Metro Jabodetabek

BOGOR – Program revitalisasi Alun-Alun Jonggol sepertinya tak akan sesuai dengan harapan. Padahal, proyek ini sudah disetujui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Sayang, anggaran yang sudah disiapkan justru entah kenapa dialihkan untuk revitalisasi Situ yang kini gaungkan Pemkab Bogor melalui Bappedalitbang.

“Rencana revitalisasi Alun-alun Jonggol ini kan sudah diajukan ke Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan lalu ketika Ridwan Kamil masih menjadi Calon Gubernur juga menyetujui rencana kami, ini kenapa anggaran malah diperuntukkan untuk revitalisasi Setu Citatah, Cibinong?,” ucap Mantan Camat Jonggol Beben Suhendar.

Informasi yang diperoleh, batalnya Kecamatan Jonggol mendapatkan anggaran revitalisasi alun-alun Jonggol pun diganti Pemkab Bogor dengan menyiapkan anggaran Rp 600 juta untuk melakukan penataan satu-satunya alun-alun di Bumi Tegar Beriman.

“Kalau memang anggarannya dialihkan dan besarnya anggaran untuk penataan atau revitalisasi Alun-alun Jonggol hanya Rp 600 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, kami akan menolaknya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah membenarkan bahwa anggaran bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat Rp 15 miliar diantaranya buat penataan Setu Ciri Mekar, Cibinong.

“Saat itu waktu mendesak sementara lahannya Alun-alun Jonggol belum clear and clean hingga kami lebih memilih revitalisasi Setu Ciri Mekar,” kata Syarifah.(Fuz)

BOGOR – Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah mengelak jika dirinya tak mengindahkan pertanyaan wartawan terkait progress Situ Front City atau Plaza Cibinong.

Diakuinya, saat itu ia sedang buru-buru untuk melakukan shalat Ashar. “Punten, bukan tak mau menjawab pertanyaan wartawan, tapi saat itu saya mau shalat,” tutur perempuan yang kerap disapa Ifah ini.

Menurutnya, progress Situ Front City atau Plaza Cibinong akan dilanjutkan dengan menggunakan alokasi dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Jawa Barat.

“Tahun ini, Insya Allah taman Situ Plaza Cibinong dilanjutkan dari dana Bankeu Provinsi Jabar. Dibeberapa Kecamatan dan desa sekarang sudah mulai memanfaatkan dan memelihara Situ secara mandiri untuk kepentingan wisata,” paparnya.

Lebih lanjut, Ifah menuturkan, selain optimalisasi Situ Plaza Cibinong, juga akan dibangun trotoar di depan Situ yang merupakan bagian dari konsep Situ Front City. “Kedepan, trotoarisasi akan diperluas di sepanjang Jalan Tegar Beriman dalam rangka Beautification City,” ungkapnya.

Ifah juga mengatakan, penataan Situ tidak saja hanya dilakukan oleh Pemkab Bogor tapi juga oleh BBWS. Sayang, saat ditanya terkait progress secara detail termasuk anggaran dan letak Situ mana saja yang akan ditata, Ifah tak menjawab. “Sudah ya, lagi ada acara keluarga,” tutupnya dalam pesan singkat tersebut.(Fuz)

BOGOR – Salah kaprah dan sudah memakai hukum rimba ini yang terjadi di Kabupaten Bogor , jalan milik pemerintah daerah ditutup digunakan untuk buka lapak bagi para pedagang .

Jalan Raya fisabililah Citeureup seyogyanya dibangun untuk mengurangi kemacetan yang diwilayah seputaran Kecamatan Citeureup.

Jalan tersebut berfungsi untuk mengatasi kemacetan menuju arah sukamakmur,tetapi saat ini kondisinya justru dimiliki oknum secara pribadi dengan dijadikan bangunan lapak-lapak permanen untuk berjualan para ratusan pedagang.

Alhasil jalan tersebut tidak lagi dapat digunakan dan berpungsi.

kuat dugaan hal tersebut terjadi karena adanya main mata sejumlah oknum pejabat kabupaten Bogor sehingga keberadaan jalan yang ditutup dan dijadikan lapak tersebut dibiarkan dan tidak tersentuh hukum.

Salah seorang pedagang yang berjualan dijalan tersebut mengatakan bahwa ia membayar lapak dengan luas 1m X 1,5m 8 juta rupiah dan masih membayar bulanan sebesar 300 ribu rupiah.

” Saya bayar sama pengelolanya 8 juta dan bulananya 300 ribu,Habis gimana lagi,Kalau gak begini tidak bisa jualan ,” jelasnya.

Kabib lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Ahmad Wahyu Hidayat saat dihubungi menyangkal dan tidak mau dipersalahkan,Justru ia pusing memikirkan jalan tersebut.

Karena sampai saat ini tidak mampu lagi mengatasinya,sehingga jalan milik pemerintah tersebut dapat dikuasai secara pribadi oleh oknum.(4/2/19.

“Saya mah sudah pusing terkait jalan tersebut,saya mah gak bisa ngomong lagi lah,itu jalan kabupaten harusnya sih steril,”singkatnya.(tri)

BOGOR – Ada dugaan pungli saat penerimaan pegawai Dinas Kebakaran Kabupaten Bogor,dikecam sejumlah Elemen Masyarakat dari lembaga swadaya masyrakat,Ketua Umum DPP Pengembangan Aspirasi Rakyat (PAR) Khotman Idris angkat bicara.

Idris mengatakan bahwa Itu merupakan suatu pelanggaran pungli, apabila terbukti dan ada pembuktian yang cukup telah dilakukan, maka itu merupakan pidana dan Aparat Saber pungli harus menyelidiki karena perbuatanya sudah menyalahi Hukum dan menyalahgunakan wewenang jabatan sesuai dengan PP no 53 tahun 2010.

Aparat penegak hukum harus bergerak dan menyelidiki adanya dugaan tersebut,Karena apabila dibiarkan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Segera periksa oknumnya,Korbanya jika terbukti, segera ganti oknumnya,tangkap dan penjarakan saja supaya kapok,”jelasnya (5/2/19)

Sebelumnya diberitakan Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Bogor Epi Rupali saat dihubungi melalui pesan singkat Wa mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya dugaan pungutan dalam penerimaan pegawai dinas kebakaran.

“Sepengetahuan saya Nggak ada pak, saya malah baru tahu dari media.

Makasih infonya pak nanti saya tugaskan sekdis untuk melakukan penelusuran terhadap oknum dan akan di tindak tegas.

Terpisah Kabid Pormasi Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor Erwan Suherman saat ditemui mengatakan Bahwa kalau memang ada dugaan seperti itu yang dilakukan oknum apalagi ASN tentu itu melanggar disiplin.

” Kalau ada seperti itu tentunya sudah melanggar disiplin, terkait dengan sangsinya ya sisesuaikan dengan kesalahanya, sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri,” pungkasnya. (rul/tri)

DEPOK – Warga Kota Depok yang ingin mencetak e KTP di 63 kelurahan di 11 kecamatan selama dua hari yaitu Sabtu (1/2) dan Minggu (2/2) kecewa .

Pasalnya server komputer sempat down dan tidak ada kegiatan pencetakan E KTP yang diharapkan.

“Seharusnya dipersiapkan lebih matang sebelum peralatannya sehingga tidak membuat kecewa ribuan warga Kota Depok, ” ujar Rusman, warga Pancoran Mas, Depok, Minggu (3/2/2019).

Kasihan warga yang telah datang ke kantor kelurahan ternyata harus balik tanpa hasil. Paling tidak dua minggu sebelum surat resmi diedarkan ke kantor kelurahan untuk masyarakat dipersiapkan secara matang server, mesin dan kesiapan petugas di kantor kelurahan.

Menurut dia, hampir seluruh mesin komputer untuk pencetakan E KTP rusak dan tidak berfungsi sejak Sabtu (2/2) hingga Minggu (3/2).

“Surat edaran resmi sudah dikirim dan disebar ke masyarakat bahkan pihak pengurus RT maupun RT di 63 kelurahan melalui pengeras suara di musolah maupun masjid menyampaikan informasi tersebut, ” tuturnya kecewa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Misbahul Munir didampingi Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Disdukcapil Jaka Sutanta, mengatakan ,” proses pencetakan sekitar 50 ribu E-KTP rencananya dilakukan dua hari tapi gagal terealisasi karena server down.(*/Dul).

BOGOR – Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bogor, Ilham Permana ‘pulang kampung’. Calon legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Barat ini disambut antusias warga Kampung Seuseupan, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi.

“Saya lama tinggal disini. Senang bertemu dengan teman-teman lama. Nostalgialah. Alhamdulillah, senang bertemu mereka lagi,” papar pria yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini.

Kedatangan Ilham memang disambut warga dengan acara ‘ngaliwet bareng’ di jalan lingkungan. “Senang semua bergembira. Lama juga tak bertemu karena kesibukan kerja masing-masing. Dan Alhamdulillah, di momentum ini semua bisa hadir. Senang saya,” paparnya.

Ilham Permana sendiri memang sudah mengagendakan pertemuan ini untuk sekedar melepas rasa kangen kepada kawan lama, tetangga dan tentunya para tokoh masyarakat sekitar yang sudah dikenal baik sejak lama.

“Rasa kangen ini terbayar dengan kegembiraan warga. Semua senang dan gembira. Inilah bentuk persaudaraan kami. Dan saya berharap, tali silaturahmi seperti ini bisa terus terjaga dengan baik,” tandasnya.(Fuz)

BOGOR – Pengelolaan Situ Front City atau Plaza Cibinong masih belum jelas. Ironisnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BappedaLitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, justru ‘ngaleos’ begitu saja saat ditanya terkait proyek ini.

“Aman, baik-baik saja,” singkatnya sambil berlalu meninggalkan Gedung Tegar Beriman, Cibinong usai menghadiri acara pelantikan Pramuka.

Diketahui, sampai hari ini, serah terima dari Pemerintah Pusat belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Kendati taman publik harus segera dibuka mengingat saat ini keadaannya sedikit memprihatinkan, nyatanya Pemkab Bogor tak bisa bergerak bebas termasuk melakukan pemeliharaan taman senilai Rp 5 miliar tersebut.

“Terus terang ini belum diserahterimakan dari pusat ke kita. Tapi secara lisan, mereka (pusat-red) sudah welcome jika ini mau dipakai,” ujar Kepala Sub Bidang (Kasubid) Tata Ruang dan Pemukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BappedaLitbang) Kabupaten Bogor, Tika Effendi.

Namun, kata Tika, sebagai yang punya lahan, Pemkan Bogor harus melalui masa transisi ini. Sebab, kondisi taman saat ini sangat tidak nyaman.

“Kita akan mengajak semua dalam masa transisi ini. Kita ajak masyarakat, kita ajak komunitas yang ada sepertu komunitas skateboard, BMX kaitan dengan bagaimana cara menjaga taman ini. Bagaimana dengan sampahnya,” tutur Tika.

Menurut Tika, selama pemeliharaan tak dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bogor, banyak tanaman rusak dan fasilitas yang hilang.

“Kita harus edukasi kepada masyarakat bahwa taman ini bukan taman Pemda tapi punya masyarakat juga. Artinya ketika masyarakat merasa memiliki, dia tidak akan berani mencabut atau merusak fasilitas yang ada. Tapi itu butuh waktu,” ungkap Tika.

Tika pun mengaku belum mengetahui kapan peresmian Situ Plaza Cibinong ini dilaksanakan. “Peresmian belum kita tentukan tanggalnya, mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut,” tukasnya.

Sementara itu, kewenangan yang belum diserahterimakan ini pun menghambat Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, selaku pengawas sementara.

Kepala Seksi (Kasi) Pertamanan pada DPKPP Kabupaten Bogor, Teguh Budiono mengaku saat ini belum bisa melakukan apapun sebab kewenangannya masih berada di Pemerintah Pusat.

“Itu kendalanya di administrasi serah terima. Sehingga kita belum akan masuk ke area situ untuk mengelola dan menertibkan. Karena khawatir menyalahi aturan dan kewenangan,” kata Teguh.

Tapi, sambungnya, ketika sudah ada serah terima, konsep pemeliharaannya juga melibatkan masyarakat.

“Kami juga sudah sosialisasikan ini dari dulu. Terkait tanaman yang usianya sudha mulai tua atau kira kira dapat membayakan, nanti kita akan kaji ulang. Jadi supaya segala sesuatunya tidak memberatkan proses perawatan dan pemeliharaan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappedalitbang, Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, Situ Front City merupakan konsep penataan kota atau kawasan yang berorientasi situ. Dengan jumlah 95 situ, kata dia, Kabupaten Bogor harus punya perhatian khusus akan potensi alam tersebut .

“Harapannya nanti bukan hanya Cibinong Situ Front City (SFC) tapi ada juga Lido SFC, Gunung Putri SFC, Kembang Kuning SFC, Cileungsi SFC, Cigudeg SFC dan lain-lain,” jelas Ajat.(Fuz)

BOGOR – Satu per satu warga terjun ke kolam. Mereka rela berbasah-basahan dan bergumul dengan lumpur demi mendapatkan 3 kwintal ikan yang ditebar. Tak ada rasa jijik atau pun malu-malu, semua antusias dan senang.

Ilham Permana menebar ikan

Riak riuh warga pun kian bergema tak kala satu persatu tangan mereka tersentuh liukan ikan. “Itu, itu. Ambil-ambil,” begitulah kira-kira teriakan warga yang nyebur ke kolam.

Acara ini memang sengaja digagas Ilham Permana, calon legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapi) V dari Partai Golkar, nomor urut 4. “Giat ini merupakan bagian dari tali silaturahmi antar warga. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus terjalin dengan baik,” paparnya.

Warga antusias ‘Ngubek’ kolam

Ilham memang putra asli Ciawi. Dirinya lama tinggal di Kampung Seuseupan jauh sebelum sibuk dengan aktifitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Seorang warga berhasil mendapatkan ikan

Acara semakin meriah tatkala satu per-satu warga mulai mendapatkan ikan. “Hore dapat satu,” teriak seorang ibu yang rela berbasahan sambil menunjukan ikan yang didapatnya di kolam.(Fuz)

BOGOR – Bencana tanah longsor yang menerjang pemukiman padat penduduk di Kampung Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rupanya masih menyisakan luka mendalam bagi para korban.

Betapa tidak, puluhan Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban dalam musibah yang terjadi pada petang hari di tahun 2012 itu, hingga kini, nasibnya masih tak jelas.

Meski sudah diberi bantuan berupa rumah bedeng berukuran 3 X 3 meter sebagai relokasi dari PT KAI dan Pemkab Bogor, namun status hunian mereka belum jelas hingga saat ini.

“Kalau mengingat kejadian itu, sunggu sedih. Jujur, saya masih trauma karena harus kehilangan banyak harta benda. Rumah, motor dan surat-surat berharga lainnya raib. Kami memang diberi tahu dapat bantuan relokasi sebagai ganti rumah, tapi kondisinya hanya apa adanya. Dinding rumah pun tak di-aci. Hanya asal tempel. Ini yang membuat kami makin sedih,’ papar Angga, salah seorang warga.

Tak hanya itu, dirinya pun mengaku, hingga saat ini belum menerima kejelasan mengenai status rumah yang dihuni sebagai ganti rumahnya yang hancur akibat longsoran. “Kami hanya punya secarik kertas saja yang menyebutkan rumah ini sebagai ganti lahan rumah kami yang hancur. Belum jelas juga apakah tersertifikat atau bagaimana,” sebutnya.

Padahal, sesuai dengan hasil kesepakatan yang ditentukan oleh Pemkab Bogor dan PT KAI berserta Kementrian Perhubungan disepakati, jika para korban tersebut harus mendapat ganti rumah. Dimana dalam hasil pertemuan itu, ditentukan rumah relokasi bagi warga telah disediakan oleh pihak-pihak terkait di atas lahan seluas 6.000 meter persegi yang berada tak jauh dari lokasi tersebut.

Sementara itu, menyikapi hal ini, Ketua LPKP Kabupaten Bogor, Rahmatullah mendesak Pemkab Bogor melalui dinas terkait untuk memberikan kejelasan kepada warga perihal status kepemilikan rumah bedeng para korban. “Bagaimana pun juga itu adalah hak asasi manusia yang wajib diberikan oleh Pemerintah kepada warganya,” desaknya.(Fuz)

DEPOK – Ratusan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dari 27 kabupaten/kota se Propinsi Jawa Barat (Jabar) mendapatkan sertifikat halal melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BJB dan Pemprop Jabar.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Provinsi Jawa Barat, Arifin Soedjayana mengatakan, tahun ini pihaknya memfasilitasi sebanyak 300 IKM melalui dana CSR. Ratusan IKM tersebut berasal dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Dari tahun 2013 hingga 2018 di Jabar tercatat 6.545 IKM telah diberikan sertifikat halal dan pihaknya terus mendorong IKM lainnya untuk mendapatkan sertifikat halal,” tuturnya.

Penghargaan dan kegiatan penyerahan sertifikat halal kepada ratusan pelaku usaha di Jabar termasuk 11 orang pelaku usaha IKM di Kota Depok, diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pengusaha IKM untuk menjaga mutu, produk dan kemasan agar dapat bersaing di selurun Nusantara maupun luar negeri.

Data tahun 2018, dari total 1055 IKM di Kota Depok, sebanyak 250 IKM telah memiliki sertifikat halal. IKM tersebut berasal dari bidang usaha kuliner. Termasuk melalui APBD Kota Depok sejak tahun 2011/2018 tercatat 210 IKM telah bersertifikat halal.(Fuz)