Metro Jabodetabek

BOGOR – Bencana tanah longsor yang menerjang pemukiman padat penduduk di Kampung Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rupanya masih menyisakan luka mendalam bagi para korban.

Betapa tidak, puluhan Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban dalam musibah yang terjadi pada petang hari di tahun 2012 itu, hingga kini, nasibnya masih tak jelas.

Meski sudah diberi bantuan berupa rumah bedeng berukuran 3 X 3 meter sebagai relokasi dari PT KAI dan Pemkab Bogor, namun status hunian mereka belum jelas hingga saat ini.

“Kalau mengingat kejadian itu, sunggu sedih. Jujur, saya masih trauma karena harus kehilangan banyak harta benda. Rumah, motor dan surat-surat berharga lainnya raib. Kami memang diberi tahu dapat bantuan relokasi sebagai ganti rumah, tapi kondisinya hanya apa adanya. Dinding rumah pun tak di-aci. Hanya asal tempel. Ini yang membuat kami makin sedih,’ papar Angga, salah seorang warga.

Tak hanya itu, dirinya pun mengaku, hingga saat ini belum menerima kejelasan mengenai status rumah yang dihuni sebagai ganti rumahnya yang hancur akibat longsoran. “Kami hanya punya secarik kertas saja yang menyebutkan rumah ini sebagai ganti lahan rumah kami yang hancur. Belum jelas juga apakah tersertifikat atau bagaimana,” sebutnya.

Padahal, sesuai dengan hasil kesepakatan yang ditentukan oleh Pemkab Bogor dan PT KAI berserta Kementrian Perhubungan disepakati, jika para korban tersebut harus mendapat ganti rumah. Dimana dalam hasil pertemuan itu, ditentukan rumah relokasi bagi warga telah disediakan oleh pihak-pihak terkait di atas lahan seluas 6.000 meter persegi yang berada tak jauh dari lokasi tersebut.

Sementara itu, menyikapi hal ini, Ketua LPKP Kabupaten Bogor, Rahmatullah mendesak Pemkab Bogor melalui dinas terkait untuk memberikan kejelasan kepada warga perihal status kepemilikan rumah bedeng para korban. “Bagaimana pun juga itu adalah hak asasi manusia yang wajib diberikan oleh Pemerintah kepada warganya,” desaknya.(Fuz)

DEPOK – Ratusan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dari 27 kabupaten/kota se Propinsi Jawa Barat (Jabar) mendapatkan sertifikat halal melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BJB dan Pemprop Jabar.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Provinsi Jawa Barat, Arifin Soedjayana mengatakan, tahun ini pihaknya memfasilitasi sebanyak 300 IKM melalui dana CSR. Ratusan IKM tersebut berasal dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Dari tahun 2013 hingga 2018 di Jabar tercatat 6.545 IKM telah diberikan sertifikat halal dan pihaknya terus mendorong IKM lainnya untuk mendapatkan sertifikat halal,” tuturnya.

Penghargaan dan kegiatan penyerahan sertifikat halal kepada ratusan pelaku usaha di Jabar termasuk 11 orang pelaku usaha IKM di Kota Depok, diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pengusaha IKM untuk menjaga mutu, produk dan kemasan agar dapat bersaing di selurun Nusantara maupun luar negeri.

Data tahun 2018, dari total 1055 IKM di Kota Depok, sebanyak 250 IKM telah memiliki sertifikat halal. IKM tersebut berasal dari bidang usaha kuliner. Termasuk melalui APBD Kota Depok sejak tahun 2011/2018 tercatat 210 IKM telah bersertifikat halal.(Fuz)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di era Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan, bakal merombak 50 persen susunan perangkat daerahnya tahun ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Iwan Setiawan, sebagai bagian dari mempercepat langkah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan di Bumi Tegar Beriman.

“Hampir 50 persen lebih berubah dari era bupati sebelumnya. Kita sudah kantongi nama-nama SKPD berikut orang-orang di dalamnya,” kata Iwan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, (30/1/2019).

Perubahan, kata Iwan, bakal terjadi pada jabatan eselon II (setara kepala dinas/badan) dan eselon III (camat, kabag, kabid, sekdis/sekban).

Iwan mengungkapkan, dia dan Ade memiliki kepentingan menempatkan orang yang tepat pada dinas yang tepat. “Kalau ibarat di sepakbola, kami ingin pola menyerang dengan tenaga segar,” tegas Iwan.

Saat ini dengan adanya delapan kursi Eselon IIB kosong, Iwan pun mempersilahkan para pejabat Eselon III mengikuti lelang jabatan terbuka (open bidding).

“Kalau yang kosong tentu open bidding. Kalau perlu yang sekarang di wilayah, kita dorong untuk ikut open bidding. Untuk rotasi tentu ada assesment. Tapi kita sudah kantongi nama-nama yang akan dirotasi,” tegas Iwan.

Jabatan yang saat ini kosong yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Staf Ahli dan Sekretaris Daerah.

“Itu yang akan di open bidding. Tapi kalau rotasi dan mutasi ada di pimpinan daerah kebijakannya,” kata dia.

Pemkab Bogor kini sedang mengajukan permohonan menggelar open bidding untuk jabatan Sekretaris Daerah. Pasalnya, Penjabat Sekda saat ini, Burhanudin hanya bertugas selama tiga bulan.

“Iya, kita ajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi Sekda dulu. Rencananya kita mau buka untuk seluruh ASN yang sudah memenuhi persyaratan se-Jawa Barat,” kata Asisten Administrasi Yous Sudrajat.(*/Fau)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa dirinya sudah menginstruksikan kepada para pihak rumah sakit di Kabupaten Bogor untuk serius menangani korban demam berdarah dengue (DBD).

Terlebih sampai saat ini warga Kabupaten Bogor yang dirawat karena DBD mencapai 231 orang dan 5 orang meninggal dunia.

“Saya minta pihak rumah sakit untuk melaporkan secara cepat karena kemarin ketika ada laporan meninggal ternyata bukan DBD, tapi penyakit yang lain,” kata Ade, (30/1/2019).

Selain itu, ia juga mengintruksikan kepada para rumah sakit untuk selalu menerima para pasien penyakit DBD yang kini tengah mewabah.

Dalam biaya perawatannya, kata dia, warga bisa menggunakan BPJS namun jika dalam keadaan darurat, pihaknya bisa membantu.

“Untuk yang sakit di rumah sakit saya intruksikan pihak rumah sakit untuk tidak menolak pasien. BPJS bisa, dalam kondisi darurat biaya bisa kita cover, yang penting tidak ada penolakan,” paparnya.

Selain itu, Ade juga mengaku juga sudah mengintruksikan ke dinas-dinas, camat kepala desa untuk penanganan lebih serius dan juga membagikan bubuk abate dan foging secara gratis.(DP Alam)

BOGOR – Merebak bau tidak sedap yang bersumber dari Dinas Kebakaran Kabupaten Bogor terus menggelinding seperti bola es hal ini menjadi perhatian publik .

Terkait dengan dugaan adanya pungli saat penerimaan pegawai di Dinas Kebakaran Kabupaten Bogor tahun 2018 yang lalu.
Tentunya telah mencederai marwah disiplin ASN pegawai pemerintahan kabupaten Bogor dimana bebas dari KKN dan praktek suap menyuap lainya.

Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Bogor Epi Rupali saat dihubungi melalui pesan singkat WA mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya dugaan pungutan dalam penerimaan pegawai dinas kebakaran.

“Sepengetahuan saya Nggak ada pak, saya malah baru tahu dari media. Makasih infonya pak nanti saya tugaskan sekdis tuk melakukan penelusuran terhadap oknum dan akan di tindak tegas” elak Epi.

Terpisah, Kabid Pormasi Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor Erwan Suherman saat ditemui mengatakan, bahwa kalau memang ada dugaan seperti itu yang dilakukan oknum apalagi ASN tentu itu melanggar disiplin (29/1/18).

“Kalau ada seperti itu tentunya sudah melanggar disiplin, terkait dengan sangsinya ya sisesuaikan dengan kesalahanya, sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri” tandasnya. (*/Ade)

BOGOR – Saat ini seharusnya dengan kondisi yang tidak mendukung menyebabkan sejumlah pedagang di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor memilih berjualan diluar pasar.

Hal ini dilakukan lantaran para pedagang ogah untuk membayar sewa kios yang mahal di Pasar Cisarua dikarenakan berbagai faktor.

Menurut pedagang, harga sewa kios terlampau mahal sehingga ia lebih memilih berjualan diluar.

Seorang pedanga Pasar Cisarua, Hidayatullah mengatakan, ia tidak harus membayar sewa kios saat berjualan diluar area pasar Cisarua.

“Enggak bayar jualan di sini (pinggir jalan). Paling bayar kebersihan saja Rp 5.000,” kata.

Sementara itu, Kepala PD Pasar Tohaga Unit Cisarua, Mira Fatriana mengatakan, pasar cisarua memang semakin semerawut lantaran banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan.

“Iya (semerawut), enggak ada lahan parkir. Jadi parkirnya di pinggir jalan,” katanya, ketika ditemui di kantor PD Pasar Cisarua, Kecamatan Cisarua,(28/1/2019).

Namun, saat ditanya soal harga sewanya, Mira enggan memberitahukan harga sewa kios di Pasar Cisarua.

“Iya, bisa dilihat sendiri di pasar (pedagang yang berjualan di pinggir jalan), karena menolak jualan di dalam pasar,”tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan kasus demam berdarah sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Padalah, tercatat ada 613 kasus selama Januari 2019.

“Hingga tanggal 27 Januari ada 613 kasus yang terdistribusi di lima wilayah kota. Saat ini masih status waspada, dalam artian jangan sampai dibiarkan karena bisa terus merangkak naik,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti di Jakarta, (28/1/2019).

Menurut dia, kendati tidak menetapkan sebagai KLB, Dinkes DKI tetap meningkatkan penanganan kasus terutama di kecamatan-kecamatan yang terpantau memiliki jumlah kasus yang tinggi.

“Jadi untuk KLB itu ada beberapa faktor, bukan angka keseluruhan saja. Secara lokal pun bisa dan tidak perlu se-Jakarta malah nanti telat,” ujar Widyastuti.

Dinas Kesehatan DKI mencatat 613 kasus DBD pada Januari itu tersebar di lima wilayah kota administrasi. Tertinggi Jakarta Selatan 231 kasus, Jakarta Timur 169 kasus, Jakarta Barat 153 kasus, sementara Jakarta Pusat dan Utara masing-masing 23 kasus dan 37 kasus.

Kasus dengan jumlah rataan tertinggi per 100.000 penduduk (incident rate/IR) terbanyak di Jagakarsa 19,27, Kalideres (16,94), Kebayoran Baru (16,54), Pasar Rebo (13,93) dan Cipayung (13,57).

“Untuk usia terserang adalah anak-anak sekolah antara 7-15 tahun dengan yang tertinggi 14-15 tahun yang artinya mengalami pergeseran di mana selama tiga tahun terakhir di usia 7-12 tahun,” tutur dia.

Angka 613 kasus tersebut bisa dibilang cukup tinggi, jika melihat data 2018 (Januari-Desember) dengan 2.947 kasus dan dua kematian, sedangkan pada 2017 (Januari-Desember) dengan 3.362 kasus dan satu kematian.

“Namun tidak lebih tinggi dari 2016 dengan 20.432 kasus dan 14 kematian,” ucap dia.

Widyastuti menjelaskan, agar kasus DBD tidak semakin tersebar, Dinas Kesehatan melakukan kegiatan secara masif dan serentak di Jakarta, yakni kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M plus secara mandiri, peningkatan sistem kewaspadaan dini penyakit DBD berbasis web, pengasapan, peningkatan peran jumantik di setiap wilayah, menginstruksikan fasilitas kesehatan untuk deteksi dini tata laksana kasus DBD dan lain sebagainya.(*/Nia)

BOGOR – Diklaim progres pengerjaan tinggal kurang dari 2 persen, proyek pembangunan tahap dua Gedung Sekretariat Daerah (Setda) wajib tuntas Senin (28/1) hari ini.

Asisten Administrasi (Asmin) pada Setda Kabupaten Bogor, Yos Sudrajat mengatakan, agar penyedia jasa pembangunan tahap dua Gedung Setda menaati aturan yang berlaku.

“Kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku ditaati. Artinya pertambahan waktu 45 hari itu dapat menyesaikan pekerjaannya,” ujar Yos kepada Wartawan, kemarin.

Ia menerangkan, pihaknya beserta unsur terkait telah melakukan kesepakatan atas pembangunan gedung yang dianggarkan 2018 lalu ini.

“Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang didalamya ada pihak Kejaksaan dan penyedia jasa paparkan bahwa berjanji pekerjaan akan tuntas pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 00.00 WIB,” katanya.

Projek Manager PT Pangkho Megah yang tak lain penyedia jasa pembangunan tahap 2 Gedung Setda, Sony mengungkapkan, pihaknya akan mengejar sisa waktu pekerjaan yang telah dilakukan addendum.

“Progres pekerjaan telah mencapai 98,12 persen. Kami akan memberlakukan kerja 24 jam dengan memberlakukan 3 sip. Hal itu agar pekerjaan tuntas selesai tepat waktu yang telah disepakati oleh semua unsur terkait,” terang Sonny.

Ia menjelaskan, ada beberapa unsur yang mengakibatkan keterlambatan pengerjaan proyek bernilai Rp 23,5 miliar tersebut. “Ini bukan bangun gedung sejak awal alias dai nol. Jadi ketika ada bagian yang dirobohkan untuk diganti material, itu mengakibatkan bagian bangunan lain terimbas dan harus kami benahi juga. Bukan hanya itu, hujan juga menjadi salah satu faktor yang berdampak pada keterlambambatan,” jelasnya.

Sementara itu, Tim Leader PT Saritama, Konsultan Pengawas, Ratmoko menuding, anjuran yang dilakukan pihaknya tidak selalu dipenuhi oleh kontraktor pelaksana. “Saya menyuruh tapi kontraktor tidak menyiapkan. Misalnya pekerja harus diperbanyak tiga kali lipat tapk kenyataannya kurang,” kata Ratmoko. (And)

BOGOR – Bus sekolah yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bogor (Pemkot) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor sudah beroperasi.

Operasional satu bus ukuran 3/4 dan satu mini bus kapasitas 15 orang itu diresmikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Jumat (25/1/2019) di Jalan Raya Semplak.

Rute perdana yang dilintasi bus sekolah antara lain Jalan Raya Semplak, Jalan Semeru, Jalan Merdeka, Jalan Gunung Batu, Bubulak, Jalan Cifor dan berakhir di SMP Negeri 14 Kota Bogor.

“Sementara, baru dua unit bus sekolah. Saya minta dari awal kepada Disdik dan Dishub untuk mengkomunikasikan dengan semua supaya pelaksanaannya efektif, baik dengan organda hingga rekan-rekan transportasi lainnya supaya tidak menimbulkan persoalan,” kata Bima usai memantau rute perdana bus sekolah

Bima menargetkan untuk target peluncuran bus sekolah tersebut diharapkan bisa mengurangi kemacetan pada jam sekolah dan juga untuk meringankan beban ongkos transportasi siswa kurang mampu.

“Dari sekitar 400 sekolah SMP dan SMA/SMK yang ada di Kota Bogor, baru dibagikan 300 kartu bus sekolah kepada siswa yang menjadi prioritas, kartu tersebut merupakan akses naik bus sekolah gratis, nanti penerima kartu akan naik bertahap seiring dengan penambahan jumlah bus, mudah-mudahan berjalan lancar, kita evaluasi terus,” katanyan

Bima juga meminta agar dinas terkait memastikan program bus sekolah berjalan dengan baik dan lancar kedepannya.

“Saya titip betul, dipastikan bisa berjalan dengan baik, mungkin seminggu pertama harus ada pendampingan khusus, seperti tadi masih ada siswa yang terlewat, ada beberapa yang belum pakai kartu, jadi tidak boleh naik kalau tidak ada kartunya, karena ini janji kita juga kepada Organda dan rekan-rekan transportasi lainnya supaya betul-betul jelas yang naik tidak bisa sembarang orang,” tandasnya.(*/DP Alam)

BOGOR – Pasar yang ada saat ini menjadi perhatian ksusus oleh Pemerintah Kabupaten Bogor karena begitu banyak pasar namun tidak maksimal dalam meningkatkan potensi yang ada malah yang terjadi ditunjukkan oleh PD Pasar Tohaga seperti Pencitraan ditengah carut marut pasar .

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta PD Pasar Tohaga untuk menata atau merevitalisasi kembali pasar tradisional Cisarua di Kecamatan Cisarua.

Sebab, kondisi fisiknya yang kumuh pesing, dan kotor semakin tergerus oleh keberadaan pasar swasta, lokasinya tepat berdampingan dan komoditi yang dijual pun sama.

“Tugas PD Pasar Tohaga menata, mengelola dan menjaga pasar. Di Cisarua ada pasar kembar, yang satu punya swasta dan satu lagi Pemkab Bogor. Fungsi pemerintah dalam hal ini PD Pasar Tohaga harus tegas, segera lakukan koordinasi dengan dinas terkait agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat,” kata Iwan Setiawan ditemui usai menghadiri Sinergitas PD Pasar Tohaga di Agro Wisata Gunung Mas,(23/1/2019).

Diakui wabup, rencana revitalisasi Pasar Cisarua terkendala anggaran.
Kebutuhan biaya revitalisasi Pasar Cisarua mencapai Rp 35 miliar. Sementara, anggaran yang siap dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya sekitar Rp 10 miliar.

“Tentunya dengan anggaran yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan secara total,” tuturnya.

Meski demikian, Iwan Setiawan meminta anggaran yang ada tersebut bisa digunakan sebagai langkah awal.

“Itu sih mau di rehab dulu, atau satu dua blok saja yang dibangun, yang jelas anggaran Rp 10 miliar harus diserap,” ungkapnya.

Menurut dia, fisik Pasar Cisarua yang sudah sangat tidak layak, membuat PD Pasar Tohaga harus mengambil langkah cepat. “Agar kondisi pasar Cisarua tidak separah ini, sebaiknya lakukan rehabilitasi dengan anggaran yang ada,” desak dia.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu juga berjanji untuk membantu PD Pasar Tohaga mengembangkan sayapnya, sehingga pembangunan 40 pasar di Kabupaten Bogor dapat terlaksana.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Eko Romli mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian apakah dana bantuan Rp 10 miliar akan digunakan untuk rehabilitasi Pasar Cisarua atau hanya revitalisasi dua bangunan saja di Blok A dan Blok D.

“Nanti kalau sudah selesai kajianya, baru kita akan action,” kata Eko Romli.
Dia memastikan realisasinya dilakukan tahun ini.

Dilain tempat Askur Al Liwaun dari APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) mengatakan ,” seharusnya Pd Pasar Tohaga dari jajaran Direksi dan para Badan Pengawas harusnya ada rasa malu dalam pengelolaan pasar yang ada di Kabupaten Bogor sebab sudah ada restribusi namun pasar masih kumuh ,kotor dan bau menyengat dan juga Fungsi Badan Pengawas seperti makan gaji buta tak berfungsi , rasa malu dan moralitas sepertinya sudah tidak ada lagi ,” pungkasnya .(DP Alam)