CIBINONG – Kalangan aktivis LSM menyoroti dugaan penyimpangan dana bidang pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) pertandingan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat 2018 yang baru lalu.
Dugaan manipulasi anggaran sewa pakai venue atau lokasi pertandingan, sewa peralatan dan perlengkapan pertandingan menjadi topik utama bahasan di kalangan aktivis.
Ketua Komite Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KompasKN), Timbul Gultom, mengungkapkan ada informasi dari masyarakat yang menyebutkan pengelolaan anggaran bidang Sarpras Porda senilai Rp.46 Miliar terindikasi tidak sesuai peruntukan. Khususnya untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan pertandingan, yang kebanyakan meminjam dari KONI Jabar.
“Kalaupun ada yang disewa infonya nilai sewanya tidak seperti yang dilaporkan dalam SPJ alias diduga ada penggelembungan harga sewa. Nah, informasi ini sedang kita dalami, apakah informasi itu akurat atau tidak.
Dalam waktu beberapa pekan ini tim investigasi KompasKN yang sudah terjun ke lapangan sudah bisa melaporkan hasil kerjanya,” jelas Gultom kepada jurnalmetro, Rabu (19/12/18).
Menurutnya, pihaknya juga tengah mendalami informasi soal kemahalan biaya sewa kendaraan operasional. Dari hasil penelusuran, jumlah kendaraan operasional jenis minibus type avanza, xenia dan Suzuki AVP.
“Jika kami dapatkan bukti hal itu benar adanya, maka kami akan tindaklanjuti dengan laporan khusus ke KPK, Kejagung dan Bareskrim,” tegas Gultom.
Terkait dana Sarpras, diperoleh informasi bahwa PB Porda Jabar menganggarkan uang sebanyak Rp.46 Miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana pertandingan. Namun dalam pelaksanaannya muncul kecurigaan dari sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa yang menduga ada penggelembungan harga sewa peralatan pertandingan dan sewa operasional kendaraan.(P Alam)
CIBINONG – Pasar di Kabupaten Bogor yang di kelola oleh PD PASAR TOHAGA banyak mendapat sorotan dari semua pihak , publik mempertanyakan pengelolaan pasar seperti setengah hati dan menimbulkan kecaman dari semua pihak termasuk dari Partai politik.
PD PASAR TOHAGA yang menyetorkan pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Bogor hanya sebesar 2 miliar patut dipertanyakan sebab dari 27 pasar yang di kelola banyak potensi kebocoran yang diduga dilakukan oleh para oknum PD PASAR TOGAHA .Dan ini terbukti dengan ditemukannya lis pungutan yang dilakukan oleh oknum PD PASAR TOHAGA .
Karena legal formal BUMD tersebut sangat jelas diatur oleh Pemda Kabuapten Bogor , sorotan tajam dan penyampaian kegagalan PD PASAR TOHAGA harus menjadi evaluasi Bupati nanti setelah pelantikan .
Hendrayana Angota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Hanura mengatakan ,” PD PASAR TOHAGA yang berangkat ke Bali itu hanya mengamburkan duit dan menghabiskan anggaran hal ini tidak elok ditengah pasar itu sendiri masih carut marut .
Sambungnya , seharusnya PD PASAR TOGAHA bisa lebih prihatin dengan kondisi keadaan di lingkungan BUMD Kabupaten Bogor bukannya menunjukkan pesta pora sementara dugaan masyarakat menjadi liar karena kantor PD PASAR TOHAGA sendiri masih nyewa alias ngontrak .(Doeng)
BOGOR – Cuaca yang kurang bersahabat, berupa angin kencang sejak pagi hingga malam dalam beberapa hari terakhir ini membuat Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) menutup sementara obyek wisata hutan di tengah kota.
“Iya betul mas, mulai ditutup dari kemarin, karena kondisi cuaca di sekitar kebun raya angin kencang. Dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Humas Kebun Raya Bogor Ayi Doni Darussalam, (17/12/2018).
Menurutnya penutupan sementara lokasi wisata ini akan terus dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun, jika sekiranya kondisi cuaca membaik, pihaknya segera membuka kembali.
Musim Hujan Disertai Angin Kencang, Kebun Raya Bogor Ditutup Sementara
“Sampai kapannya belum ada kepastian, tergantung kondisi cuaca. Kalau memang sudah kondisi aman, kita akan buka seperti biasa. Intinya kita akan lihat kondisi dulu demi keamanan pengunjung,” jelasnya.
Namun, jika ada wisatawan yang sudah memesan tiket dari jauh hari sebelum pe penutupan masih diperkenankan masuk. Hanya saja, petugas akan mengarahkan wisatawan ke lokasi Museum Zoologi.
“Sekarang yang masih bisa berkunjung ke sini yang sudah booking, itu juga nanti kita arahkan ke Museum Zoologi karena tempatnya lebih aman,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor, Hadi Saputra menginformasikan angin kencang tersebut terjadi karena awan cumulonimbus (CB) yang terbentuk cukup matang.
Menurutnya situasi seperti ini berpotensi kerap terjadi selama musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Februari 2019. Awan CB, lanjut dia, memang sering memicu angin kencang dan hujan lebat yang disertai petir.
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi selama musim hujan pada beberapa bulan ke depan. “Masyarakat diimbau kalau sudah terdengar petir jangan berada di lapangan, bawah pohon, atau papan reklame,” sarannya.(*/P Alam)
BOGOR – Guna memulihkan dampak bencana angin puting beliung, Pemprov Jawa Barat mengucurkan anggaran Rp5 miliar. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di posko bencana alam angin puting beliung, Kelurahan Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bogor.
“Hari ini saya sengaja datang untuk menyerahkan bantuan Rp5 miliar untuk Kota Bogor,” jelas Ridwan Kamil di posko bencana alam angin puting beliung, Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bogor, (16/12/2018).
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil juga menyampaikan rasa prihatin kepada para korban dan berharap agar bencana alam tidak kembali melanda wilayah Jawa Barat.
“Intinya kita berharap dan semua mendoakan agar tak ada lagi bencana alam yang nantinya dapat mengganggu kenyamanan dan kehidupan warga Jawa Barat khususnya warga Bogor ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dana bantuan dari Pemprov Jabar ini akan langsung digunakan untuk pemulihan sebanyak 1.821 bangunan rusak yang terdampak angin puting beliung.
“Dana itu untuk pemulihan fisik, rumah-rumah warga, asbes dan lain-lain. Jadi kami fokus kan betul memperbaiki rumah terdampak bencana,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor meminta bantuan sebesar Rp15 miliar kepada Pemprov Jawa Barat untuk perbaikan sebanyak 1.821 unit bangunan yang terdampak bencana angin puting beliung di sejumah titik di wilayah Kota Bogor.
Meski demikian, Pemkot belum lama ini, telah menerima bantuan sebesar Rp228 juta dari Kementerian Sosial. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga secara pribadi memberi bantuan sebesar Rp30 juta. “Sedangkan Pemkot sendiri telah mengeluarkan Rp1,5 miliar pada tahap pertama dari dana Belanja Tidak Terduga,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Posko Bencana Terpadu Kota Bogor M Hanafi mengaku pihaknya sudah menyalurkan bantuan sebanyak 3000 asbes dan 1000 terpal untuk ribuan rumah yang terdampak bencana puting beliung di dua kecamatan (Bogor Selatan dan Bogor Timur). “Selain bantuan tersebut, pemkot juga telah mengucurkan bantuan pangan,” tandasnya.(*/P Alam)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar nikah massal untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru 2019. Sebanyak 500 pasangan akan mengikuti acara yang diselenggarakan di Jalan MH Thamrin,(31/12/2018) malam itu.
“Insyaallah sekitar 500 pasang dan penyelenggaraannya tetap di arena tanah kosong di Jalan Thamrin,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, (14/12/2018).
Dia mengatakan, nikah massal ini dikhususkan untuk masyarakat berpengahasilan menengah ke bawah dan warga yang sudah menikah tapi belum diakui secara hukum negara.
“Itu sebabnya mengapa kita menyelanggarakan pernikahan massal di akhir tahun ini dalam rangka membantu mereka,” ujar dia.
Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta Hendra Hidayat menuturkan, dalam acara nikah massal tahun ini, masing-masing pasangan akan menerima bantuan mahar sebesar Rp500.000.
“Semua bantuan dari Bazis. Jadi sponsornya memang cuma Bazis, Rp500.000 per pasangan. Sponsor tunggal Bazis, kita enggak ada yang lain-lain,” tutupnya.(*/Nia)
BOGOR – Harga mati untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin atau (Jokowi-Ma’ruf). Demikian penegasan yang disampaikan Ketua DPD Perindo Kabupaten Bogor, Yudia Irawan.
“Kita ini sudah ke tingkat saksi, bacaleg, harga mati untuk kemenangan Jokowi di Kabupaten Bogor,” katanya usai kegiatan tasyakuran dan deklarasi partai koalisi Tim Kampanye Daerah (TKD) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (16/12/2018).
Yudia mengaku memiliki strategi terkait targetnya itu. Strateginya itu adalah mengintegrasikan kampanye Jokowi-Ma’ruf dengan berbagai program-program unggulan Partai Perindo.
“Kita akan lakukan sosialisasi dengan program-program unggulan dari Perindo yang sudah ada. Jadi nanti sejalan untuk pemenangan Perindo dan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Sedangkan, Ketua TKD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menargetkan 70 pesen suara di wilayah Kabupaten Bogor. Alasannya, mendulang suara di Bogor menjadi representasi kemenangan di Jawa Barat.
“Sudah keharusan memenangkan pak Jokowi-Ma’ruf di Kabupaten Bogor. Saya dulu di tim pemenangan sebelah (Prabowo), saya yakin di Pilpres 2019 suara Jokowi-Ma’ruf bisa memperoleh 70 persen,” ujar Ade.
Soal strategi pemenangan, dia mengaku telah menyiapkannnya bahkan hingga ke tingkat ranting di kecamatan dan desa. Timnya akan menekankan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat.
“Kami akan mempersuasi pencapaian kinerja pak Jokowi yang sudah dikerjakan selama ini,” tutup Ade.(*/Dav)
TANGERANG – Pembakaran e-KTP salah satu bentuk menanggulangan KTP ganda dimasyarakat sebab itu upaya untuk mencegah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, (14/12/2018).
Belasan ribu e-KTP yang sudah tidak berlaku dimusnahkan dengan cara dibakar.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Tangerang, Sri Warsini mengatakan, terdapat 19.311 e-KTP yang dimusnahkan.
“e-KTP tersebut merupakan e-KTP yang rusak saat di cetak, perubahan status, maupun yang rusak saat sudah diberikan ke masyarakat,” jelas Sri Warsini di Tangerang, Jumat (14/12/2018).
Menurut dia, e-KTP yang dibakar merupakan cetakan tahun 2011-2018. Sri Warsini menuturkan, kegiatan pemusnahan itu dilakukan sesuai dengan intruksi surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan e-KTP rusak atau invalid.
“Kita baru terima suratnya hari ini, sehingga kita langsung musnahkan juga sesuai surat edaran yakni dengan cara dibakar,” ungkapnya.
Kegiatan serupa juga dilakukan di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Sementara, di Disdukcapil Kabupaten Tangerang kegiatan pemusnahan e-KTP belum dilakukan.(*/Ahm)
CIBINONG – Pihak kontraktor pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, terus dikejar waktu.
Sebab, hingga kini progres pembangunan gedung empat lantai itu baru mencapai 60 persen. Sementara, gedung bagian belakang kini sudah difungsikan oleh sejumlah wakil rakyat sebagai ruangan mereka.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaen Bogor, Nuradi saat melakukan peninjauan pembangunan gedung DPRD mengatakan, pihaknya telah mewanti-wanti agar kontraktor bisa menyelesaikan pembangunan tepat waktu.
“Tidak ada lagi perpanjangan, harus sesuai. Karena disini dimonitor semua, kalau tidak sesuai jadwal ya pasti akan dikejar. Tidak ada waktu lagi,” kata Nuradi kepada wartawan di lokasi proyek.
Untuk progres sendiri, lanjut dia, dalam dua bulan ini semuanya dikebut. Sementara pengerjaan kontruksi sudah rampung semua, tinggal hanya pemasangan atap dengan tiang baja untuk menutupi bagian atas. Baru, bagian dalam dikerjakan lebih intens lagi.
“Tiang atas itu kan berat, manual juga kerjakannya, rangkanya itu harus pas. Ini sambil berjalan, tapi ada 70 orang yang mengerjakan untuk yang lainnya. Seperti menembok dan pemasangan lantai,” bebernya.
Sementara untuk taman, Nuradi mengatakan belum ada pemugaran. Hanya kolam-kolam yang mulai dibenahi kembali. Untuk bangunan belakang yang sudah jadi itupun saat ini sudah mulai difungsikan.
“Ada 51 ruangan, dan persiapan tahun depan kita tambah lima lagi. Semua tidak ada kendala, justru dengan cuaca seperti ini juga kita cepat-cepat, minimal atasnya sudah tertutup. Nanti dalamnya baru dikerjakan,” tandasnya.(*/P Alam )
JAKARTA – Untuk mendorong agar taat pajak pemprov DKI Jakarta menurunkan tim ke mal atau plaza untuk memburu mobil mewah yang belum bayar pajak.
Terhadap kendaraan yang menunggak tersebut akan ditempel stiker.
“Saya sudah turunkan tim untuk memburu mobil mewah yang menunggak pajak kendaraannya, “ jelas H. Chaeril, Kepala Samsat Jakarta Selatan, di Balaikota,(13/12/2018).
Chaeril mengimbau warga memanfaatkan sisa waktu penghapusan denda pajak yang akan berakhir Sabtu (15/12/2018).
Dirinya yakin kelambatan pembayaran kemungkinan karena waktu.” Kita bisa maklumi, tapi harus tetap taat kewajiban,”katanya.
Seperti diketahui Pemprov DKI memberikan kemudahan kepada pemilik kendaraan untuk membayat pajaknya yang tertunda sebab denda akan dihapus jika membayarnya sebelum 15 Desember.
Ini dilakukan karena masih banyak pemilik mobil belum membayar pajak termasuk pemilik mobil mewah. (*/Nia)
TANGSEL – Jajaran pemerintahan kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali meraih penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Kota Peduli HAM) 2018 dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
“Alhamdulillah… Ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemkot Tangsel dan masyarakat Kota Tangsel yang terus berupaya meningkatkan serta memperbaiki pelayanan ke masyarakat, ” kata Walikota Airin Rachmi Diany,(12/12/2018).
Penilaian Kota Peduli HAM dilakukan oleh tim verifikasi dan tim penilai yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan indikator penilaian pada proses dan hasil didasarkan pada terpenuhinya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
Penghargaan diterima langsung Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany yang diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kegiatan puncak peringatan Hari HAM yang digelar di Kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.
Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Dalam acara tersebut, turut hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi Kerja Peduli Hak Asasi Manusia”.
Tema tersebut diambil sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menjadikan hak individu atau hak asasi manusia sebagai unsur dasar kehidupan. (*/Nia)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro