Metro Jabodetabek

DEPOK – Keseriusan  Pemerintah dan masyarakat akan dibuktikan dengan berbagai macam program untuk menuju Kota Depok yang cinta lingkungan dengan memperhatikan keindahan kota .

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok nampaknya serius mengubah wilayahnya menjadi kota hijau.

Bahkan, Depok sudah memiliki ratusan bank sampah dan puluhan unit pengolahan sampah (UPS).

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Depok Zamrowi menegaskan, impian menjadi Green City sudah dilakukan dengan membangun puluhan UPS dan juga bank sampah.

“Bank sampah kami sudah miliki di 350 titik, menyebar di sekolah dan lingkungan masyarakat,” ujarnya di Balai kota Depok, (18/12).

Sementara prinsip Green Water, lanjutnya, pihaknya sudah mewajiban kepada tiap perumahan untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Sementara untuk Green Transportation, lanjutnya, dengan mengoptimalkan jalur kereta dan keinginan memiliki jalur khusus sepeda.

“Dishub misalkan bangun jalur sepeda, lalu car free day jangan hanya di Grand Depok City,” ungkapnya.

Untuk Green Energy, kata Zamrowi, seluruh rumah tangga di Depok sudah memakai gas elpiji, bahkan ada rumah tangga di Kecamatan Beji yang sudah memakai gas alam bawah tanah. Serta beberapa titik lampu lalu lintas yang menggunakan solar cell.

“Green Open Space, kami Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah 30 persen. Green Building kami mendorong kantor pemerintahan hemat energi, punya IPAL dan sumur resapan dan gerakan menanam pohon,” tandasnyanya.(Darl)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan seluruh kepala sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dalam seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan kepala sekolah (kepsek) akan dijatuhi hukuman pidana.

“Kepala sekolah yang terbukti melakukan cara-cara `kotor` dalam pelaksanaan lelang jabatan kepsek akan kita tangkap, copot dari jabatannya, lalu kita pidanakan. Saya tidak main-main,” jelas ahok.

Ahok mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki adanya indikasi kecurangan dalam ujian lelang tahap pertama, yaitu Tes Kompetensi Bidang yang dilaksanakan pada tanggal 13–14 Desember 2013.

“Sebenarnya kita sudah tahu. Kita sudah pegang data-datanya, lengkap. Akan tetapi, kita tetap bentuk tim untuk mengetahui apakah BKD betul-betul berlaku jujur atau tidak dalam penyelidikan masalah ini,” papar Ahok.

Dia beranggapan ada peraturan dalam pelaksanakan lelang tersebut yang sengaja dibuat untuk mempersulit guru-guru yang melamar dalam lelang jabatan ini, misalnya, pelamar yang tidak mencapai standar nilai yang ditentukan tidak lulus.

“Kalau dilihat-lihat lagi, memang niatnya untuk mempermudah kepsek supaya lulus lelang. Maka, jika oknum-oknumnya sudah ketahuan, langsung saja kita tangkap, pidana. Ini untuk pelajaran mereka juga,” jelas Ahok.

Selain menjatuhi hukuman bagi para oknum pelaku, dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan tindakan tegas terhadap Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto.

“Bukan cuma pelakunya, termasuk Pak Taufik juga kita kasih sanksi tegas kalau terbukti melakukan kecurangan dalam proses lelang jabatan. Bisa kita copot jabatannya. Apalagi, ini kan merupakan tanggung jawabnya kepala dinas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah organisasi guru mempersoalkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah yang saat ini sedang berlangsung di DKI Jakarta. Organisasi guru tersebut, antara lain Federasi Serikat guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ).

Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang diterima oleh ketiga organisasi guru tersebut dari sejumlah guru peserta lelang jabatan kepsek, ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).(ART)

BOGOR – Sebagian besar pejabat Pemkab Bogor melapis kaca mobil dinas dengan kaca film gelap, menimbulkan antipati sebagian besar

pegawai dan wartawan yang ada dilingkungan Pemkab Bogor  .

Untuk itu mereka minta Satpol PP menertibkannya sebab hal ini bila terlalu gelap sangat membahayakan dan juga kesulitan dalam

pandangan.

Selama ini, kata sejumlah karyawan Pemkab Bogor, Satpol PP tidak pernah menertibkan plat nomor kendaraan dinas yang diganti menjadi

plat hitam.

Padahal, kaca mobil yang dilapis dengan kaca film gelap akan menutup pandangan dari luar .kan mereka pejabat publik ,” ujar seorang

pegawai .

Alasan pegawai keberatan kaca mobil pejabat dibuat gelap karena kendaraan dinas bukan milik pribadi hal ini menumbuhkan kecemburuan

ditengah masyarakat seolah para pejabat yang harus diagungkan .

Saat Sekda Adang Suptandar dikonfirmasi ,dia mengatakan ,” sebaiknya kaca film para pejabat jangan terlalu gelap sebab sangat

membahayakan dan kesulitan untuk melihat dihimbau untuk para pejabat kabupaten Bogor agar bisa menyesuaikan kaca film yang mereka

pakai di mobil dinas sebab mobil tersebut bukan milik pribadi  ,” tuntasnya .(Adi)

TANGERANG – Kendati belum jelas status Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah terkait kasus korupsi, namun DPRD memastikan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih, Arief R Wismanysh-Sachrudin tidak akan ditunda lagi.

“Sampai saat ini belum ada konfirmasi perubahan atau pembatalan pelantikan Walikota dan Walikota Tangerang 2013-2018,” jelas Ketua DPRD Kota Tangerang, Herry Rumawatine ,(17/12).

Dipastikan Herry bahwa pelantikan yang sudah dipersiapkan Rabu (18/12) besok masih sesuai jadwal yang telah dirapatkan dalam Badan musyawarah (Banmus).

“Besok akan dilaksanakan, dan kami berharap Ibu Gubernur besok bisa hadir sesuai jadwal yang telah dikordinasikan sebelumnya,” terangnya .

Herry mengatakan ,DPRD Kota Tangerang telah mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pelantikan Arief-Sachrudin dan hanya tinggal melaksanakannya saja pada esok hari dalam Rapat Paripurana Istimewa.

Hal senada dikatakan Sekertaris DPRD Kota Tangerang, Emed Mashuri, bahwa hingga saat ini belum ada perubahan jadwal pelantikan.
“Masih sesuai jadwal, besok dilaksanakan pelantikan,” tuntasnya.(*Elk)

BOGOR – Penutupan jalan yang dianggap menjadi jalan lintas agar lebih mudah menuju dan dan sebaliknya diprotes warga sebab hal ini dianggap menyulitkan para warga yang sering lalulalang sebab itu ratusan warga Cilebut memprotes penutupan jalan menuju ke stasiun Cilebut dan menolak membayar tiket Rp 7.000 yang dibebankan bagi para pelintas .

Mereka menganggap aturan membayar untuk sekali melintas stasiun Cilebut sangat memberatkan dan menyulitkan warga sekitar .

“Masa buat ke pasar saja, kita harus bayar Rp 7.000. Padahal jalan ini sudah ada sejak dulu,” jelas Wati (32), warga RT 2/05, Kampung Cilebut Pos, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, (17/12).

Wati bersama ratusan warga lainnya menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menutup Jalan Gang Makam yang ditutup sejak seminggu lalu.

“Kalau mau lewat, kita harus beli tiket. Padahal kita masuk bukan untuk naik kereta, tapi sekedar lewat buat ke pasar atau puskesmas,” timpal Neneng  (46) warga lainnya.

Pantauan dilapangan, hingga saat ini ratusan warga dari lima kampung di Cilebut Timur masih menggelar aksi unjuk rasa.

Warga menuntut PT KAI kembali membuka akses jalan bagi warga yang akan menuju ke pasar dan puskesmas yang melewati Stasiun Cilebut.

Sementara itu hingga kini PT KAI belum membeli keterangan terkait penutupan jalan tersebut dan pihak stasiun bungkam .(Dung

JAKARTA – Meski pemilihan umum (pemilu) 2014 untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD praktis hanya tinggal empat bulan lagi, namun masih ada tujuh Rancangan Peraturan KPU yang saat ini masih dalam pembahasan.

Di antaranya peraturan mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih nantinya.

“Sekarang KPU sedang merancang tujuh PKPU. Nah ini sebelum ke DPR dan pemerintah, dibahas dulu (antara KPU, Bawaslu dan DKPP). Karena ada saja perbedaan antara lembaga pengawas dengan pelaksana pemilu. Jadi kita mau hubungkan dulu, supaya jangan salah pahamnya menyeruak keluar,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, kepada wartawan.

Sayangnya Jimly belum bersedia lebih jauh merinci terkait hal-hal apa saja perbedaan pandangan dari ketiga lembaga pemilu ini. Ia hanya menyatakan bahwa masih terdapat banyak hal yang belum sejalan.

“Makanya sedang dibahas. Misalnya soal pengawasan, standar pengawasan bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kalau soal tata laksana pengawasan sudah selesai,” jelasnya.

Langkah pengawasan perlu dimatangkan, supaya para petugas, kata Jimly, jangan sampai menggunakan standar yang berbeda-beda. Terutama petugas KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

“Jadi yang sifatnya pasal-pasal yang mengundang kontroversi menyangkut tiga lembaga, itu kita debatkan internal dulu bertiga (KPU, Bawaslu, DKPP). Setelah sepakat baru dibawa ke DPR. Dengan begitu tidak lagi nanti bertengkar di media. Selama ini bertengkar di media itu kan karena peraturan KPU dan Bawaslu yang saling bertabrakan,” papar Jimly.(cok)

TANGSEL – Pembangunan SPBG yang dianggap tidak bermanfaat ditolak warga namun hal ini menjadi sebuah teror yang dilakukan orang tak dikenal .
Bukannya menambah takut malah warga bersatu ,Warga Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menolak adanya pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di wilayah tersebut.

Alasannya, hal itu akan merugikan warga sekitar dan tak bermanfaat untuk lingkungan .

Kendati demikian, warga yang menolak pembangunan SPBG tersebut kini sedang mengalami intimidasi dari sekelompok orang yang tidak dikenal.

Menurut warga sekitar, efek dari pembangunan SPBG sangat dirasa dan dapat menimbulkan efek kurang baik. Maka itu, warga terus melakukan berbagai upaya agar SPBG gagal dibangun di wilayahnya.

Salah seorang warga bernama Mursih (43) mengaku, mendapat telepon gelap dari seseorang setelah warga memprotes ke kantor Kelurahan Serua.

“Saya dapat ancaman dari seseorang, agar warga tidak menolak pembangunan SPBG,” katanya kepada wartawan di Tangsel, Senin (16/12).

Mulyani mengaku, ancaman melalui telepon tersebut hanya datang satu kali. Dirinya pun hingga saat ini tidak pernah mengetahui identitas penelepon gelap tersebut. “Saya enggak tahu, siapa yang telepon saya,” ucapnya.

Senada dengan Mursih, warga lainnya Masir mengaku, mendapat laporan dari warga soal ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Dengan alasan demi keselamatan, dia enggan menyebutkan siapa warga yang mendapat teror tersebut.

“Teror ancaman pembunuhan itu bermunculan setelah adanya penolakan dari warga terhadap rencana pembangunan SPBG di lokasi dekat rumah warga,” terangnya.

Isi ancaman tersebut yakni ancaman menerjunkan pembunuh bayaran jika warga tetap keukeuh menolak pembangunan SPBG itu. Ancaman tersebut, diakuinya datang melalui teror penelpon gelap, seperti yang dialami Mursih.

Perlu diketahui, pembangunan SPBG akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi. Adapun biaya pengerjaannya sekira Rp70 miliar dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 dengan pemenang tender adalah PT Barata Indonesia.(*Elk)

BOGOR  – Pemkot Bogor bukannya membangun tempat pendidikan atau olahraga namun fungis lahan akan dirnah menjadi tempat tinggal membuat warga menjadi marah .

Sejumlah warga mendatangi lokasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Senin.

Mereka menyegel alat berat yang didatangkan Pemkot Bogor buat melakukan perataan tanah.

Ketua RT01/08 Kertamaya, Ade Kurniawan mengatakan, lahan buat rusunawa seluas 3,8 hektar itu merupakan hibah dari pengembangan Perumahan Rancamaya kepada Pemkot Bogor buat fasos dan fasum.

Penolakan ini merujuk pada Perda No.13 tahun 2009 tetantang prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang menyebutkan, lahan fasos dan fasum tidak boleh disalahgunakan atau beralih fungsi.

“Bukan dimanfaatkan buat bangun rusunawa. Kami tak butuh Rusunawa, tapi sarana pendidikan, olahraga, dan kesehatan,” jelasnya.

Dia bersama warga lainnya lalu menyegel alat beret sambil membentangkan poster dengan tulisan, “alat berat disegel.”

Mereka mendesak Pemkot menarik kembali alat berat dan bersikeras akan melakukan perlawanan jika lahan ini tetap dibangun rusunawa.

Sebelumnya Plt Sekda Ade Sarip mengatakan, rencana pembangunan ini dibiaya dana APBN dengan menelan anggaran Rp 13 miliar. “Kita menyediakan lahannya di Kelurahan Kertamaya.

Dari 3,8 hketar lahan hibah, 2,7 hektar buat rusunawa, sisanya masih dapat digunakan buat fasos dan fasum,” dalihnya.

Lahan yan tersisa itu, katanya dapat dibangun sarana dan fasilitas umum lainnya seperti posyandu, lapangan olahraga dan sebagainya.
“Saya berharap kebijakan ini dapat nyambung dengan harapan masyarakat ,” tandasnya. (Dung)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dinilai tidak memiliki ikatan ideologi yang kuat dengan Partai Gerindra. Alasannya Ahok tidak pernah menjalani proses kaderisasi partai di Gerindra.

“Saya melihat posisi AhoK ini bukan dilahirkan dari sebuah proses proses kaderisasi Gerindra,” jelas pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gungun Heryanto.

Selama ini Ahok dikenal sebagai sosok yang tidak loyal dengan partai. Ini misalnya terlihat dari sepak terjang Ahok yang kerap berpindah-pindah partai. Terakhir saat Pilkada DKI Jakarta Ahok pindah dari Golkar ke Gerindra. “Ahok masuk Gerindra sudah setengah jadi. Dia ganti-ganti partai,” ungkapnya.

Gungun mengatakan hubungan antara Ahok dan Gerindra berbeda dengan hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan (PDIP). Menurut Gungun PDIP mampu megelola personalisasi figur Jokowi di masyarakat sebagai kader banteng.

Dalam rekam jejak politik Jokowi nyaris tidak pernah terdengar kabar terjadi konflik antara Jokowi dan PDIP. “Sosok Ahok berbeda dengan Jokowi. Dia (Ahok) sangat cair dengan partai,” jelasnya.

Gerindra perlu meniru langkah PDIP yang berhasil membangun citra ikatan antara kader dengan partai. Gungun mengatakan apabila Gerindra mampu mengelola figur Ahok maka Gerindra bisa mendapatkan insentif elektoral di Pemilu 2014. “Dia (Ahok) bisa menjadi pewajahan Gerindra. Seperti Jokowi pada PDIP Dia (Ahok) investasi besar menjelang pemilu 2014,” tutupnya.(Nga)

DEPOK – DPRD Kota Depok sudah memperingatkan bahwa proyek yang dikerjakan para kontraktor tidak akan terkerjar selesai pada waktunya namun hal ini dianggap angin lalu .Nyatanya puluhan proyek di Depok terancam mangkrak akibat dihentikannya anggaran (cut off) menjelang tutup akhir tahun.

Salah satunya proyek pembangunan skala besar di Jalan Margonda, seperti penataan drainase dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di tiga titik.

Belum lagi puluhan proyek jalan dan jembatan di sejumlah kecamatan.

Hal itu menuai kritik pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok yang langsung mengirimkan surat ultimatum kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Ketua DPRD Depok Rintisyanto menegaskan, sudah sejak awal mengingatkan dinas-dinas terkait agar tidak mengerjakan proyek menjelang akhir tahun.

Namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Pemkot.

“Dari awal sudah kami ingatkan, ini malah baru dikerjakan September, bahkan Oktober, kan tak akan terkejar, kontrak proyeknya kan 100 persen terkejar, maka akibatnya jaminan harus dicairkan, masuk ke anggaran kas daerah,” katanya di Depok, (15/12).

Seperti proyek penataan Jalan Margonda harus selesai pada 20 Desember, namun pengerjaan di lapangan baru 20 persen. Rintis mengungkapkan, bahwa meski dianggarkan kembali tahun depan, kontraktor yang mengerjakan proyek tak beres saat ini harus dicoret.

“Maka akibatnya dinas harus blacklist nama-nama kontraktor itu, terlampau banyak proyek yang bakal mangkrak, masih kami hitung, kami sudah kirim surat ke Wali Kota dan dinas terkait, kinerja pemerintah kota buruk,” tegasnya.

Proyek yang anggarannyya cut off, kata Rintis, harus dilelang ulang dan dikerjakan kembali tahun depan. Proyek lainnya, lanjutnya, seperti Jembatan Jatijajar, Jembatan Lingkar Luar Jatijajar, saluran Raya Sawangan, dan lainnya.

“Sebelumnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terlalu pede melaporkan yang cut off hanya Margonda, tetapi nyatanya puluhan cut off, bagaimana ini kinerja Pemkot,” pungkasnya.(Bas)