Metro Jabodetabek

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga Ibukota pemilik tanah dan bangunan dengan NJOP Rp1 miliar, tidak resah. Sebab, pemprov mulai tahun 2020 justru akan memperluasan pembebasan pembayaran PBB. Tadinya dengan NJOP di bawah Rp1 miliar diperluas menjadi di bawah Rp2 miliar.

Anies mmengakui sudah menerbitkan Pergub Nomor 38 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penghapusan PBB dengan NJOP di bawah Rp1 miliar hingga 31 Desember 2019. “Tapi untuk tahun depan justru kita akan perluas, ” katanya, Selasa (23/4/2019).

Menurut Anies, rencananya perluasan hingga penghapusan PBB dengan NJOP hingga Rp2 miliar ke bawah. Bahkan tahun depan juga diberlakukan penghapusan PBB bagi rumah milik veteran hingga generasi ketiga.

Termasuk rumah milik pensiunan guru, veteran serta penerima bintang jasa dari pemerintah.

Pemprov juga memberikan keringan pajak bagi yayasan yang mengelolah sekolah dan pelayanan sosial. “Jadi bukan dihapus justru kita perluas, “jelasnya.

Dari data, dengan pembebasan PBB bagi NJOP di bawah Rp2 miliar, tidak terlalu berpengaruh pada APBD, diperkirakan pendapatan hilang sekitar Rp600 miliar.

Saat ini Pemprov tengah mendata hunian yang sudah berubah fungsi menjadi komersial. Terhadap perubahan itu, pemprov tetap akan memungut pajaknya.

Melalui pendataan ulang tersebut, diharapkan potensi pajak terhadap rumah yang sudah dikomersilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan dari 13 jenis pajak daerah sebesar Rp44, 18 triliun.

Khusus dari PBB diharapkan bisa memperoleh Rp9, 5 triliun naik dari tahun lalu yakni Rp8, 5 triliun. (*/Adyt)

BOGOR – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau sawah abadi di Kabupaten Bogor, memasuki babak baru. Ekspos draft raperda pun telah dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) kepada DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (23/4/2019).

Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Siti Nuryanti mengungkapkan, pembahasan awal ini memberikan gambaran tentang rencana 28 ribu LP2B agar tidak beralih fungsi dan Lahan Cadangan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

“Baru pembahasan awal. Kita ekspos dulu ke teman-teman di DPRD. Berharap pembahasan tidak terlalu lama,” kata Nuryanti ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, (23/4/2019).

Dia mengungkapkan, luasan LP2B sekitar 28 ribu hektare. Sementara LCP2B disiapkan sekitar 13 ribu hektare. Perbedaan antara keduanya, kata dia, terletak pada fungsi eksisting saat ini.

“Kalau LP2B kan memang betul sawah sekarang. Kalau LCP2B, itu bukan sawah tapi kita minta amankan juga supaya bisa menjadi cadangan sawah,” lanjutnya.

Dalam perda itu, kata dia, juga mengatur tentang sistem irigasi, tergantung pada karakter lahan pertanian tersebut. “Kalau yang tak ada hujan, maka perlu embung penampung air, jadi saat kemarau produksi tidak terganggu,” ujarnya.

Dengan rata-rata dua kali panen dalam satu tahun, produksi beras di Kabupaten Bogor berkisar 500-550 ribu ton, dari luas areal sawah yang ditanami padi dan akan dilindungi Perda LP2B yang ditarget rampung tahun ini.

Produksi sebanyak itu, tidak membuat Kabupaten Bogor mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Hanya 60% kebutuhan 5,7 juta penduduk yang mampu dipenuhi oleh beras lokal. Sisanya, pemkab mendatangkannya dari Cianjur, Karawang dan sekitarnya.

“Kita akan sinergikan terus dengan IPB supaya pertanian kita meningkat. Akan menarik jika sawah abadi disandingkan dengan smart farming-nya IPB,” lanjut Siti.

Persoalan lain kemudian muncul, akibat kebutuhan hunian juga cukup tinggi. Siti Nuriyanti berpegang teguh pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor bahwa alih fungsi lahan pertanian maksimal 50% dari luasan.

“Tapi dengan catatan ada rekomendasi dari dinas pertanian. Jadi kita yang merekomendasi mana yang boleh dipakai mana yang tidak. Bukan alih fungsi sebenarnya, tapi digunakan,” kata dia.

Distanhorbun mengklasifikasikan pada dua jenis areal sawah atau lahan pertanian. Yakni sawah yang betul ditanami padi dan yang tidak ditanami padi. Dia menegaskan, lahan yang memiliki produktifitas tinggi, tidak akan digunakan untuk pembangunan.

“Tapi kalau lahan yang unsur haranya kering dan lainnya, mungkin kita akan kasih 10-25%. Kan maksimal 50% di Perda RTRW. Dengan luasan yang ada belum semua kebutuhan terpenuhi,” jelasnya.(*/Fuz)

BOGOR – Beredar viral foto dan video di Instagram, perangkat desa di Kampung Cihalang, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Bogor, paksa pemilih mencoblos 01 di TPS 23.

Dalam video yang beredar itu, terlihat oknum aparat desa yang disebut berinisial Mmn mencoblos sendiri surat suara di dalam bilik suara, setelah mengambilnya dari tangan warga.

Oknum ini pun terlihat mencoblos 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dugaan pelanggaran yang ramai di media sosial itu, menyeret salah satu petugas KPPS yang juga merupakan perangkat Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, berinisial Mmn.

Mmn disebut-sebut mengarahkan pemilih bahkan mencoblos sendiri surat suara pilpres untuk pasangan nomor 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pemilih pun hanya memasukkan surat suara ke kotak suara, sehingga peroleham suara di TPS 23 untuk pasangan 01 mencapai 100 persen.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor langsung menelusuri adanya dugaan pelanggaran Pemilu 2019 oleh petugas KPPS di TPS 23, Kampung Cihalang, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin mengaku, dugaan ini sedang didalami oleh lembaganya.

“Oke kita cek dulu ya,” ujar Ridwan saat dikonfirmasi, Senin (22/4/2019).

Namun, dia enggan memberi banyak komentar terkait apa yang akan dilakukan jika dugaan tersebut terbukti.

“Nanti saja. Kita perdalam informasi itu,” kata Ridwan.Sementara bukti sudah jelas Bawaslu bagaikan mengulur waktu untuk mengambil tindakan tegas. (*/DP Alam)

BOGOR – Dua pekerja proyek turap tertimbun galian yang longsor. Satu tewas dan satu berhasil diselamatkan petugas.

Kepolisian Ciawi yang turun ke lokasi, meng evakuasi korban kecelakaan kerja di Kampung Pondok Menteng, RT 03/03, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor tersebut ke rumah sakit.

Kapolsek Ciawi, Kompol Sahroni mengatakan, korban meninggal bernama Adi, warga Pemalang, Jawa Tengah, dan yang berhasil diselamatkan Aprilianto warga Kampung/Desa Undaan Kidul, Rt 3/2, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa tengah.

“Untuk korban Adi meninggal dunia. Sedangkan Aprilianto dapat diselamatkan. Kini dalam penanganan medis,” kata Kompol Sahroni.

Menurutnya, kejadian berawal saat kedua korban bersama sejumlah rekannya sedang menggali tanah untuk pondasi pembuatan turap.

Namun saat berhenti kerja dan akan naik, tanah galian setinggi 3 meter longsor dan menimbun kedua Korban. (DP Alam )

BOGOR – Peran serta semua elemen masyarakat hingga terciptanya suasana yang aman dan kondusif selama kampanye dan pemungutan suara Pileg dan Pilpres tahun 2019, diapresiasi Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika.

Dalam silaturahmi Minggu (21/4/2019) bersama komponen masyarakat Kabupaten Bogor, pasca pemungutan suara Pemilu 2019, orang nomor satu di jajaran kepolisian bumi Tegar Beriman mengucapkan terimakasih atas peran aktif masyarakat dan mengajak menunggu hasil penghitungan KPU.

Acara silaturahmi yang berlangsung di aula Divia Cita Polres Bogor ini dihadiri, Bupati Bogor, Dandim 0621/ Kabupaten Bogor, Kepala PN Cibinong, Ketua MUI Kabupaten Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Kasat Pol PP Kabupaten Bogor, Kakesbangpol, DanSub Denpom III 1-3 Cibinong, para FKUB Kabupaten Bogor, para Ketua / yang mewakili Ormas se-Kabupaten Bogor beserta anggota, para Ketua / yang mewakili Parpol se-Kabupaten Bogor beserta anggota, Ketua tim Pemenangan TKD 01, Ketua tim Pemenangan BPD 02 dan para undangan lainnya.

AKBP Dicky menuturkan, pemilu tahun ini merupakan rangkaian yang panjang dimulai dari masa kampanye, pelaksanaan pemilihan sampai penghitungan.
“Dan perlu kita syukuri pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ini berjalan dengan aman, damai dan sejuk. Ini peran kita semua. Kita menunjukan komitmen kepada pimpinan komponen-komponen masyarakat bahwa kita sepakat berkomitmen untuk menjaga kondusifitas stabilitas keamanan termasuk persatuan dan kesatuan yang ada di Kabupaten Bogor ini,” kata AKBP Dicky.

Ditambahkan, karena masih berlangsung rangkaian perhitungan suara pemilu, maka suasana kondusif, aman dan damai terus dipertahankan.

“Saya minta kita semua sepakat, menunggu hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU sebagai instansi atau lembaga yang memiliki legitimasi. Sesuai Undang-undang, KPU melakukan pengumuman dan penghitungan hasil Pemilu. Jadi apa pun hasilnya kita harus menghormatinya bersama,” tambah Kapolres Bogor.

Dia meminta masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan keamanan. Masyarakat juga diharapkan kembali merajut persahabatan dan persaudaraan pasca pemungutan suara.

“Dibutuhkan partisipasi dari semua masyarakat, karena tanpa partisipasi dari masyarakat tidak mungkin tercipta situasi aman. Masyarakat juga diharapkan kembali menjalin persatuan dengan berangkulan kembali untuk bersama-sama membangun Bogor,”pinta AKBP Dicky. (*/DP Alam)

BOGOR – Bima Arya dipanggil Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan karena secara terbuka mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Dipanggilnya Bima oleh Ketum PAN karena terang-terangan menyatakan dukungannya untuk pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Bima Arya yang walikota petahana ini akan kembali dilantik menjadi Walikota Bogor terpilih 2019-2024.

Bima Arya mengaku, motif utamanya melawan arus koalisi partai yaitu untuk mempertahankan reformasi. Karena menurutnya, PAN lahir dari rahim reformasi.

“Saya akan memperjuangkan partai ke arah yang benar. Menurut saya partai ini sudah bergeser dari platform yang merupakan partai tengah, sebagai partai tengah yang menghargai keberagaman pluralisme. Saya tidak akan keluar dari partai,” kata Bima Arya.

Meski sudah mendengarkan penjelasannya, menurut Bima Arya, partai belum mau mengambil langkah atas sikap politiknya.

Karena saat itu PAN tengah sibuk-sibuknya menyiapkan saksi untuk ditempatkan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya sampaikan bahwa pendirian saya seperti apa. Ketum mendengarkan semua penjelasan saya dan menyampaikan masih fokus kepada penghitungan saksi. Jadi mungkin nanti setelah Pilpres,” bebernya.

Sementara itu Bima Arya secara tegas menolak hengkang dari partainya sekalipun dipecat karena terang-terangan menyatakan dukungannya untuk pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau saya dipecat akan saya perjuangkan. Di partai kan ada mahkamah partai, saya akan perjuangkan di situ,” jelasnya.

“Saya ikut dirikan PAN jadi saya tidak akan meninggalkan PAN. Saya akan tetap berjuang di PAN,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seluruh pejabat fokus melakukan pencatatan aset untuk mengejar target WTP (wajar tanpa pengecualian). Seluruh aset harus tercatat sedang aset yang hilang harus terus diburu. Pejabat yang tidak jujur dalam mencatat aset akan dicopot bahkan sampai pemecatan.

“Seluruh pejabat dan aparatur terkait di seluruh satuan unit kerja fokus untuk WTP,” kata Anies.

Anies meminta pejabat jujur dalam melaporkan pencatatan semua aset milik Pemda DKI. “Proses mempertahankan WTP, satu yang mendasar adalah aset.
Karena itu saya meminta semuanya untuk melaksanakan sensus dengan tertib, benar, tuntas,” kata Anies.

Ia tak segan memberikan sanksi berat bagi pegawai yang nantinya terbukti tidak jujur. Anies mengancam hukuman pemecatan sebagai hukuman ke pegawai yang tidak jujur.

“Bila aset dilaporkan ada, ternyata tidak ada. Maka yang melakukan itu akan ada sanksi. Bila terbukti manipulasi, itu pelanggaran pra pendidikan, itu di orang tua. Kalau bohong maka pelakunya akan diberhentikan dari posisinya,” ujarnya.

Anies juga memerintahkan agar aset aset yang hilang terus diburu. Terutama menyangkut lahan berupa fasos dan fasum dari pengembang.

Sementara itu, Prabowo Soenirman, anggota DPRD DKI Jakarta, meminta agar masalah kasus RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng juga dituntaskan. “Kedua kasus itu harus dituntaskan karena jelas merugikan keuangan negara ratusan miliar,” katanya.Ia mendukung upaya pemotong dalam menata dan menyusun daftar aset daerah. (*Iw)

BOGOR – Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika melakukan sidak pengamanan logistik Pemilu di PPK Kabupaten Bogor, Jumat (19/4/2019)untuk memastikan keamanan ditengah masyarakat.
Orang nomor satu di jajaran Polres Bogor ini melakukan kunjungan bersama dengan TNI dan Linmas.

Kapolres Bogor, AKBP Andi Moch Dicky Pastika turun langsung ke lapangan keliling kecamatan untuk memastikan kekuatan personil Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan pleno di PPK.

Selain itu Kapolres Bogor juga melakukan pemantauan terhadap ruangan penyimpanan kotak logistik Pemilu untuk menjamin keamanan surat suara.

Dari hasil pengecekan petugas pengamanan maupun kondisi logistik terpantau aman terkendali. Sidang pleno di PPK berlangsung di 25 Kecamatan antara lain kecamatan Cisarua, Sukaraja, Cileungsi, Citeureup , Caringin, Cibinong , Babakan Madang, Tamansari , Nanggung, Parung Panjang.

Lalu Cibungbulang, Ciampea, Dramaga, Leuwisadeng, Cijeruk, Rancabungur, Tenjolaya, Cariu, Megamendung, Gunung Putri, Cigombong, Leuwiliang. Terakhir di Kecamatan Sukajaya, Klapanunggal, Ciomas.

“Jadwal sidang pleno di PPK yang dilaksanakan pada hari Sabtu 20 April 2019 ada di 13 Kecamatan antara lain kecamatan Sukamakmur, Pamijahan, Parung, Jasinga, Ciseeng, Kemang, Rumpin, Tanjungsari, Ciawi, Gunung Sindur, Jonggol, Cigudeg dan Kecamatan Tenjo,” kata AKP Ita Puspita Lena, Kasubag Humas Polres Bogor. (*/Ade)

BOGOR – Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Kabupaten Bogor mengklaim pasangan Capres-Cawapres itu menguasai 72 persen suara di Bumi Tegar Beriman.

Hingga pukul 13.00 WIB, data yang dihimpun BPD Probowo-Sandi Kabupaten Bogor baru 20 kecamatan dihitung dengan jumlah 1.302.581 suara yang masuk.

Dari jumlah itu, pasangan nomor urut 02 unggul dengan raihan 72 persen suara sementara nomor urut 01 meraup 28 persen suara. Ketua BPD Prabowo-Sandi Kabupaten Bogor, Suhandi memastikan, data yang dihimpunnya berdasarkan 100 persen dari setiap kecamatan.

“Itu data real ya. Sebenarnya sudah masuk semua kecamatan, cuma ada beberapa kecamatan belum masuk 100 persen jadi tidak kita hitung. Yang kita hitung yang sudah terkumpul 100 persen di kecamatan saja,” kata Suhandi, kamis (18/4/2019).

Data ini, kata Suhandi, akan terus diperbaharui hingga seluruh kecamatan dihitung untuk kemudian disetorkan ke BPD Prabowo-Sandi Jawa Barat.

“Insha Allah hari ini selesai. Kemungkinan malam. Karena kami tidak ingin bicara tanpa data. Kami ingin yang pasti-pasti saja,” katanya.

Dia pun mengungkapkan jika prosentase kemenanganan Prabowo-Sandi di setiap kecamatan menyentuh hampir 60 persen suara. “Sejauh ini masih dominan di hampir seluruh kecamatan,” tandasnya.(Fuz)

DEPOK – Bantuan PURP untuk memperbaiki rumah warga tak layak huni tersebar di 11 kecamatan di Depok .Sekitar 1.048 unit rumah warga miskin atau tidak layak huni di 11 kecamatan Kota Depok, Jawa Barat bakal direhab pihak Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan dana disiapkan sekitar Rp 18,340 miliar di tahun 2019.

“Ada sekitar 1.048 unit rumaha warga tidak layak huni yang akan direhab tahun 2019,” kata Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR, Sarju Bindarum (17/4).

Nilai total dana yang disiapkan mencapai Rp 18,340 miliar dan perbaikan tentunya tersebar di 11 kecamatan setelah atau sesuai hasil usulan masyarakat mulai tingkat RT, RW dan kelurahan beberapa waktu lalu ke Kementerian PUPR.

Ribuan rumah yang akan dibantu renovasi melalui BSPS setiap rumah sekitar Rp 17,5 juta dengan rincian Rp 15 juta untuk total perbaikan dan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan. “Kalau kurang tentunya dapat atau bisa diswadaya warga sekitar,” katanya.
Dana sebesar itu akan diberikan bulan ini dan Juni 2019 sudah dapat langsung dikerjakan. J umlah warga yang mendaftar BSPS di Kota Depok cukup banyak jika dibandingkan daerah lain.

Yang mendaftar ribuan orang tapi yang lolos verifikasi hanya sekitar 1.048 warga atau rumah yang akan diperbaiki.

“Kami akan awasi secara ketat dan memonitoring bantuan tersebut. Jika terjadi kecurangan sangsi tegas berupa tindakan ke ranah pidana akan diberikan,” tuturnya ini agar masyarakat tidak dirugikan.

“Kita koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga bila ada personel (fasilitator) yang bertugas mengawasi rumah swadaya ini terbukti bermain akan ada sangsi yang diberikan. Pertama peringatan, kedua pemecatan bahkan bisa kita masukkan ke ranah hukum,” katanya. (*/Ind)