Metro Jabodetabek

BOGOR – Sengkarut Pedangan Kaki Lima (PKL) Jalan Lingkar Pasar Citeureup, PU (Fisabilillah) akhirnya menemui titik terang. Pjs Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin memastikan jika pembongkaran terhadap lapak-lapak yang berdiri diatas jalan itu sudah masuk dalam program Satpol PP.

“Saya sudah kontek Agus Ridho (Kabid Perundang-Undangan Satpol PP kabupaten Bogor-red) dan katanya sudah masuk program mereka,” kata Burhan saat dikonfirmasi via telepon seluler.

Lebih lanjut, Burhan juga menuturkan, terkait adanya informasi soal pejabat Camat yang akan tetap mempertahankan lokasi PKL tersebut, bukan ranah sang camat. “Jangan tanya Camat atuh, dia mah pejabat dibawah. Kan penertibannya Satpol PP. Tanya Agus Ridho, saya sudah kontek dan katanya, saya ulangi, sudah masuk masuk program mereka,” tegas Burhan.

Sebelumnya, simpang siurnya pembongkaran PKL di Jalan Lingkar Pasar Citeureup, PU (Fisabilillah) membuat Pjs Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, marah. Dirinya mengaku kecewa dengan kinerja Satpol PP yang sudah melayangkan surat teguran kepada para pedagang tersebut, namun belum juga dilakukan pembongkaran.

Burhan, begitu dia biasa disapa, mengaku merasa dibohongi Satpol PP. “Ini Agus Ridho gak jelas infonya, saya akan panggil lagi,dia bikin laporan ke saya bukan yang dimaksud seperti yang diberitakan dimedia. Kalau Jalan Lingkar PU digunakan jadi PKL jelas salah lah dan Satpol PP harus segera Bongkar,” kata Burhan.

Kemarahan Burhan bukan tanpa alasan. Sebab, Satpol PP Kabupaten Bogor telah memastikan akan membongkar ratusan lapak milik PKl liar di jalan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Pemberitahuan kepada para PKL untuk segera mengosongkan lokasi tersebut dalam waktu dua hari, terhitung sejak 19 Februari 2019.

Kepala Bidang Ketertiban Umum (Kabid Tibum) Satpol PP Kabupaten Bogor, Ruslan mengatakan, apabila para PKL tersebut tidak mengindahkan surat pemberitahuan bernomor 330-1/131 -Tibum itu, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari, sejak diterimanya surat tersebut pada 19 Febuari, akan dilakukan pembongkaran. Sehingga kerusakan dan kehilangan barang dagang, tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Karena PKL itu sudah melakukan pelanggaran terhadap, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015, tentang ketertiban umum,” tegasnya saat dihubungi Jurnal Metro melalui WhatsApp Messenger (WA) pribadinya Rabu (20/2/19).(Fuz)

BOGOR – Sedikitnya ada 300 kontraktor yang terkena di daftar hitam (blacklist) pemerintah akibat pekerjaan pembangunan yang tidak maksimal dalam dua tahun ke belakang. Data ini dikeluarkan LKPP RI dalam iseminasi Daftar Hitam 2019 kepada SKPD se-Kabupaten Bogor di Olympic Renotel Sentul, Jumat (1/3/2019).

Kasubdit Perencanaan Pengadaan LKPP RI, Patria Susantosa menjelaskan, pemberian sanksi blacklist, untuk mendorong penyedia barang dan jasa mengedepankan kualitas pekerjaan dan mematuhi kontrak kerja.

“Kalau tidak begitu, tidak mengedukasi penyedia jasa. Sanksi blacklist diberikan supaya mereka bisa optimal dalam pekerjaan pembangunan. Supaya hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” kata Patria, Jumat (1/2/2019).

Patria menjelaskan beberapa indikasi penyedia jasa layak dan harus didaftarkan blacklist. “Pertama, penyimpangan dokumen lelang. Yang paling banyak penyedia jasa tidak memenuhi kontrak, seperti tidak selesai tepat waktu, tidak sesuai spesifikasi dan indikasi lainnya,” jelas Patria.

Meski begitu, pemerintah daerah harus tetap mengikuti tata cara pendaftaran blacklist sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.
Sementara Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, Budi CW membenarkan ada beberapa kontraktor yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan Pemkab Bogor. Karena itu, ia berharap, usai diseminasi ini SKPD lebih berani memberi sanksi blacklist kepada penyedia jasa yang melanggar.

“Karena kalau sudah di black list, sudah pasti tidak bisa ikut pelelangan di pemerintah paling sebentar satu tahun,” katanya.(Fuz)

DEPOK – Sebanyak 13 unit mesin pengolahan, pemilah, mesin pencacah organik dan pencetak pelet yang siap dijadikan breket penganti bahan bakar arang untuk arus tenaga listrik dan lainnya di uji coba.

“Ini Hibah dari Kemen-PUPR, sebagai salah satu solusi untuk mengelola sampah. Kami juga dibantu oleh petugas yang berjumlah enam orang. Mudah-mudahan alat ini dapat mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara signifikan,”katanya.

“Alhamdulillah… Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah memiliki 13 unit mesin pangolahan sampah yang modern pengolah sampah yang memiliki banyak kelebihan bahkan dapat membuat breket penganti bahan bakar arang, ” ungkap Walikota Depok, Mohammad Idris, di Depok, Jumat (1/3/2019).

Dalam kesempatan itu, Walikota M Idris didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat, Ety Suryahati usai meresmikan TPSS Hanggar 3, di Jalan Raya Merdeka, Depok II Tengah, Kecamatan Sukmajaya.

Terlebih, 13 unit mesin modern pemilah, pencacahan dan pengolahan sampah buangan warga merupakan buatan lokal yang dapat memvuat breket maupun penganti arang menghasilkan sekitar 3 ton/hari.

Mesin atau alat pengolah sampah itu, masih dalam tahap uji coba dan sampah yang diolah masih sebatas sampah daun kering, ranting maupun dahan serta diharapkan nantinya tidak hanya sampah kering tapi samah basah pun dapat di olah menjadi breket yang nantinya dapat dijadikan pembangkit tenaga listrik serta lainnya.

Menurut dia, olahan sampah menjadi breket yang dapat menjadi pembangkit tenaga listrik ke depan dapat dimanfaatkan masyarakat banyak. “Apalagi kondisi buangan sampah warga kota Depok di TPA Cipayung sudah over load, ” tuturnya.

Ditambahkan, Kepala DLHK Depok Ety Suryahati, keberadaan 13 unit mesin atau alat pencacah sampah hingga dibentuk menjadi breket merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) untuk Pemkot Depok dengan nilai anggaran mencapai Rp 1,4 miliar. (*/Indr)

BOGOR – Salah satu BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor diamuk si jago merah di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Mesin AMP (Asphalt Mixing Plant) milik PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE), anak perusahaan BUMD Kabupaten Bogor ludes dilumat api.

Perusahaan yang bergerak di Pertambangan memang dalam keadaan hidup segan mati tak mau dan pengurangan karyawan dipimpin oleh Rajab Tampubolon . adaan yang krisis ditambah lagi terjadinya kebakaran .

Kebakaran yang terjadi tepatnya di Desa Citaringgul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini baru dapat dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Namun seluruh bangunan hangus terbakar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Eppy Rupali kepada wartawan mengatakan, mesin AMP atau pengolahan aspal ini terbakar sekitar pukul 20.10 WIB.Kobaran api dapat dipadamkan satu jam kemudian.

Kapolsek Babakan Madang, Kompol Wawan Wahyudin mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan.

Dari keterangan sementara, komponen atau alat pemanas yang terbakar, sudah lama tidak digunakan.

“Data sementara, kebakaran karena korsleting pada komponen atau alat pemanas. Namun ada informasi bahwa alat itu sudah lama tidak digunakan. Nah kami akan menyelidikinya,”kata Kompol Wawan.

Kebakaran mesin AMP seketika api membesar hingga menghanguskan bangunan. Terkait perkiraan besar kerugian materil yang dialami PT PPE, dia mengaku belum bisa memberikan rinciannya. Saat ini, Unit Reserse dan Kriminal sedang melakukan penyelidikan. (*/Fuz

BOGOR – Biang kemacetan dan parkir liar menjadi pemadangan biasa di Jalan Bersih salah satu jalan arternatif menuju Depok dan Cibinong . Baru terjadi sebuah mobil putih nopol F 1032 LK tiba-tiba bergerak mundur dan menabrak kendaraan lain yang terparkir di Jalan Bersih, Cibinong, Kabupaten Bogor, (28/2/2019) siang.

Pantauan dilapangan, peristiwa ini terjadi tepat di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor yang sangat dekat dengan Lampu Merah yang di jadikan parkir liar .

Warga sempat mengira kendaraan tersebut tengah diparkir oleh pengemudinya, namun ternyata di dalam mobil putih tersebut tak ada siapa pun.

Mobil putih ini merusak bagian bagian pinggir sebuah mobil merah nopol F 301 HD hingga akhirnya lalu lintas pun macet.

Terpantau sempat terjadi perdebatan antara pengendara yang terjebak macet dengan warga yang tak memperbolehkan memindahkan mobil tersebut agar dijadikan bukti sampai pemiliknya datang.

Namun pengendara lain tak terima karena akibat mobil tersebut arus lalu lintas macet parah dan terjadi antrean panjang setelah jalan tertutup mobil putih tersebut.

Sampai akhirnya warga memilih memindahkan mobil tersebut sebelum pemiliknya datang.

“Iya, itu gak ada orangnya. Markir mobil gak pake rem tangan. Ini dulu juga pernah kejadian, mundur nabrak mobil yang lain di sini,” kata warga sekitar Iwan (40).

Terlihat sekitar pukul 13.50 WIB, lalu lintas di Jalan Bersih ini kembali tersendat walau mobil putih penyebab kemacetan berhasil dipindahkan dengan cara didorong ramai-ramai.(DP Alam )

BOGOR – Lima pejabat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, masuk bursa calon Sekretaris Daerah. Meski begitu, untuk menduduki jabatan tinggi pratama itu, mereka harus melalui lelang jabatan terbuka (open bidding).

Lima pejabat yang akan maju masuk bursa Sekda Kabupaten Bogor mempunyai track record yang baik dan tidak ada tersandera masa lalu .

Lima orang yang masih memiliki kans menjadi F3 yakni Burhanudin yang kini menjabat Pj Sekda sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bogor. Burhan lahir tahun 1964 dan kini menginjak usia 55 tahun.

Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana. Jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Itu lahir tahun 1965 kini menginjak 54 tahun.

Selanjutnya Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (DAPD), Soebiantoro. Pria jangkung kelahiran 1965 itu kini menginjak usia 54 tahun.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Rustandi menjadi yang paling tipis kansnya. Karena dia lahir tahun 1963 dan telah memasuki usia 56 tahun.

Perempuan satu-satunya masuk bursa calon sekda yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Syarifah Sofiah. Akrab disapa Ifah, dia lahir tahun 1964 kini menginjak usia 55 tahun.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan pun membenarkan jika hanya ada lima orang eselon IIB di Bumi Tegar Beriman.

“Kan ada panitia seleksi nanti berjalan, asalkan saat dilantik nanti, usia mereka tidak lebih dari 56 tahun. Itu masih bisa daftar,” kata Dadang, Kamis (28/2/2019).

Dalam waktu dekat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor membuka pendaftaran bagi pejabat-pejabat yang memenuhi syarat menjadi F3.

Namun, Pemkab Bogor masih menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melaksanakan lelang jabatan terbuka (open bidding).

Gambaran tim seleksi pun telah dibentuk. Yakni terdiri dari lima orang, mulai dari akademisi Universitas Padjajaran, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PAN-RB), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Semua dari luar. Tidak ada dari internal Pemkab Bogor dan semua baik ,” papar Kepala BKPP Kabupaten Bogor, Dadang Irfan, (28/2/2019).(Fuz)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengumumkan jadwal lelang Jabatan pegawai Pemprov DKI esolon II yang saat ini dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) pada Senin (4/3/2019) mendatang.

Saat ini ada 16 jabatan ditingkat pimpinan tinggi pratama yang diisi oleh Plt akibat dari rotasi besar-besaran 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

Adapun 16 jatabatan tersebut diantaranya, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, Kepala Badan Kesatuan dan Politik DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta DKI Jakarta, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta, Kepala Biro Administrasi DKI Jakarta, Direktur Utama RS Pasar Rebo, Direktur Utama RS Cengkareng, Wakil Kepala Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, dan Sekretaris Kota Jakarta Selatan.

“Jadi sekarang hari Rabu, mudah-mudahan senin besok kita sudah bisa umumkan tapi bagi mereka yang secara persyaratan memenuhi supaya mulai bersiap-siap dari sekarang,” kata Anies, (27/2/2019).

Anies mengimbau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI yang memenuhi persyaratan lelang dipersilahkan untuk mendaftar. Saat ini, Anies juga telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengumumkan jadwal lelang jabatan sesuai jadwal. Kemudian saat tahapan seleksi, peserta lelang jabatan wajib mengikuti test tertulis maupun lisan.

“Kita mengumumkan karena harus ada konsultasi dengan KASN nah sudah dilakukan sejak Selasa kemarin. Jadi harapannya Jumat sudah Selesai senin bisa diumumkan. Setelah diumumkan proses seleksi bisa dimulai, dari mulai pendaftaran,” ungkapnya. (*/Adyt)

TANGERANG – Jajaran Muspika Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dan Gunung Sindur, serta Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tidak terburu buru mengambil keputusan pengaturan jam operasional truk bertonase besar di ruas Jalan Raya Legok – Gunung Sindur – Pangedangan.

“Kami berharap pihak BPTJ melihat secara keseluruhan kaitan hasil evaluasi dari uji coba tahap I hingga IV selama ini dalam kaitan jam operasional truk bertonase besar melintas di Jl. Raya Legok – Gunung Sindur – Pangedagan baik yang bermuatan material maupun kosong, ” kata Camat Legok Nurhalim, Selasa (26/2).

Jika aturan jam operasional truk bertonase besar juga berlaku bagi truk kosong jelas akan menambah parah kemacetan serta kesemrawutan di kawasab Legok dan Gunung Sindur termasuk perbatasan Kota Tangsel.

Truk kosong bakal parkir di sepanjang pinggir ruas jalan utama Legok – Gunung Sindur – Pangedagan pasti bakal menambah kemacetan dan semrawutan di wilayah perbatasab tersebut, tuturnya jadi perlu dievaluasi secara mendalam agar tidak menjadi masalah dikemudian hari karena belum ada kantong parkir yang memadai.

Adanya surat BPTJ No. uM. 006/2/17/BPTJ-2019, 25 Februari 2019 kaitan evaluasi hasil uji coba tahap I hingga IV jam operasional truk bertonase besar yang ditanda tangani Direktue BPTJ, Aca Mulyana.

Ada tiga poin yang akan dievaluasi dalam uji coba melintas di jalur perbatasan Legok, Gunung Sindur dan Pangedangan antara lain pertama mulai tanggal 26 Februari 2019 hingga 4 Maret 2019 mendatang, kedua jam operasional untuk truk bermuatan wilayah Kabupaten Tangerang dimulai dari 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Sementara untuk Kabupaten Bogor dimulai dari 20.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Ketiga yaitu truk kosong dilarang melintas pada kedua wilayah (Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor) sebelum jam operasional berlangsung (sama seperti truk bermuatan). (*/Hak)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku tidak akan memberikan toleransi kepada pejabat yang terlibat pungutan liar (pungli). Bahkan orang nomor satu di ibukota tersebut mengaku telah mencopot lurah karena adanya laporan pelanggaran tersebut.

Namun, ia tidak mengingat jumlahnya. “Saya enggak ingat angkanya, tapi ada,” ujar Anies di Balaikota, Selasa (26/2).

Anies menyampaikan, laporan dugaan pungli bukan satu-satunya alasan dia melakukan rotasi, promosi, demosi, dan pencopotan lurah.

Perombakan pejabat eselon IV itu dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor yang berkaitan dengan kinerja. “Bukan sekadar pungli. Ini selama lebih dari 6 bulan, kita tabung kinerja positif, tabung kinerja masalah, semuanya ditabung,” kata Anies.

Sebelum dirombak, lanjut Anies, pejabat yang kinerjanya bermasalah akan dipanggil terlebih dahulu oleh atasannya untuk diberi pengarahan dan pembinaan.

Jika kinerja pejabat itu tidak membaik setelah dibina, yang bersangkutan diputuskan untuk didemosi atau dicopot dari jabatannya. “Itu semua prosesnya panjang. Jadi, bukan sekadar soal pungli dan tidak. Itu laporan, itu termasuk satu. Tapi juga yang kinerjanya baik, yang pengawasan baik, itu kita perhatikan,” ucap Anies.

Sebelumnya Anies melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Senin (25/2).
Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama. Sementara itu, administrator atau pejabat eselon III sebanyak 274 orang, sedangkan pengawas atau pejabat eselon IV sebanyak 836 orang.(*/Iw)

BOGOR – Belum jelasnya status kawasan Situ Front City menuai reaksi tajam dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ilham Permana. Politisi dari Partai Golkar itu menilai, jika proyek miliaran rupiah itu hanya lips service belaka. Sebab, hingga saat ini belum ada sosialisasi apapun dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Belum ada presentasi apapun hingga saat ini. Padahal, pekerjaannya sudah dikerjakan sejak tahun lalu. Alasan yang saya dengar pun klise. Jujur saja, progresnya pun saya tak tahu,” papar Ilham.

Diketahui, hingga saat ini pembangunan kawasan Situ Front City baru sekedar pembangunan taman bermain anak-anak yang terletak di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor. Padahal, jauh sebelumnya, rencana Situ Front City tak hanya soal taman itu saja, melainkan juga termasuk revitalisasi Situ Pemda yang berada tak jauh dari lokasi taman.

Program Situ Front City itu sendiri sudah menelan anggaran hingga Rp5 Miliar. “Saya belum tahu progressnya seperti apa. Yang jelas, Pemkab harus segera merealisasikan Situ Front City,” sebut Ilham.

Sayang, saat dikonfirmasi terkait progres termasuk nilai anggaran yang akan dipakai untuk merealisasikan Situ Front City, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah tidak memberikan tanggapan.

Pantauan dilokasi, pemandangan yang menyesakkan mata dan mengelus dada itu yang terjadi disaat melihat situ dibelakang komplek DPRD Kabupaten Bogor , Sejauh mata memandang, Situ Pemda Cibinong terlihat kumuh jorok juga penuh sampah tak terurus. Airnya hitam pekat, sampah tampak di segala sisi.

Sekalipun ada larangan untuk tidak memancing, namun masih ada saja warga yang mencoba peruntungan di situ tersebut.

Soal ini, Kasi Perencanaan Irigasi dan Sumber Daya Air pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor, Sugismanto pun tak menampik kondisi tersebut. Ia mengatakan, pengelolaan Situ Pemda Cibinong merupakan tanggung jawab Pemkab Bogor, namun tidak ada anggaran khusus untuk memelihara kebersihan situ itu sendiri.

”Iya sebetulnya Pemkab Bogor yang bertanggung jawab, hanya kemarin-kemarin itu tidak ada anggaran khusus,” jelasnya.

Kasubid Tata Ruang dan Pemukiman Bappedalitbang, Tika Effendi mengatakan, Situ Pemda Cibinong tidak akan dibiarkan begitu saja. Menurutnya, situ tersebut masuk rancangan Situ Front City, dengan terlebih dahulu membangun Taman Situ Cibinong Plaza.

”Untuk situ nanti tahap kedua. Jadi, sebenarnya, desain ini terus sampai ke samping rumah dinas wakil bupati. Cuma karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, ini kan yang buat pusat. Untuk taman Rp4,8 miliar, kalau keseluruhan dihitung Rp13 miliar,” paparnya.

”Tahun depan akan kami perjuangkan di tahap dua. Nanti ada taman sekaligus dek yang menjorok ke situ. Mimpi­nya bisa ada urban step. Nanti akan memanjang, ada air mancur juga,” tuturnya.(Fuz)