Metro Jabodetabek

BOGOR – Pemkab Bogor kesulitan memenuhi permintaan E-KTP masyarakat. Keluhan dan kritik terus berdatangan karena harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan KTP.

Namun, Bupati Bogor Ade Yasin menjamin, warga yang telah memiliki Surat Keterangan (Suket) perekaman data, setidaknya akhir Februari 2020 akan menerima fisik e-KTP, karena Pemkab Bogor memiliki blanko hingga 200 ribu keping.

“Sebelumnya, kita cuma dipasok 500 keping per bulan. Berat jika melihat jumlah penduduk yang makin banyak. Alhamdulillah sekarang diberikan 200 ribu keping,” kata Ade usai sidak ke Disdukcapil Kabupaten Bogor, Selasa (18/2/2020).

Namun, kata Ade, dia masih membutuhkan 500 ribu keping lagi blanko e-KTP dan akan mengajukan tambahan pasokan ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjendukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

“Pencetakan yang 200 ribu keping sudah berjalan. Sisa sekitar 58 ribu keping lagi yang akan diselesaikan. Mudah-mudahan selesai akhir bulan ini. Saya minta yang sudah mendapat suket diprioritaskan,” kata Ade.

Alasan dia memprioritaskan pemilik suket untuk dicetak KTP-nya karena Ade mengaku mendapat keluhan ada warga yang sudah tiga tahun memperpanjang suket namun, tidak pernah memiliki e-KTP.

“Jadi nanti kalau sudah dicetak dikirim ke rumah masing-masing lewat Kantor Pos dan melalui pemerintah kecamatan, desa/kelurahan,” kata politisi PPP ini.

Sementara Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Betje Soebagdja mengungkapkan, saat ini data kependudukan siap cetak atau Print Ready Record (PRR) mencapai 210 ribu dan non PRR sekitar 600 ribu.

“Kita akan terus maksimalkan. Karena kemampuan cetak kita dalam sehari 10 ribu keping. Saya minta masyarakat juga nggak usah datang ke sini karena nanti kalau sudah selesai cetak akan diantarkan,” tegasnya.(*/Ad)

BOGOR – Bila berusaha dengan segala ijin sudah lengkap tidak akan menemui permasalahan di Kabupaten Bogor Namun beda dengan Burger king yang sudah beroperasi tapi tak ada ijin yang mendukung untuk membuka usaha tapi sudah beroperasi hal ini seperti melecehkan Pemkab Bogor walau sudah di tipiring .

Kepala Seksi (Kasie) Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Agus Budi mengaku telah menegur secara lisan terhadap managemen Burger King (BK), Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, yang kembali beroperasi meski belum mengantongi ijinnya.

“Iya saya sudah tahu BK itu kembali beroperasi, dan sudah saya lakukan peneguran juga kepada pihak managemen usaha resto siap saji tersebut,” kata Agus saat dihubungi wartawan, Senin (17/2/2020).

Menurutnya, teguran itu dilayangkan secara lisan agar pihak managemen BK dapat menutup usahanya sampai ijin-ijinnya telah ditempuh secara keseluruhan jangan bandel .

“Secara lisan tegurannya itu, saya minta agar jangan beroperasi sampai ijinnya telah diurus secara keseluruhan dari instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Sekedar diketahui, meski telah disegel hingga di sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, usaha resto siap saji Burger King (BK) yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 38 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja itu dianggap melecehkan Bupati Bogor karena telah beroperasi kembali hingga garis police line yang telah dipasang Satpol PP saat melakukan penyegelan telah dirusak oleh managemen BK tersebut. (A Abd)

BOGOR – Para pedagang dan masyarakat sangat senang bila pasar terlihat modern dan bersih, ini terlihat di pasar cisarua yang telah dimanfaatkan oleh para pedagang yang baru saja dibangun dengan bantuan dana Pemprov Jabar .

Pembangunan Tahap 1 Repitalisasi Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor telah selesai di bangun dan telah di tempati oleh para pedagang.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor mengatakan, Pedri bersyukur bahwa revitalisasi Pasar Cisarua telah rampung dan telah ditempati pedagang dan masyarakat .

“Alhamdulilah repitalisasi tahap 1 pasar cisarua telah selesai dan untuk seluruh kios telah di tempati oleh pedagan,” tuturnya, saat di temui awak media di ruang kerjanya. (17/2/2020)

Dan menurut Pedri, Revitasilasi tersebut membuat Pasar Cisarua terlihat modern dan bersih sehingga antusiasme para pedagang dan masyarakat sebagai konsumen terlihat.

“Antusias masyarakat dan pedagang sangat antusias dengan repitalisasi Pasar cisarua tersebut, dimana pasar menjadi terlihat modern dan bersih, dan penataan ruang pasar terlihat rapih,” ujar pedri.

Pedri berharap dengan repitalisasi tahap 1 Pasar Cisarua dapat mendongkrak roda perekonomian di wilayah Cisarua, dan semoga untuk tahap pembangunan selanjutkan dapat segera di realisasikan agar seluruh pedagang dapat terakomodir dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di pasar ini.(T.Abd)

BOGOR – PD Pasar Tohaga dan Distanhorbun menyepakati guna mempertahankan kualitas Beras Carita Makmur di Aula Rapat Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor (Distanhorbun), Senin (17/2/2020).

Selama satu tahun perjalanan, Carita Makmur banyak evaluasi yang tercatat, termasuk naik turunnya kualitas beras.

Hal tersebut menjadi bahan evaluasi, dan ditujukan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang selama ini menjadi pemasok produk beras Asli Kabupaten Bogor, dan menjadi bahan konsumsi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga Haris Setiawan, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyedia Beras Segar Kabupaten Bogor Asli Carita Makmur 2020 dengan 21 Gapoktan tersebut mengatakan bahwa Carita Makmur ini merupakan Program Bupati Bogor.

“Dengan bela dan beli produk asli petani Kabupaten Bogor sesuai dengan Perbup nomor 9 tahun 2019. Saat ini Tohaga sedang menyiapkan ekspansi untuk program beras lainnya, kami berharap Gapoktan bisa konsisten dalam memberikan kualitas suply beras sehingga kerjasama kita bisa terus berlanjut, ” papar Haris.

Sementara, Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor Siti Nurianty menjelaskan, bahwa ini tahun kedua Kabupaten Bogor menjalankan Carita Makmur.

“Tahun kedua Petani memenuhi keburuhan beras Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bogor, semoga bisa mempertahankan kualitasnya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kadistanhorbun menegaskan di hadapan para gapoktan bahwa pembelian beras oleh ASN bukan merupakan kewajiban.

“Tapi imbauan bupati, beras Carita Makmur adalah beras asli Kabupaten Bogor, dan ke depan kami akan terapkan barcode di tiap-tiap produksi tani, sehingga gampang untuk menjadi bahan evaluasi. Semoga dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan tetap bela dan beli produk petani lokal,”tandasnya.(*/Angg)

JAKARTA – DKI Jakarta terus berupaya mengurangi angka pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, angka pengangguran mencapai 5,13 persen. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI pun terus bergerak. Mereka pun menargetkan tahun ini angka 5 persen bisa tercapai untuk mengurangi warga yang belum bekerja.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Energi DKI, Andri Yansyah mengatakan, pihaknya di tahun 2020 ini terus mengejar untuk melakukan pengurangan angka pengangguran.

Terlebih, sejak tahun 2018 lalu angka itu terus menurun diharapkan semakin baik. “Kemarin kita sudah mencapai 5,13 persen, jadi tinggal sedikit lagi nih, tahun ini pasti tercapai 5 persen,” katanya, usai memberikan arahan ke peserta pelatihan di PPKPI, Pasar Rebo, Senin (17/2/2020).

Dikatakan Andri, berdasarkan data statistik itu, jumlah pengangguran di DKI Jakarta pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan 2018.

Pada tahun 2018 jumlah pengangguran di Ibukota mencapai 314.840 orang, sementara di tahun 2019 menjadi 279.590 orang. “Dan saat ini kami sudah mempunyai alat ukur untuk mengurangi angka pengangguran sampai dengan lima persen,” ujarnya.

Salah satu upaya yang terus dilakukan pihaknya, kata Andri, adalah membuka bursa lowongan kerja di lima kota dan memberikan pelatihan-pelatihan kerja secara gratis melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dan Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI). “Salah satunya di PPKPI Pasar Rebo yang tahun ini menargetkan melatih 2090 tenaga kerja siap pakai,” tuturnya.

Dengan pelatihan yang diberikan di PPKD dan PPKPI, tambah Andri, disiapkan 26 kejuruan yang bisa diikuti seluruh peserta pelatihan. Dan tahun 2019 kemarin pihaknya memberikan pelatihan sebanyak 7.200 warga, sehingga tahun ini harus mencapai 9400.

“Semua peserta yang lulus diberikan sertifikasi sesuai bidang keahlian sehingga lebih mudah diterima berkerja. Tapi, kalau ingin berwirausaha mereka juga sudah memiliki bekal keterampilan yang cukup,” imbuhnya.

Andri juga mengaku, pihaknya melalui kepala bidang pelatihan untuk lebih mengintensifkan berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada.

Caranya, dengan terus mempromosikan para peserta pelatihan agar nantinya dapat dengan mudah diterima bekerja dengan. “Tahun ini kami targetkan 70-80 persen peserta pelatihan bisa terserap di dunia kerja, sehingga angka pengangguran terus menurun,” pungkasnya. (*/Joh)

BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto masih menunggu usulan dari fraksi – fraksi terkait rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE).

“Dari jumlah tujuh fraksi, minimal empat fraksi mengusulkan Pansus PT. PPE maka kami pun segera membentuk pansus tersebut karena menurut saya setelah digelontorkan modal kerja sebesar Rp 165 miliar tidak ada yang mau ngomong apalaj Badan Usaha Milil Daerah (BUMD) ini mau brangkrut, rugi ataupun untung hingga ini ada apa?,” kata Rudy kepada wartawan, Minggu (16/2/2020).

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan sebagai perusahaan publik milik masyarakat Kabupaten Bogor, maka setiap uang yang dikelola oleh PT. PPE maka harus diberitahukan kepada publik.

“Kita kan harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena modal yang kita berikan kepada PT. PPE itu uang negara atau pemerintah daerah dan bukan milik pribadi para pejabat, sudah dilantiknya Direksi PT. PPE yang baru yaitu Agus Setiawan kami juga ingin tau apa program kerja beliau kedepan untuk menyelamatkan PT. PPE,” terangnya.

Rudy menegaskan hingga saat ini, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD, baru Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar saja yang siap membentuk Pansus PT. PPE hingga dirinya tinggal butuh dua fraksi lagi.

“Baru Fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Golkar saja yang sudah mengusulkan pembentukan Pansus PT.PPE, kami tunggu teman – teman fraksi lainnya demi mengetahui pertanggungjawabannya Direksi PT. PPE yang lama itu seperti apa,” tegas Rudy.
Ketua Fraksi Partai Golkar Ahmad Tohawi membenarkan bahwa fraksinya menyetujui pembentukan Pansus PT. PPE, ia juga berharap Komisi II DPRD Kabupaten Bogor juga mengajukan usulan yang sama.

“PT. PPE atau BUMD ini pengelolaannya dibawah pengawasan Komisi II DPRD Kabupaten Bogor hingga alangkah baiknya pembentukan Pansus PT. PPE ini diinisiasi oleh mereka,” ucap Tohawi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang juga ketua DPD PKS Kabupaten Bogor KH. Agus Salim meminta kepada direksi PT. PPE yang lama untuk mempertanggungjawabkan modal Rp 165 miliar yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

“Kondisi keuangan PT. PPE ini dalam kondisi tidak sehat walaupun Pemkab Bogor sudah memberikan modal sebesar

Rp 165 miliar, oleh karena itu harus ada pertanggung jawaban dari direksi PT. PPE yang lama. Fraksi PKS menyetujui pembentukan Pansus PT. PPE,” ketus KH Agus Salim.

Ia melanjutkan Fraksi PKS juga tidak akan menyetujui penambahan modal apabila tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terkait dugaan kerugian negara yang diderita oleh Pemkab Bogor kareba salah kelolanya PT. PPE.

“Laporan pertanggungjawaban direksi yang lama ga jelas, selain itu juga kami menunggu hasil kajian atau feasibility study. Jika dua hal itu belum terpenuhi maka kami tidak akan menyetujui penyertaan modal tambahan pada tahun 2021 mendatang kepada PT. PPE,” tandasnya. (*/He)

JAKARTA – Sebanyak tiga juta penduduk Indonesia fanatik dengan ajang balap mobil listrik Formula E. Dari jumlah itu 54 persen berada di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto selaku panitia pelaksana (Panpel) Formula E.

Data tersebut berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Sport Management Database, yang berbasis di Inggris.

Dwi mengatakan, penggemar balap Formula E di Indonesia itu cukup signifikan. Usianya jauh lebih muda ketimbang penggemar Formula One.
“Jika dibandingkan dengan negara lain, di Indonesia ini segmen Formula E cukup signifikan,” kata Dwi Wahyu Daryoto, Minggu (16/2).

Dwi mengungkapkan sejumlah alasan masyarakat Indonesia menyukai ajang balap mobil listrik, seperti suka akan teknologi, kecintaan terhadap sesuatu yang ramah lingkungan, tawaran kemewahan, hingga kesukaan terhadap suatu merek mobil.

“Jadi, penggemar Formula E tinggi, terlebih anak-anak muda yang suka dengan teknologi yang canggih dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan,” tandasnya.(*/Nia)

BOGOR – Akhir – akhir ini warga Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat resah dengan banyaknya aksi begal dan pencurian bermotor (Ranmor) di wilayahnya.

Sehingga warga sangat resah dan ketakutan jadi korban pencurian.

“Untuk ranmor sebulan ini sudah ada 4 orang yang kehilangan malah kemarin kejadian di parkiran SPBU Pasirgaok ada kejadian aksi pencurian motor, bukan itu saja hewan ternak seperti kambing dan ayam tidak terhitung jumlahnya, maka warga semakin resah akibat banyaknya aksi pencurian di wilayah saya,” terang Sapar Ketua Rw setempat.(16/2/2020)

Dikatakan Sapar, warga meminta jam patroli ditambah oleh petugas keamanan untuk mempersempit gerak para pelaku, dan kembali wilayahnya menjadi aman dari begal dan ranmor.” Saya meminta kepolisian setempat (Polsek Rancabungur) agar melakukan giat patroli.

Karena selama ini kurang ada patroli sehingga aksi ranmor dan begal jadi momok menakutkan bagibwarga,’ tambahnya.

Sementara Kepala Desa Pasirgaok saripudin menambahkan, dirinya meminta agar pihak kepolisian sektor Rancabungur lebih intens lagi melakukan patroli, terutama di wilayah yang rawan aksi pencurian.

Harapan saya agar patroli dari polsek rancabungur lebih di tingkatkan, karena dengan patroli akan mengurangi gerak para pelaku kejahatan sehingga warga merasa aman,” pintanya.(Igon)

BOGOR – Burger king resto siap saji belum mengantongi satu ijin dari Pemerintah Daerah Bogor namun nekat dan sudah beroperasi untuk meraup untung .Meski telah disegel hingga di sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, usaha resto siap saji Burger King (BK) yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 38 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja itu dianggap melecehkan Bupati Bogor karena telah beroperasi kembali meski sejumlah perijinan belum dikantongi.

Hal itu seperti disampaikan, Demisioner Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) Zona 3 (DKI, Jawa Barat dan Banten), Iksan Awaludin saat dihubungi wartawan, Minggu (16/2/20).

“Dalam persoalan Burger King itu DPRD dan Bupati Bogor harus turun tangan untuk menindak tegas management usaha tersebut. Jangan sampai dipermalukan maupun di lecehkan oleh sekelas Burger King,” tegas Iksan.

Ia mengatakan, untuk pemerintah daerah Kabupaten Bogor kedepannya agar bisa lebih mengawasi bangunan komersil yang dijadikan usaha. Iksan menduga, dalam permasalahan ini ada segelintir oknum yang memback up usaha Burger King tersebut.

“Lebih tegas lah pemda dalam fungsi pengawasannya terhadap usaha-usaha dan bangunan yang ada diwilayahnya tersebut. Saya menduga keras ada yang back up mereka, karena dengan berani beroperasi kembali meski telah di segel sampai di sidang Tipiring,” ucapnya.

Ia melanjutkan, apabila kedepan tidak ada tindakan yang ditunjukan pemkab Bogor dalam menindak resto siap saji itu, pihaknya berjanji akan turun aksi untuk mendesak eksekutif maupun legislatif agar mengambil langkah tegas dalam persoalan Burger King.

“Saya minta hanya lebih kepenegasan saja pemda Kabupaten Bogor. Mulai dari Bupati sebagai pelaksana dan DPRD selaku pihak pengawasan tertinggi masa kalah hanya dengan sekelas Burger King saja, dimana marwahnya bisa-bisa hancur ketokohan dong,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, hasil penelusuran wartawan dilokasi pada Jumat (14/2/20) kemarin, usaha Burger King kembali beroperasi meski baru berselang sehari telah di sidang Tipiringkan di PN Kelas IA Cibinong dengan diputus denda secara verstek sebesar Rp10 juta dari ancaman maksimal 50 juta rupiah karena melanggar peraturan daerah setempat yang berlaku. (*/Ad)

BOGOR – Eksekusi Perumahan Green Citayam City (GCC) yang berlokasi di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede dalam waktu dekat akan dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Cibinong.

Kepastian eksekusi tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Kami dan pengadilan serta instansi terkait lainnya seperti TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemda sudah melakukan rapat 10 Februari lalu.

Itu untuk mempertegas sosialisasi kasus penyerobotan lahan PT Tjitajam dan eksekusi sehubungan putusan tersebut,” kata Reynold Thonak, kuasa hukum PT Tjitajam, pemilik sah atas lahan yang diserobot dan dijadikan lokasi perumahan GCC.

Dalam rakor tersebut, makin terungkap bahwa pengembangan Perumahan GCC memang bermasalah sejak awal. Catatan pihak Satpol PP, kata Reynold, menyebutkan bahwa perumahan itu sempat disegel saat baru terbangun 200 unit karena tidak berizin.

Namun pihak pengembang yakni PT Green Construction City ngotot melanjutkan pembangunan. Satpol PP kemudian menyegel lagi saat rumah terbangun 400 unit. Meski demikian pembangunan terus dilanjutkan tanpa perizinan.

“Pihak pengadilan jadi makin yakin bahwa perumahan ini bermasalah, tidak hanya penyerobotan lahan tapi juga kesalahan administratif,” kata Reynold.

Seiring hasil rakor tersebut, pihak TNI/Polri akan melakukan pemetaan situasi lokasi eksekusi sepekan ini. Pemetaan lokasi mencakup analisa potensi kerawanan pelaksanaan eksekusi perumahan. Hasil pemetaan ini akan dipaparkan dalam rakor lanjutan pada pekan depan.

Soal nasib konsumen, Reynold mengatakan, masalah nasib konsumen GCC yang tertipu oleh pengembang sehingga terancam kehilangan rumah itu juga dibahas dalam rakor tersebut.

Keputusannya, selain siap memberikan konsultasi hukum bagi konsumen, pihak PT Tjitajam juga menyiapkan solusi bagi konsumen yang kehilangan rumah.

“Saat ini kami tengah menggodog langkah-langkah yang bijak untuk konsumen. Pertimbangannya solidaritas, karena PT Tjitajam dan konsumen sama-sama jadi korban,” kata Reynold.

Terpisah, Kepala Bidang Ketertiban Umum pada Satpol PP Kabupaten Bogor, Ruslan memebenarkan perihal rapat kordinasi tersebut. Namum mengenai teknis eksekusinya, Ia mengatakan bahwa hal itu menjadi kewenangam pengadilan.

“Itu ranahnya pengadilan. Tapi soal itu (rapat), memang benar,” singkatnya .(*/Iw)