Metro Jabodetabek

BOGOR – Pernyataan Menteria Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait peniadaan syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 bagi siswa kurang mampu ditanggapi Dinas Pendidikan Kota Bogor. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fakhrudin menyatakan, syarat SKTM dinilai masih diperlukan di Kota Bogor.

Pasalnya, belum semua siswa miskin di Kota Bogor sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar. Dalam pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, PPDB 2019 direncanakan hanya akan menggunakan KIP sebagai rujukan untuk menerima siswa miskin.

“Saya rasaya SKTM masih sangat dibutuhkan untuk masuk sekolah. Kalau tidak pakai SKTM, kita belum memiliki kartu tambahan identitas yang menunjukkan bahwa siswa itu berasal dari keluarga tidak mampu,” ujar Fakhrudin kepada wartawan, Rabu 16 Januari 2019.

Fakhrudin menyatakan, peniadaan SKTM pada PPDB bisa saja dilakukan asalkan ada data riil kondisi ekonomi siswa. Namun nyatanya, tidak ada data tersebut, kecuali data siswa penerima KIP yang bisa diakses melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Kalau SKTM dihapuskan, saya pikir akan sulit nanti penerapan teknis di lapangan, kasihan siswa yang benar-benar miskin, tetapi belum dapat KIP,” ujar Fakhrudin.

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan PPDB 2018, Fakhrudin menyebutkan, siswa dengan syarat SKTM yang mendaftarkan diri pada PPDB tingkat SMP banyak ditemui di SMP negeri perbatasan. Sementara di SMP pusat kota, kuota siswa miskin justru tidak terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua calon siswa memilih masuk ke sekolah favorit menggunakan jalur kuota siswa miskin.

“Sebagai contoh di SMP Negeri 1 Kota Bogor saja ya, sesuai aturan, kuota siswa miskin di sekolah itu kan 20 persen, tetapi di sana hanya terpenuhi 5 persen. Sementara di sekolah yang notabenenya pinggiran, pendaftar untuk jalur SKTM justru membludak,” kata Fakhrudin.

Meskipun informasi terkait penghapusan SKTM pada PPDB 2019 sudah santer terdengar, Fakhrudin menyebutkan Disdik Kota Bogor belum mendapatkan sosialisasi secara resmi dari Kemendikbud RI. Namun demikian, Fakhrudin berharap, permasalahan PPDB tidak hanya direvisi dari masalah SKTM. Sistem zonasi terkait jarak sekolah dengan rumah calon siswa, kata Fakhrudin juga perlu dibenahi.

“Sistem jarak memang masih dikeluhkan calon peserta didik, masih ada yang merasa sistem zonasi membuat mereka tidak bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan, ” kata Fakhrudin.

Menurut Fakhrudin, permasalahan zonasi di Kota Bogor terjadi karena saat ini jumlah SMP negeri di Kota Bogor sangat minim. Fakhrudin merinci, saat ini jumlah SMP negeri di Kota Bogor hanya 20 sekolah. Sementara jumlah lulusan SD di Kota Bogor mencapai 20 ribu lebih.

“Sebagian besar orang tua ingin anak sekolah di sekolah negeri, sementara sekolah negeri kita hanya mampu menampung 6000 lulusan siswa SD. Sehingga tidak semua SMP ada di tiap kecamatan, ini pekerjaan rumah kita bersama yang perlu dibenahi,” tandasnya.(*/DP Alam)

BOGOR – Boling atau Rebo Keliling adalah satu program yang begitu baik dan menyerap aspirasi masyarakat juga langsung terjun ke warga .
Masyarakat di wilayah Kecamatan Cisarua bersiaplah untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin dan Iwan Setiawan.

Pasalnya, pada Rabu (16/01/2019) keduanya memulai program Rebo Keliling (Boling) di Cisarua.

Boling merupakan agenda rutin yang kembali digalakkan Ade Yasin untuk menjaring aspirasi dan permalahan, langsung dari mulut masyarakat dan bisa ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bogor.

Saat di Cisarua, Ade Yasin dijadwalkan untuk meresmikan Jembatan Cisampay, Jalan Pra Asia Afrika, Kampung Tugu Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua.

Diskusi terbuka sendiri digelar di Grand Smesco Hill, Kampung Cipari Langgoan, Desa Leuwimalang. Selain diskusi terbuka, Ade Yasin juga bakal menyerahkan Kartu Bogor Sehat kepada masyarakat.

Ade Yasin seakan ingin melanjutkan program milik kakaknya, Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Dia ingin lebih intens berinteraksi dengan masyarakat Kabupaten Bogor melalui program ini.

“Boling kan untuk menjaring permasalahan langsung dari masyarakat. Mudah-mudahan bisa mulai di Januari ini,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin, (15/01/2019).

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku saat ini sedang fokus pada menjalin komunikasi dan koordinasi internal dengan perangkat daerah yang menjadi ‘selir’ dalam lima tahun ke depan.

“Iya, internal dulu dikuatkan. Saya kan baru empat hari menjabat bupati. Banyak yang masih perlu dipelajari. Koordinasi perangkat daerah dulu,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin, politisi PPP itu.

Menurutnya, tren pemimpin kini tak hanya diisi kalangan pria saja namun juga para kaum hawa. Ini tak lain karena figur wanita dinilai bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Itulah yang membuat Ade Yasin-Iwan Setiawan tidak hanya fokus untuk meningkatkan SDM wanita, namun juga melanjutkan boling dan jumling yang dinilai efektif.

“Jadi kita tidak hanya jalan, melainkan harus berlari cepat untuk meneruskan program yang masih tertunda demi kepentingan masyarakat. Karena, seorang pemimpin harus sayang dengan masyarakatnya dan tidak hannya duduk dimeja saja,” pungkasnya.(DP Alam)

TANGSEL – Permasalahan semberawut kemacetan angkutan di Parung Panjang sampai saat ini belum menemukan titik temu disebabkan berbagai kendala dilapangan .
Kemacetan parah kembali terjadi di Jalan Raya Parung Panjang, M Toha dan Jembatan Cimanceuri yang berbatasan Kab. Bogor, Kab. Tangerang dan menuju Kota Tangerang Selatan.

“Duh macetnya ngak ketulungan, akibat truk tronton muatan pasir menunggu jam operasional dan parkir dipinggir jalan hingga memakan badan jalan yang ada, ” kata Furkon, warga Parung Panjang, Kab. Bogor, (15/1/2019).

Ini terjadi hampir setiap hari setelah jajaran Kab. Tangerang memberlakukan jam operasional melintas truk besar pengangkut pasar dan lainnya.

Larangan tersebut membuat truk besar harus parkir dipinggir jalan, menunggu jam operasional yang berlaku. Menurut dia, kemacetan dan antrean kendaraan mulai terjadi di jembatan Cimanceuri yang berbatasan antar Kab. Bogor dan Kab. Tangerang.

Sofyan, pengemudi truk yang ditemui di jalan raya Legok mengaku, kemacetan akibat Perbup Tangerang, akan mulai mencair sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu truk-truk kosong dari Tangerang, baru akan masuk ke wilayah Bogor.

“Biasanya nanti kalau sudah agak lancar kita masuk, tapi kalau macetnya parah, ya sudah begini saja,” katanya.

Upaya mengantisipasi kemacetan yang parah membuat jajaran Satpol PP Kab. Tangerang membolehkan kendaraan pribadi dan sepeda motor melintas di jalan berlawanan arah dari arah Tangerang menuju Bogor.

“Memang kami akhirnya memberikan kebijakan, bagi pengemudi truk kosong boleh melintas dan untuk truk yang bermuatan sesuai jam operasional,” kata Ujang, anggota Satpol PP Kec. Legok, Kab. Tangerang, sambil mengatur lalu lintas.

Kalau kami dari Satpol PP kabupaten Tangerang, tegas mengawasi dan menegakkan perbup 47 tahun 2018 .(*/Wel)

BOGOR – Bupati Ade Yasin menerbitkan surat imbauan agar seluruh ASN Kabupaten Bogor melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Agung Baitul Faizin.

Bila hal ini terlaksana dengan baik begitu banyak manfaatnya baik saling kenal dan mengenal juga ukhuwah islamiahnya pasti berjalan dengan baik .

“Untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan, dimulai dari ASN dulu,” kata Ade Yasin, Ia menambahkan ,” bila bekerja dan beribadah sejalan akan menimbulkan ketenangan bhatin juga merasa tidak akan macam -macam ,” tegasnya. (14/01/2019).

Dalam surat itu Ade mengimbau seluruh pegawai saat kandang adzan dan segera menuju masjid untuk melaksanakan shalat fardhu berjamaah.

“Diharapkan, jika ini terlaksana maka kemampuan tolong menolong dalam kebaikan akan meningkat di jajaran Pemkab Bogor,” katanya.

Efek dari edaran ini langsung terlihat saat Ade Yasin membubarkan rapat di Pendopo, Cibinong saat adzan berkumandang untuk memberi kesempatan kepada para ASN melaksanakan shalat berjamaah.(*/Ade)

BOGOR – Pejabat yang ramah dan santun ini akan mengakhiri jabatan sebagai Sekretaris Daerah . Adang Suptandar menjalani hari terakhirnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Senin (14/01/2019). Lelaki yang dijuluki ‘si rambut perak’ ini pun pamit kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Si rambut perak telah melakoni jabatan tertinggi sebagai ASN lima tahun belakangan. Sesuai aturan, Senin 14 Januari 2019 merupakan hari terakhirnya menduduki kursi orang tiga di Bumi Tegar Beriman.

Karena masa pensiun Adang Suptandar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) baru berakhir tahun depan.

Adang Suptandar bakal menduduki jabatan baru setelah ini, yaitu sebagai Auditor Utama.

“Pamit sebagai sekda, ya. Bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena saya masih mengabdi pada jabatan baru, maka saya mohon doa restu,” kata Adang Suptandar usai memimpil apel pagi terakhirnya sebagai sekda di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Senin (14/01/2019).

Meski begitu, Adang Suptandar tetap memohon maaf kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor apabila dalam tugas kedinasan maupun sebagai pribadi pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan.

“Saya juga bersyukur bahwa selama saya bertugas dikelilingi oleh orang-orang yang sangat berkualitas dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalani tugas sesuai aturan, sehingga berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bogor,” kata Adang Suptandar .

Adang pun berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Sekda baru yang nanti akan dilantik, ikut mendukung dan mengawal secara optimal program Panca Karsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

“Dukungan dan kerjasama yang baik, tentunya akan menghasilkan hasil yang baik pula. Bupati dan Wakil Bupati tentunya ingin Program Panca Karsa ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” tuntas Adang .(*/DP Alam)

BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor ,Ilham Permana dalam membagi tugas dan kegiatan begitu runyam dan juga dalam menghadiri undangan dari semua pihak belum tentu bisa di hadiri , dan yang terjadi pihak yang mengundang tidak akan mengerti dan menyalahkan dikarenakan tidak bisa hadir di kegiatan tersebut .

Kegiatan yang padat dan juga jadwal yang ketat seperti harus memdampingi Gubernur Ridwan Kamil dan juga Wakil Bupati Iwan setiawan dalam rangka program shuling di Desa Cilember ,Cisarua ,Kabupaten Bogor ,(13/1/19).

Dalam acara tersebut dilanjutkan memdampingi Ketum Golkar Airlangga Hartanto yang disambut oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menghadiri Maulid Akbar di Majlis Bin Yahya yang di pimpin Habib Usman Bin Yahya di CIsarua Bogor

ILham mengatakan ,” hari ini saya sangat padat jadwalnya dari subuh sudah mendampingi Gubernur , Wakil Bupati dan pagi akan mendampingi Ketum Golkar untuk berkunjung ke tempat Habib Yahya dalam rangka Maulid Nabi .

Ia menambahkan,” bila ada acara lain harus terjadwal dengan baik dan juga saya ga bisa dadakan ato undangan yang mendesak ,” kata Ketua AMPG ini .(Doeng)

BOGOR – Begitu menggebunya setiap wilayah Kabupaten Bogor yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Bogor(Induk) seperti Bogor Barat sampai saat ini belum juga mekar dan sekarang Bogor Timur menyusul ingin memisahkan diri juga tentu saja awalnya akan membebani Kabupaten Bogor (Induk) bila nanti terjadi pemekaran wilayah belum hal yang lain belum dipersiapkan .

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur, kini termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kabupaten Bogor.

Meski begitu, Bupati Bogor Ade Yasin tidak khawatir kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri dan potensi pertanian yang ada di belahan timur Bumi Tegar Beriman.

“Masing-masing punya kelebihan. Kita ada pemekaran, pelayanan yang bisa dilakukan Pemkab Bogor juga akan lebih maksimal, karena pembaginya sedikit,” kata Ade Yasin,(13/01/2019).

Menurutnya, masih banyak potensi yang bisa dikembangkan baik di wilayah tengah, selatan dan utara.

“Di selatan misalnya ada potensi wisata. Itu kita garap, dimaksimalkan. Jadi tidak perlu khawatir,” tutur politisi PPP itu. Menurutnya, semangat dari pemekaran daerah tidak lain untuk pemerataan pembangunan agar masyarakat menjadi sejahtera.

Pemkab pun mendorong dan ikut mengawal terbentuknya DOB Kabupaten Bogor Timur.

“Kan pengajuan sudah ada sekitar tiga tahun lalu, sejak saya masih pimpinan DPRD. Yang jelas pemda dan DPRD mendorong untuk mengawal Bogor Timur menjadi DOB,” ungkapnya.

Dari calon DOB yang terdiri dari tujuh kecamatan yakni Gunungputri, Cileungsi, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, mencatat, Gunungputri menduduki ranking teratas dalam hal IPM dengan rasio 80,35. Meninggalkan Cibinong dengan rasio 78,51 di posisi kedua, yang notebene akan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Bogor.

Indeks Daya Beli di Gunungputri pun tertinggi diantara 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan rasio 85,15. Dengan dasar itulah, masyarakat dari 75 desa di 7 kecamatan itu percaya diri mampu hidup lebih baik jika memisahkan diri.

Namun, kecamatan lainnya, seperti Sukamakmur jadi juru kunci alias paling buncit dari 40 kecamatan dilihat dari IPM dengan rasio 51,51. Parahnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di kecamatan itu paling buruk diantara yang kecamatan lain di Bumi Tegar Beriman. Hanya menyentuh 4,12 tahun atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD).

“Kabupaten Bogor ini terlalu luas. Kami ingin memisahkan diri karena pemerintah daerah tidak mampu memberikan aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai kepada kami warga di 7 kecamatan ini,” kata Ketua Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana.(*/DP Alam)

BOGOR – Gedung baru sudah menanti untuk dipergunakan , sebentar lagi pelayanan Samsat Kabupaten Bogor akan pindah ke lokasi baru.
Terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019, pelayanan yang sebelumnya berlokasi di kompleks Pemda Cibinong, beralih ke gedung baru yang berlokasi di tepian Jalan Raya Bogor, tepatnya di belakang bangunan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor.

Menurut Kanit Regident Polres Bogor, Iptu Dicky Pranata, kepindahan tersebut merupakan kesepakatan bersama Polres Bogor dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi Jawa Barat dan Jasaraharja.

“Alasannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Gedung lama jumlah kapasitasnya amat kurang, jadi orang sampai ke luar-luar,” jelasnya, (10/1/2019).

Nantinya, gedung yang baru setahun rampung ini diharapkan bisa menampung ribuan pengurus pajak kendaraan di Kabupaten Bogor. Pasalnya, di gedung sebelumnya pengunjung kerap kali tak tertampung.

“Diharapkan di gedung baru ini bisa lebih teratur, dan tertampung semua pelayanan pajak di Bogor,” kata Dicky.

Selain itu, pihaknya berencana akan menambah petugas kasir ketika menempati gedung yang baru. Jika sebelumnya jumlah kasir hanya empat, nantinya akan ditambah menjadi enam. Sedangkan untuk anggota sementara menurutnya belum ada penambahan.

Walaupun pelayanan akan dialihkan pada tanggal 21 Januari 2019, pihaknya mengantisipasi bagi masyarakat yang kadung datang di gedung lama. Caranya dengan menempat kan mobil Samsat keliling. Tapi, khusus mengurus pajak lima tahunan tetap harus di gedung yang baru.

“Dialihkan semua nya, sambil berlanjut hingga akhir bulan kita siapkan mobil Samsat keliling di gedung lama,”tandasnya.(*/Ade)

BOGOR – DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penetapan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah terhadap 3 (tiga) Raperda Kabupaten Bogor’ di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (11/1/2019).

Rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 15.00 WIB tersebut akan membahas tiga hal. Pertama terkait pemberdayaan usaha koperasi dan usaha mikro, kedua perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor tahun 2005- 2025, dan terakhir tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Berdasarkan pantauan , Hampir semua anggota DPRD Kabupaten Bogor juga para SKPD ,Kepala BUMD juga para undangan memenuhi tempat duduk digedung rapat DPRD .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ilham Permana mengatakan “Kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPRD

11 Januari 2019 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Ilham.

Setelah acara rapat usai saat ditemui ,Ia menjelaskan bahwa dalam rapat Paripurna berjalan dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan semua itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor .

Bupati Bogor Ade Yasin Dan wakil Bupati Iwan setiawan terlihat hadir di rapat Paripurna tersebut .

Wakil Ketua DPRD Romli menyebutkan hampir semua kursi saat paripurna terisi dan hal itu membuatnya senang.

“Hari ini hati saya berbunga-bunga. Bukan apa-apa, karena saya lihat hampir seluruh kursi terisi,” tutur Romli di Ruang

Rapat Paripurna DPRD, Cibinong. Usai itu langsung disambut riuh tepuk tangan anggota dewan dan para undangan yang hadir. (Doeng)

BOGOR – Prilaku oknum yang memalukan yang dilakukan oknum petugas imigrasi Bogor . Ada dugaan kuat pungutan liar (Pungli) yang dilakukan petugas Imigrasi ke Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di salah satu perusahaan di kawasan industri limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor menjadi sorotan publik.

Salah satu mantan pegawai perusahaan tersebut membeberkan praktik dugaan Pungli yang dilakukan oknum petugas Imigrasi.

Para petugas imigrasi yang diduga melakukan pungutan liar ini seringkali datang ke Jalan Narogong KM 20, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi. Menurut mantan pegawai perusahan, pemeriksaan sebenarnya tidak dilakukan hanya bertanya formalitas aja .

“Iya itu minta uang. Karena saya sudah kerja di sana lama ya. Bukan rahasia jadi biasa aja kemarin juga datang,” kata Sadikin (34) mantan pekerja pabrik tersebut .

Tak hanya itu, Ia pun memiliki bukti yang kuat dengan mengirimkan foto petugas berpakaian dinas Kemenkumham dengan logo imigrasi. Foto tersebut diperoleh dari rekannya yang masih bekerja di perusahaan.

“Enggak ada (yang dideportasi, red) enggak serius kok. Datang ketemu bos juga paling buat minta uang rokok keluar lagi. Kita juga kalau mau buka-bukaan banyak dokumen pekerja itu dan keahliannya yang kurang bisa padahal pekerja kasar semua,” jelasnya.

Tak hanya itu, Sadikin pun menyebut alasannya mengapa keluar dari perusaaan tersebut. Saat ini, pekerja asing terus bertambah.

“Seingat saya ada 40 orang sekarang terus lebih banyak karena bawa saudara teman-temannya ke sini. Kalau tidak percaya cek semua tinggal di mess karyawan. Saya tidak betah dan keluar dari perusahaan itu,” tandasnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengaku masih mengusut kebenaran informasi tersebut. “Baik segera dicross check,” tukasnya singkat.(*/Dav)