saat ini sudah mulai difungsikan.

“Ada 51 ruangan, dan persiapan tahun depan kita tambah lima lagi. Semua tidak ada kendala, justru dengan cuaca seperti ini juga kita cepat-cepat, minimal atasnya sudah tertutup. Nanti dalamnya baru dikerjakan,” tandasnya.(*/P Alam )

JAKARTA – Untuk mendorong agar taat pajak pemprov DKI Jakarta menurunkan tim ke mal atau plaza untuk memburu mobil mewah yang belum bayar pajak.

Terhadap kendaraan yang menunggak tersebut akan ditempel stiker.

“Saya sudah turunkan tim untuk memburu mobil mewah yang menunggak pajak kendaraannya, “ jelas H. Chaeril, Kepala Samsat Jakarta Selatan, di Balaikota,(13/12/2018).

Chaeril mengimbau warga memanfaatkan sisa waktu penghapusan denda pajak yang akan berakhir Sabtu (15/12/2018).

Dirinya yakin kelambatan pembayaran kemungkinan karena waktu.” Kita bisa maklumi, tapi harus tetap taat kewajiban,”katanya.

Seperti diketahui Pemprov DKI memberikan kemudahan kepada pemilik kendaraan untuk membayat pajaknya yang tertunda sebab denda akan dihapus jika membayarnya sebelum 15 Desember.

Ini dilakukan karena masih banyak pemilik mobil belum membayar pajak termasuk pemilik mobil mewah. (*/Nia)

TANGSEL – Jajaran pemerintahan kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali meraih penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Kota Peduli HAM) 2018 dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Alhamdulillah… Ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemkot Tangsel dan masyarakat Kota Tangsel yang terus berupaya meningkatkan serta memperbaiki pelayanan ke masyarakat, ” kata Walikota Airin Rachmi Diany,(12/12/2018).

Penilaian Kota Peduli HAM dilakukan oleh tim verifikasi dan tim penilai yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan indikator penilaian pada proses dan hasil didasarkan pada terpenuhinya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Penghargaan diterima langsung Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany yang diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kegiatan puncak peringatan Hari HAM yang digelar di Kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Dalam acara tersebut, turut hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi Kerja Peduli Hak Asasi Manusia”.

Tema tersebut diambil sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menjadikan hak individu atau hak asasi manusia sebagai unsur dasar kehidupan. (*/Nia)

DEPOK – Calon penumpang angkutan luar kota yang biasa naik di sejumlah terminal bayangan di sepanjang Jalan Raya Bogor dan wilayah Kota Depok, mulai Januari 2019 diarahkan naik dari Terminal Bus Jatijajar.

“Rencananya Januari 2019 seluruh bus sudah masuk ke dalam Terminal Bus Jatijajar, yang berada di sisi timur Jalan Raya Bogor. Untuk itu, seluruh terminal bayangan atau pool bus harus tutup,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadan Wihana, Selasa (11/12).

Menurutnya, kewenangan penangganan terminal bis Jatijajar di Jalan Raya Bogor, Tapos, Depok. sejak 17 September 2018, ditangani pemerintah pusat, khususnya Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ). “Pemkot Depok tentunya sangat mendukung rencana pemakaian Terminal Bus Jatijajar secara penuh,” ujarnya.

Untuk mendukung program atau rencana pemakaian Terminal Bus Jatijajar, pihaknya secara bertahap mensosialisasikan kepada agen penjual tiket bus luar kota agar masuk ke Terminal Bus Jatijajar, baik untuk bus luar kota maupun antar propinsi yang selama ini mangkal di pinggir Jalan Raya Bogor, seperti di Simpang Depok dan pertigaan Pal Kelapa Dua, Cimanggis.

Proses pengoperasian penuh terminal tersebut, sekarang ini sedang menyelesaikan perubahan kartu pengawasan (KP). KP ini untuk operasional kendaraan bus jenis AKAP di Terminal Jatijajar yang mencontohkan bus antar provinsi rute Bogor-Wonogiri yang sudah ada harus dirubah menjadi Depok-Wonogiri. “Yang jelas tidak ada lagi bus di Jalan Raya Bogor pada Januari beroperasi di agen,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, mengatakan terminal bis Jatijajar sudah bisa dioperasionalkan untuk bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ini artinya bus-bus besar sudah diwajibkan masuk ke Terminal Jatijajar.

Pool atau agen yang ada di sepanjang Jalan Raya Bogor itu sudah masuk ke sini (Jatijajar). Kalau pul-pul yang ilegal semua sudah harus masuk sini semuanya, wajib dan akan kena sanksi kalau tidak ke sini. “Terminal seluas 10,2 hektare yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, Kec. Tapos itu mampu menampung hingga 200 armada,” ujarnya.

Mengenai peranan Pemerintah Depok dalam pengelolaan terminal ini pihaknya akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk menggerakkan roda ekonomi di terminal. Sedangkan untuk retribusi tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.

“Iya peran Depok nanti di antaranya kalau di sana ada retribusi dan juga ada misalnya untuk perizinan dari pusat dan itu nanti ada,” katanya. (*/Idr)

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor mencatat anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana puting beliung mencapai Rp15 miliar.
Dana ini diperlukan untuk memperbaiki rumah warga dan infrastruktur lainnya yang rusak.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai meninjau dapur umum di Batu Tulis, Sabtu (8/12), menyebutkan, Pemkot Bogor telah mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Total kita kalkulasikan kebutuhan minimal untuk perbaikan sekitar Rp15 miliar. Kita ajukan kepada provinsi,” kata Bima.

Bima mengaku terkejut mengetahui data jumlah rumah yang terdampak bencana puting beliung setelah dilakukan rekapitulasi oleh aparatur di wilayah mencapai 1.697 unit.

“Data terakhir saya agak terkejut ketika melakukan rekapitulasi pendataan, 1.696 rumah dengan kategori 40 persen rusak berat, sisanya menengah dan ringan,” katanya.

Puting beliung yang melanda wilayah Kota Bogor, pada Kamis (6/12) lalu menerjang sebagian wilayah di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Timur. Lokasi terparah ada di Kelurahan Batutulis dengan jumlah rumah yang rusak sebanyak, 472 unit, di mana 280 unit diantaranya rusak berat.

Kemudian di wilayah Pamoyanan ada 452 unit, 250 diantaranya rusak berat. Lalu di Cipaku sebanyak 224 unit, Babakan Pasar 178 unit, Sukasari 139, Lawanggintung 112 unit, Ranggamekar 65 unit dan Baranangsiang 55 unit.

Ia mengatakan, dari pengajuan yang dikirimkan belum diketahui berapa yang akan dianggarkan pemerintah provinsi. Tetapi, Pemkot Bogor juga telah mengecek anggaran dari APBD untuk penanganan bencana yang dapat dikucurkan sebesar Rp5 miliar untuk membantu meringankan beban warga.

“Tadi malam bertemu pak gubernur saya sampaikan, pak gubernur berjanji akan memproses, belum tau berapa tapi penganjuannya segitu (15 miliar) nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov,” kata Bima.

Sambil menunggu proses bantuan dari Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, Pemkot Bogor sudah menurunkan bantuan natura, makanan dan membuka donasi dari warga melalui Dinsos.

Pemkot Bogor membentuk tiga Posko Terpadu di masing-masing wilayah terdampak yakni di bangunan ex PT IMI Cipaku untuk wilayah Bogor Selatan, di Kantor Kecamatan untuk wilayah Bogor Timur dan di Kantor Kelurahan Babakan Pasar untuk wilayah Bogor Tengah.

“Dapur umum juga mulai bekerja melayani kebutuhan makanan warga, dan relawan,” tutur Bima.(*/P Alam)