Metro Jabodetabek

BOGOR – Petugas gabungan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan ramchek bus-bus yang nanti akan beroperasi di terminal Baranangsiang saat mengangkut warga untuk mudik lebaran.

Andriansyah, koordinator terminal bus di terminal Baranangsiang mengatakan, tim gabungan melakukan pemeriksaan kelayakan bus jauh-jauh hari, guna memastikan kelayakan kendaraan.

Kontrol ketat aparat gabungan ini, akan terus berlangsung hingga mendekati mudik.

“Tahap pertama ini pemeriksaan ramchek (melakukan pemeriksaan kendaraan). Kami ingin memastikan kondisi bis layak. Keselamatan penumpang harus nomor saru,” katanya Jumat (10/5/2019).

Ditambahkan Andriansyah, untuk tahap dua pemeriksaan akan dilakukan pada 21 Mei hingga 24 Mei 2019 mendatang mendekati arus mudik lebaran.

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan melibatkan personel sari BPTJ, Dishub dan PPNS.

“Pengecekan kami libatkan semua komponen. Pengawasan harus ketat. Kami berusaha mencegah sebelum kejadian di jalan terjadi. Sopir juga akan kami periksa. Jangan dia lagi tidak fit atau mengkonsumsi barang lain saat mengemudi,” tegasnya.

Terkait kesiapan angkutan lebaran, Andri memastikan bahwa armada di terminal tertua di Kota Bogor ini, tidak akan kekurangan armada.

“Untuk kesiapan angkutan lebaran, sudah ada persiapan dari BPTJ, diantara lain mengkoordinasikan dengan PO yang beroperasi di terminal. Kami lakukan ini, agar saat mudik, tidak ada kekurangan armada. Akan diadakan posko angleb yang memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi para awak bus maupun penumpang yang akan berangkat dari terminal. Penyedia layanan kesehatan dari Jasa Raharja,” kata Andriansyah kepada wartawan. (*/DP Alam)

JAKARTA – Sebelum meresmikan operasional LRT secara komersil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mengecek kesiapan dan memastikan LRT aman dan nyaman untuk diluncurkan.

Anies meminta warga bersabar.

“Kita akan cek dulu semua kesiapan agar nantinya tidak ada masalah di kemudian hari, “kata Anies.

Pengecekan tersebut diperlukan karena LRT merupakan angkutan publik. Sebab itu, usai dilakukan pengecekan, Anies akan menjadualkan untuk peresmiannya.

Sebelumnya, Anies juga menyatakan tak mau terburu-buru menentukan jadwal dibukanya LRT Jakarta. Ia beralasan ingin memastikan LRT Jakarta benar-benar siap sebelum diresmikan.

Direktur Proyek LRT PT Jakpro Iwan Takwin mengakui ada sejumlah sarana prasarana LRT yang belum tuntas. Yakni jembatan penghubung Stasiun Velodrome ke halte Transjakarta di Jalan Pemuda.

“Kita kejar itu selesai supaya ketika beroperasi sudah terkoneksi juga. Jadi pelayanannya bukan hanya enam kilometer tapi ya suda integrasi dengan busway sampai Dukuh Atas,” ujar Iwan.

Jembatan penghubung antara halte transjakarta Jalan Pemuds dengan Stasiun LRT Velodrome ditargetkan rampung Mei 2019 sebelum Lebaran.(*/Ag)

BOGOR – Kandidat Ketua DPD KNPI Hasyemi Faqihudin layangkan mosi tidak percaya terhadap Musda XIV KNPI Kabupaten Bogor. Hasyemi menggugat agar Musda KNPI ini diulang.

Menurutnya, steering commite (SC) tidak ada transparansi dalam setiap pengumuman rangkaian prosesi musda dari awal sampai akhir.

Termasuk steering commite tidak mengikuti aturan yang tertuang dalam peraturan organisasi hasil Kongres Papua 2015 dari rangkaian rapimda hingga Musda XIV Kabupaten Bogor.

“Pertama tidak melakukan langkah verifikasi akurat pada peserta Musda XIV Kabupaten Bogor pada hasil PO Kongres Papua sebagai landasan. Tidak melakukan verifikasi akurat atas kepesertaan OKP yang terdaftar dalam naungan di bawah DPP KNPI,” ujarnya, Rabu (8/5).

Sikap tersebut menjadi keraguan kualitas SC, sebab masih maraknya OKP yang tidak tercantum dalam PO.

Dia menyontohkan Beberapa OKP seperti SEPMI, COPMI, IUMI, SESMI dan lain lain. Padahal di tingkat nasional tidak memiliki keberadaannya dan tidak adanya Ketua Umum Pusat.

“Maka dengan beberapa hal tersebut menjadi keraguan kualitas SC. Hal ini menjadikan kesewenang wenangnya dan hal yang dianggap mudah untuk menjadi peserta OKP dalam Musda XIV Kabupaten Bogor. Sehingga hal ini mencederai PO dan AD/ART KNPI,” ucapnya seperti dilansir rmoljabar.

Tak hanya itu, terdapat kejanggalan dengan tidak mengikuti AD/ART pada Pasal 13 Butir ke 6 tentang setelah LPJ diterima pada Musyawarah Daerah maka Dewan Pengurus dinyatakan demisioner.

Termasuk tidak mampu bersikap atas kegaduhan pasca tekanan aklamasi pada jilid pertama. Bahkan membuat keputusan cepat untuk melakukan sidang tanpa adanya mencari solusi terlebih dahulu sebab akibat.

“Maka dengan hal itu menjadi kegaduhan antar OKP. Sehingga dengan hal rangkaian aturan aturan organisasi dalam menjadikan tujuan musda yang harmonis dan berkualitas kerap diabaikan,” ungkapnya.

Kemudian, tidak ada evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya dan tranparansi penggunaan anggaran pada pada masa kepengurusan dalam satu periodenya.

Lalu, hasil rapimda tidak membahas perihal rangkaian verifikasi peserta OKP yang habis masa jabatannya.

“Ini yang menjadikan adanya konflik horizontal antara SC dan OKP pendukung kandidat,” terangnya.

Selain itu, adanya mosi tidak percaya pada steering commite terkait indikasi pungli dari mulai pengambilan form seharga Rp500 ribu dan membuat geger publik soal pembohongan dengan membayar biaya talkshow Rp15juta per kandidat.

Termasuk mosi tidak percaya pada steering commite dalam pendapatan dan pengeluaran anggaran pada rangkaian Musda XIV Kabupaten Bogor.

“Kami melakukan mosi tidak percaya dan menggugat Musyawarah Daerah XIV Kabupaten Bogor yang berlangsung pada 3-4 Mei 2019 di Gumati Resort & Hotel untuk diulang,” katanya.

Apabila hal ini tidak diindahkan, mereka siap mengadakan Musda Jilid III (Akhir) demi menjaga independensi KNPI dan menjalankan aturan-aturan organisasi sesuai aturan PO dan AD/ART KNPI.

“Mosi tidak percaya ini akan kami sampaikan ke DPP KNPI dan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat,” kata kandidat ketua ini.(*/DP Alam)

BOGOR – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengapresiasi kepada penyelenggara Pemilu yang telah sukses menyelenggarakan pesta demokrasi dengan jujur, adil dan transparan.

“Saya Iwan Setiawan sebagai Wakil Bupati Bogor mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pelaksana kegiatan Pilpres dan Pileg 2019 dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu Kabupaten Bogor yang sudah melaksanakan kegiatan rangkaian proses mulai pendaftaran hingga hari ini di penutupan dan penandatanganan kesepakatan hasil perhitungan tingkat kabupaten. Kami nilai cukup luar biasa dengan waktu yang cukup melelahkan dan panjang, “kata Iwan Setiawan Rabu (8/5/2019).
Menurut Wakil Bupati sistem pemilu tahun ini cukup jujur adil dan transparan karena proses perhitungan juga tidak terlalu banyak hanya di tingkat kecamatan dan kabupaten itu akan meningkatkan kualitas dari pemilihan tersebut.

Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dijaga ketat oleh anggota Polres Bogor, Brimob , TNI dan Sat Pol PP.

Hasil rekapitulasi perhitungan surat suara Pilpres 2019 menunjukan pasangan Jokowi-Ma’ruf kalah dari pasangan Prabowo-Sandi.

Pasangan 01 tersebut hanya mendapat 862.122 suara atau 29,89 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapat 2.035.552 suara atau 70,25 persen.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni mengatakan, pleno tingkat kabupaten direncanakan selesai enam hari terhitung pada Rabu (1/5/2019) dan selesai Senin (6/5/2019).

Namun, rencana tersebut meleset karena PPK di Cibinong yang memiliki jumlah TPS terbanyak tidak mampu menyelesaikan rekapitulasinya.

“Alhamdulillah hari ini tuntas rekapitulasi tingkat kabupaten,”kata Ummi di Hotel Olimpic, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (8/5/2019).

Persoalan lain, adanya aduan dari caleg tentang perpindahan suara yang harus dikoreksi di Kecamatan Sukaraja sehingga memperlambat proses rapat pleno.

Ummi menjelaskan, tidak menjadi masalah jika rapat pleno diskors selama sehari, mengacu pada PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Hasil pleno ini, hari ini juga diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Barat,”ujarnya.

Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Mukri Adji menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilu yang telah sukses menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, transparan.

“MUI Kabupaten Bogor dengan seluruh ulama di Kabupaten Bogor semua bersepakat untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan pemilu baik legislatif maupun Pilpres 2019 dalam keadaan objektif penuh kejujuran dan keadilan,” kata Mukri.

Tak lupa ulama juga mendoakan petugas baik di TPS, KPPS maupun pengawas pemilu yang wafat.
“Insya Allah dalam keadaan khusnul khotimah semoga mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT,”kata KH Mukri.

Sejumlah saksi partai politik peserta Pemilu 2019 memberikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bogor.

Suhandi, Ketua Badan Pemenangan Daerah Koalisi Adil Makmur Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasihnya kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Bogor.

“Menurut saya KPUD dan Bawaslu sukses melaksanakan Pemilu walaupun Kabupaten Bogor wilayah terbesar dan suara terbesar di seluruh Indonesia tapi dalam pelaksanaan alhamdulillah berjalan aman, jujur, transparan. Tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada aparat kepolisian TNI yang telah turut mengamankan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Kabupaten Bogor,” kata Suhandi.

Rosenfield Panjaitan, saksi dari PDI Perjuangan juga mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu.
“Kepada KPU dan Bawaslu, kami sampaikan terima kasih. Kepada pihak keamanan juga yang tak kenal lelah mengawal pleno ini berjalan tertib aman berdasarkan peraturan,” kata Rosenfield.

Ucapan yang sama juga datang dari Akew, saksi PPP, Jansah Apriadi, saksi dari PAN, Agung Surya Wijaya, saksi dari PSI. (*/DP Alam)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meyambangi Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada puasa ke-2, Selasa (7/5/2019).
Apa yang dilakukan orang nomor wahid di DKI Jakarta ini?

Langkah Anies ini untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, di Bulan Suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2019. “Jakarta pasokannya stabil dengan begitu maka harga akan terus stabil,” kata Anies.

Menurut Anies, harga beras malah mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan petani baru saja panen. Kemudian stok bawang putih di dalam negeri masih ada di gudang importir.

“Alhamdulillah kemarin kemarin siang saya ke Food Station melihat kondisi di sana sudah datang bawang putih dan saat ini sudah tersedia di Pasar Induk Kramat Jati Jadi harganya kalau di sini di pasar induk Itu Rp30.000 per kg. Nanti dieceran tentu sedikit di atasnya tapi yang penting adalah pasokan itu tersedia,” paparnya.

Anies mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta, tak khawatir dengan pasokan pangan selama bulan Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri 2019. Pasalnya semuanya sudah tersedia.

“Kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya juga seperti itu pasokannya aman jadi saya sampaikan pada seluruh masyarakat bahwa Insya Allah di Jakarta kebutuhan pokok pangan tidak ada masalah.

Juga sampai dengan nanti bulan menjelang lebaran di akhir bulan Romadhon khusus terkait bawang putih yang kemarin sempat ada lonjakan karena elangkaan,”tandasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan Satpol PP mengawasi dengan ketat seluruh tempat hiburan di Ibukota.

Anies berharap, aparat Satpol PP serius menjalankan perintah perda yakni tempat hiburan tutup selama Ramadhan.”Jika masih ada yang berani buka maka sudah dipastikan izinnya kita cabut,” katanya, Senin (6/5/2019).

Anies juga berharap, seluruh ormas mempercayakan tugas pengawasan kepada pemprov. Sebab itu, dihimbau tidak satupun yang melakukan sweeping atau razia tempat hiburan. “Percayakan kepada pemprov, “katanya.

Berkaca dari pengalaman tahun lalu, Anies memastikan selama bulan puasa tahun ini tidak akan ada ormas yang melakukan razia atau sweeping tanpa izin.

“Tahun lalu ada enggak? Enggak ada, Insya Allah enggak ada juga tahun ini,” kata Anies.

Sebelumnya, Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor 162/SE/2019 tentang waktu penyelenggaraan industri pariwisata selama Ramadan.

Surat itu menginstruksikan kepada seluruh usaha diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena ketangkasan manual, mekanik atau elektronik untuk orang dewasa, wajib tutup satu hari sebelum Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri dan satu hari setelahnya.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebelumnya juga meminta ormas untuk menahan diri agar tidak melakukan razia tanpa pendampingan dari aparat penegak hukum dan cenderung main hakim sendiri selama bulan suci Ramadan 1440 Hijriah.(*/He)

BOGOR – Sebanyak 32 muda-mudi ditangkap aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di vila di Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (5/5/2029) dinihari WIB.

Kasat Narkoba Polres Bogor, AKP Andri Alam mengatakan, penyidik sedang mendalami keterangan 32 remaja yang diamankan dalam pengerebekan acara ‘Goes To Puncak Free Cewek’ di satu villa di Puncak Bogor.

Pada penangkapan ini, selain minuman keras , polisi narkoba jenis sabu dan ganja sintetis gorila.

“Terkait dengan hasil pemeriksaan memang di TKP, barang narkoba jenis sabu hanya 0,2 gram dan tembakau gorila. Hanya saja pada saat digerebek itu barang tidak bertuan, tidak tahu siapa pemiliknya. Ini masih kami dalami,” kata AKP Andri Alam sore tadi.

Menurut AKP Andri, dari 32 remaja, satu diantarannya kabur saat tim gabungan hendak melakukan pengerebekan.

“Mereka rata-rata usia muda. Masih duduk di bangku sekolah. Kami menyamarkan alamat dan domisili mereka, karena masih berstatus pelajar. Mereka ini anak sekolah,” kata AKP Andri.

Petugas memeriksa urine merekasaat tiba di Mapolres Bogor. Hasilnya, 13 remaja positif mengunakan narkoba dan 19 remaja negatif dari pengunaaan sabu, gorila, maupun ganja.

Di antara 13 remaja positif memakai narkoba, ada empat wanita dan sembilan laki-laki. Sedangkan, yang negatif tidak menggunakan narkoba satu wanita dan 18 laki-laki.

“Untuk 13 orang ini, kami masih melakukan pendalaman apakah ada kaitannya dengan barang bukti di TKP atau tidak. Empat wanita yang positif saat tes urine mengaku, mereka memakai namun tidak di lokasi villa. Mereka konsumsi narkoba di luar. Sudah tiga hari yang lalu mereka pakai narkoba,” ujar AKP Andri.

Awalnya 32 muda-mudi yang ditangkap digelandang ke kantor Kecamatan Cisarua.
Aparat mengamankan puluhan remaja itu karena sedang berpesta narkoba dan ada dugaan perbuatan menyimpang.

“Ya diduga berpesta narkoba, minuman keras, dan aktivitas maksiat lainnya. Sebab, aparat awalnya menemukan poster digital dengan judul “Family Gathering Goes to Puncak—Free Makan, Villa, Sticker, Cewek”. Ke-32 remaja itu, 27 laki-laki dan 5 wanita. Mereka berusia rata-rata 17-20 tahun,”ungkapnya.

Barang bukti sudah diamankan. Kanit Reskrim Polsek Cisarua, Iptu Irwan Alexsander mengatakan, pemeriksaan para remaja itu, masih berlangsung di Satuan Reserse Narkoba. (*/DP Alam)

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Ramadhan 1440 Hijriah jatuh pada Senin (6/5/2019). Dengan demikian, seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan salat Tarawih malam ini.

“Dengan mendengarkan saksi-saksi yang telah melihat hilal, tentunya di bawah sumpah. Maka, 1 Ramadan 1440 H jatuh pada esok, Senin (6/5/2019),” ucap Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kemenag, Jalan MH Thamrin, Minggu (5/5/2019).

Penentuan awal Ramadhan ini melaui sejumlah pemaparan soal posisi hilal dan mendengarkan laporan tim Rukyatul hilal yang telah dibentuk Kemenag di 34 Provinsi di Indonesia.

Setelah pengumuman itu belasan ribu umat muslim yang menunggu sejak salat Isya langsung melakukan salat taraweh di Masjid Istiqlal.

Tampak jemaah khusuk menjalankan salat tarawih awal Ramadhan. ” Sudah niat mau salah tarawih di Masjid Istiqlal. Makanya saya juga sudah salat magrib di sini,”kata Alvin warga Cakung, Jakarta Timur.

Diakui dia datang bersama beberapa teman-temannya naik KRL Commuter Line. ” Saya hampir tiap tahun salat taraweh pertama di Istiqlal. Seperti ada yang lain dan selalu rindu salat di Istiqlal,”katanya beralasan meski mengakui rumahnya tidak jauh dari masjid.

Tentu tidak hanya di Istiqlal yang dipenuhi jemaah, juga masjid lain di seluruh Indonesia mengawali Ramadhan. (*/Adyt)

BOGOR – Penutupan jalan R3 harus ada solusi untuk memberi rasa nyaman bagi warga. warga kembali berdemo mendesak yang berwenang untuk bisa membuka kembali jalan R3 tersebut.

Sejak adanya penutupan, warga sudah berkali-kali melakukan aksi damai dengan agar jalur yang terhubung langsung dari Jambu Dua ke Katulampa ini dibuka. Terakhir, adalah dengan melakukan gerakan aksi damai Jilid 3 pada Minggu (5/5/2019).

Aksi ini adalah gerakan moral dan sosial warga atas terdampaknya penutupan jalan R3 di Kelurahan Katulampa- Bogor Timur.

Koordinator aksi damai, Andri Susanta mengatakan, aksi moral dan damai ini merupakan aksi tuntutan lanjutan aksi damai sebelumnya yang berlangsung 10 Maret 2019 lalu.

“Aksi damai kami ini agar jalan R3 kembali dibuka. Karena penutupan jalan ini sangat berimbas pada aktivitas warga sekitar Bogor Timur.

Kemacetan yang dialami dari pertigaan Parung Banteng sampai dengan pertigaan Bantar Kemang dimana waktu tempuh berkisar antara 2 hingga 3 jam,” kata Andri.

Kemacetan sebagai dampak dari penutupan jalur R3 tersebut diakui Andri, otomatis cukup mengganggu dan menghambat aktivias warga seperti aktivitas perjalanan ke kantor, anak anak sekolah dan bahkan berimbas pada aktivitas perekonomian usaha usaha kecil diseputar area penutupan R3.

Imbas berlarut-larutnya penanganan permasalah R3 antara pemilik lahan dan Pemkot Bogor memicu gerakan moral dari masyarakat.

“Harapan dan tuntutan warga sekitar adalah pembukaan jalur R3 hingga tuntutan kami dipenuhi yaitu pembukaan Jalan R3 segera. Untuk itu kami selaku warga yang terimbas langsung dari berlarutnya penutupan R3 memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor, Walikota Bogor, Kapolres Bogor, Dandim dan Pihak Pemilik lahan terkait dapat secepatnya membuka jalur R3 sebelum puasa/Ramadhan ini,” kata Andri Susanta. (*DP Alam)

BOGOR – Dana Kesejahteraan Pegawai (Kespeg) guru pada triwulan I 2019 molor. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor pun berjanji mencairkan dana itu pada awal Mei ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam menuturkan, terdapat tiga faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kespeg, yakni proses validasi penerima, pembuatan payung hukum baru dan teknis pencairan.

Menurutnya, banyak data peserta yang tidak lagi mengajar, mulai dari masa tugasnya yang kurang, hingga persyaratan lainnya. Karena golongan penerima kespeg terbagi menjadi empat.

“Yakni guru honor yang mengabdi selama 2-5 tahun, 5-10 tahun, lebih 10 tahun dan K2 tenaga pendidik hingga termasuk tenaga kependidikan di luar guru seperti, pegawai administrasi, operator, hingga staf sekolah,” katanya.

Di sisi lain, kespeg tahun ini mengalami kenaikan signifikan dari tahun lalu. Di mana pada 2018 besarannya sebanyak Rp98 miliar, namun periode ini menjadi Rp124 miliar dari APBD Kabupaten Bogor 2019.

“Masih menyusun peraturan bupati. Kalau perbub sudah rampung, seluruh kespeg dengan nominal yang baru, akan langsung dikirimkan ke peserta melalui rekening bank masing-masing. Untuk tri wulan I ini, kemungkinan dalam waktu dekat disalurkan,” katanya.

Sementara Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdik Kabupaten Bogor, Nina Nurmasari menjelaskan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kespeg Maret dan April sudah berada di Kasda dengan besaran Rp18,4 miliar.

“Pencairan masih menggunakan standar pembayaran yang lama. Dikarenakan perbub besaran Kespeg 2019 sedang dalam proses, lantaran terdapat kenaikan nominal bagi para penerima,” kata Nina.

Dia menjelaskan, lantaran kebutuhan mendesak, pihaknya memutuskan melakukan pencairan dengan kebijakan nominal yang mengacu tahun 2018.

“Kalau perbup selesai, maka pencairan kekurangan kespeg dengan nominal yang baru, akan dirapel selama empat bulan langsung dengan total penerima sebanyak 11.143 orang,” katanya.

Dari jumlah itu, terdiri dari jenjang SDN 9.534 orang, SLBN 4 orang, SMP 1.411 orang, SMPN 196 orang dan TK 9 orang.

“Besaran nominal pencarian Kespeg secara keseluruhan sebesar Rp18,415 miliar,” paparnya.(*/Fuz)